Ratusan mahasiswa dari berbagai Universitas kembali melakukan aksi di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (12/1/2017). Dalam aksinya ratusan mahasiswa Presiden Joko Widodo untuk mencabut PP Nomor 60 Tahun 2016, tentang Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), membatalkan kenaikan harga BBM nonsubsidi dan membatalkan pencabutan subsidi tarif dasar listrik 900 VA.


Jakarta – Kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) kapasitas 900 volt ampere (VA) yang dinaikkan secara bertahap per dua bulan sejak Januari 2017 dianggap kebijakan salah kaprah.

Bahkan jika dilihat dari harga bahan bakar listrik seperti minyak, gas, dan batubara yang menurun, maka kebijakan kenaikan TDL dianggap sebagai sikap pembohongan publik.

“Harga ВВМ (minyak) jatuh 100 persen, harga gas jatuh, harga batubara jatuh. Tapi kalau dilihat, justru TDL naik. Saya curiga, subsidinya pun sebetulnya tak dikurangi. Tapi harganya dinaikkan. Ini ulah licik PT PLN (Persero) sebagai bentuk pembohongan publik,” tandas pengamat ekonomi politik dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng, kepada Aktual.com, di Jakarta, Rabu (31/5).

Mestinya, kata dia, dengan pengurangan cukup besar di dalam biaya energi, karena harga sedang anjlok, maka tak layak kalau TDL itu naik.

“Jadi yang terjadi, istilahnya ada kecurangan 2:1. Yaitu harga energi turun tapi subsidi tak dikurangi, yang terjadi TDL tetap naik,” kecamnya.

Kebijakan itu, kata dia, sebagai bentuk pembodohan dan pembohongan publik yang luar biasa.

“Kenapa? Karena kita tak pernah dengar PLN bilang, akibat penurunan harga BВМ, harga gas, dan batubara, menyebabkan biaya produksi kami, berkurang. Tapi tak diumumkan. Dan kenaikan harga itu terjadi dengan membabi buta. Artinya kenaikan itu tak dijelaskan dengan struktur biaya tersebut,” paparnya.

Dirinya sempat dapat informasi dari mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli bahwa biaya energi PLN capai Rp200 triliun.

“Tapi, kalau harga minyak turun 50 persen dari US$ 120 per barrel ke US$ 40, itu turunnya hampir 100 persen. Kalau 100 persen turun, itu artinya juga ada keuntungan besar di PLN,” jelasnya.

Kemudian, dia melanjutkan, angka penurunan subsidi energi di APBN itu juga tak jelas. Sebetulnya jumlah susbdinya berapa yang dikucurkan? Karena subsidi yang paling besar itu subsidi energi, tapi masalahnya harga energi sedang turun.

“Apakah masih tetap besar (subsidi energi)? Itu saya bilang, kenaikan TDL itu satu pembohongan publik yang luar biasa,” kecamnya lagi.

Dengan kondisi demikian, sebut dia, maka publik layak melayangkan gugatan ke Presiden Joko Widodo, Menteri ESDM dan PLN.

“Karena waktunya sangat tidak tepat ketika ada penurunan harga energi, malah TDL naik. Apalagi harga bahan bakar itu tak naik-naik,” tegas Daeng.

Laporan: Busthomi

By: Nebby / aktual.com

(nahimunkat.com)

(Dibaca 782 kali, 1 untuk hari ini)