Hasto Akhirnya Akui RUU HIP Diusulkan PDIP

Berikut ini berita dan sorotannya.

***

Hasto Akhirnya Akui RUU HIP Diusulkan PDIP


(Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto)


Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto akhirnya mengaku Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) diusulkan oleh fraksi partainya di DPR.

Belakangan usulan RUU HIP ini mengundang pro dan kontra di masyarakat. Sehingga, Hasto menyebut pihaknya membuka dialog dengan siapapun.

“Maka dengan adanya rancangan undang-undang yang kami usulkan, PDI Perjuangan tentu saja membuka dialog,” kata dia dalam sebuah webinar, Minggu malam (28/6/2020).

“Kami selalu bermusyawarah, PDI Perjuangan bukan partai yang menang-menangan. Dibakar kantornya saja kita menempuh jalur hukum,” ujarnya.

Pernyataan Hasto ini menjawab teka-teki soal fraksi pengusul RUU HIP. Selama ini fraksi-fraksi di DPR RI, terutama di Badan Legislasi (Baleg), enggan mengungkap fraksi yang mengusulkan aturan itu. Mereka hanya menyebut RUU HIP adalah inisiatif DPR.

Anggota Panitia Kerja RUU HIP dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron sebelumnya juga sempat menyebut Fraksi PDIP di DPR RI sebagai inisiator rancangan perundangan itu.

Lebih lanjut, menurut Hasto, selama ini, ada pihak-pihak yang menunggangi isu RUU HIP dengan menjadikan PDIP sebagai partai yang ingin merubah Pancasila menjadi Ekasila dan Trisila.

“Tidak etis untuk mengatakan bahwa trisila atau ekasila bukan usulan dari PDI Perjuangan. Tetapi kita melihat bahwa itu dulu adalah suatu gagasan otentik dari bung Karno,” ucap dia.

Ia menjelaskan, gagasan ekasila dan trisila muncul saat ketua BPUPKI Radjiman Wedyoningrat meminta Bung Karno untuk menyampaikan gagasannya terkait dengan dasar negara Indonesia.

Lalu Bung Karno mengajukan tiga alternatif, yaitu, pancasila, trisila atau ekasila yang merupakan intisari kepribadian bangsa Indonesia yakni gotong-royong.

“Tetapi itu adalah suatu perjalanan sejarah kita sebagai bangsa. Untuk itu hendaknya jangan ditunggangi kepentingan politik, karena PDI Perjuangan, kita yang paling kokoh di dalam jalan Pancasila itu. Kita enggak mungkin merubah pancasila karena itu digali Bung Karno,” ucap dia.

Sumber: CNNIndonesia

[PORTAL-ISLAM.ID] Senin, 29 Juni 2020 BERITA NASIONAL

***

Secara Yuridis, Parpol Pengusul RUU HIP Dapat Dipidana Pengurusnya, dan Dibubarkan Partainya

Posted on 27 Juni 2020

by Nahimunkar.org


Secara Yuridis, Parpol Pengusul RUU HIP Dapat Dipidana Pengurusnya, dan Dibubarkan Partainya

 
 

Oleh: Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H.

  • Dalam RUU HIP, penggunaan istilah ‘Ketuhanan yang berkebudayaan’ adalah sama dengan merubah atau mengganti Pancasila.
  • Pengusul (RUU HIP) bisa masuk dalam kategori pemberontak negara.
  • Tindakan mengubah atau mengganti Pancasila menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 menunjuk pada perbuatan tindak pidana asal (predicate crime) yakni menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.
  • Selengkapnya dapat dilihat pada Pasal 107 huruf d yang menyebutkan, “Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar Negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.”
  • Pelaku sudah dapat dipidana apabila dia telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Adapun kewenangan pengajuan pembubaran ada pada pihak pemerintah melalui gugatan kepada Mahkamah Konstitusi.

Kegaduhan atas keberadaan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU-HIP) tidak berhenti, walaupun pemerintah menyatakan menunda pembahasannya. Elemen rakyat semakin giat melakukan penolakan dan penghentian pembahasan RUU, jadi bukan hanya ditunda. Terlebih lagi sekarang dipersoalkan siapa pihak pengusul RUU HIP. Pernyataan politisi Partai Demokrat Taufik Hidayat, pengusul RUU HIP sangat penting diungkap ke publik, sebab pengusul bisa masuk dalam kategori pemberontak negara.

Penulis dapat memahami pernyataan tersebut, bahwa pengusul dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Acuannya adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara. Undang-undang ini diterbitkan memang secara khusus guna mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dari adanya ancaman dan bahaya ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, yang terbukti bertentangan dengan agama, asas-asas dan sendi kehidupan bangsa Indonesia yang ber-Tuhan, sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Umumnya.

Terkait dengan hadirnya RUU HIP, maka pokok persoalan menunjuk masuknya ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan berbagai implikasi yuridisnya. RUU-HIP menggunakan nomenklatur ‘ideologi’, namun substansi inti dalam RUU justru memasukkan dasar filsafat negara (philosofische grondslag) dan bahkan melakukan perubahan siqnifikan terhadap Pancasila. Perubahan dimaksud antara lain yang paling prinsip adalah perihal Ketuhanan Yang Maha Esa dan Keadilan Sosial. Keberadaan Keadilan Sosial disebutkan dalam RUU-HIP sebagai Sendi Pokok Pancasila.

Dengan demikian, posisinya menggantikan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. Tegasnya terjadi perubahan posisi (mutasi) sila. Hal ini secara tidak langsung juga mengamandemen Pasal 29 ayat 1 UUD NRI 1945, “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, akan tergantikan dengan “Negara berdasar atas Keadilan Sosial”. Padahal sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai “causa prima” Pancasila. Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi titik sentral dari kehidupan kenegaraan.

Dalam kaitan ancaman dan bahaya ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, maka terjadinya perubahan demikian memberikan peluang masuknya konsep Keadilan Sosial versi Sosialisme-Komunisme. Kemudian perihal Ketuhanan yang berkebudayaan dalam RUU-HIP.

Ketuhanan yang berkebudayaan melekat erat dengan sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi yang kemudian terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong-royong. Walaupun pemahaman ini diambil dari pidato Bung Karno saat sidang di BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, namun itu bukan menjadi keputusan BPUPKI. Oleh karenanya, penggunaan istilah Ketuhanan yang berkebudayaan adalah sama dengan merubah atau mengganti Pancasila.

Perubahan demikian pastilah dilakukan secara sengaja yang menunjuk dengan maksud, yakni menghendaki/mengetahui baik perbuatan maupun akibatnya. Perubahan atas Pancasila sebagai dasar negara disederajatkan dengan mengganti. Tindakan mengubah atau mengganti Pancasila menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 menunjuk pada perbuatan tindak pidana asal (predicate crime) yakni menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.

Selengkapnya dapat dilihat pada Pasal 107 huruf d yang menyebutkan, “Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apapun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar Negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.”

Pasal 107 huruf d ini merupakan delik pemberat dari Pasal 107 huruf a. Pada Pasal 107 huruf a terhadap perbuatan menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme tidaklah dimaksudkan untuk mengubah atau mengganti Pancasila. Pelaku hanya melakukan menyebarkan atau mengembangkan.

Tidak demikian halnya dengan Pasal 107 huruf d, pelaku menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar Negara. Dalam kaitannya dengan kehadiran RUU HIP, maka Partai pengusul dengan memasukkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dapat dipidana dengan dasar adanya kesalahan sebagai unsur subjektif yang ditandai adanya kesengajaan dengan maksud. Partai pengusul dengan para anggotanya tentu terkait pernyataan kolekifnya.

Oleh karena itu, di dalamnya terdapat pernyataan pikiran kolektif guna pemenuhan maksud perubahan Pancasila sebagaimana terdapat dalam RUU HIP. Pernyataan pikiran kolektif ini dianggap sebagai penggunaan pikiran secara salah. Adapun kegiatannya merupakan bagian dari pernyataan pikiran sebagai bentuk perbuatan melawan hukum. Kesengajaan merupakan tanda yang paling utama untuk menentukan adanya kesalahan pembuat delik. Kesengajaan dapat terjadi jika pembuat telah menggunakan pikirannya secara salah, dalam hal ini pikirannya dikuasai oleh keinginan dan pengetahuannya yang ditujukan pada suatu tindak pidana.

Pada tindakan mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar Negara, perbuatan menunjuk pada tindakan menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme melalui lisan, tulisan dan atau melalui media apapun. Pembentuk undang-undang menambahkan frasa “dan atau melalui media apapun” memang mengandung pengertian yang luas.

Menurut penulis termasuk dalam kaitan perumusan rancangan undang-undang (in casu RUU HIP). Sepanjang dilakukan dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar Negara, maka Partai pengusul RUU HIP dapat dijerat dengan Pasal 107 huruf d. Pada tindakan mengubah atau mengganti Pancasila, maka kesengajaan sebagai maksud memang diarahkan guna mencapai tujuan yang dikehendaki.

Selanjutnya, menyangkut bentuk pertanggungjawaban terhadap Partai pengusul sebagai rechtspersoon, maka berlaku asas strict liability, yakni pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan. Pelaku sudah dapat dipidana apabila dia telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Adapun kewenangan pengajuan pembubaran ada pada pihak pemerintah melalui gugatan kepada Mahkamah Konstitusi.

Pengajuan permohonan pembubaran partai politik antara lain didasarkan atas alasan menganut, mengembangkan serta menyebarluaskan ajaran Komunisme/ Marxisme – Leminisme atau pengurus partai politik menggunakan partai politiknya untuk melakukan tindak pidana kejahatan terhadap Keamanan Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999. Dengan demikian, kedua alasan ini sangat relevan dengan perubahan atas Pancasila sebagaimana terdapat dalam naskah RUU HIP. Patut dicatat Pasal 107 huruf d tergolong delik formil, tidak memerlukan adanya suatu akibat. Demikian.

Direktur HRS Center

telusur.co.id, 2020-06-19 by editor

***

Menolak Lupa! PDIP Pernah Berjuang Habis-habisan agar TAP MPRS Larangan PKI Dicabut

Posted on 26 Juni 2020

by Nahimunkar.org


SWARAKYAT.COM – PDI Perjuangan memiliki sejumlah rekam jejak yang berlawanan dengan arus besar umat Islam Indonesia. Salah satunya adalah upaya pencabutan TAP MPRS No. XXV/1966 tentang pembubaran PKI dan larangan terhadap ajaran Komunisme, Marxisme dan Leninisme di Indonesia.

 Harian RAKYAT MERDEKA, pada Selasa 29 Juli 2003/29 Jumadil Awal 1424 H menurunkan sebuah laporan berjudul “PDIP Siap Berjuang Habis-habisan: Tarik-Menarik Soal Tap Komunisme” dan sebuah transkrip wawancara dengan Sekretaris Fraksi PDIP –yang saat ini menjabat sebagai Menteri PAN-RB– Tjahjo Kumolo.
 

Kliping berita tersebut, hari ini beredar di media sosial dan grup-grup WhatsApp. Berikut isi berita dan wawancara yang dilansir Harian Rakyat Merdeka itu selengkapnya:
 

PDIP Siap Berjuang Habis-habisan Tarik-Menarik Soal Tap Komunisme

 PDIP bakal berjuang keras agar Tap soal komunisme agar dicabut di Sidang Tahunan (ST) Agustus nanti. Tapi, sejumlah fraksi DPR terutama yang berasal dari kelompok Islam menentang keras rencana tersebut. Kelompok ini kabarnya mendapat sokongan penuh dari fraksi TNI/Polri.
Silakan baca selengkapnya di link ini: https://www.nahimunkar.org/menolak-lupa-pdip-pernah-berjuang-habis-habisan-agar-tap-mprs-larangan-pki-dicabut/

 
 

***

Inilah Aktor Ide Penghapusan Perda Bernuansa Islam

Posted on 18 Juni 2016

by Nahimunkar.org


Tim Sukses (Timses) bagian Hukum dan Advokasi Joko Widodo-Jusuf Kalla Trimedya Pandjaitan pernah menyampaikan pada saat kampanye pilpres bahwa jika Jokowi JK terpilih akan menghapus Peraturan Daerah (PerDa) bernuansa Islam.

“Jika kelak tokoh jagoannya menang dalam Pilpres tidak akan mendukung pemberlakukan perda yang beraroma syariat Islam. Bagi dia, Perda Syariat Islam bertentangan dengan Pancasila. Ideologi PDIP Pancasila 1 Juni 1945. Pancasila sebagai sumber hukum sudah final,” kata Trimedya di Kantor DPP PDI Perjuangan Lenteng Agung, Jakarta, seperti dilansir inilah.com, Rabu (4/6/2014).

Saat itu Trimedia beralasan bahwa Perda berbasis syariat Islam ini bisa mengganggu kemajemukan NKRI. Menurut dia, Perda Syariat dapat menciptaan pengotak-kotakan di dalam masyarakat.

“Ke depan kami berharap Perda syariat Islam tidak ada. Ini bisa mengganggu kemajemukan karena menciptakan pengotak-ngotakan masyarakat,” terang Trimedya.

Pernyataan Timses Jokowi JK saat itu langsung direspon oleh Timses Prabowo Hatta Ahmad Yani dengan mengatakan bahwa pernyataan Trimedya Pandjaitan menunjukkan tidak paham undang-undang. “Trimedya harus paham dulu UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU Otonomi Daerah yang menyebutkan bagaimana menyerap hukum adat dan lokal yang menjadi bagian sistem hukum nasional,” kata Yani.[islamedia/inilah/mh]

Via FB Cyber Army PKS :: Cyber Activist Community :: – 16 Juni 2016

(nahimunkar.org)

***

Hindari Pertumpahan Darah, TNI Harus Tangkap Oknum Komunis Pencetus RUU HIP

Posted on 24 Juni 2020

by Nahimunkar.org

 

  • Aliansi Muslimin Tulungagung Bersatu: Seret Penggagas dan Inisiator RUU HIP Ke Pengadilan
  • MUI, Ormas dan Tokoh Islam Maluku Desak Inisiator RUU HIP Ditangkap


 Prajurit TNI/Net (Foto: Rmol.id)
Ketua Aliansi Anak Bangsa (AAB), Damai Hari Lubis meminta TNI turun tangan dalam menjaga kedaulatan NKRI dari cengkraman oknum yang mau merendahkan nilai Pancasila melalui RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Ia pun merasa heran dengan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Megawati Soekarnoputri.

Menurutnya, Megawati sama sekali tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang sejarah asal Trisila dan Ekasila. Terkait kesepakatan antara tokoh ulama dan nasional pendiri bangsa yang menetapkan Pancasila sebagai harga mati di NKRI.

“Bahwa hanya Aidit tokoh gembong PKI pada tahun 1963 kembali usulkan Pancasila menjadi Trisila lalu press kembali menjadi Eka Sila,” ucap Damai Hari Lubis sebagaimana dikutip dari Rmol.id, Senin (22/6).

https://www.nahimunkar.org/hindari-pertumpahan-darah-tni-harus-tangkap-oknum-komunis-pencetus-ruu-hip/

***

RUU HIP Arahnya Jadikan Islam sebagai Musuh Bersama

Posted on 24 Juni 2020

by Nahimunkar.org


RUU HIP Jadikan Islam sebagai Musuh Bersama

Sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) bahkan diubah menjadi Ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi RUU HIP ini merupakan upaya mengubah dasar negara kita Pancasila.

Penggantian sila pertama itu tidak main-main. Itu untuk mendudukkan agama (terutama Islam tentunya, karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam) sebagai budaya belaka.

Tujuan utamanya adalah menjadikan Islam sebagai musuh Bersama.

Kenapa?

Karena Islam menegaskan, hanya Islamlah agama di sisi Allah Subhanahu wa Ta’ala. (lihat QS Ali ‘Imran: 19).

Bahkan siapa saja yang mencari selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima (oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala) agamanya itu dan dia di akherat termsuk orang-orang yang rugi. (lihat QS Ali ‘Imran: 85).

Ketika Islam menegaskan seperti itu, maka di saat Islam sudah didudukkan sebagai budaya, tinggallah diambil kaidah bikinan dari apa yang disebut multikulturalisme. Semua kultur itu sejajar dan parallel. Tidak boleh ada kultur yang mengaku hanya kulturnya sendirilah yang benar. Ketika mengaku hanya kulturnya sendiri lah yang benar, maka dianggap sebagai sumber konflik, oleh karena itu maka jadi musuh Bersama.

Nah, Ketika Islam telah didudukkan sebagai budaya alias kultur, maka begitu Islam mengaku hanya Islamlah yang benar, maka otomatis dianggap sebagai sumber konflik, dan dijadikan sebagai musuh Bersama. https://www.nahimunkar.org/ruu-hip-akan-menjadikan-islam-sebagai-musuh-bersama/

Multikulturalisme ‘makanan makhuk2 liberal nti Islam’ itu sudah disusun di Kementrian Agama, bahkan sudah ditatarkan pula kepada para guru PAI (Pendidikan Agama Islam). Yang cukup mencengangkan, pihak Kementerian Agama (Kemenag) sendiri justru sudah menerbitkan buku mengenai multikulturalisme ini. Salah satu judul buku Kemenag ini adalah“Panduan Integrasi Nilai Multikultur Dalam Pendidikan Agama Islam Pada SMA dan SMK.” (lihat Multikulturalisme Sama Bahayanya dengan Pluralisme https://www.nahimunkar.org/multikulturalisme-sama-bahayanya-dengan-pluralisme/)

Jadi rancangan untuk memberangus Islam itu dirancang sedemikian rupa, diajarkan di sekolahan2 dan perguruan tinggi Islam, dibentuk BPIP, lalu dirancang RUU HIP untuk jadi Undang2, dan seterusnya, tinggal Islam dijadikan musuh Bersama.
https://www.nahimunkar.org/ruu-hip-jadikan-islam-sebagai-musuh-bersama/

(nahimunkar.org)


 

(Dibaca 1.009 kali, 1 untuk hari ini)