Pemerintah Minta MK Tolak Permohonan Legalisasi Perkawinan Beda Agama
Inilah beritanya.
***

Selasa, 14/10/2014 13:43 WIB

Pemerintah Minta MK Tolak Permohonan Legalisasi Perkawinan Beda Agama

Dhani Irawan – detikNews

Jakarta – Pemerintah memberikan keterangan pada sidang judicial review pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pemerintah meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menolak seluruh dalil yang diajukan oleh pemohon.

‎Di dalam sidang yang dipimpin ketua majelis hakim Hamdan Zoelva, pemerintah diwakili oleh staf ahli bidang Hukum dan HAM Kementerian Agama, Machasin, yang membacakan keterangannya. Machasin menyebut bahwa dia membacakan keterangan untuk mewakili Kemenkum dan HAM serta Kemenag bahwa pasal ‎tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945.

“Ketentuan pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan telah sejalan dengan pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan dalam menjalankan kewajiban dan hak. Ada pembatasan untuk penghormatan hak orang lain untuk ketertiban umum,” ujar Machasin dalam sidang di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (14/10/2014).

‎Machasin juga menyampaikan bahwa pemerintah tidak sependapat dengan pemohon mengenai anggapan jika pasal tersebut menjadi penghakiman terhadap hak asasi manusia. Menurutnya, pencatatan perkawinan sama dengan media merupakan akta resmi sebagai dokumen negara.

“Karena tujuan perkawinan adalah demikian UU Perkawinan mengandung prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Pemerintah tidak sependapat dengan pemohon bahwa pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 tahun 1974 menghakimi, memaksa, dengan cara menggantungkan keabsahan,” kata Machasin.

Kemudian pemerintah mengkhawatirkan apabila permohonan ini dikabulkan oleh MK maka dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, disharmoni keluarga, masyarakat dan bangsa.‎ Machasin lalu meminta majelis hakim untuk menolak permohonan seluruhnya.

“Jadi tidak perlu tafsir kembali‎. Juga menerima keterangan presiden secara keseluruhan dan menyatakan pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 28B ayat 1, Pasal 28D ayat 1, Pasal 28E ayat 1, Pasal 28E ayat 2, Pasal 28I ayat 1, dan Pasal 29 ayat 2 UUD 1945,” ucapnya.

(dha/asp)

***
Selasa, 14/10/2014 14:17 WIB

Tolak Legalisasi Perkawinan Beda Agama, FPI: Ini Kumpul Kebo Semata

Dhani Irawan – detikNews

Jakarta – FPI meminta Mahkamah Konstitusi (MK) menolak dengan tegas permohonan legalisasi perkawinan beda agama. Bahkan menurut FPI, permohonan yang diajukan mahasiswa dan alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) itu merupakan permohonan legalisasi kumpul kebo.

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan agama justru jaminan UUD 1945. Negara menjamin kemerdekaan masing-masing. Dengan demikian pasal 2 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 justru pelaksanaan dari pasal 28 UUD 1945 untuk menjamin hak-hak konstusional,” ujar kuasa hukum FPI, Mirza Zulkarnaen dalam sidang di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (14/10/2014).

Di dalam ruang sidang hadir pula perwakilan FPI yaitu Habib Muchsin Alatas dan Abdul Fattah.

“Ini (gugatan dari pemohon) bukan perkawinan tapi perjanjian kumpul kebo semata,” sambung Mirza.

Sebelumnya di dalam sidang, pemerintah yang diwakili oleh Staf Ahli bidang Hukum dan Ham Kementerian Agama, Machasin‎ telah menyampaikan keterangan dari Kemenkum HAM dan Kemenag. Pemerintah meminta hakim MK menolak dalil-dalil yang diajukan pemohon.

‎Permohonan judicial review itu diajukan oleh alumnus dan mahasiswa FHUI yaitu Damian Agara Yuvens, Rangga Sujud Widigda, Varida Megawati Simarmata, Anbar Jayadi, dan Luthfi Sahputra. Namun hanya Damian dan Anbar yang hadir.

Para pemohon sebelumnya melakukan perbaikan dalam petitum awal dari meminta penghapusan pasal 2 ayat 1 UU No 1 Tahun 1974 menjadi adanya pemaknaan baru.

‎Pasal yang diujimaterikan berbunyi: ‎’Perkawinan adalah ‎sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.’

Menurut pemohon, pasal tersebut bisa dimaknai negara ‘memaksa’ agar setiap warga negara mematuhi hukum agama dan kepercayaan masing-masing dalam bidang perkawinan.(dha/asp)

(nahimunkar.com)

(Dibaca 252 kali, 1 untuk hari ini)