Video:

Laporan dari sidang Uji Materi Pasal Zina, Perkosaan, dan Homoseksual di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Selasa (26/07/2016).

Inilah beritanya.

***

Uji Materi Pasal Zina dan Homoseksual

Sosiolog Dukung Perluasan Makna Zina, Hukum Buatan Penjajah Dinilai Rusak Bangsa Indonesia

Untuk melindungi bangsa Indonesia, ia mendukung pemohon dan meminta kepada Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia memperluas makna dalam pasal perzinahan

Hidayatullah.com–Sidang lanjutan Judicial Review (Uji Materi) KUHP Pasal 284,285, dan 292 tentang perzinahan, perkosaan, dan pencabulan kembali berlangsung di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Selasa (26/07/2016).

AIiansi Cinta Keluarga Indonesia (AILA) sebagai pemohon menghadirkan para ahli. Diantaranya adalah Sosiolog, Prof. Musni Umar.

Wakil Rektor I Universitas Ibnu Chaldun ini menyatakan pengertian zina tidak hanya mereka yang sudah menikah atau kawin, sesuai pasal 284 KUHP. Kini saatnya menghapus frasa telah kawin. Sehingga definisi perzinahan menjadi diperluas bukan hanya bagi yang sudah menikah saja.

“Zina adalah siapa saja yang melakukan hubungan seksual dengan perempuan atau laki-laki lain tanpa ikatan pernikahan,” terangnya.

Musni mengungkap salah seorang mahasiswa perguruan tinggi di Semarang berinisial BD yang gemar melakukan hubungan seks di luar nikah.  Bahkan dalam hitungan bulan, BD bisa melakukan hal tersebut sampai sepuluh kali. Baginya, seks sudah sebagai sebuah kebutuhan. Meski belum menikah.

“Salah satu persoalan besar yang dihadapi adalah rusaknya akhlaq bangsa dengan banyaknya perzinahan, perkosaaan, dan pencabulan di kalangan masyarakat. Seks bebas merajalela dan berdampak negative pada masyarakat, bahkan membahayakan. Bahkan ada istilah ‘cabe-cabean’ di sekitar kita,” jelasnya.

Penulis buku Meluruskan Arah Reformasi (2008) ini mengutip data penelitian tahun 2002 di Yogyakarta yang dilakukan Lembaga Studi Cinta dan Kemanusiaan serta Pusat Pelatihan Bisnis dan Humaniora mengemukakan hasil penelitiannya bahwa hampir 97,05% mahasiswa di Yogyakarta sudah hilang keperawanannya saat kuliah. Juga kasus yang hampir sama di Bandung, Jawa Barat dan  di Semarang Jawa Tengah.

“Prilaku seks bebas yang terjadi di kalangan pelajar dan mahasiswa memang cukup memprihatinkan,” ujarnya.

Juga kasus pencabulan sesama jenis yang juga amat menggemparkan dan mencuat ke public setiap saat yang dinilai sangat mengerikan.

Psikiater: Stop Kampanye LGBT, Penyimpangannya Bisa Diobati

Menurutnya penyebabnya sangat banyak, salah satunya adalah bangsa Indonesia masih mempertahankan hukum warisan penjajah Belanda yang dinilai sudah ketinggalan zaman.

“Hukum Indonesia tetap mengamalkan hukum warisan penjajah yang memiliki budaya, agama, adat istiadat, dan segala hal yang sangat berbeda dengan hukum yang diyakini, dihayati, dan diamalkan oleh masyarakat kita. Maka ada anekdot atau kelakar, ‘hukum dibuat untuk dilanggar, tidak ditegakkan’,” ujarnya.

Untuk melindungi bangsa Indonesia, ia mendukung  pemohon dan meminta kepada Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia memperluas makna dalam pasal perzinahan. Seperti perzinaan bebas, pemerkosaan dalam segala bentuknya, serta pencabulan sesama jenis, sesuai amanah pembukaan Undang-Undang.

Terutama tentang Pasal 248 KUHP, bahwa perbuatan zina adalah perbuatan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak disertai dengan ikatan pernikahan dan perkawinan.

“Dengan demikian, pengertian zina tidak hanya mereka yang sudah nikah atau kawin, sesuai Pasal 284 KUHP, tetapi siapa saja yang melakukan hubungan seksual dengan perempuan atau laki-laki lain tanpa melalui ikatan perkawinan atau akad nikah.”

Termasuk  Pasal 285 KUHP tentang Perkosaan, bisa dialami oleh wanita atau laki-laki, sehingga sangat tepat jika diperluas maknanya yaitu wanita dan laki-laki. Dan  Pasal 292 KUHP tentang Pencabulan yang  bisa terjadi pada semua usia.

Musni mengajak untuk menggunakan momentum ini untuk perbaikan negeri ini.  

Dalam agenda  SIDANG PERKARA NOMOR 46/PUU-XIV/2016 PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 terkait  Pasal 284 ayat (1) sampai dengan ayat (5)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  dihadiri pihak Pemohon, Kuasa Hukum Pemohon,  Ahli dari Pemohon dan pemerintah.

Pemohon dihadiri; Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti, M.Si, Rita Hendrawati Soebagio, S.Psi., M.Si, Dr. Sitaresmi Sulistyawati Soekanto, Nurul Hidayati Kusuma Hastuti Ubaya, Dr. Tiar Anwar Bachtiar, S.S., M.Hum, Dhona El Furqon, S.H.I., M.H dengan menghadirkan tiga orang dari ahli; Dr. Musni Umar,  Prof. Dr. Dadang Hawari, dan  Prof. Mudzakkir, S.H.

Sementara dari pihak Pemerintah diwakili  Surdiyanto, Hotman Sitorus, Wahyu Jaya Setia Azhari dan Mareta Kustindiana.* /Nunu Karlina

Rep: Admin Hidcom

Editor: Cholis Akbar/hidayatullah.com/Kamis, 28 Juli 2016

***

Apakah Anak Kita Mulai Diajarkan Kebingungan Identitas Gender ?

  1. Dewi Inong Irana, SpKK dalam presentasinya di Mahkamah Konstitusi kemarin menunjukkan sebuah buku yang kontroversial, salah satu materinya menuliskan bahwa gender tidak hanya sebatas perempuan dan laki dan boleh memilih ketertarikan fisik, spiritual dan seksualnya apakah heteroseksual, biseksual, homo atau aseksual.
  2. Dewi menempuh pendidikan sebagai dokter umum di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia,lulus pada tahun 1987.Dokter yang memiliki hobi travelling ini mengambil pendidikan spesialis kulit dan kelamin pada universitas yang sama, lulus pada tahun 2001.
  3. Dewi adalah praktisi lapangan yang banyak menangani kasus penyakit kelamin di masyarakat, terutama di daerah kumuh dan dekat tempat lokalisasi.

Dari Sidang Uji Materiil KUHP pasal 284,285 dan 292 di Mahkamah Konstitusi.

AILA INDONESIA
Untuk Keluarga Indonesia yang Beradab

Versi Youtube

 Sidang ke-5 berlangsung kemarin. Dari pemohon ada ibu Rita Rita Hendrawaty Soebagio selaku ketua AILA Indonesia, ibu Nurul Hidayati sekjen AILA, ibu doktor Sita Soekanto, ibu Sabritay Azis & ibu Dinar. Ibu dokter Dewi Inong hadir sebagai ahli. Begitu juga prof Neng Djubaedah serta ustad Adian Husaini./ AILA Indonesia

(nahimunkar.com)

 

(Dibaca 1.430 kali, 1 untuk hari ini)