• Kleptokrasi (berasal dari bahasa Yunaniklepto+kratein yang berarti “diperintah oleh para maling”) adalah istilah yang mengacu kepada sebuah bentuk administrasi publik yang menggunakan uang yang berasal dari publik untuk memperkaya diri sendiri (yang umum disebut sebagai penguasa dan antek-anteknya). administrasi publik ini umumnya tidak jauh dari praktik-praktik kronismenepotisme dan makelarisme (http://id.wikipedia.org/wiki/Kleptokrasi)
  •  Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harfiahnya pemerintahan oleh para pencuri…
  •  Di pemerintahan daerah lebih parah lagi. Mendagri pun akhirnya mengakui kalau lebih dari 150 kepala daerah saat ini tersangkut kasus hukum. Dan trend itu dari hari ke hari terus bertambah. Otonomi daerah sama sekali tidak mensejahterakan daerah, tapi hanya memindahkan pusat korupsi ke daerah-daerah.
  •  Fenomena terakhir ini bahkan lebih parah lagi ketika partai penguasa, Demokrat, secara terang-benderang terlilit kasus korupsi di internal partainya. Dan kebejatan itu justru disuarakan oleh orang dalam Demokrat sendiri…

Inilah tulisan-tulisan yang mengulasnya.

Tolak Bebas Koruptor Sejumlah massa dari Gerakan Ganyang Mafia Hukum (GMMH) melakukan aksi unjuk rasa di depan Pengadilan Tipikor Jalan Martadinata, Bandung, Jabar, Senin (17/10). Mereka menuntut pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia & memprotes berbagai putusan pengadilan yang membebaskan para koruptor, salah satunya memvonis bebas Walikota Bekasi non-aktif Mochtar Muhammad yang mengkorupsi senilai Rp. 5,5 miliar. (FOTO ANTARA/Fahrul Jayadiputra/ss/Spt/11) ()

***

Indonesia Autopilot

Ibarat seperti pesawat yang terbang tanpa pilot. Sebuah tajuk dalam diskusi: “Autopilot”, di stasiun telivisi nasional beberapa waktu yang lalu, menggambarkan betapa Indonesia seperti pesawat tanpa pilot.

Pandangan-pandangan para panelis yang memberi penilaian terhadap pemerintahan SBY, yang begitu skeptis dan negatif. Sampai seorang panelis meminta SBY, segera mengundurkan diri dari jabatannya.

Ini sebuah gambaran yang sangat sarkasme tentang republik ini. Di mana negara yang berpenduduk 240 juta ini, rakyat hidup seperti tanpa pemimpin, tanpa pemerintah, dan tanpa aturan. Rakyat hidup sendiri-sendiri, menghidupi diri mereka sendiri. Rakyat bertindak sendiri-sendiri. Ada pemimpin, ada pemerintahan, dan aturan negara, tetapi rakyat tidak merasakan semuanya itu.

Memang, memasuki periode kedua pemerintahan SBY, seperti kehilangan arah, ke mana hendak dituju, dan mau dibawa kemana republik ini? Indonesia sekarang, seperti pesawat tanpa pilot, dan menghadapi turbelensi (guncangan) yang begitu hebat,  dan mengakibatkan para penumpang di dalam pesawat itu menjadi panik. Sehingga, para penumpang nyaris tanpa harapan, dan menjadi putus asa.

Dua tokoh yang menjadi “pilot” pesawat Indonesia, yaitu SBY dan Boediono, keduanya tidak memiliki kemampuan “decisive” (keberanian mengambil keputusan yang tegas), terhadap semua masalah yang ada. Ini yang menjadi titik kelemahan dalam pemerintahan SBY-Boediono sekarang. Keduanya, SBY-Boediono, bertipe pemikir.

Berbeda dengan periode pemerintahan sebelumnya, ketika negara dipimpin SBY-JK, masih nampak berjalan efektif. Karena, JK pribadi yang sangat cepat mengambil keputusan, dan berlaku efesien. Tetapi, sekarang ini, pemerintahah dibawah SBY-Boediono, tidak terjadi seperti pada periode sebelumnya. Penuh ragu-ragu, saat menghahapi berbagai masalah, dan tidak cepat mengambil keputusan dan tindakan.

Periode pemerintahan kabinet kedua yang dipimpin SBY-Boediono sekarang, nampaknya periode yang sangat tidak efektif. Mubazir. Antara adanya pemerintahan dan tidak adanya pemerintahan sama saja.

Tahun kedua dalam pemerintahan SBY-Boediono ini, justru terjadi antiklimak, di mana adanya pemerintahan sekarang, tidak dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Semua itu, mempunyai dampak terhadap integrasi nasional.

Pemerintahan SBY-Boediono semakin tidak efektif, ketika berlangsung kasus-kasus di daerah, yang mengarah kepada terjadinya ancaman desintegrasi nasional. Pemerintah hanya menggunakan aparat keamanan, tetapi tidak mampu menyelesaikan terhadap semua persoalan yang sekarang terus berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Terutama konflik-konflik di daerah berkaitan dengan masalah tanah. Sekurang-kurang ada kasus-kasus sengketa tanah, yang jumlahnya lebih dari 1.000 kasus, yang akan meledak di seluruh wilayah Indonesia, dan tindakan polisi yang menggunakan kekerasan, dan tidak ada tindakan bersifat solutif yang  memadai terhadap mereka.

Menghadapi bencana yang sekarang ini berlangsung, tak dapat diabaikan sama sekali oleh  pemerintah. Hampir merata di seluruh wilayah Indonesia. Akibat perubahan cuaca yang sangat ekstrim, dan kemudian menimbulkan bencana yang sangat luar biasa di seluruh wilayah di Indonesia.

Pemerintah tidak tanggap terhadap kondisi yang ada. Di seluruh wilayah Indonesia hampir menghadapi banjir, tanah longsor, dan adanya gempa di beberapa daerah.

Tetapi, masalah besar yang menimpa pemerintahan SBY-Boediono, justeru terungkapnya di pengadilan Tipikor, saat Mindo Manulang dan Nazaruddin, yang menelanjangi tokoh-tokoh puncak di dalam Partai Demokrat, di mana mereka menerima uang dari para tersangka. Pernyataan para pesakitan di pengadilan Tipikor itu, sebenarnya sudah membuat pemerintahan Presiden SBY-Boediono, seharusnya sudah gulung tikar. Tidak layak lagi melanjutkan kepemimpinannya.

Apa yang diungkapkan oleh Mindo Manulang dan Nazaruddin itu sangat terang benderang, tidak ada yang ditutup-tutupi.

Keduanya menyebutkan jajaran elite Partai Demokrat makan uang dari hasil “pat-gulipat” dana APBN, yang digunakan membiayai proyek-proyek pemerintah. Kemudian, proyek-proyek pemerintah semuanya“dimaling” oleh Bendahara Partai Demokrat Nazaruddin, yang digelontorkan kepada para pemimpin Partai Demokrat.

Tetapi, tidak semua uang itu digunakan untuk dana partai, tetapi banyak yang digunakan memperkaya diri para pejabat partai. Betapa busuknya para pemimpin partai itu, mereka menggarong dana pemerintah, dan kemudian digunakan memperkaya diri mereka.

Partai Demokrat yang baru “seumur jagung “ sudah mencetak prestasi sebagai partai paling korup, dan semuanya itu dapat dilihat dari fakta persidangan di Tipikor.

Bahkan yang membuat rakyat menjadi ciut harapannya, di mana pengakuan Nazaruddin, sebelum dia meninggalkan Indonesia, 23 Mei 2010, terlebih dahulu berkunjung ke Cikeas, dan bertemu dengan SBY. Inilah faktanya.

Meskipun, Presiden SBY lewat juru bicaranya Adrian Pasha mengklarifikasi pertemuan Nazaruddin dan SBY, tidak ada kaitan dengan sejumlah kasus yang sekarang menjadi domain publik. Korupsi.

Persidangan kasus Nazaruddin ini, terkesan bertele-tele, dan tidak jelas juntrungannya, dan kemana arahnya.

Apakah sampai kepada sebuah langkah dari SBY, yang mempunyai “good will” politik membersihkan Partai Demokrat, yang sudah coreng moreng wajahnya? Atau membiarkan kasus itu, sampai rakyat menjadi lupa.

Indonesia benar-benar seperti : “Autopilot”. Betapa nasibnya rakyat Indonesia. Ada negeri yang tanpa pemimpin. Meskipun, secara formal ada perangkat pemerintahan, presiden, wakil presiden, menteri, dan gubernur serta bupati dan walikota. Tapi, rakyat hidup sendiri-sendiri.  Wallahu a’lam.

ERAMUSLIM > EDITORIAL

http://www.eramuslim.com/editorial/outo-pilot-indonesia.htm
Publikasi: Selasa, 17/01/2012 22:56 WIB

***

30/01/2012 21:02:18 WIB

Dalam Penjara, Mindo Rajin ke Salon? Pengamat: Aparat Hukum Kita Bermental Korup

Rizki Romdonnie – BeningPost

Mantan Direktur PT Anak Negeri yang kini menjadi tersangka kasus suap Wisma Atlet Mindo Rosalina Manulang sangat di manjakan oleh fasilitas rutan Pondok Bambu. Ia bebas keluar masuk penjara, bahkan setiap seminggu sekali wanita yang pernah dijuluki “si Penyanyi” itu dapat bebas melenggang pergi ke salon, dengan berdalih check up ke rumah sakit.

Hal seperti itu dapat terjadi, lagi-lagi karena ada penyelewengan hukum dan penyelewengan aparat penegak hukum. Penyelewengan hukum yang dimaksud ialah, sudah ada standar, antara penjahat koruptor dengan penjahat biasa. Penjahat koruptor hampir selalu diperlakukan secara istimewa dan spesial dengan berbagai fasilitas yang ada di dalam rutan. Hal tersebut sangat kontras jika melihat ke rutan yang diisi oleh penjahat biasa.

Berkaitan dengan itu, Pengamat Politik UI, Arbi Sanit memberi tanggapan, “Tidak lain, itu merupakan penyelewengan hukum dan penyelewengan aparat. Penyelewengan aparat dalam artian, hukumnya tidak dijalankan.oleh para penegak hukum,” Jelas Arbi ketika diwawancaraiBeningpost.com, Senin (30/1).

Jika ada yang mengatakan bahwa mental para penegak hukum kita Korup, hal itu tidak bisa disalahkan, karena lemahnya keterlibatan hitam. Lemahnya profesi hukum, yang ada di negara kita.

“Mental korup, menggunakan kekuasaan untuk mempersulit orang, lalu memberi hadiah karena ingin lebih nyaman didalam tahanan,” lanjut Arbi.

Semua bentuk pemerintah atau pemerintahan rentan korupsi dalam prakteknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan, dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harfiahnya pemerintahan oleh para pencuri, dimana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali. http://beningpost.com

***

Indonesia antara Kleptokrasi dan Negara Gagal

Monday, 20/06/2011 11:21 WIB

Kleptokrasi atau negara yang dipimpin oleh para pencuri kini menjadi julukan baru untuk Indonesia. Hal tersebut karena publik menilai bahwa korupsi yang notabene adalah pencurian bahkan perampokan uang negara sudah merata di seluruh institusi negara. Mulai dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Modus-modus operandi korupsi dari hari ke hari kian canggih, bahkan menjadi seperti konstitusional. Skandal bank Century yang fenomenal bukan saja menjadi misteri, tapi juga menjadi dugaan ‘selingkuh’ baru antara eksekutif dengan legislatif, sekaligus yudikatif.

‘Selingkuh’ antara pengusaha dengan legislatif pun kerap menjadi sorotan publik ketika sejumlah undang-undang yang menguntungkan pengusaha digolkan. Dalam undang-undang pertambangan dan energi misalnya, pengamat menilai sedikitnya ada delapan undang-undang yang disahkan DPR yang menguntungkan perusahaan pertambangan, khususnya swasta.

Di pemerintahan daerah lebih parah lagi. Mendagri pun akhirnya mengakui kalau lebih dari 150 kepala daerah saat ini tersangkut kasus hukum. Dan trend itu dari hari ke hari terus bertambah. Otonomi daerah sama sekali tidak mensejahterakan daerah, tapi hanya memindahkan pusat korupsi ke daerah-daerah.

Fenomena terakhir ini bahkan lebih parah lagi ketika partai penguasa, Demokrat, secara terang-benderang terlilit kasus korupsi di internal partainya. Dan kebejatan itu justru disuarakan oleh orang dalam Demokrat sendiri, mantan bendahara umum, M Nazaruddin yang hingga kini (saat naskah ini ditulis, red nm) masih buron di Singapura.

Kondisi pun diperparah dengan adanya dugaan upaya-upaya sistematis untuk membuat lembaga penegak hukum menjadi tidak berdaya. Khususnya lembaga yang masih dipercaya publik seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Mulai dari kriminalisasi pimpinannya, hingga dugaan pengebirian kekuatan KPK melalui undang-undang baru tentang KPK.

Ketua MK, Mahfud MD, mensinyalir bahwa Indonesia bisa menjadi negara gagal karena ketidakadilan menjadi fenomena yang merata. Masyarakat menjadi semakin apatis terhadap pemerintah. Dan saat ini, negara menjadi seperti abai terhadap kepentingan rakyatnya.

Dan lebih parah lagi, negara menjadi seperti tidak berdaya dengan mereka yang sudah menjadi tersangka bahkan terdakwa kasus korupsi, tapi masih bisa bebas di negeri tetangga, Singapura.

Akankah Indonesia akan bernasib seperti Somalia yang punya wilayah, tapi tidak lagi punya pemerintahan? Atau, seperti Uni Sovyet yang pecah menjadi beberapa negara kecil, hal yang diduga pernah diungkapkan oleh mantan Menhan AS (1997-2001), William Sabastian Cohen, tentang skenario Indonesia pecah menjadi beberapa negara? (eramuslim.com)

(nahimunkar.com)

(Dibaca 953 kali, 1 untuk hari ini)