Hindari Pertumpahan Darah, TNI Harus Tangkap Oknum Komunis Pencetus RUU HIP

  • Aliansi Muslimin Tulungagung Bersatu: Seret Penggagas dan Inisiator RUU HIP Ke Pengadilan

  • MUI, Ormas dan Tokoh Islam Maluku Desak Inisiator RUU HIP Ditangkap


 

Prajurit TNI/Net (Foto: Rmol.id)

 

Ketua Aliansi Anak Bangsa (AAB), Damai Hari Lubis meminta TNI turun tangan dalam menjaga kedaulatan NKRI dari cengkraman oknum yang mau merendahkan nilai Pancasila melalui RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP).

Ia pun merasa heran dengan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Megawati Soekarnoputri.

Menurutnya, Megawati sama sekali tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang sejarah asal Trisila dan Ekasila. Terkait kesepakatan antara tokoh ulama dan nasional pendiri bangsa yang menetapkan Pancasila sebagai harga mati di NKRI.

“Bahwa hanya Aidit tokoh gembong PKI pada tahun 1963 kembali usulkan Pancasila menjadi Trisila lalu press kembali menjadi Eka Sila,” ucap Damai Hari Lubis sebagaimana dikutip dari Rmol.id, Senin (22/6).

Lebih lanjut, Damai mempersoalkan pemahaman Megawati terkait penghianatan PKI terhadap NKRI yang telah dua kali melakukan penghianatan sejak tahun 1948. Walaupun saat itu tidak dimaafkan, tetapi kembali berkhianat melalui konsep ideologi pada 1963 dan berkhianat ideologi serta fisik pada 30 September 1965.

“Apakah sebagai mantan Presiden, dirinya sampai dengan hari ini tidak mengetahui bahwa ada Ketetapan MPR RI No. XXV Tahun 1966 yang melarang keberadaan PKI, dan ada UU 27 Tentang KUHP yang isinya juga melarang paham atau ideologi komunis, berikut ancaman hukumannya pada pelaku penyebarnya sampai dengan 20 tahun?” Tanya Damai.

Damai melanjutkan, saat ini terdapat oknum yang sedang mewacanakan Neo PKI dan akan kembali menerapkan pemahaman terlarang tersebut secara nyata melalui RUU HIP.

“Sehubungan dengan hal ini, kami mengatasnamakan rakyat Indonesia yang sepemahaman dan masyarakat RI yang pancasilais sejati atau umat negeri yang cinta Pancasila untuk itu mohon agar petinggi TNI yang merupakan garda pertahanan RI segera secepatnya menangkap serta menahan oknum-oknum atau tokoh-tokoh komunis dan liberalis yang ada di lembaga pemerintahan serta lembaga legislatif,” ucap Damai.

“Agar tidak terjadi gejolak politik yang dapat menimbulkan peristiwa berdarah-darah sesuai data emperis antar anak bangsa lintas SARA,” tandasnya.[Brz]

Fathur Rozy

idtoday.co, Juni 23, 2020

 

***

MUI, Ormas dan Tokoh Islam Maluku Desak Inisiator RUU HIP Ditangkap

Majelis Ulama Indonesia (MUI), Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Tokoh Islam di Provinsi Maluku mendesak aparat penegak hukum untuk menangkap insiator perancang Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU-HIP).

Desakan penolakan RUU HIP tersebut disampaikan para tokoh agama umat muslim dalam sebuah pernyataan sikap yang dibacakan Ketua Bidang Hukum MUI Maluku, Monir Kairoti, di depan masjid Raya Al-Fatah, Kota Ambon, Minggu (20/6).

Penolakan RUU HIP dilakukan berdasarkan pertimbangan berbagai masukan dari komponen masyarakat, tokoh agama, tokoh organisasi keagamaan, tokoh masyarakat Islam se-Maluku, serta memperhatikan Maklumat Dewan Pimpinan MUI Pusat dan Dewan Pimpinan MUI Provinsi se-lndonesia Nomor. Kep-124GVDP-MUI/Vt/2020:

  1. Menolak dengan tegas Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila secara keseluruhan dan mendesak kepada DPR dan Pemerintah untuk mengeluarkan Rancangan RUU Haluan Ideologi Pancasila dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
  2. Mendesak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Badan Intelejen Negara, agar bertindak tegas menumpas hingga ke akar-akarnya, secara proses hukum semua oknum/kelompok sebagai inisiator RUU Haluan Ideologi Pancasila yang berniat menyebarkan paham-paham marxisme, komunisme, lenimisme, dan sosialisme di seluruh Wilayah Indonesia.
  3. Mendesak kepada Presiden Republik Indonesia untuk membubarkan BPIP atau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila karena tidak memiliki urgensitas dan pernyataan Ketua BPIP justeru sering menyakiti perasaan umat Islam serta berpotensi memecah persatuan dan kesatuan.
  4. Mengajak kepada seluruh Umat Islam Maluku untuk selalu merapatkan barisan, bangkit bersatu dalam Jihad Fisabillah menjaga dan mengawal stabilitas nasional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk melawan setiap upaya munculnya kembali gerakan komunisme di Maluku dan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang kita cintai hingga titik darah penghabisan.


Baca Juga:  Aliansi Muslimin Tulungagung Bersatu: Seret Penggagas dan Inisiator RUU HIP Ke Pengadilan

 

MUI berpandangan, Pancasila merupakan falsafah dan konsensus bangsa Indonesia yang bersifat final sesuai dengan Piagam Jakarta, tanggal 22 Juni 1945 dan penetapan UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945. Dia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan ditafsirkan, direduksi dan didegradasi oleh lembaga apapun termasuk ditafsirkan oleh rezim pemerintahan hari ini.

Pancasila sebagai “Kalimatun Sawa” tidak mengkultuskan pada satu paham tertentu, satu golongan, satu tokoh dan individualisme atau suatu negara kelas tertentu, tetapi Pancasila sebagai “Filosofi Grondlag”, dasar negara yang mempersatukan seluruh rakyat Indonesia.

Bahwa Negara Indonesia adalah negara yang menganut paham konstitusionalisme, prinsip negara hukum dan kedaulatan rakyat maka pemerintahan hari ini tidak patut dijalankan secara diktator, otoriter, dan menggunakan cara-cara tirani dan refresif.

Paham Ideologi Komunisme, Marxisme, Sosialisme, dan Leninisme sekularisme, liberalisme merupakan paham yang bertentangan dengan Pancasila, UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Tahun 1945 serta Tap MPRS no. 25 tahun 1966.

Sehingga RUU Haluan Ideologi Pancasila merupakan konspirasi nyata untuk membangkitkan kembali paham Komunisme. Marxisme, Sosialisme dan Leninisme dan pengingkaran terhadap Piagam Jakarta dan Pembukaan UUD 1945.

RUU Haluan Ideologi Pancasila berpotensi menimbulkan polemik berkepanjangan yang dapat menyebabkan terpecah belahnya konsentrasi pemerintah dan masyarakat yang sedang menghadapi penularan Covid-19.(KTC)

Sumber: kabartimurnews.com

Idtoday.Co

Juni 22, 2020

***

Aliansi Muslimin Tulungagung Bersatu: Seret Penggagas dan Inisiator RUU HIP Ke Pengadilan

 

IDTODAY.CO – Aliansi Muslimin Tulungagung Bersatu (AMTB) yang dikomandani KH. Hamim Badruzzaman mantan ketua DPRD Tulungagung menyatakan RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila) membahayakan kehidupan bernegara dan berbangsa karena mengubah prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi Ketuhanan yang Berkebudayaan.

 

Seperti dalam rilis yang diterima Suaramuslim.net, AMTB pada Ahad (21/6) menyerukan kepada pemerintah dan DPR agar menghentikan pembahasan RUU HIP karena tidak dibutuhkan mayoritas bangsa Indonesia.

 

Para pendiri bangsa yang diwakili Panitia Sembilan. Telah menyepakati Piagam Jakarta setelah bermusyawarah maka tujuh kata dalam sila pertama pada piagam Jakarta dihilangkan. Kebersamaan para pendiri bangsa untuk merawat keutuhan NKRI dengan Pancasila harus dijaga semua elemen bangsa.

 

“Seret ke pengadilan dan usut tuntas inisiator/dalang partai-partai pengusul RUU HIP yang telah mencoba melakukan makar terhadap Pancasila dan UUD 1945,” tegas mereka.

 

Menurut AMTB, RUU HIP membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara karena memeras Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila.

 

“Ini adalah pengkhianatan kepada founding fathers, para pendiri bangsa yang sudah meletakkan dasar negara yang merupakan hasil kompromi bersama,” lanjutnya.

 

Aliansi Muslimin Tulungagung Bersatu yang didirikan oleh seluruh ormas Islam dan ormas kebangsaan sekabupatenTulungagung dua tahun lalu itu, juga didukung para kiai, habaib, cendekiawan para pejuang, bertekad bulat menolak, menggugat, dan mengusut tuntas penggagas, inisiator dan dalang dibalik RUU HIP diseret ke meja hijau.

 

“Jika DPR RI dan Presiden memaksakan meloloskan RUU HIP menjadi UU HIP, maka secara nasional AMTB akan bergerak bersama-sama komponen Bangsa Indonesia yang lain di seluruh Indonesia untuk menyatakan sikapnya melalui jalur hukum dan melakukan upaya-upaya lain secara nasional di Jakarta yang dilindungi oleh Undang-Undang.” Ujar seluruh anggota AMTB yang hadir secara serempak.

 

Sumber: suaramuslim.net

Idtoday.Co

Juni 24, 2020

 

(nahimunkar.org)

(Dibaca 565 kali, 1 untuk hari ini)