Ilustrasi : google emage (rodja.tv)


Adalah sangat keliru menempatkan riwayat-riwayat (hadits tentang ulil amri) itu kepada segala macam penguasa, tidak peduli keadaan mereka menurut Syariat Islam. Baik penguasa itu Islami atau menentang Syariat, diberikan hak-hak istimewa. Lalu apa artinya Allah Ta’ala menentukan hukum halal dan haram? Apakah bagi Allah sama saja, kaum shalihin dan kaum pembangkang?

Hak-hak istimewa itu sejatinya diberikan kepada para PENGUASA ISLAMI yang menjaga Syariat.

Inilah pembahasannya.

***

Memperhatikan Aneka Riwayat Unik tentang Ulil Amri

Oleh Ustadz Sam Waskito

AntiLiberalNews – Bismillah. Ada sekian banyak riwayat-riwayat dari Nabi Saw yang memberi perlakuan istimewa kepada para penguasa (Ulil Amri). Riwayat-riwayat ini sering disalah-pahami.

Misalnya, riwayat tentang keharusan Ummat Islam untuk taat kepada penguasa, sekalipun dia budak dari Habsyi, rambutnya seperti kismis. Kemudian riwayat tentang perilaku penguasa yang menyimpang, tetapi tidak boleh diberontak, selama dia masih shalat. (Ada yang menafsirkan, selama dia masih Muslim). Lalu ada riwayat, bahwa kita harus tetap taat kepada penguasa itu, sekalipun dia memukul punggungmu dan merampas hartamu. Ada juga tentang riwayat, kalau penguasa itu zhalim, tunaikan kewajibanmu kepadanya; sedang terhadap hak-hakmu sendiri, mintalah pengabulan kepada Allah. Bahkan ada juga riwayat, kalau kita mempermalukan penguasa di depan umum, nanti Allah akan mempermalukan kita. Dan seterusnya.

Harus diakui, riwayat-riwayat ini sangat sering dipakai oleh para penguasa di negeri-negeri Muslim, untuk melindungi kekuasaannya. Mereka jadikan riwayat-riwayat demikian sebagai “benteng politik”, sehingga segala peluang perubahan politik (meskipun ke arah yang baik) ditutup serapat-rapatnya. Malah yang paling parah, siapapun yang bermaksud melakukan perubahan politik, akan dikenai riwayat-riwayat tentang Khawarij, anjing-anjing neraka, seburuk-buruk makhluk di kolong langit.

Itulah keadaan ketika agama tidak lagi sebagai sarana PENGHAMBAAN kepada Allah SWT. Agama dijadikan sebagai alat eksploitasi sesama manusia. Uniknya, pihak yang suatu saat dituduh sebagai Khawarij, dia kelak akan meng-khawarij-kan orang lain, ketika telah berhasil berkuasa. Akhirnya, label Khawarij itu identik dengan “kartu milik siapa yang berkuasa”.

Dewan ulama Al Azhar pernah diminta pendapat tentang kasus seorang ulama Mesir yang dijebloskan ke penjara, karena dianggap menentang penguasa. Dewan melansir sekian banyak riwayat tentang “hak-hak khusus penguasa” seperti yang kita sebutkan di atas. Namun sang ulama mempunyai bantahan yang jelas, bahwa riwayat-riwayat itu berlaku bukan untuk PENGUASA SEKULER. Tapi ia merupakan hak-hak istimewa bagi penguasa yang MENJAGA SYARIAT ISLAM.

Adalah sangat keliru menempatkan riwayat-riwayat itu kepada segala macam penguasa, tidak peduli keadaan mereka menurut Syariat Islam. Baik penguasa itu Islami atau menentang Syariat, diberikan hak-hak istimewa. Lalu apa artinya Allah Ta’ala menentukan hukum halal dan haram? Apakah bagi Allah sama saja, kaum shalihin dan kaum pembangkang?

Hak-hak istimewa itu sejatinya diberikan kepada para PENGUASA ISLAMI yang menjaga Syariat. Maksudnya adalah, bahwa menegakkan Syariat itu sulit; mencapai kekuasaan Islam itu sulit; menjaga hukum-hukum Islam juga sulit. Maka jika sudah ada tatanan Islami, jangan diganggu, jangan direcoki terus, jangan digoyang dari sana-sini. Biarkan tatanan itu tumbuh, berkembang, dan menebarkan barakohnya ke seluruh alam.

Bila suatu masa ada hak-hak pribadi, individu, atau kelompok yang dirugikan; jangan cepat-cepat menyalahkan kekuasaan, lalu hendak menggantinya dengan kekuasaan baru. Jangan demikian. Tapi sejauh tatanan itu masih menjaga Syariat Islam, lebih baik kita berkorban secara pribadi. Biarlah punggung kita dipukul, atau harta kita diambil, selagi tatanan Islami itu tetap terjaga. Amat sangat sulit menjaga tatanan Islami, maka hak-hak pribadi boleh dikorbankan demi terjaga tatanan yang sesuai dengan hukum Allah dan Rasul-Nya.

Hal inilah yang dipahami oleh para Salafus Shalih di masa lalu lewat keteladanan mereka. Misalnya ketika:
= Kaum Anshar merelakan kepemimpinan Ummat tidak di tangan mereka, dalam permusyawaratan di Saqifah Bani Sa’idah.
= Ali bin Abi Thalib Ra bersedia berdamai dengan kelompok Muawiyah Ra, lewat mekanisme Tahkim, demi menjaga keutuhan Ummat.
= Al Hasan Ra bersedia membaiat Muawiyah Ra sebagai Khalifah, sehingga hal itu mendamaikan perseteruan dua kelompok besar.
= Ummat membaiat Umar bin Abdul Aziz Ra sebagai Khalifah, meskipun beliau sendiri sebenarnya bukan dari garis keturunan penguasa Bani Umayyah.
= Para ulama tidak memvonis penguasa Bani Abbassiyah sebagai Khawarij, meskipun mereka berkuasa melalui pemberontakan berdarah-darah.
= Imam Ahmad Ra tidak membolehkan memberontak, ketika merebak fitnah Khalqul Qur`an di era Al Makmun dan sesudahnya.
= Dan lain-lain.

Intinya, mereka memandang urusan JAMAATUL MUSLIMIN (tatanan Ummat secara luas) lebih penting daripada urusan pribadi, kelompok, atau golongan. Mereka bersedia mengorbankan kepentingan sempit, demi menjaga kepentingan Islam yang lebih besar.

Tidak boleh riwayat-riwayat itu dipakai untuk membenarkan segala macam kekuasaan TIDAK ISLAMI di muka bumi. Ini cara yang salah dan menyimpang jauh. Mana mungkin Allah dan Rasul-Nya memberikan hak-hak istimewa bagi penguasa yang menegakkan tatatan yang menyimpang dari Syariat-Nya. Tidak mungkin Allah mendukung untuk menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Tentu semua itu adalah kerancuan yang besar.

Bukankah Anda memahami bahwa “menghalalkan yang haram” dan “mengharamkan yang halal” adalah termasuk perbuatan yang mengeluarkan seseorang dari iman dan Islam. Jika begitu, mungkinkah Allah mendukung prinsip seperti itu berlaku di bumi-Nya?

Semoga paparan sederhana ini bisa dipahami, dan semoga bermanfaat. Aamiiin.

Edit: Adiba Hasan (antiliberalnews.com)

(nahimunkar.com)

(Dibaca 1.670 kali, 1 untuk hari ini)