ICW Bocorkan 12 Aktor di Balik Pengesahan UU Cipta Kerja

  • Wajah-wajah yang Berada di Balik Omnibus Law UU Cipta Kerja
  • “Berdasarkan analisis profil para Satgas dan anggota Panja Omnibus Law DPR, terungkap 12 aktor penting yang memiliki hubungan dengan bisnis tambang, terutama batu bara,” kata ICW seperti dikutip Tagar, Ahad, 11 Oktober 2020.
  • 12 aktor intelektual itu tersebar dan memiliki peran serta fungsi yang berbeda di Satgas maupun Panja DPR UU Cipta Lapangan Kerja.

 

Indonesia Corruption Watch (ICW) membeberkan sponsor atau setidaknya ada 12 aktor dalam satuan tugas dan panja Omnibus Law UU Cipta Kerja.

 

Jakarta – Indonesia Corruption Watch (ICW) membeberkan sponsor atau setidaknya ada 12 aktor dalam Satuan Petugas (Satgas) dan Panitia Kerja (Panja) Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) yang disahkan dalam Rapat Paripurna pada Senin, 5 Oktober 2020 lalu.

 

Dalam siaran persnya, ICW menjelaskan UU Ciptaker sangat kontroversial karena dibahas di hotel secara maraton, drafnya tidak pernah dibuka untuk publik, rapat malam-malam, lalu disahkan terburu-buru di tengah merebaknya virus menular Covid-19.

 

Berdasarkan analisis profil para Satgas dan anggota Panja Omnibus Law DPR, terungkap 12 aktor penting.

 

Di balik pembahasan dan pengesahan UU Cipta Kerja ini, ICW mencurigai terdapat kepentingan besar para pebisnis tambang guna mendapat jaminan hukum untuk melanjutjan dan menjaga keamanan bisnisnya. Melalui sejumlah elite politik dan pebisnis di Satgas dan Panja, kepentingan itu dikejar dan berhasil diperoleh dengan disahkannya UU Cipta Kerja.

 

Baca juga: Wajah-wajah yang Berada di Balik Omnibus Law UU Cipta Kerja

 

“Berdasarkan analisis profil para Satgas dan anggota Panja Omnibus Law DPR, terungkap 12 aktor penting yang memiliki hubungan dengan bisnis tambang, terutama batu bara,” kata ICW seperti dikutip Tagar, Ahad, 11 Oktober 2020.

 

Dijelaskan juga, 12 aktor intelektual itu tersebar dan memiliki peran serta fungsi yang berbeda di Satgas maupun Panja DPR UU Cipta Lapangan Kerja.

 

“12 orang itu, antara lain Airlangga Hartarto, Rosan Roeslani, Pandu Patria Sjahrir, Puan Maharani, Arteria Dahlan, Benny Soetrisno, Azis Syamsuddin, Erwin Aksa, Raden Pardede, M Arsjad Rasjid, Bobby Gafur Umar, dan Lamhot Sinaga,” tulis ICW.

 

Baca juga: Cipta Kerja Puncak Ferdinand Hutahaean Mundur dari Demokrat

 

Salah satu nama yang disebut ICW seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto misalnya, memiliki peran sebagai orang yang membentuk tim Satgas Omnibus Law. Ketua Umum Partai Golkar itu disebut-sebut terhubung dengan PT Multi Harapan Utama (MHU), sebuah tambang batubara di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

 

“Luas konsesi PT MHU mencapai 39.972 hektar atau setara dengan luas kota Surabaya. Catatan Dinas Pertambangan dan Energi Kalimantan Timur pada 2017, PT MHU meninggalkan 56 lubang bekas tambang yang tersebar di Kutai Kartanegara, dan salah satu lubang tambangnya di Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kilometer 14, menewaskan Mulyadi, pada Desember 2015,” tulis ICW.

 

Diketahui, DPR RI menggolkan UU Cipta Kerja dalam Rapat Paripurna pada Senin, 5 Oktober 2020 lalu. Keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

 

Adapun partai yang menyetujui di antaranya, PDI Perjuangan (PDIP), Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN).

 

Sementara partai politik yang menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja adalah Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

 

Pengesahan itu menyebabkan elemen masyarakat berunjuk rasa dan melalukan penolakan di sejumlah daerah, puncaknya pada Kamis, 8 Oktober 2020. Aksi turun ke jalan ini merupakan rangkaian mogok nasional dan protes yang dilakukan kelompok buruh hingga mahasiswa dan pelajar. []

tagar.id, Morteza Syariati Albanna

11 October 2020 | 15:59 WIB

 

***

Wajah-wajah yang Berada di Balik Omnibus Law UU Cipta Kerja

 

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mengungkap sepak terjang 12 waja- aktor di balik Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.




Wajah Omnibus Law

Wajah-wajah politisi, pebisnis, tim sukses Jokowi yang berada di balik Omnibus Law UU Cipta Kerja. (foto: Twitter/jatamnas).

Jakarta – Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mengungkap sepak terjang 12 aktor di balik Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) yang sudah ketok palu dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Senin, 5 Oktober 2020 lalu.

“Pembahasan dan pengesahan Omnibus Law yang super kilat, senyap, terdapat sejumlah aktor yang bermain, tersebar di Satuan Tugas (Satgas) dan Panitia Kerja DPR UU Cipta Lapangan Kerja. Orang-orang ini terafiliasi ke sejumlah bisnis tambang dan energi,” cuit @jatamnas di Twitter seperti dilihat Tagar, Minggu, 11 Oktober 2020.

Jatam curiga bahwasannya UU Cipta Kerja disahkan dengan agenda yang menguntungkan segelintir pihak saja. Berikut wajah-wajah yang berada di balik Omnibus Law UU Cipta Kerja: 

1. Airlangga Hartarto

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (sumber: Tagar/Antara)

Sosok ini menjabat sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian di kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Dia juga diketahui membentuk Satgas Omnibus Law.

Pada pemilihan presiden (Pilpres) 2019 lalu, Airlangga menjabat sebagai Dewan Penasihat Tim Kampanye Pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin. Airlangga juga merupakan Ketua Umum Partai Golkar sejak 2017 lalu, menggantikan Setya Novanto yang terseret kasus korupsi. Dia menang secara aklamasi pada Munas Golkar 2019.

“Nama Airlangga pernah tercatat sebagai Komisaris di PT Multi Harapan Utama (MHU) di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Perusahaan PKP2B ini sedang mengurus izin perpanjangan eksploitasi,” tulis Jatam.

Menurut data yang dimiliki Jatam, luas konsesi PT MHU sebesar 39.972 hektare, sementara luas lubang bekas tambangnya 3.748 hektare.

Berdasarkan catatan Dinas Pertambangan dan Energi Kalimantan Timur 2017, PT MHU meninggalkan 56 bekas lambang terserak di Kutai Kartanegara. Salah satu lubang bekas tambangnya di Kelurahan Loa Ipuh Darat Km 14, menewaskan Mulyadi, pada Desember 2015.

“Namun, kasusnya menguap tanpa penegakan hukum. Padahal ada kewajiban dalam hukum bagi MHU untuk menutup lubang bekas tambangnya,” tulis keterangan tersebut.

2. Puan Maharani

Ketua DPR RI Puan Maharani. Akun Instgram Puan mendapat kunjungan silaturahmi khas netizen +62 usai tindakannya mematikan mikrofon legislator Demokrat saat paripurna pengesahan Omnibus Law UU Cipta Karya, Senin, 5 Oktober 2020. (Foto: Tagar/Twitter)

Ketua DPR RI periode 2019-2024 sekaligus Ketua Bidang Politik dan Keamanan DPP PDI Perjuangan ini disebut-sebut tak lepas dari kepentingan bisnis tambang dan migas. 

“Jejak Puan terlacak dengan mudah melalui bisnis suaminya, Happy Hapsoro,” kata Jatam.

Lebih lanjut, Happy Hapsoro memiliki, memegang jabatan dan sempat berada di jajaran direksi/komisaris sejumlah perusahaan minyak dan gas bumi antara lain.

a.) Odira Energy Karang Agung yang mengerjakan hulu migas bersama dengan PT PP dengan objek bernama PSC Odira Energy Karang Agung dengan luas blok minyak 46.649 hektare di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan.

b.) PT Rukun Raharja: infrastruktur gas, perdagangan gas, pembangkit dan bisnis hulu energi. Proyek PT Rukun Raharja dalam investigasi  hulu migas adalah produksi minyak blok cepu di Jawa Timur (220 juta barel minyak perhari).

c.) Presiden Direktur Odira Energy Buana.

d.) Komisaris PT Prima Utama Mandiri.

e.) Direktur PT Vetira Prima Perkasa.

3. Rosan Roeslani

Rosan Roeslani (foto: koran Tempo).

Dia menjabat sebagai Ketua Satgas Omnibus Law dan merupakan Wakil Ketua Tim Kampanye Pemenangan Nasional Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019 lalu.

“Rosan terhubung dan terkait dengan 36 perusahaan mulai dari bidang media, farmasi, jasa keuangan dan finansial, properti, minyak dan gas, hingga tambang batu bara,” tulisnya.

Pada awal kariernya, selain pelaku bisnis jasa keuangan dan finansial, ia juga tercatat dalam sejumlah entitas bisnis pertambangan batubara. yakni sebagai Komisaris PT Arutmin Indonesia pada 2001-2007, Presiden Direktur PT Berau Coal pada 2010-2013, Presiden Direktur PT Berau Coal Energy pada 2010-2013, Direktur non-eksekutif Bumi Plc periode 2010-2012, dan Komisaris PT Kaltim Prima Coal pada periode 2003 sampai 2007.

Saat ini namanya masih ditemukan dalam sejumlah perusahaan industri batubara, seperti PT Mitra Pratama ataupun sejumlah perusahaan energi seperti Star Amyra Energy dan Indonesia Energy Prima hingga industri fosil lainnya seperti migas yakni, Prima Petro Services. Perusahaan-perusahaan yang pernah terdapat jejak Rosan seperti PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan Berau Coal (BC) memiliki rekam jejak terkait kejahatan lingkungan. 

BC tercatat pernah terlibat perampasan tanah di Kampung Gurimbang, pengingkaran pembahasan lahan di Tumbit Melayu, Kecamatan Teluk Bayur di Kabupaten Berau, hingga sejumlah catatan kecelakaan kerja dan pelanggaran penanganan limbah B3.

Terdapat pula 45 lubang tambang yang belum direklamasi dan dipulihkan oleh BC. Sementara KPC, perusahaan ini tidak sedikit menghadirkan kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran HAM serta perusakan lingkungan, juga perampasan tanah petani, serta masyarakat adat seperti kasus relokasi masyarakat adat Dayak Basap di Keraitan, Kutai Timur yang masih bermasalah hingga sekarang.

4. Erwin Aksa

Erwin Aksa (foto: CNBC Indonesia.com).

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia ini berada di kubu Prabowo-Sandiaga pada Pilpres 2019 meskipun ayahnya Aksa Mahmud memilih mendukung Jokowi-Amin. Meski begitu, siapapun yang menang Pemilu, kaln keluarga termasuk dirinya tetap mendapatkan, ruang politik, salah satunya Omnibus Law. 

Erwin dikatakan menjabat sebagai Komisaris Utama Bosowa Group yang menaungi beragam bidang bisnis, mulai dari otomotif, jasa keuangan, properti, pendidikan, pertambangan, dan energi. Seperti PLTU Bosowa di Jenepoto berkapasitas 2X125 MW, salah satu penyedia listrik utama PT PLN di Sulawesi Selatan.

5. Bobby Gafur Umar

Boby Gafur Umar. (foto: istimewa).

Pada Pilpres 2019, Bobby yang merupakan Wakil Ketua VIII Satgas Omnibus Law ini menjadi salah satu dari deklarator 10 ribu pengusaha yang mendukung Jokowi. Bobby juga menduduki posisi Komisaris di PT Bakrie Brothers Tbk.

“Anda semua tahu jejak bisnis keluarga Bakrie!” cuit @jatamnas.

6. Raden Pardede

Raden menyebut bahwa pemerintah tengah menyiapkan 3 langkah jitu untuk memulihkan ekonomi. (Tagar/Swa.co.id)

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal, dan Publik KADIN ini menjabat sebagai Ketua VII Satgas Omnibus Law. Selain itu, dia juga merupakan tim asistensi Kemenko Perekonomian.

“Raden adalah Komisaris Independen ADARO Indonesia, perusahaan raksasa batubara. Masih ingat #SexyKillers, produksi @watchdoc_ID, kan?” kata Jatam.

7. Benny Soetrisno

Benny Soetrisno (foto: istimewa).

Selain sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan KADIN, Wakil Ketua Umum APINDO, dan Staf Khusus Menteri Perindustrian, Benny juga disebut terafiliasi dengan banyak perusahaan. 

“Nama Benny Soetrisno juga pernah mencuat dalam kasus korupsi PLTU Riau-1,” cuit @jatamnas.

8. Pandu Patria Sjahrir

Pandu Patria Sjahrir. (Foto: tobabara.com)

Keponakan Luhut Binsar Pandjaitan ini adalah Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia. Pandu juga menjabat sebagai Direktur Toba Bara, Presiden Komisaris SEA Group dan PT Adimitra Baratama Nusantara (ABN), serta Anggota Dewan Komisaris Gojek.

“Pada Desembeer 2018, rumah-rumah warga serta jaln roboh dan longsor karena aktivitas pertambangan batubara PT ABN yang dekat dengan permukiman dan jalan publik. Sementara itu, Toba Bara Sejahtera masih mewariskan 50 lubang tambang menganga yang belum direklamasi dan dipulihkan.

9. Azis Syamsuddin

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. (Foto: Tagar/Instagram/@azissyamsuddin.korpolkam)

Azis Syamsuddin merupakan Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan. Politisi Golkar ini juga menjabat sebagai Komisaris dan pemegang saham bersama Dayang Kartini, Ibu dari Rita Widyasari-mantan Ketua DPD Golkar Kalimantan Timur yang ditangkap KPK karena kasus korupsi pada tahun 2017. Azis disebut-sebut terhubung dengan PT Sinar Kumala Naga, perusahaan tambang batu bara di Kalimantan Timur.

10. Arteria Dahlan

Politikus PDIP Arteria Dahlan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 13 Februari 2020. (foto: Tagar/Fernandho Pasaribu).

Arteria adalah anggota Panja dari Fraksi PDI Perjuangan. Dia disebut terafiliasi dengan Syabas Group, perusahaan bisnis properti, perkebunan, migas, dan lain-lain sebagai komisaris atau direktur.

11. Lamhot Sinaga

Lamhot Sinaga (foto: istimewa).

Anggota Panja dari Fraksi Partai Golkar ini menjabat sebagai CEO di PT Bakrie Indo Infrastructure milik Bakrie Grup.

“Terkait Golkar jelas lah ya posisi dan sikapnya terkait #OmnibusLaw itu,” cuit Jatam.

12. M Arsjad Rasjid

M Arsjad Rasyid (foto: investor.id).

Anggota Satgas Omnibus Law Cipta Kerja ini terhubung ke Indika Energy, PT Kideco Jaya Agung yang menguasai konsesi seluas 50.921 hektar di Paser, Kalimantan Timur. Perusahaan ini juga dikatakan menggusur lahan dan mengkriminalisasi masyarakat adat Paser, Kalimantan Timur.

Jatam menjelaskan, 12 wajah-wajah di atas adalah sebagian dari begitu banyak aktor yang berkepentingan dalam Omnibus Law. Mereka juga menyebut setidaknya 57 persen anggota Panja adalah pelaku usaha.

“Sebagian lagi adalah pernah tercatat sebagai mantan tim sukses dan tim kampanye pada Pemilihan Presiden 2019 lalu. Bahan visual di atas bersumber dari data resmi pemerintah: Profil perusahaan di Ditjen AHU Kemenkumham, catatan rekam jejak perusahaan, kliping media, & dari lembaga-lembaga yang berhimpun di Koalisi @bersihkan_indo,” kata Jatam. []

#Omnibus Law #Cipta Kerja #Politik


Rahmat Fathan

 

tagar.id, Morteza Syariati Albanna

11 October 2020 | 15:59 WIB

(nahimunkar.org)


 

(Dibaca 2.603 kali, 1 untuk hari ini)