Previous Post
Tweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneShare on Facebook
Read on Mobile

Honggo Sudah Di Luar Negeri, Bareskrim Baru Terbitkan DPO

Honggo Wendratno/Net


Kasus Korupsi Kondensat Rp 35 Triliun

RMOL. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri akhirnya menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Honggo Wendratno. Padahal, tersangka kasus korupsi penjualan kondensat negara itu diduga sudah berada di luar negeri sejak lama.

DPO itu diterbitkan Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dit Tipideksus) 26 Januari 2018. Ditandatangani Wakil Direktur Komisaris Besar Daniel Tahi Monang Silitonga.

Foto Honggo yang dicantum­kan di DPO tidak mengenakan kacamata. Padahal, berdasarkan foto yang beredar, pria kelahiran 12 September 1946 itu mengenakan kacamata.

Di situ juga dicantumkan nomor paspor, nomor KTP hingga sangkaan pidana yang dilakukan bekas pemilik Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) itu.

“Draft DPO sudah disebar, didistribusikan ke seluruh Polda dan kepolisian di seluruh wilayah Indonesia,” kata Daniel. Masyarakat yang mengetahui keberadaan Honggo diimbau untuk memberitahukannya ke kantor polisi terdekat.

Hingga kini, Bareskrim masih berkutat mencari Honggo di Tanah Air, dengan menyambangidan menggeledah kediaman­nya di kawasan Pakubuwono, Jakarta Selatan.

Padahal, Honggo sudah pergike Singapura ketika kasus kondensat mulai disidik di era Kepala Bareskrim Budi Waseso 2015 lalu.

Direktur Tipideksus Bareskrim saat itu, Brigadir Jenderal Victor Edinson Simanjuntak langsung menggebrak dengan menggeledah kantor Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dulu bernama Badan Pengelola Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas).

Tak hanya itu, Victor memanggilHonggo Wendratno. Namun bekas pemilik dan Direktur Utama TPPI itu selalu mangkir dan mengundur-undur pemeriksaan. “Kuasa hukum bilang setelah tanggal 29 (Mei) saja,” kata Victor dalam keterangan pers 22 Mei 2015.

Diam-diam, Honggo pergi ke Singapura dengan dalih hendak berobat. “Penasihat hukumnya minta diperiksa di Singapura karena yang bersangkutan sakit. Ada surat dari penasihat hukumnya, Ariyanto SH,” lanjut ung­kap Victor, 8 Juni 2015.

Victor mengaku dua kali menerima surat keterangan medis (medical certificate) dari dokter Singapura yang diserahkan kuasa hukum Honggo. Surat itu menyatakan Honggo sakit dan perlu menjalani operasi bedah jantung.

“Dikhawatirkan, kalau kem­bali ke Indonesia nanti akan lebih fatal. Dia (Honggo) berjanji kalau sudah operasi akan kem­bali ke Indonesia,” kata Victor.

Namun Bareskrim justru mempercepat pemeriksaan sebe­lum Honggo dioperasi. Penyidik pun dikirim ke Singapura. “(Pemeriksaan) di Kedutaan Besar Indonesia di negara itu. Hasil pemeriksaan harus dike­tahui, ditandatangani dan dicap kedutaan. Akan dilakukan sebe­lum operasi,” ujar Victor.

Sejak pemeriksaan itu, Honggotak pernah lagi pulang ke Tanah Air. Hingga Budi Waseso dan Victor lepas jabatan dari Kepala Bareskrim dan Direktur Tipideksus.

Pengganti Victor, Brigjen Bambang Waskito melanjutkan penyidikan. Upaya membawa pulang Honggo tak membuah­kan hasil hingga Bambang me­nyerahkan tongkat komando Direktur Tipideksus kepada Agung Setya.

Agung, bekas Wakil Direktur Tipideksus pernah mengirim penyidik ke Singapura untuk melalui pemeriksaan tambahan terhadap Honggo.

Pemeriksaan ini untuk me­lengkapi berkas perkara setelahdikembalikan kejaksaan. “Dibutuhkan keterangan lanjutan dari tersangka yang kini sakit di Singapura,” kata Agung. Namun penyidik gagal memeriksa Honggo.

Setelah penyidikan lebih dari dua tahun, Kejaksaan Agung akhirnya menyatakan berkas perka­ra kondensat lengkap. Kejaksaan pun meminta Bareskrim menyerahkan tersangka.

Permasalahan pun muncul. Honggo belum bisa dibawa pulang. Sementara kejaksaan meminta semua tersangka dis­erahkan sekaligus.

Pelimpahan tersangka Raden Priyono (bekas Kepala BP Migas) dan Djoko Harsono (bekas Deputi Finansial, Ekonomi dan Pemasaran BP Migas) pun batal. Padahal, keduanya sudah memenuhi panggilan Bareskrim.

Kilas Balik
Kejaksaan Bisa Sidangkan Perkara Kondensat Tanpa Kehadiran Tersangka

Berkas perkara kasus korupsi penjualan kondensat jatah negara oleh Trans Pacific Petrochemical Indotama (TTPI) sudah dinyata­kan lengkap atau P21. Bareskrim ditagih menyerahkan tersangka kasus itu ke kejaksaan.

Termasuk Honggo Wendratno, bekas pemilik TPPI yang dike­tahui bermukim di Singapura. “Harapan kita kepada penyidik (Bareskrim) tentunya supaya tidak ada kesan disparitas, usa­hakan si Honggo ini diserahkan di Indonesia. Diserahkan pada kita supaya penyelesaiannya bisa dilakukan secara serentak,” kata Jaksa Agung Muhammad Prasetyo.

Menurut Prasetyo, Honggo bisa saja disidangkan secara in absentia jika tak bisa dibawa pulang. “Kita sudah pernah melakukan persidangan in absentia. Jangan kaget nanti kalau misal­nya in absentia,” kata Prasetyo.

Jika sampai Honggo disidang secara in absentia, dia bakal dikenakan hukuman lebih berat lantaran dianggap menghambat proses hukum.

“Saya tentunya mengimbau kepada Honggo yang sekarangdi Singapura, pulanglah keIndonesia. Pertanggungjawabkan perbuatan supaya proses hukumnya selesai,” imbau Prasetyo.

Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Adi Toegarisman menyatakan berkas perkara ka­sus kondensat telah lengkap.

Kejaksaan menerima pelimpa­han dua berkas perkara dari penyidik Bareskrim pada 18 Desember 2017.

Berkas pertama terdiri dari dua tersangka, yaitu Raden Priyono (bekas Kepala Badan Pengelola Hulu Minyak dan Gas/BP Migas) dan Djoko Harsono (bekas Deputi Finansial, Ekonomi dan Pemasaran BP Migas).

Sedangkan berkas kedua atas nama tersangka bekas Direktur Utama sekaligus pemilik TPPI Honggo Wendratno.

Kasus ini diduga menyebabkankerugian negara hingga 2,716 miliar dolar Amerika atau sekitar Rp 35 triliun.

“Ada sekitar enam pelangga­ran hukumnya dalam kasus ini. Tapi saya tidak buka. Karena itu strategi jaksa membawa perkara ini ke pengadilan,” kata Adi.

Setelah berkas perkara P21, kejaksaan tinggal menunggu pe­limpahan tersangka dan barang bukti dari penyidik Bareskrim.

“Segera pelimpahan tahap dua: barang bukti dan tersangkanya,” kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim, Brigadir Jenderal Agung Setya.

Termasuk Honggo yang saat ini masih di Singapura. “Pasti akan diserahkan semuanya (ter­sangka),” tandas Agung.

Agung mengatakan akan mengirim tim untuk membawa pulang Honggo. Namun dia belum memastikan kapan tim Bareskrim berangkat ke negara tetangga itu.

Sebelumnya, Bareskrim men­jalin kerja sama dengan otoritas Singapura untuk bisa membawa pulang Honggo. Honggo ber­mukim di negara singa putih untuk perawatan sakit jantung. Ia sempat menjalani operasi. Namun kini tak diketahui lagi kondisi kesehatannya.

Sementara terhadap dua ter­sangka lainnya, Raden Priyono dan Djoko Harsono akan di­layangkan surat panggilan untuk pelaksanaan pelimpahan ke kejaksaan.

Sumber: rmol.co

***

E-KTP dan Kondensat BP Migas Mangkrak? KMBK: Tangkap Setnov, Priyono dan Honggo!

Setnov, Honggo Wendratno, dan Raden Priyono. (foto dokumen nusantara.news)


Jakarta – Ekonomi Indonesia berada di ambang krisis dengan semakin lemahnya daya beli masyarakat, potensi defisit APBN yang melebar, kewajiban pembayaran hutang luar negeri yang terus meningkat, makin tingginya kurs dollar AS atas rupiah, serta hengkangnya para investor yang menambah angka pengangguran dan kemiskinan. Hal ini menimbulkan keprihatinan di banyak kalangan muda dan generasi milenial, khususnya yang bekerja di sektor wirausaha dan profesional.

“Banyak peristiwa yang menimbulkan ketidakpastian di Indonesia, sehingga berdampak negatif bagi dunia perekonomian. Utamanya adalah masalah penegakan hukum yang ‘tumpul ke atas tajam ke bawah.’ Akibatnya, banyak investor dan pelaku usaha yang hengkang dan memilih menyimpan uangnya demi menghindari resiko bisnis di tengah suasana gaduh dan tak kondusif,” ujar Juru Bicara Kaukus Muda Berantas Korupsi (KMBK), Soeleman Harta melalui pesan elektronik kepada media massa, Jumat (20/10/2017).

Dia menuturkan, salah satu contoh tidak tegaknya hukum ditandai oleh merajalelanya para pejabat dan bandit perampok kekayaan negara yang justru mendapat kekebalan hukum. Sementara, kriminalisasi dan pemenjaraan malah menimpa penegak hukum yang jujur serta para pencari keadilan.

Sebagai komparasi, di Amerika Serikat dan China, investor dan pelaku usaha merasa nyaman berinvestasi dan memutar uang karena adanya kepastian hukum tanpa pandang bulu. Bahkan, hukuman mati sering dijatuhkan ke pejabat publik yang secara sengaja berkomplot menyalahgunakan kewenangan merugikan negara untuk memperkaya diri dan kelompoknya.

“Di China, jika ada pejabat tinggi negara seperti Setya Novanto yang diduga melakukan rangkap kejahatan korupsi KTP elektronik yang disertai dugaan menjual data penduduk kepada kekuatan asing, atau jika terjadi persekutuan jahat mega korupsi kondensat antara mantan Kepala BP Migas Raden Priyono dengan pengusaha pemilik PT. TPPI Honggo Wendratno yang merekayasa projek dengan dugaan kerugian negara hingga Rp.35 triliun, pasti mereka telah dihukum gantung, juga keluarganya mendapat sanksi sosial,” kecam Soeleman.

Dalam catatan Kaukus Muda Berantas Korupsi (KMBK), ada banyak skandal megakorupsi yang mendapat kekebalan hukum dan belum dituntaskan bertahun-tahun. Beberapa di antaranya kasus BLBI, Century, KTP Elektronik (E-KTP) dan kondensat BP Migas. Citra pemerintah semakin runtuh, sehingga kepercayaan investor dan dunia internasional terhadap komitmen hukum Pemerintahan Joko Widodo semakin hilang.

Terkini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus memproses skandal BLBI dan Century, tetapi terkesan lalai dalam penanganan kasus E-KTP, hingga tersangka Setya Novanto yang notabene Ketua DPR RI memenangkan praperadilan yang menyita perhatian dan melukai rasa keadilan rakyat. Sementara dalam skandal kondensat yang ditangani Bareskrim Polri, 2 pejabat BP Migas yang menjadi tersangka yakni Raden Priyono dan Djoko Harsono (mantan Deputi Finansial Ekonomi dan Pemasaran) sempat ditahan dan ditangguhkan, dan pengusaha Honggo Wendratno melarikan diri ke Singapura hingga kini.

“Demi bangkitnya dunia usaha dan perekonomian Indonesia, penegakan hukum di era Presiden Joko Widodo tak boleh hanya menjadi retorika di berbagai forum dan media. KPK harus segera keluarkan surat perintah penyidikan baru prindik baru untuk menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka E-KTP dan Bareskrim Polri harus segera menyeret Honggo Wendratno dan Raden Priyono untuk dipenjarakan!” seru Soeleman Harta.

Diketahui Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Polisi Maltha pada Maret 2017 lalu mengatakan, penangkapan tersangka kasus korupsi kondensat Honggo Wendratno yang diduga berada di Singapura sulit dilakukan, karena tidak adanya perjanjian ekstradisi antara Singapura dengan Indonesia.

Irjen Maltha mengakui permintaan bantuan hukum timbal balik ke negara lain sulit dilakukan jika negara yang diminta tidak menyetujuinya, salah satunya Singapura. “MLA atau ‘mutual legal assistance’ enggak bisa berjalan kalau negara yang diminta tidak setuju,” kata Irjen Polisi Maltha di Mabes Polri, Beberapa bulan lalu.

Padahal, pihaknya mengaku sangat gencar melakukan pendekatan terhadap Singapura. “Kami sangat aktif melakukan pendekatan. Tapi Singapura tidak mau, diambangkan saja, draf yang kami ajukan tidak dibalas.” Katanya. ** (**/HW/Berita360)

(nahimunkar.org)

(Dibaca 1.396 kali, 1 untuk hari ini)
Next Post

Related Post

Honggo Wendratno Dan Kasus Lenyapnya 38 Trilliun Kekayaan Negara
INDEPENDENT | Siapa Honggo Wendratno? Seberapa kaya pengusaha keturunan ini? Apa saja perusahaan yang pernah dia

Related Post

JPU Tayangkan Video Pidatonya Utuh, Ahok: Saya Baru Lihat
Foto: Terdakwa Basuki Tjahaja Purnama duduk di kursi pesakitan pada sidang lanjutan ke-17 kasus dugaan

One thought on “Honggo Sudah Di Luar Negeri, Bareskrim Baru Terbitkan DPO”

  1. Rata rata perampok.uang negara dlm jumlah trilyunan smua orang cina..tp knp tdk satupun yg msuk bui bhkn ada ksan pmbiaran mlai dr kasus blbi bank bali bank centuri dll…

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *