Prof. Hazairin menyebut bahwa teori receptie (hukum Islam baru boleh menjadi hukum kalau sudah jadi adat) adalah teori iblis.

Prof. Dr. Hazairin: Seluruh peraturan perundang-undangan pemerintah Hindia Belanda yang berdasarkan ajaran receptie tidak berlaku lagi karena jiwanya bertentangan dengan UUD 1945. Teori Receptie ini harus exit karena bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Prof. Hazairin juga menyebut bahwa teori receptie ini adalah teori iblis. (Buku Tujuh Serangkai tentang Hukum).

Di zaman Presiden Soeharto, guru besar UI (Universitas Indonesia) Dr Daud Ali SH menegaskan, hukum di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena negara ini berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu hukum di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Islam.

Guru besar UI sebelumnya, Prof Hazairin menyebut teori Receptiedari Snouck Hurgronje yang didukung Ter Haar orang Belanda sebagai teori Iblis. Karena menganggap, hukum Islam baru boleh jadi hukum setelah jadi adat.

Snouck Hurgronje membawa teorinya yang dikenal dengan Receptie, yang kemudian teori tersebut didukung kuat oleh dua sarjana Belanda berikutnya: Cornelis van Vollenhoven (1874-1933) dan B. Ter Haar.

Teori Receptie secara tegas berbeda (bahkan bertentangan) dengan Receptio in Complexuyang dikemukakan pendahulunya, Van den Berg. Teori Receptie  tersebut menegaskan bahwa hukum Islam akan berlaku secara efektif di kalangan umat Islam jika hukum Islam tersebut sejalan dengan hukum adat di Indonesia. Dengan demikian, hukum yang berlaku di Indonesia tidak didasarkan pada ajaran agama (Islam) tetapi lebih pada hukum adat setempat.

Teori Receptie telah menjungkir balikkan teori Receptio in Complexu yang telah dikenal sebelumnya.

Teori receptio in complexu ini dikemukakan oleh Mr. W.C. Van den Berg, Guru Besar di Delf dan Penasihat bahasa-bahasa Timur dan Hukum Islam pada Pemerintah kolonial Belanda.

Inti dari teori (receptio in complexu) ini adalah sebagai berikut: “Selama bukan sebaliknya dapat dibuktikan, menurut ajaran ini hukum pribumi ikut agamanya, karena jika memeluk agama harus juga mengikuti hukum agama itu dengan setia”.

Tegasnya menurut teori ini, kalau suatu masyarakat itu memeluk suatu agama tertentu, maka hukum Adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya itu. Kalau ada hal-hal yang menyimpang dari hukum agama yang dipeluknya, maka hal ini dianggap sebagai suatu “perkecualian/penyimpangan” dari hukum agama yang telah “in complexu gerecipieerd” (diterima secara keseluruhan) itu.

Teori Receptie Exit

Dalam bukunya, Tujuh Serangkai tentang Hukum, kita melihat pandangan Prof. Dr. Hazairin berpendirian bahwa setelah Indonesia merdeka, setelah Proklamasi dan setela UUD 1945 dijadikan UUD negara, maka walaupun aturan peralihan menyatakan bahwa hukum yang lama masih berlaku selama jiwanya tidak bertentangan dengan UUD 1945, seluruh peraturan perundang-undangan pemerintah Hindia Belanda yang berdasarkan ajaran receptie tidak berlaku lagi karena jiwanya bertentangan dengan UUD 1945. Teori Receptie ini harus exit karena baertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Prof. Hazairin juga menyebut bahwa teori receptie ini adalah teori iblis. Beliau berpendapat bahwa Kemerdekaan Indonesia mempunyai arti besar terhadap berlakunya ajaran hukum yang harus ditaati di Indonesia.(lihat giswa.com, Hukum Islam di Indonesia).

Selanjutnya, di zaman Soeharto pula, Menteri Agama Munawir Sjadzali ketika mengajukan rancangan Undang Undang Peradilan Agama ditanya DPR, kenapa ada peradilan agama (syariat) segala? Dijawab, karena Islam memang memiliki hukum praktis yang memerlukan peradilan. Hingga di negeri bukan Islam seperti Sri Lanka pun ada peradilan syariat.

Dari kenyataan itu dan dari segi kenegaraan semestinya setiap hukum di negeri yang penduduknya mayoritas Muslim ini wajib sesuai dengan hukum Islam. Karena negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang pada dasarnya telah menurunkan aturan hukum yang dibawa oleh UtusanNya, yaitu Nabi Muhammad shallalahu ‘alaihi wa sallam. Itu sesuai yang ditegaskan Prof Hazairin ahli hukum: Teori Receptie ini harus exit karena baertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul.

Di samping itu, hukum pidana Islam pun tidak sewajarnya dibuang begitu saja, tidak diterapkan. Karena secara keyakinan, membuang sebagian hukum Tuhan Yang Maha Esa adalah kufur alias kafir.

Kini ada uraian pula dari ahli hukum Islam bahwa hukum di negeri ini tidak boleh menyelisihi Al-Qur’an.

Menurut Ustadz Jeje UU (Undang Undang) dibentuk melalui legislasi untuk kemudian dibawa ke program legislasi nasional (Prolegnas) yang ditetapkan dengan 4 landasan, yakni filosofis, yuridis, sosiologis dan politis.

Pertama landasan filosofis. “Landasan filosofis itu artinya bersadarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, keadilan dan kesejahteraan, itu filosofi yang ada dalam UU negara Indonesia,” kata Doktor Hukum Islam ini.

Maka yang pertama kali, produk hukum yang dibuat di Indonesia adalah apakah ada pasal-pasal yang bertentangan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa? “Kalau ada tidak boleh. Itu harus gugur demi hukum” tegas inisiator MIUMI ini.

Inilah beritanya.

***

 

Akademisi: Produk UU di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Al Quran

  1. Jeje Zaenudin

JAKARTA (Arrahmah.com) – Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) mengadakan acara bedah buku “Metode dan Strategi Penerapan Syariat Islam di Indonesia” di masjid Raya Pondok Indah, Jakarta Selatan Kamis (30/4/2015) malam.

Pada kesempatan itu penulis buku Dr. Jeje Zainuddin memaparkan periodesasi penerapan hukum Islam pada masa Nabi Muhammad Shallahu alai wa sallam dan para sahabat. Demikian pula penerapan hukum Islam di Indonesia melalui produk-produk Undang-undang (UU) yang telah dihasilkan.

Intinya, kata Ustadz Jeje, penerapan hukum Islam dilakukan secara gradual alias bertahap dan tanpa kekerasan.

Dia juga mengatakan, saat ini upaya yang harus didorong oleh umat Islam Indonesia adalah penerapan hukum Islam dalam hudud atau pidana Islam.

Yang menarik pada saat itu Ustadz Jeje mengatakan bahwa produk UU yang ada di Indonesia tidak boleh bertentengan dengan Al Quran. Karena waktu bedah buku hanya 30 menit yakni dari usai Maghrib hingga adzan Isya, pemateri tidak bisa menjelaskan terlalu rinci. Usai acara Arrahmah.com menemui Ustadz Dr. Jeje Zainuddin untuk mendalami hal itu.

Menurut Ustadz Jeje UU (Undang Undang) dibentuk melalui legislasi untuk kemudian dibawa ke program legislasi nasional (Prolegnas) yang ditetapkan dengan 4 landasan, yakni filosofis, yuridis, sosiologis dan politis.

Pertama landasan filosofis. “Landasan filosofis itu artinya bersadarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, keadilan dan kesejahteraan, itu filosofi yang ada dalam UU negara Indonesia,” kata Doktor Hukum Islam ini.

Maka yang pertama kali produk hukum yang dibuat di Indonesia adalah apakah ada pasal-pasal yang bertentangan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa? “Kalau ada tidak boleh. Itu harus gugur demi hukum” tegas inisiator MIUMI ini.

Setelah itu ditinjau lagi apakah produk itu mengandung kemanusian yang adil dan beradab bagi seluruh rakyat Indonesia. “Apa arti adab? Keadaban itu hanya ada di Islam, umat lain tidak kenal adab,” ungkap Ustadz Jeje.

“Maka dia harus mengandung nilai-nilai moral, nilai-nilai akhlak,” Kata Ketua MIUMI Bidang Hukum ini.

Kata Ustadz Jeje dengan landasan filosofis ini, maka gugur hukum murni yang dicetuskan oleh Hans Kelson, sebuah teori barat yang mengatakan hukum itu harus bebas dari norma dan moralitas, “Itu gugur (teori itu), di Indonesia tidak bisa (dipakai),” tegasnya.

Untuk itu masyarakat perlu memantau dan mengontrtol seluruh produk perundang-undangan di Indonesia agar sesuai dengan filosofis tersebut.

Kedua tinjuan yuridis, bahwa negara melindungi agama, negara berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

“Maka undang-undang semuanya harus ada dasarnya di Undang-undang Dasar, “

Yang ketiga harus seuai dengan sosiologis, budaya hukum masyarakat Indonesia. Apa budaya hukum Masyarakat Indonesia? Islam. Dari mana muncul budaya hukum itu? Dari keluarga. Dari keluarga inilah muncul ekonomi, pendidikan dan pergaulan.

Nah maka yang ingin mereka rusak sekarang inikan keluarga dulu, sebabnya dari situ pangkal hukum muncul. Budaya hukum dari keluarga. Keluarga tidak disiplin gak bakal ada hukum di negara.

Oleh karena itu menurut teori sosiologi hukum, kata Dr. Jeje, hukum yang mengikat masyarakat hukum yang sejiwa dengan masyarakat tersebut.

“Jadi hukum yang efektif hukum yang sejalan dengan jiwa masyarakat,”

Pertanyaannya kenapa di Indonesia banyak hukum yang tidak efektif? Kerena tidak sejalan dengan jiwa masyarakat.

“Jiwa masyarakat kita ini Muslim, kenapa hukumnya sekuler, kenapa hukumnya barat,” tanyanya.

Terakhir yang keempat, Ustadz Jeje menyoroti landasan politis sebagai kekuatan politik umat Islam untuk tegaknya hukum Islam. “Hukum tidak akan tegak tanpa kemauan politik,”ucapnya.

Hanya Ustadz Jeje menyayangkan, saat ini pada titik inilah umat Islam lemah.

“Dan inilah yang dikuasai oleh orang-orang kafir di Indonesia. Sehingga tiga landasan hukum itu yang sudah kuat gagal gara-gara tidak ada kekuatan politik.,” tutupnya. (azmuttaqin/arrahmah.com)A. Z. MuttaqinSabtu, 14 Rajab 1436 H / 2 Mei 2015 18:00

(nahimunkar.com)

(Dibaca 14.268 kali, 2 untuk hari ini)