(Foto: inilahcom)

Inilah Kepala Daerah Yang Menolak Beras Impor

Jakarta – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mendesak pemerintah membatalkan impor beras 500.000 ton dari Vietnam dan Thailand. Periksa lagi data riil beras di daerah.

“Berdasarkan data, fakta dan masukan rekan-rekan bupati kepada dewan pengurus, maka Apkasi memberikan masukan kepada pemerintah pusat agar mengkaji dengan serius kebijakan impor beras tersebut sehingga tidak merugikan petani di daerah,” kata Ketua Umum Apkasi, Mardani H Maming dalam siaran pers kepada media di Jakarta, Rabu (17/1/2018).

Mardani yang juga Bupati Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan itu, mengaku tengah menggalakkan pembangunan sektor pertanian. Terutama, menjadikan daerahnya sebagai pusat pembibitan tanaman padi dan jagung untuk regional Kalimantan.

“Kebijakan impor merupakan upaya pemerintah yang sangat wajar dalam upaya menstabilkan harga sebuah komoditi di dalam negeri. Namun, kebijakan yang diambil ini harus benar-benar dipelajari. Kalau tidak, kebijakan impor ini justru bisa kontra produktif dan dapat memukul kondisi petani dalam negeri,” ujar Mardani.

Hal senada juga dikemukakan Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah yang mengatakan, pemerintah seharusnya mendengar suara dari para bupati yang mengetahui secara langsung kondisi komoditas beras di daerah.

Menurut dia, kebijakan impor beras itu sangat tidak berpihak kepada rakyat. “Kami jajaran pemerintah dan rakyat Kabupaten Serang berharap rencana impor beras dikaji lebih jauh terlebih dahulu,” ujar Tatu.

Tatu mengungkapkan, kebijakan impor hanya akan memberatkan rakyatnya yang sebagian besar berprofesi sebagai petani.

Di Kabupaten Serang, kata Tatu, masa panen baru akan masuk minggu ketiga Januari. Dan diperkirakan akan berlangsung selama dua tiga bulan ke depan. Sementara menurut data yang dimiliki, rata-rata produk beras atau padi di Serang selalu surplus setiap tahunnya.

Keberatan akan impor beras ini juga disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara.

Di Kabupaten Sergei, menurut Bupati Soekirman, mulai minggu ini masuk masa panen raya. Sementara harga beras di daerahnya pun terbilang sangat bagus, yaitu Rp5.000 per kilogram.

“Kondisi yang sangat kondusif seperti ini, dipastikan bakal rusak dengan masuknya beras impor. Oleh karena itu, kami khawatir dengan rencana impor beras tersebut,” kata Soekirman.

Bupati Merangin, Al Haris mengungkapkan hal yang sama. Kata dia, persediaan beras cukup aman, dan hasil panen sawah program Pajale di Merangin cukup berhasil.

Bupati Mempawah Ria Norsan juga mendukung sikap Apkasi agar sebelum kebijakan impor beras diambil benar-benar dilakukan kajian mendalam terlebih dahulu.

Sementara itu Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo berpendapat, sebagai negara agraris sangat disayangkan jika masih terus melakukan impor berbagai komoditi pertanian, terutama beras. [tar]

Sumber: ekonomi.inilah.com

***

Stok Cukup, Banyak Daerah Tolak Beras Impor

Foto : ANTARA/SIGID KURNIAWAN
Pekerja beraktivitas di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur. Pemerintah bakal mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton guna menambah pasokan beras nasional yang kini hanya tersisa dibawah satu juta ton beras sementara menurut Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) PBB negara seperti Indonesia harus mempunyai cadangan beras nasional berkisar 1,1 juta hingga 1,8 juta ton.

BANDUNG – Hampir mayoritas daerah di Indonesia menolak kehadiran beras impor dari Thailand dan Vietnam yang belum lama ini dicanangkan pemerintah pusat. Alasannya, stok pangan di masing-masing daerah dirasa masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dalam beberapa bulan ke depan.

Di Jawa Barat, Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan mengatakan daerahnya masih belum memerlukan beras impor karena produksi beras masih mencukupi. Bahkan, menurutnya, Jabar memiliki ketahanan stok hingga tiga bulan ke depan. Menurutnya, Jabar merupakan wilayah dengan produksi beras berlimpah tiap tahunnya dan bahkan surplus.

Namun, bagi wilayah lain impor beras kemungkinan masih diperlukan, apalagi di luar pulau Jawa. “Produksi beras di Jabar setiap tahun selalu surplus, bahkan Bulog mengatakan stok cukup hingga tiga bulan. Kalau stok sampai tiga bulan, artinya Jabar masih belum perlu beras impor,” ujarnya usai melepas program Bansos Rastra di Gedung Sate Bandung, Senin (22/1).

Dia mengakui jika harga beras di Jabar saat ini memang masih tinggi dan masih belum stabil. Namun, menurutnya hal itu karena efek psikologis semata. Jika melihat stok, saat ini masih cukup banyak. Penolakan beras impor juga disampaikan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim).

Gubernur Jatim Soekarwo kembali menegaskan komitmen untuk menolak kebijakan impor beras karena produksi komoditas pangan tersebut di daerahnya sangat berlimpah. “Jika berbicara perkara produksi beras, Jatim sudah mencukupi. Kami sudah sejak 2013 telah mengeluarkan Pergub yang melarang impor beras,” katanya saat Panen Raya di Bojonegoro, Jatim, Senin (22/1).

Terkait kebijakan impor beras oleh pemerintah pusat, Soekarwo menjamin bahwa beras impor tersebut tidak akan bocor di Jatim, meski salah satu pintu masuk beras impor tersebut melalui Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya.

Dia memaparkan, produksi beras di Jatim pada 2017 mencapai 8,751 juta ton dengan tingkat konsumsi oleh masyarakat sebanyak 3,5 juta ton. Dengan demikian Jatim masih mengalami kelebihan atau surplus sekitar 5 juta ton.

Sumber: koran-jakarta.com

(nahimunkar.org)

(Dibaca 192 kali, 1 untuk hari ini)