images ilustrasi_82354264782

Ilustrasi : merdeka.com

DALAM kehidupan sehari-hari, kita mengenal sosok HAKIM sebagai pejabat negara yang memimpin persidangan, mengadili perkara di dalam pengadilan, juga memutuskan hukuman tertentu bagi terdakwa. Hakim adalah jabatan nahi munkar yang tentu saja mulia.

Faktanya, kita adakalanya menemukan berita tentang oknum Hakim yang perilakunya melanggar hukum, kesusilaan, dan kepatutan. Misalnya, ada hakim yang terlibat penggunaan narkoba, korupsi dan suap, bahkan terlibat skandal seks.

Ada yang mengatakan, oknum hakim yang perilakunya melanggar hukum, kesusilaan, dan kepatutan tadi, jumlahnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan hakim-hakim lain yang baik-baik saja. Namun ada juga pandangan yang mengatakan, bahwa yang sedikit itu boleh jadi mengikuti fenomena gunung es: terlihat sedikit di atas permukaan, namun jumlah sesungguhnya jauh lebih banyak lagi di bawah permukaan.

Pada hari Senin tanggal 28 Januari 2013 lalu, Iskandar Agung seorang hakim muda usia (32 tahun) yang bertugas di Pengadilan Negeri Aceh Tengah, ditangkap aparat kepolisian karena kedapatan memiliki sabu-sabu seberat 24,1 gram, yang berhasil disita dari loteng kamar mandi rumah sang hakim, di Lampaseh, Banda Aceh. Menurut dugaan polisi, Iskandar selain pengguna juga pengedar sabu.

Semula aparat polisi menerima laporan dari seorang wanita berinisial L, bahwa Iskandar Agung diculik oleh enam orang laki-laki dan disekap di sebuah rumah di kompleks Polayasa, Kahju, Kecamatan Baitussalam, Aceh Besar. Wanita berinisial L tadi adalah selingkuhan sang hakim yang bekerja di sebuah salon kecantikan. Iskandar sendiri sudah berkeluarga. Istrinya saat itu tinggal di Lampung.

Berdasarkan laporan itu, aparat kepolisian kemudian menuju lokasi sasaran. Di sana, polisi berhasil mengamankan Iskandar Agung dan satu orang penculik bernama Nasrun, warga Bireun, Aceh, yang merupakan bandar sabu. Lima penculik lainnya berhasil kabur beberapa saat sebelum aparat polisi tiba di tempat kejadian.

Melalui keterangan Nasrun, diperoleh alasan penculikan yang mereka lakukan terhadap Iskandar Agung. Ternyata, mereka menculik Iskandar karena sang hakim belum melunasi transaksi sabu seberat 25 gram yang bernilai Rp 20 juta.

Keterlibatan hakim Iskandar Agung dengan dunia narkoba bukan kali ini saja terjadi. Sebelumnya, Iskandar pernah ditangkap dengan kasus yang sama pada  23 November 2010 silam di pelabuhan Bakauheni, Lampung. Dari penangkapan itu, polisi berhasil menemukan barang bukti dua paket sabu-sabu.

Beberapa bulan kemudian, sekitar April 2011, Iskandar dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman satu tahun, namun tidak dipecat. Bahkan PT Tanjung Karang pada Mei 2011 mengeluarkan perintah agar Iskandar segera dikeluarkan dari penjara dan diganti dengan rehabilitasi.

Kemudian, Mahkamah Agung kembali memberikan jabatan kepada Iskandar Agung (kelahiran Gunung Sugih, Lampung) ini, sebagai hakim yustisial (hakim tanpa palu). Belum genap dua tahun, Iskandar Agung kembali terlibat kasus narkoba. Kali ini sebagai pengguna dan pengedar sekaligus. Juga, ia diduga berzina (berselingkuh) dengan seorang wanita pekerja salon kencatikan.

Kasus narkoba dan zina juga pernah terjadi pada hakim Puji Wijayanto yang ditangkap aparat BNN saat sedang pesta sabu di sebuah ruangan di klab malam Illigals, Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat, pada hari Selasa malam tanggal 16 Oktober 2012 lalu. Puji Wijayanto adalah hakim pada PN Bekasi.

Bersama Puji juga turut ditangkap, Musli Musa’ad, Sidiq Pramono, sejumlah wanita penghibur bernama Lela, Angel, Nindi, dan Indah. Saat penangkapan, aparat berhasil menemukan barang bukti berupa pil ekstasi dan sabu-sabu berikut alat hisapnya.

Sepanjang kariernya, hakim Puji sudah lima kali dilaporkan ke KY (Komisi Yudisial), yaitu satu kali pada tahun 2010, dua kali pada tahun 2011, dan dua kali pada tahun 2012.

Di tahun 2007, saat Puji menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Sabang, ia pernah ditangkap Polisi Militer Angkatan Laut setempat, karena kedapatan berduaan dengan perempuan bukan mahramnya di sebuah penginapan di sana, pada tengah malam. Puji kemudian diserahkan ke Dinas Syariat Islam kota Sabang. Namun ia berhasil kabur ke luar Aceh.

Dalam hal terlibat perzinaan, bukan hanya monopoli hakim berkelamin pria, tetapi juga terjadi pada hakim wanita, sebagaimana pernah terjadi pada hakim Andria Dwi Afanti (kelahiran 31 Maret 1977) yang betugas di PN Simalungun, Sumatera Utara. Andria berselingkuh (berzina) dengan seorang laki-laki, yang merupakan suami dari rekan seprofesinya sesama hakim di PN Simalungun. Perbuatan selingkuh Andria dilaporkan rekan sejawatnya (yang merupakan istri dari kawan selingkuhan Andria) pada Desember 1012 lalu. Sebelumnya, Andria juga pernah mendapat hukuman disiplin untuk kasus serupa.

Dalam kasus suap (korupsi), KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pernah menjebloskan empat hakim ke dalam jeruji, karena terlibat kasus suap (korupsi). Pada tanggal 17 Agustus 2012, dua hakim ad hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yakni Kartini Juliana Magdalena Marpaung dan Heru Kusbandono (hakim ad hoc Tipikor Pontianak) ditangkap di pelataran parkir Pengadilan Negeri Semarang.

Kartini Marpaung saat itu diduga menerima uang suap terkait penangan perkara korupsi pemeliharaan mobil dinas di Sekretariat DPRD Grobogan, Jawa Tengah, dari Sri Dartutik melalui Heru Kusbandono.

Sebelumnya, pada tanggal 30 Juni 2011, KPK menangkap hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Bandung Imas Dianasari, saat menerima uang Rp200 juta dari HRD PT Onamba Indonesia Odih Juanda.

KPK juga pernah menangkap Ibrahim (kelahiran 7 Februari 1957), hakim tinggi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan seorang pengacara Ardner Sirait. Keduanya ditangkap di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret 2010, saat transaksi suap Rp300 juta.

Selain menerima suap (korupsi), perilaku hakim yang bertentangan dengan etika profesinya adalah menyalahgunakan kewenangannya justru untuk membebaskan terdakwa kasus korupsi. Hal ini sebagaimana diduga dilakukan oleh hakim Syarifuddin. Menurut dugaan ICW (Indonesia Corruption Watch), hakim Syarifuddin diduga telah melakukan pembebasan terhadap 39 terdakwa kasus korupsi, yang dilakukannya selama ia bertugas di Pengadilan Negeri Makassar dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Salah satu terdakwa korupsi yang dibebaskan hakim Syarifuddin adalah Agusrin Maryono Najamuddin, Gubernur Bengkulu nonaktif yang didakwa korupsi APBD daerahnya sendiri senilai Rp 27 miliar. Selain itu, ia diduga telah melakukan korupsi dengan tidak menyetorkan dana pajak bumi dan bangunan serta bea penerimaan hak atas tanah dan bangunan Bengkulu (PBB-BPHTB) tahun 2006-2007 ke kas negara namun dimasukannya ke rekening daerah provinsi Bengkulu, sehingga negara rugi hingga Rp 21,3 Miliar.

Pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2011, Syarifuddin ditangkap KPK dalam kasus dugaan suap. Syarifuddin bersama seorang kurator (PW) tertangkap tangan saat menerima suap sebesar 250 ribu dolar AS.

Begitulah secuplik perilaku para hakim kita. Upaya penegakkan hukum pasti akan terhambat karena para aparat penegak hukumnya ada yang menjadi bagian dari mafia (penyeleweng) hukum yang tidak sejalan dengan semangat nahi munkar. (haji/tede/nahimunkar.com)

(Dibaca 647 kali, 1 untuk hari ini)