Salah satu Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Muhammad Alim mempertanyakan keabsahan kesaksian selaku pihak termohon, Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam keterangannya, saksi KPU yang tak lain anggota Panwaslu Batu, Malang, Jawa Timur membantah adanya pelanggaran Pilpres 9 Juli lalu, mengenai pembukaan kotak suara yang diinstruksikan oleh KPU.

“Saksi nomor urut meminta Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb). Dokumen yang mereka minta (saksi pemohon) ada dalam kotak?” tanya Alim, dalam ruang sidang pleno MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (11/8).

Saksi yang bernama Rohani itu mengatakan ada dokumen yang diminta saksi pemohon. Namun, pihaknya enggan memenuhi permintaan tersebut.

Menurut Rohani, pihaknya hanya mau membuka kotak suara hanya atas rekomendasi Bawaslu. Mendengar itu, Majelis Hakim Muhammad Alim menanyakan pembukaan kotak suara itu atas dasar rekomendasi KPU atau Banwaslu.

“Akhirnya saudara mengabaikan rekomendasi Bawaslu,” tanya Alim.

“Keberatan itu baru disampaikan pada rekap di tingkat kota, tanggal 16 Juli. Rekomendasi Bawaslu baru ada pada tingkat Provinsi,” kilah saksi.

Namun Alim mempertanyakan jawaban itu. Menurut Alim jawaban saksi diragukan karena rekomendasi Bawaslu biasanya sebelum dilakukan pembukaan kotak suara. Tetapi dalam keterangannya, saksi mengatakan baru membuka kotak suara atas perintah Bawaslu.

“Saya minta anda memberikan keterangan yang jujur,” tegas Alim.

“Anda membuka kota suara itu atas rekomendasi Bawaslu atau KPU,” tanya Alim.

“Dua-duanya yang mulia,” jawab saksi.

“Cukup,” kata Alim.

Sumber: merdeka/suaranews

(Nahimunkar.com)

(Dibaca 562 kali, 1 untuk hari ini)