Pakar Hukum: Hakim Bisa Vonis Hukuman Ahok Lebih dari Tuntutan JPU

Terdakwa kasus dugaan penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (20/4).

JAKARTA — Pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII), Prof. Mudzakir berpendapat, hakim bisa memutuskan kasus dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok melebihi tuntutan yang diajukan Jaksa. Hal tersebut, kata Mudzakir, merupakan kewenangan Hakim untuk memberikan putusan.

“Artinya tidak harus berpaku pada patokan Jaksa tapi juga bisa lebih dari pada itu, bisa juga dalam satu konteks ini,” ujarnya saat dihubungi Republika.co.id, Kamis (20/4).

Menurut Mudzakir, putusan yang lebih berat dari tuntutan bisa terjadi. Sebab, kata muzakir, Hakim lah yang memeriksa secara objektif dalam proses putusan nanti apakah akan mengikuti tuntutan jaksa atau tidak. “Hakim bisa memutus di atasnya, di atas dari tuntutan Jaksa, bisa,” katanya.

Mudzakir juga menyayangkan pembacaan tuntutan oleh Jaksa yang menurutnya tidak melihat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana dengan kerugian berbentuk imateril. Tindak pidana penghinaan, jelasnya, kerugian tidak dilihat ukuran fisik melainkan ukuran psikis.

“Membuat sesuatu itu ternoda. oleh sebab itu, ukuran ini juga harus dipertimbangkan oleh jaksa, karena ukuran ini letaknya pada sikap dan ucapan,” pungkasnya.

Rep: Singgih Wiryono/ Red: Bilal Ramadhan

republika.co.id/Raisan Al Farisi

***

Mahfud MD: Hakim Dapat Memvonis Ahok Lebih dari Tuntutan Jaksa

Mantan Ketua MK RI, Mahfud MD

Jakarta – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, mengatakan bahwa majelis hakim yang mengadili Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, tidak terikat dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Hakim sangat dimungkinkan memberikan hukuman pidana kepada Ahok melebihi dari tuntutan jaksa, yakni 1 tahun penjara dengan masa percobaan selama 2 tahun.

“Hakim bisa saja memutus lebih dari tuntutan jaksa, asal tak melampaui ancaman hukuman maksimal yang disebut di dalam UU,” kata dia lewat akun twitter resmi @mohmahfudmd, dikutip Senin (24/4).

Cuitan Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Islam Indonesia ini, ternyata cukup menarik perhatian para pengguna twitter lain, seperti halnya pemilik akun @SalehSuyono.

“Selama ini ada gak kasus penghinaan agama yang hukumannya percobaan, (selain kasus Ahok ),” twit Saleh.

Ahok sendiri dinyatakan oleh JPU telah melanggar Pasal 156 KUHP, sebagaimana dakwaan alternatif. Untuk dakwaan primer, jaksa mendakwa Ahok telah melanggar Pasal 156a huruf a KUHP.

Dengan menuntut Ahok melanggar Pasal 156 KUHP, majelis punya kewenangan untuk memberikan hukuman selama 4 tahun penjara, sesuai hukuman maksimal. Meskipun tuntutan jaksa hanya selama 1 tahun dengan masa percobaan 2 tahun.

 By: M Zhacky – Ismed Eka Kusuma /aktual.com

 (nahimunkar.com)

(Dibaca 2.547 kali, 1 untuk hari ini)