Foto: Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Fahira Idris

Fahira Idris Ajak Masyarakat Kawal RUU terkait Miras dan LGBT

Jakarta – Pemerintah melalui DPR tengah membahas RUU Larangan Minuman Beralkohol (LMB) dan RUU LGBT dalam KUHP. Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Fahira Idris mengingatkan dua RUU tersebut sangat penting untuk diperhatikan.

Menurut Fahira, RUU LMB yang sudah dibahas bertahun-tahun oleh Pansus targetnya disahkan pada Juni 2016. Namun, hingga saat ini tidak jelas perkembangannya. Ia mengimbau melakukan pemboikotan terhadap parpol yang pro miras dan menolak perluasan pidana zina dalam RUU tersebut.

“Jika benar nanti undang-undang membolehkan miras dijual di warung-warung, yang bisa kita lakukan selain melawan secara konstitusional adalah ‘menghukum’ mereka yang mendukung,” kata Fahira Idris melalui rilisnya pada Senin (23/01/2018) malam.

“Kita juga tolak para pendukung hubungan intim sesama jenis untuk tidak dipidana,” tegas Fahira.

Pengesahan RUU LMB yang molor bertahun-tahun, membuktikan banyak fraksi yang tidak sepakat miras menjadi barang terlarang. Begitu juga fraksi yang menolak perluasan pemidanaan zina.

“Jika ada anggota atau fraksi DPR yang setuju miras dijual di minimarket atau warung-warung mungkin perlu dicek kesehatan jiwa dan pikirannya. Selain itu, (mereka) yang menganggap perzinaan sesama jenis dan belum terikat perkawinan tidak bisa dipidana, sama saja melegalkan hubungan intim sesama jenis, kumpul kebo dan seks bebas,” ujarnya.

Fahira menegaskan kembali agar semua elemen masyarakat bergerak mengawasi pembahasan dua RUU tersebut. Menurutnya perhatian tidak hanya kepada DPR, tetapi juga kepada Pemerintah.

“Sekali saya mau ingatkan DPR dan Pemerintah untuk bijak dalam membahas kedua RUU ini, terlebih menjelang Pemilu 2019. Jangan membuat kegaduhan baru dengan memutuskan pasal-pasal yang kontraproduktif di kedua RUU ini,” pungkas Fahira.

Reporter: Hafidz Syarif
Editor: M. Rudy / kiblat.net

***

Prof Euis: Fraksi yang Tak Larang LGBT Berarti Melegalkan

Foto: Guru Besar Departemen Ilmu Keluarga Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof. DR. Ir. Euis Sunarti, M.Si.

akarta – Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Prof Dr Euis Sunarti mengapresiasi penyataan Ketua MPR, Zulkifli Hasan yang menyebut ada 5 partai politik yang melegalkan LGBT. Menurut Euis, jika ada tidak melarang LGBT berarti melegalkan kejahatan moral itu.

“Sebetulnya apa yang dikatakan oleh Pak Zulkifli Hasan sebagai Ketua MPR itu ada betulnya, istilahnya melegalkan itu adalah jika tidak menyetujui RUU LGBT atau perluasan makna pencabulan sesama jenis dalam KUHP, kan berarti sama saja membiarkan itu dan sama saja dengan melegalkan, karena tidak ada larangan atau tidak ada aturannya,” ungkap Euis saat dihubungi Kiblat.net, Selasa (23/01/2018).

Ia pun berharap, pernyataan Ketua MPR itu bisa mendorong DPR mengakomodir aspirasi umat dan masyarakat soal LGBT. Menunggu DPR mensahkan RUU KUHP tentang LGBT ini, kata Euis, merupakan momen yang sangat penting, karena DPR akan mencetak bagaimana masa depan bangsa dengan KUHP yang baru ini.

“Sekitar dua minggu ke depan tepatnya tanggal 29 Januari RUU KUHP akan kembali dibahas dan kemudian paling lambat tanggal 5 Februari, KUHP ini harus disahkan sementara drafnya masih sama seperti awal, hanya ada sedikit perubahan, itupun tidak seperti yang kita harapkan,” ungkap pengajar di Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia, IPB, ini.

“Ada partai yang tidak tegas melarang, namun mereka juga tidak mengatakan melegalkan LGBT. Jika memang mereka menolak LGBT, hendaknya menunjukkan larangan yang jelas dan eksplisit di rapat DPR. Karenanya, sebagai masyarakat hari ini harus ikut mengawal RUU KUHP ini. Seluruh komponen masyarakat harus banyak-banyak menyampaikan aspirasinya terkait RUU KUHP ini,” tukasnya.

Reporter: Muhammad Jundii
Redaktur: Hunef Ibrahim / kiblat.net

(nahimunkar.org)

(Dibaca 625 kali, 1 untuk hari ini)