Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. ( Foto: Antara Foto / Nova Wahyudi )

 

  • Akan menelan biaya Rp 466 triliun.
  • Jokowi akan menjelaskan secara resmi lokasi persisnya pada pidato kenegaraan 16 Agustus mendatang.

Jakarta,– Ibu kota baru nantinya bukan daerah otonom melainkan administratif. Di daerah tersebut tidak ada pemilihan kepala daerah (pilkada).

“Setahu saya enggak ada (pilkada). Tapi secara prinsip pemerintahan ini yang saya pahami bukan merupakan daerah otonom baru,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/8/2019).

Tjahjo menyatakan, Kementerian Dalam Negeri terus mengikuti setiap rapat terkait pemindahan ibu kota yang diadakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Menurut Tjahjo, Jakarta akan menjadi pusat perekonomian.

“Ini kan dibedakan pemerintahan dan pusat perekenomian. Tunggulah rilisnya dari PPN/ Bappenas. Kayak Putra Jaya (pusat pemerintahan Malaysia). Teknisnya tanya PPN/ Bappenas,” demikian Tjahjo.

Untuk diketahui, daerah administratif di Jakarta yaitu Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Kepala daerahnya merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurut Bappenas, lokasi ibu kota baru nantinya akan berada di Pulau Kalimantan. Dijadwalkan, Presiden Jokowi akan menjelaskan secara resmi lokasi persisnya pada pidato kenegaraan 16 Agustus mendatang. Pembangunan ibu kota baru ini akan menelan biaya Rp 466 triliun.

Sumber: Suara Pembaruan/ Beritasatu.com,
Carlos KY Paath / MPA Senin, 12 Agustus 2019 | 19:46 WIB

 

***

 

Ide Pemindahan Ibukota ke Palangkaraya dari Tokoh PKI Semaun

 

Tokoh PKI Semaun (atas) dan Jembatan Kahayan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah

Nama Palangkaraya mendadak moncer seiring dengan ide pemindahan ibukota negara dari Jakarta oleh Presiden Jokowi. Gagasan ini sudah ada sejak zaman Soekarno. Juga sempat mencuat di era SBY. Menariknya, orang yang menyarankan pemindahan ibukota kepada Soekarno adalah tokoh PKI bernama Semaun.

Fakta ini terungkap dalam tulisan Eko Sulistyo dalam Koran Sindo, Senin, 17 April 2017. Eko adalah Deputi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden. Menurut Eko, Semaun adalah konseptor yang terlibat dalam pembangunan tata ruang kota-kota satelit Uni Soviet di wilayah Asia Tengah.

Dia menyarankan Kalimantan dijadikan pertimbangan karena sebagai pulau terbesar di Indonesia dan letaknya di tengah-tengah gugus pulau Indonesia. Di samping itu untuk menghilangkan sentralistik Jawa yang telah menimbulkan ketidakpuasan dan pergolakan daerah seperti PRRI/Permesta.

Presiden Soekarno lalu mempelajari soal Kalimantan, setahun setelah ide pemindahan tersebut disampaikan Semaun. Lalu diambil sebuah keputusan dengan cara yang unik. Pada suatu malam,  Soekarno mengambil mangkok putih di depan peta besar Kalimantan. Kemudian menaruh mangkok itu ke tengah-tengah peta. Soekarno lalu berkata di hadapan semua orang, “Itu Ibu kota RI!” sambil menunjuk satu peta di tepi sungai Kahayan.

Eko melanjutkan dalam tulisannya, ada empat pertimbangan yang melatarbelakangi Presiden Jokowi mengeluarkan wacana pemindahan ini. Pertama, perlunya pemerataan perekonomian antara Pulau Jawa dengan pulau lain dan mencegah kosentrasi pembangunan di satu wilayah. Jika pusat pemerintahan dipindahkan, maka akan menumbuhkan pusat ekonomi dan pertumbuhan baru di sekitarnya.

Kedua, kota Palangkaraya di Kalimantan tidak terancam oleh gempa bumi. Karena bukan merupakan jalur gunung berapi ‘ring of fire’ seperti melewati Pulau Jawa. 

Ketiga, tersedianya tanah luas yang dikuasai negara dan statusnya jelas sehingga tidak perlu ada proses pembebasan tanah. Bahkan Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran telah menyiapkan lahan seluas 500.000 hektare untuk memfasilitasi pemindahan ini. 

Keempat, Jakarta sudah terlalu padat dan kemacetan yang sudah parah.

Semaun adalah tokoh PKI. Dia merupakan ketua umum pertama partai komunis tersebut yang didirikan pada Mei 1921. (Kur/Wajada)
www.wajada.net
Erwyn Kurniawan 22.10  


***

Gini Mau Diampuni! Pengakuan Siti Melihat Kekejaman PKI Sembelih Ayahnya Dengan Pisau Kurang Tajam dan Dimasukkan ke Lubang Beserta Warga Lain


Posted on 3 Juni 2016


ilustrasi


Siti Asyiah saat ini sudah tidak bisa berbicara dengan jelas karena faktor usia.

Putra pertama Siti, Sobri Irsjadi (65), memperkirakan usia ibundanya itu adalah sekitar 85 tahun.

Walaupun sudah tergolong uzur, Siti masih mampu menuturkan nasib tragis yang menimpa keluarganya di kabupaten Ngawi, Jawa Timur, pada September 1948, saat Partai Komunis Indonesia (PKI) melakukan pemberontakan.

Siti mengingat umurnya saat itu sekitar 18 tahun. Sebelum tragedi berlamgsung, ia tinggal di rumah orangtua angkatnya, di desa Kerambe kabupaten Magetan.

Ayahnya saat itu adalah Haji Dimyati, aktivis Masyumi yang juga merupakan seorang penghulu.

Saat anggota PKI melakukan pemberontakan untuk menguasai Madiun dan mendirikan Republik Indonesia Soviet, kabupaten Ngawi yang lokasinya sekitar 35 Kilometer, ikut dijadikan saaaran.

Tokoh Islam di desa Kerambe pun ikut jadi sasaran.

“Bapak saya mengungsi, lari ke kecamatan Widodaren, bersama putra-putranya,” kata Siti saat ditemui di sela-sela simposium yang bertajuk “Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan Partai Komunis Indonesia dan Ideologi Lain,” di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (2/6/2016).

Ia sendiri tidak sampai mengungsi jauh dari rumah, Siti hanya mengungsi ke rumah tetangga.

Karena mengungsi ke rumah tetangga, ia bisa menyaksikan bagaimana para pendukung PKI yang membakar rumahnya dan menjarah segala harta keluarga.

“Itu (kejadiannya) kami baru sehari mengungsi,” ujar Siti dalam bahasa Jawa halus.

Walaupun sudah mengungsi jauh, PKI tetap memburu Haji Dimyati dan sejumlah tokoh lainnya.

Mereka kemudian mengirimkan salah seorang kenalan sang penghulu, untuk membujuknya pulang.

Yang ia tahu saat itu Haji Dimyati diberitahu bahwa desa sudah aman, dan para antek PKI sudah pergi.

Akhirnya orang yang dicari-cari PKI itu tertipu, dan maupulang. Sesampainya di kampung halaman, Haji Dimyati langsung diamankan ke markas PKI di desa tersebut.

Sehari setelah ditahan, Haji Dimyati bersama seorang warga Kerambe lainnya,dieksekusi di lubang yang sama. Keduanya dibunuh dengan cara disembelih, lalu dikubur di lubang yang sama.

Sedianya di lubang tersebut ada tiga orang yang dieksekusi, satu orang lagi yang seharusnya ikut disembelih oleh Haji Dimyati adalah sang kepala desa.

Namun saat itu kepaka desa Kerambe meminta disembelih dengan pisau yang tajam.

PKI mau memenuhi permintaan tersebut, dengan mengupayakan alat potong yang lebih baik. Alhasil sang kepala desa tidak ikut dieksekusi bareng Haji Dimyati.

Ia diagendakan di sembelih di tidak di hari yang sama.

Sebelum sang kepala desa disembelih, pasukan dari Pangdam Diponegoro keburu datang dan membebaskan kabupaten Ngawi, beruntung sang kepala desa batal dieksekusi.

Siti akhirnya mengetahui nasib bapaknya itu dari sang kepala desa, setelah PKI ditumpas.

sumber : bangkapos/suaranews.com

(nahimunkar.org)

 

 


 

(Dibaca 650 kali, 1 untuk hari ini)