HL Pendeta Cabul di Surabaya Terancam 20 Tahun Penjara dan Kebiri


Ilustrasi foto/ ksks

SURABAYA,- Pendeta HL berpenampilan trendi terduga cabul dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada Rabu (27/05) selain diancam pidana penjara 20 tahun penjara secara fisik, tetapi HL juga terancam mendapat hukuman tambahan berupa kebiri (kastrasi) dengan suntik kimia.

 

Kejahatan seksual yang dilakukan pendeta yang konon jago khotbah ini merupakan kejahatan luar biasa, sebab dilakukan lebih dari 14 tahun sejak korban berusia 12 tahun hingga saat ini korban telah berusia 26 tahun.

 

Peristiwa kejahatan seksual dilakukan pelaku secara berulang dan pelaku sadar betul bahwa korbannya adalah anak tak berdaya yang sesungguhnya harus dilindungi. Pelaku juga sadar perbuatan seperti itu dapat diancam 20 tahun pidana penjara dengan tambahan hukuman kebiri dengan suntikan kimia.

 

Disinyalir kejahatan seksual yang dilakukan HL ini diketahui bahkan diduga dibiarkan oleh istri pelaku yang juga berprofesi sebagai pendeta dan penulis buku terkenal tentang keluarga dan teologi.

 

Hal demikian disampaikan Arist Merdeka Sirait Ketua Umum kepada sejumlah media di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Rabu (27/05/2020).

 

Kondisi inilah yang membenarkan bahwa pelaku dapat diancam dengan hukuman tambahan berupa kebiri dan pemasangan alat pemantau “chip” untuk mengetahui keberadaan dan gerak gerik pelaku.

 

“Saya percaya bahwa Jaksa dan Hakim yang menangani perkara kejahatan seksual ini akan bertindak profesional dan berkeadilan bagi korban. Demi kepentingan terbaik dan keadilan hukum bagi anak sebagai korban, hakim juga akan memutus perkara ini secara maksimal karena kasus ini merupakan kejahatan luar biasa, apalagi dilakukan oleh seorang yang berprofesi sebagai pendeta yang seyogianya melindungi korban,” terang Arist.

 

Lebih jauh Arist menyebutkan bahwa pencabulan yang menjadi korban adalah anak dibawah umur ini merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) apalagi kekerasan seksual yang dilakukan dengan sadar dan dilakukan berulang-ulang.

 

“Saya hadir di proses persidangan di PN Surabaya ini untuk monitoring sidang kasus kejahatan seksual yang dilakukan oleh pemuka agama (pendeta) terhadap anak dibawah umur”, kata Arist Merdeka Sirait saat ditemui di PN Surabaya.

 

Komnas Perlindungan Anak sendiri memberikan pesan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) agar dapat menggunakan pasal berlapis yakni UU RI Nomor : 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak serta UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penerapan Perpu Nomor : 01 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun.

 

Sementara pasal lain yang bisa menjerat terdakwa yaitu UU RI Nomor : 17 tahun 2016 dan minimal pelaku dapat dihukum 10 tahun dan maksimal 20 tahun penjara bahkan bisa dihukum seumur hidup dan ditambahkan dengan hukuman tambahan berupa kebiri lewat suntik kimia, karena dilakukan secara berulang-ulang.

 

Pupusnya gugatan praperadilan yang dilakukan pelaku terhadap Polda Jawa Timur membuktikan dan atau menandakan bahwa HL adalah pelaku yang layak diadili, tambah Arist.

 

Sementara itu Jeffri Simatupang salah satu tim penasehat hukum terdakwa tidak sependapat dengan pernyataan Aris Merdeka Sirait.

 

Jeffri menyebutkan kliennya tidak dapat diadili karena kasusnya sudah kedaluwarsa lantaran baru dilaporkan 14 tahun setelah kejadian.

 

Dalam pasal 82 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tidak ada hukuman seumur hidup, adanya adalah hukuman maksimal 15 tahun penjara.

 

“Jadi bagi kami, klien kami tidak akan dihukum seumur hidup atau kebiri. Bagi kami jelas bahwa perkara ini sudah kadaluarsa karena terjadinya sudah 12 tahun yang lalu. Seharusnya hak menuntut dari jaksa sudah gugur makanya kami melakukan esepsi terhadap dakwaan tersebut,” tegas Jeffry saat ditemui di PN Surabaya.

 

Lanjutnya bahwa dalam undang-undang mengatakan perkara yang ancamannya maksimal 15 tahun penjara masa kedaluwarsanya adalah 12 tahun setelah dilakukan tindakan pidana.

 

“Kalau kita menghitung waktu sejak 2006 terakhir dilakukan itu sudah 14 tahun yang lalu,” pungkas Jeffri.

suarajatimpost.com, Rabu, 27 Mei 2020 – 22:11

(nahimunkar.org)

(Dibaca 664 kali, 1 untuk hari ini)