Jalaluddin Rakhmat. foto.tempo.co

Yusuf Sembiring SH. dari Tim Advokasi LPPI Makassar menyebut ada 3 novum yang dimasukkan ke MKD, Senin 21/9 2015.

Pertama, surat dari Polrestabes Makassar dan transaksi.

 Kedua, statement-statemen dari beberapa petinggi negara.

Ketiga surat dari beberapa instansi terkait.

Aneh, proses hukum sedang berjalan namun sudah diputus secara politik bahwa Jalal tidak bersalah atas penggunaan ijazah palsu. Kata Yusuf, “Ada kejanggalan dari sisi hukumya. Ini sedang berjalan, tetapi sudah diputus bahwa tidak ada penggunaan ijazah palsu.”

Dengan bukti baru dan keanehan keputusan MKD itu maka Said A Shomad dari LPPI Makassar didampingi dua kuasa hukumnya mengadukan kembali Jalaluddin Rakhmat anggota DPR dari PDIP ke MKD DPR, Senin 21/9 2015.

Jalal yang dikenal sebagai pentolan aliran sesat syiah ini diadukan dalam kasus dugaan tindak pidana penggunaan ijazah doktor abal-abal keluaran dari Distance Learning Institut (DLI) Dilli Timor Timur tahun 1999 (waktu masih jadi wilayah Indonesia). Perguruan tinggi di Dilli Timor Timur tersebut tidak punya izin dari Ditjen Dikti Kemendikbud.

Ijasah S3 yang diduga abal-abal itu, pada pengaduan pertama ke MKD DPR, LPPI Indonesia Timur, tertanggal 27 Februari 2015, pengadu melampirkan Surat Dirjen Dikti Kemendikbud yang menyebut DLI tidak sah beroperasi di Indonesia. Tidak pernah dapat izin dari Dikti. Padahal ijazah ini diakui oleh Jalal digunakan dalam kepangkatannya di Unpad sejak 2006, sehingga menjadi landasan pensiunan dgn gelar doktor sejak tahun 2013.

Anehnya, MKD mengeluarkan surat keputusan bernomor 02/PTS-MKD/V/2015, memutuskan Jalaluddin Rakhmat tidak terbukti melakukan pelanggaran etik.

Karena itu, Ustadz Said Abdus Shomad selaku pengadu kini mengadukan kembali kasus pidana dugaan penggunaan ijazah abal-abal oleh anggota DPR Jaluddin Rakhmat ini ke MKD DPR, Senin Siang 21 September 2015.

Inilah kelanjutan beritanya.

***

Tim Advokasi LPPI ajukan 3 bukti baru terkait ijazah palsu Jalal

A. Z. Muttaqin Senin, 8 Zulhijjah 1436 H / 21 September 2015 21:59

Yusuf-Sembiring00011

Yususf Sembiring, SH. Tim Advokasi LPPI Makassar

JAKARTA (Arrahmah.com) – Tim Advokasi Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI) Makassar mengajukan novum atau bukti/temuan baru kepada MKD DPR terkait ijazah palsu S3 yang digunakan oleh Jalaluddin Rakhmat (Jalal) anggota DPR dari PDIP

Menurut Yusuf Sembiring SH. dari Tim Advokasi LPPI Makassar ada 3 novum yang masukkan ke MKD. Pertama, surat dari Polrestabes Makassar dan transaksi. Kedua, statement-statemen dari beberapa petinggi negara. Ketiga surat dari beberapa instansi terkait.

Lebih jauh Yusuf memaparkan kejanggalan keputusan MKD. Kata dia, putusan MKD Mei 2015 telah memutuskan Jalal tidak bersalah menggunakan ijazah palsu, namun saat bersamaan proses hukum sedang berjalan di Polrestabes Makassar.

“Bahkan di tanggal 13 April 2015 ini ada surat permintaan saksi ahli kepada Unhas. Dan ditanggapi oleh Unhas per 30 Juni 2015 dengan penugasan dari Unhas melalui fakultas hukumnya,” papar Yusuf di Gedung DPR, Senin (21/9/2015).

Aneh, proses hukum sedang berjalan namun sudah diputus secara politik bahwa Jalal tidak bersalah atas penggunaan ijazah palsu. Kata Yusuf, “Ada kejanggalan dari sisi hukumya. Ini sedang berjalan, tetapi sudah diputus bahwa tidak ada penggunaan ijazah palsu.”

Sebagaimana diketahui MKD mengeluarkan surat keputusan bernomor 02/PTS-MKD/V/2015, memutuskan Jalal tidak terbukti melakukan pelanggaran etik. Padahal kasus Jalalini belum inkracht, suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

“Ketika berkomentar tidak ada penggunaan ijazah palsu itu sudah harus inkracht dari pengadilan yang memutuskan. Tapi kan ini belum inkracht. Berarti ini adalah ranahnya ranah poltik,” terang Yusuf.

Akhirnya Yusuf meminta MKD DPR agar hukum ditegakkan kepada siapapun. Meski DPR lembaga politik, namun hukum harus ditegakkan, kesamaan dalam hukum. “equality before the law,” ucapnya.

(azmuttaqin/arrahmah.com)

(nahimunkar.com)

(Dibaca 928 kali, 1 untuk hari ini)