.

Posisi Ibas terus tersudut akibat kecurigaan loyalis Anas yang vokal bahwa ia terlibat. Mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Cilacap Tri Dianto yang juga loyalis Anas menyebut SBY dan Ibas sebagai pihak yang seharusnya diperiksa KPK terkait penyidikan kasus dugaan gratifikasi proyek Hambalang.

Masalah dugaan korupsi tampaknya makin memanas, inilah beritanya.

***

ISMAHI Desak KPK Periksa Ibas

ISMAHi Lakukan Aksi Depan KPK (Foto: Aktual.co/Novrizal Sikumbang)

Jakarta, Aktual.co — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (ISMAHI) menggeruduk kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kedatangannya, untuk mendesak komisi anti-rasuah tersebut segera menyelesaikan semua kasus mega skandal korupsi yang selama ini merisaukan rakyat Indonesia.

“Mendesak KPK menyelesaikan kasus Hambalang, Century, dan BLBI tanpa pandang bulu,” kata Kordinator Lapangan, Abdul Jabbar, saat berorasi, di depan Kantor KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (15/1).

Lebih lanjut, sambung Jabbar, menyayangkan sikap KPK yang dinilai tebang pilih dalam proses penegakan hukum, seperti dikasus Hambalang.

Pasalnya, menjadi sangat janggal ketika Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum, telah diperiksa dan ditahan, dan Wakil Sekjen Demokrat Saan Musthofa telah diperiksa. Tetapi kenapa KPK belum memeriksa Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas)?

“Jangan tangkap Anas saja, tetapi tangkap juga pihak lainnya yang tersangkut dalam hambalang,” pungkasnya

Aktual.co, Rabu, 15-01-2014 13:58

 ***

Ibas Semakin Terpojok

waspada online
JAKARTA – Wakil Sekjen DPP PKS, Fahri Hamzah, menyatakan heran dengan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang tak pernah memanggil Sekjen DPP Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas). 

Pasalnya, bila dibandingkan dengan sosok lain yang sempat disebut namanya dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), KPK tak pernah memanggilnya untuk dimintai keterangan mengenai dugaan suap tersebut.

“Sekjen Demokrat yang disebut-sebut, tapi enggak dipanggil,” jelas Fahri saat menceritakan partai yang tengah terpuruk karena selalu disorot media terkait kasus korupsi yang dialami PKS, di Morrisey Serviced Apartement & Hotel, Menteng, Jakarta Pusat, tadi malam.
Sementara kata dia, Sekjen PKS, Muhammad Taufik Ridho, diperiksa KPK hanya diminta AD/ART partai, sementara Ibas yang disebut-sebut terima uang tidak pernah panggil oleh KPK.
“Sementara sekjen saya dipanggil, Anda kan bisa dipanggil. Ada sesuatu tidak mungkin, Sekjen Demokrat yang juga SC di kongres dan sekjen saya tidak tahu apa-apa dipanggil,” tegas dia.
Bahkan, kata dia, meski ada temuan fakta-fakta lain terkait dugaan keterlibatan Ibas lembaga antirasuah itu keukeuh menyatakan tak perlu memanggil Ibas. “Faktanya juga ada,” jelas dia.
Tatkala Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Anas Urbaningrum untuk diperiksa pekan lalu, melalui twiter, Presiden SBY berpesan agar KPK memberantas korupsi tanpa pandang bulu.
Kini publik berharap ada keberanian Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum untuk bekerja sama dengan KPK, membongkar dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus Hambalang, termasuk Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas.
KPK membuka pintu selebar-lebarnya bagi Anas Urbaningrum membeberkan siapa-siapa saja yang diduga terlibat dalam kasus proyek Hambalang. Termasuk dugaan penerimaan aliran dana Hambalang sebesar 200 ribu dolar AS dari PT Grup Permai saat Kongres Partai Demokrat di Bandung di 2010.
Lembaga superbody pimpinan Abraham Samad Cs tak menampik bahwa penahanan Anas merupakan pintu masuk untuk mendalami keterlibatan Ibas. “Soal pemeriksaan saudara Edhie Baskoro Yudhoyono itu tentu tergantung juga sejauh mana saudara AU (Anas Urbaningrum) memberikan keterangan kepada penyidik KPK,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP.
Mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai Yulianis mengaku pernah menyebut nama Ibas ketika diperiksa sebagai saksi dalam kasus Hambalang yang menjerat Anas. Menurut Yulianis, nama Ibas disebutnya saat penyidik mencecarnya soal penyelenggaran Kongres Partai Demokrat 2010.
Yulianis mengungkapkan, ada catatan keuangan Grup Permai yang menyebutkan aliran dana 200.000 dollar AS ke Ibas. Dana tersebut, kata Yulianis, berkaitan dengan pelaksanaan Kongres Partai Demokrat 2010. Kepada wartawan, Yulianis menyebut uang 200 ribu dollar AS itu berasal dari proyek Grup Permai yang bermasalah.
Menurut pengacara Anas, Firman Wijaya, terbongkarnya dugaan keterlibatan Ibas bukan bergantung pada keterangan Anas. Tim penyidik KPK-lah yang seharusnya menggali dugaan tersebut.

“Pertanyaan penyidik itu harusnya diarahkan karena ini menyangkut Kongres, ini bukan Kongres Anas tetapi Kongres Partai Demokrat. Siapa pun subyek partai harus diperiksa, apalagi ada dugaan uang ke Kongres,” ujar Firman.

Posisi Ibas terus tersudut akibat kecurigaan loyalis Anas yang vokal bahwa ia terlibat. Mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Cilacap Tri Dianto yang juga loyalis Anas menyebut SBY dan Ibas sebagai pihak yang seharusnya diperiksa KPK terkait penyidikan kasus dugaan gratifikasi proyek Hambalang.

Menurut Tri, justru SBY selaku Dewan Pembina Partai Demokrat ketika itu merupakan penanggung jawab Kongres Partai Demokrat 2010. Sementara itu, Ibas bertindak sebagai steering committee dalam kongres.

Atas segala tudingan itu, Ibas sendiri sudah membantah berulangkali. Sebagaimana pesan Presiden SBY agar KPK membasmi korupsi tanpa pandang bulu, maka bagi KPK, keadilan dan kebenaran harus ditegakkan. Katakanlah salah kalau Ibas salah, namun katakanlah benar jika Ibas benar. Tidak boleh ada dusta, dan KPK memang bertekad menuntaskannya.

Jika Ibas memang tak terbukti bersalah, maka segala tudingan dan kecurigaan loyalis Anas dan publik sekalipun bakal musnah, dan Ibas bisa makin perkasa. Oleh sebab itu, dalam konteks Ibas, kali ini KPK kembali diuji.
(dat16/okz/inilah/bbs)wspdonline

***

Eggy Sudjana: SBY Harus Kena, Ani Yudhoyono Terima Dana Donggy Senoro

Press Release

Tuding Ani Yudhoyono Terima Dana Donggy Senoro, Eggy Sudjana: SBY Harus Kena
 

Jakarta.- Makin santernya keterlibatan kalangan istana dalam beberapa penyimpangan belakangan ini kembali diungkapkan oleh Presiden Suara Independen Rakyat Indonesia (SIRI), Eggi Sudjana, Senin (13/1) petang di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta.
 
Menurut Eggi Mafia Migas yang disinyalir selama ini berada di kalangan Istana, kini mulai terkuat dengan adanya dugaan aliran dana dari konsorsium pembangunan kilang minyak Donggi Senoro kepada Ani Yudhoyono.
 
“Yang terima ibu Ani, itu yang saya dengar, itu yang saya baca. Ani Yudhoyono lah, orang istana. Itu yang mau kita konfirmasi ke KPK,” ungkap Eggy sebelum memasuki ruang tunggu KPK.
 
Dijelaskannya selama ini KPK sama sekali tidak berani menyentuh kalangan istana, padahal sudah banyak kalangan yang menyebutkan istana terlibat dalam beberapa kasus korupsi baik yang masih dalam proses persidangan maupun sudah diputuskan pengadilan.
 
Terkait dengan indikasi penyimpangan dalam pembangunan Kilang Gas Donggi Senoro di Banggai Sulawesi Tengah, Eggy menduga keras Presiden SBY terlibat dalam penyimpangan tersebut.
 
“Apa yang digariskan dalam kebijakan SBY-JK itu dilanggar, JK sudah ngomong disini kalian harus bertanggung jawab secara hukum, ini harus dikejar dan ini serius. Karena negara tidak dianggap, wakil presiden nggak dianggap, kenapa nggak dianggap, mungkin lebih tinggi dari wakil presiden,” jelasnya menanggapi surat JK yang memberikan warning akan adanya kerugian negara dan timbulnya persoalan hukum jika pembangunan proyek Donggi Senoro tidak sesuai dengan rencana awal.
 
Diutarakannya, jika melihat bukti-bukti yang ada, maka SBY terlibat dalam kasus ini, dan SBY bisa diseret oleh KPK, “ini harus kena, karena selama ini KPK lembek, KPK penakut kalau berhadapan dengan SBY, berhadapan dengan orang-orang istana, Ibas segala macam,” jelasnya.
 
Menurut Eggi, indikasi keterlibatan istana dapat dirunut dari kebijakan saat pasangan Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla (SBY-JK) memimpin negeri ini.
 
“Dimasa akhir Jabatan SBY-JK, Wapres Jusuf Kalla bersikukuh bahwa gas Donggi Senoro harus diprioritaskan untuk kepentingan domestik dan pembangunan kilang mengutamakan kontraktor dalam negeri dan mempersoalkan proses pembangunan kilang oleh Mitsubishi sebesar US$ 2,1 miliar yang tidak ditempuh melalui tender dan dianggap terlalu mahal. Apalagi ada penawaran lain yang diajukan oleh PT LNG Energi Utama hanya US$ 500 juta,” jelas Eggy.
 
Bahkan dalam surat Wapres Jusuf Kalla Nomor 23/WP/7/2007 tanggal 7 Juli 2009 yang ditujukan kepada Menteri ESDM dan Dirut Pertamina, secara tegas JK menyatakan bahwa Proyek  kilang Donggi Senoro tersebut ingin dilaksanakan dengan prosedur yang tidak memadai tanpa tender dengan harga terlau mahal + US$ 1,6 M  yang diatas harga dewasa ini bisa sekitar US $ 1 M. “Hal tersebut sangat merugikan Negara dan Saudara akan menanggung akibat hukumnya apabila dilaksanakan,” kutip Eggy dari isi surat JK tersebut.
 
Bahkan JK sudah menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden SBY dan SBY menyetujui kebijakan yang disampaikan JK, “Hal tersebut sudah saya laporkan kepada Bapak Presiden dan beliau menyetujui kebijakan tersebut, sesuai laporan saya kepada Bapak Presiden terlampir untuk saudara ketahui,” sebut Eggy mengutip surat JK yang cukup keras tersebut.
 
Setelah terjadinya pergantian kepemimpinan nasional dari SBY-JK ke SBY-Boediono kebijakan yang didengungkan JK berubah seratus delapan puluh derajat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh menetapkan bahwa alokasi Donggi-Senoro akan memasok domestik dengan proporsi sekurang-kurangnya 25% hingga 30% dengan mempertimbangkan tekno ekonomi proyek dan pembangunan pemenang tender diberikan kepada Mitsubishi Corporation meskipun penawaran lebih tinggi dari peserta tender lainnya.
 
“Ada apa dengan kebijakan SBY- Boediono yang sangat bertentangan dengan kebijakan JK sebelum,nya. Faktanya saat ini proyek kilang Donggio Senoro akan menghasilkan 2 juta ton gas alam (mtpa) yang seluruhnya akan dijual ke Jepang yakni 1. Chubu Electric Power Co., Inc. Jepang – 1 juta ton per tahun, 2. Kyushu Electric Power Co., Inc. Jepang – 300.000 ton per tahun, dan 3. KOGAS – 700.000 ton per tahun selama 13 tahun, sesuai dengan kontrak selama 13 tahun dengan pengiriman perdana direncakan akhir tahun 2014.
 
Jika KPK serius mengembangkan kasus ini, Eggi berjanji akan membantu KPK untuk memberikan semua informasi terkait dugaan Korupsi yang melibatkan kalangan istana ini.
 
“Kami siap memberikan semua informasi terkait dugaan korupsi pengembangan kilang Gas Donggi Senoro. Terkait alokasi gas lokal hanya salah satu dari dugaan koruspi yang jauh lebih besar dan merugikan bangsa Indonesia.  Indonesia  seharusnya tidak perlu mengimport gas bila pengembangan kilang minyak seperti Donggi Senoro dilakukan secara fair dan transparant. Bukti-bukti tentang adanya permainan dalam pemilihan pemenang kilang gas ini sudah diakui oleh KPPU dan Pengadilan,” ujar Eggi.
 
Kehadiran Eggy di KPK tidak sendirian namun juga  membawa saksi korban dari persaingan usaha yang tidak sehat dalam tender pengembangan kilang ini. “Agar lebih terang benderang, sehingga KPK dapat membongkar kasus-kasus di sektor migas ini,” ujar Eggi.
 
Sebelumnya Eggy telah menyerahkan bukti–bukti pendukung terkait dugaan korupsi Migas yang melibatkan pejabat Pertamina era Arie Sumarno, SKK Migas periode Raden Priyono dan Pejabat Pertamina lainnnya, termasuk mantan menteri BUMN Sugiharto selaku bos BUMN Pertamina bahkan lingkungan Istana. “Pertamina harus bertanggungjawab atas proses pengembangan yang diindikasikan penuh dengan kecurangan demi menyuap pejabat-pejabat Pertamina yang berkuasa saat itu”, ujar Eggy lagi  
 
Selain kerugian tentang tidak adanya alokasi gas untuk Domestik, Proyek Donggi Senoro juga diindikasi merugikan negara US$ 1584 Milyar yang bersumber dari markup pembangunan proyek dan selisih nilai jual gas dibawah harga pasar.
 
“Biaya LNG Plant. Pemilihan Mitsubishi sebagai vendor LNG plant dengan harga sebesar US$ 2,1 miliar di atas tawaran vendor lain seperti LNG Energi Utama yang menawarkan US$ 1,6 miliar atau konsorsium nasional (PT Tripatra Eng, PT Rekayasa Industri dan PT Inti Karya Persada) yang hanya sebesar US$ 1,2 miliar.
Bahkan nilai pembangunan LNG Plant hingga tahun 2013 ini mencapai US$ 2,8 miliar yang sebelumnya diajukan US$ 2,1 miliar. Selain lebih mahal, pemilihan Mitsubishi juga memunculkan “keharusan” menjual gas ke Jepang dengan harga US$ 6,2 MMBTU,  padahal pada bulan Juli 2013 harga jual gas cair dipasaran dunia sudah mencapai US$ 12 MMBTU,” jelas Eggy.
 
Indikasi adanya kongkalikong dalam pembangunan Proyek Donggi Senoro diperkuat oleh putusan KPPU Nomor: 35/KPPU-I/2010 yang menyatakan bahwa  PT Pertamina (Persero),  PT Medco Energi Internasional, Tbk  Mitsubishi Corporation terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan persengkokolan bisnis.
 
“Putusan tersebut bisa menjadi pintu masuk KPK untuk membongkar mafia migas dilingkungan istana,” pungkas Eggy.(**)
 

Kontak Media:
Feldy Thaha : 0816780250

voa-islam.com, Rabu, 13 Rabiul Awwal 1435 H / 15 Januari 2014 13:38 wib

(nahimunkar.com)

(Dibaca 2.785 kali, 1 untuk hari ini)