Kebijakan Jokowi menaikkan BBM nampaknya menjadi perhatian anggota DPR, hingga mereka bertekad untuk gunakan hak interpelasi. Hidung Jokowi bisa kembang kempis, akibat rencana interpelasi DPR itu, tulis sebuah situs.

Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sebelumnya, protes atas kenaikan BBM cukup keras. Seperti diberitakan okezone.com, Reaksi keras penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terus bergulir. Politikus PDI Perjuangan, Effendi Simbolon menuding kebijakan menaikkan harga BBM tidak terlepas dari dorongan tiga menteri di Kabinet Kerja Jokowi-JK.

Mereka tidak lain yakni Menteri BUMN, Rini Soemarno, Menko Perekonomian, Sofyan Djalil dan juga Menteri ESDM, Sudirman Said.

“Mereka biang keladi kenaikan harga BBM bersubsidi,” ujar Effendi di Jakarta, Selasa (18/11/2014).

Dia pun menyesalkan langkah Presiden Jokowi yang notabene sama-sama berasal dari partai kepala banteng moncong putih yang memutuskan menaikkan harga BBM.

Sikap yang sama disampaikan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). KAMMI berpandangan tiga menteri tersebut merupakan aktor di balik kenaikan harga BBM, sehingga ketiganya didesak segera dicopot.

“KAMMI mendesak Presiden Jokowi dan Wapres JK membatalkan kenaikan harga BBM. Ini menambah miskin rakyat saja,” cetus koordinator aksi KAMMI, Rino saat berunjuk rasa di depan Kantor ESDM siang tadi.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi akhirnya ‘tega’ mengeluarkan kebijakan tentang kenaikan harga BBM, meliputi harga premium yang sebelumnya Rp6.500 menjadi Rp8.500. Kemudian, solar sebelumnya Rp5.500 menjadi Rp7.500. Keputusan ini pun mengundang reaksi demonstrasi berbagai elemen masyarakat dan mahasiswa di berbagai daerah./okezone.com

Akibat dari itu semua, ketegangan antara Jokowi dan DPR tampaknya seperti mendapat amunisi, apalagi anggota dewan bertekad untuk menggunakan hak interpelasi sebagaimana berita berkut ini.

Antara Larangan RDP Menteri Jokowi, dan Tekad DPR Melakukan Interpelasi

JAKARTA (voa-islam.com) – Hidung Jokowi bisa kembang kempis, akibat rencana interpelasi DPR. Kebijakan Jokowi menaikan BBM, nampaknya menjadi perhatian anggota dewan. Mestinya, sebelum menaikan BBM, membahas APBN-P 2015, yang memungkinkan perubahan subsidi BBM, tapi Jokowi langsung menaikan BBM.

Sekarang, sebanyak 325 anggota dari 560 anggota DPR akan menandatangani hak interpelasi terhadap Presiden Joko Widodo terkait kebijakan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sementara itu, Koalisi Merah Putih, bersepakat akan menggunakan hak interpelasi, berkenaan dengna kenaikan BBM.

Sekretaris Fraksi Golkar Bambang Susatyo mengatakan, berdasarkan suara di tiap fraksi, lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang akan mendukung hak interpelasi itu.

“Kalau semua tanda tangan plus Demokrat ada 325 orang, sekarang sedang dikonsolidasikan,” kata Bambang, dalam konfrensi pers, di DPR, Jakarta, Senin (24/11/2014).

Namun, lanjut Bambang, khusus Fraksi Golkar, dia hanya bisa menjamin 87 suara, dari total 90 orang. “Yang tiga lagi ini memang susah dipegang,” tutur Bambang tanpa memberitahukan nama ketiga orang itu.

Sementara itu, Desmon J Mahesa belum optimistis tentang kekompakan Fraksi Gerindra untuk menandatangani dukungan ajuan hak interpelasi ini. Meski mengklaim Fraksi Gerindra solid, dia tidak mau berandai-andai apakah semua anggota fraksinya turut bergabung.

“Kalau kita bilang ada 70, tapi kurang satu, kan bohong kita. Ya 50 ke atas-lah,” ujar Desmon.

Hadir dalam deklarasi hari ini, Ketua Fraksi Golkar Ade Komarudin, anggota Fraksi Golkar Misbakhun; Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini; perwakilan dari Gerindra, yaitu Wakil Ketua Komisi III Desmon J Mahesa dan Ketua Komisi VII Warnika Kardaya; perwakilan dari PAN, yaitu anggota Fraksi PAN Yandri Susanto dan anggota Fraksi PAN Totok Daryanto.

Berikut adalah nama penandatangan dukungan hak interpelasi, sementara:
1. Mukhamad Misbakhun (Golkar)
2. Eka Sastra (Golkar)
3. M Sarmuji (Golkar)
4. M Suryo Alam (Golkar)
5. John K Azis (Golkar)
6. Bambang Soesatyo (Golkar)
7. Moh Nizar Zahro (Gerindra)
8. Harry Poernomo (Gerindra)
9. Abdul Hakim (PKS)
10. Totok Daryanto (PAN)
11. Yandri Susanto (PAN)
12. Jazuli Juwaini (PKS)
13. Desmond J Mahesa (Gerindra)
14. Aboe Bakar Alhabsy (PKS)
15. Kardaya Warnika (Gerindra)
16. Budi S (Golkar)
17. H M Luthfi (Golkar)
18. Kahar Muzakir (Golkar)

Dibagian lain, Presiden Jokowi melalui Sekneg (Sekretariat Negara), mengeluarkan surat edaran yang melarang para menteri Kabinet Kerja melakukan RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan DPR. Alasan Jokowi, karena DPR, belum solid.

Kemarin, rapat antara Menteri BUMN, Rini Sumarno dengna Komisi IV batal, karena Rini tidak hadir, sehingga menimbulkan kemarahan para anggota Komisi IV. Nampaknya Jokowi belum memberi lampu hijau kepada menterinya bertemu dengan DPR? Alasannya kabinetnya baru satu bulan. Mengapa? (jj/dbs/voa-islam.com)

(nahimunkar.com)

(Dibaca 1.444 kali, 1 untuk hari ini)