• Tiga besar dalam juara korupsi,  urutan  pertama Partai Golkar, disusul PDIP, kemudian Partai Demokrat. Jadi partai-partai besar itu, adalah “bunker” koruptor, yang menggerogoti uang rakyat. Dengan kondisi seperti ini, bagaimana rakyat akan dapat menjadi sejahtera?
  • Politik di Indonesia tanpa mengedepankan etika (fatsoen), dan hanya mengedapankan kepentingan, serta menggunakan falsafah : “untuk mencapai tujuan menghalalkan segala cara”. Teori Machiavelli itu sekarang semakin jadi pegangan berpolitik para pemimpin partai. Tidak peduli sesuai dengan moral atau tidak.
  • Sekarang ini, konflik bukan hanya antar partai politik saja. Tetapi, sekarang ini  konflik sudah meluas antar lembaga. Seperti kasus antara Polisi dengan KPK. Polisi tetap tidak mau tunduk dengan KPK. Konflik ini akan semakin membuat negara mengalami desintegrasi. Semuanya itu, seperti yang disinyalir bahwa Indonesia akan menuju negara gagal (Failed state).
  • Al-Qur’an telah memperingatkan dengan contoh nyata, negeri yang tadinya subur makmur namun penduduknya berpaling dari agama yang benar, tidak bersyukur, bahkan kufur; maka dibalas oleh Allah Ta’ala dengan banjir besar….

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ (15) فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ (16) ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ  [سبأ : 15 – 17]

15. Sesungguhnya bagi kaum Saba’ ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): “Makanlah olehmu dari rezki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan yang Maha Pengampun”.

16. tetapi mereka berpaling, maka Kami datangkan kepada mereka banjir yang besar[1236] dan Kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi (pohon-pohon) yang berbuah pahit, pohon Atsl dan sedikit dari pohon Sidr[1237].

17. Demikianlah Kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. dan Kami tidak menjatuhkan azab (yang demikian itu), melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. (QS Saba’/ 34: 15-17).

[1236] Maksudnya: banjir besar yang disebabkan runtuhnya bendungan Ma’rib.

[1237] Pohon Atsl ialah sejenis pohon cemara pohon Sidr ialah sejenis pohon bidara.

  • Kejahatan penduduk, apalagi para elitnya, jelas berakibat fatal. Apalagi ketika para penjahat itu berkelompok-kelompok kemudian saling bentrok sambil saling memeras masyarakat, maka betapa mengerikannya.

Inilah ulasannya.

***

Genderang Perang Antara Partai Politik Ditabuh

Jakarta – Entah apa sebab-musababnya Sekretaris Kabinet Dipo Alam, merilis tentang jumlah pejabat yang berasal dari kader partai-partai politik yang terlibat korupsi. Dengan dirilisnya kader partai-partai politik itu, maka akan nampak dengan telanjang, siapa sejatinya yang menjadi juara korupsi di Indonesia?

Memang, Partai Demokrat babak belur, terus-menerus dihantam oleh media, akibat para kadernya melakukan tindak pidana korupsi. Kader Partai Demokrat yang menjadi sorotan media massa, justeru para dedengkot atau tokoh puncaknya, dan mereka terlibat korupsi atau tersangka korupsi. Terakhir, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Siti Hartati Murdaya, yang baru saja dimasukkan bui oleh KPK, karena suap.

Tetapi, Sekretaris Kabinet Dipo Alam, menjungkirkan berita di berbagai berita yang begitu gegap gempita menghantam Partai Demokrat, dan kenyataannya justeru yang menjadi juara utama korupsi adalah Partai Golkar, yang merupakan produk Orde Baru alias Soeharto.

Sepanjang Oktober 2012, ada 176 permohonan izin pemeriksaan kepala daerah yang diajukan penegak hukum kepada Presiden. Dari pejabat yang dimintakan itu terbanyak kader Golkar.

Menurut rilis yang dikeluarkan Dipo Alam itu, jumlah pejabat yang kader Golkar itu sebanyak 64 orang (36,36 persen). Sebanyak 32 korang (18,18 persen) dari PDIP, dan 20 orang  (11,36 persen) dari Partai Demokrat. Selebihnya, 17 orang (9,65 persen), dari PPP 9 orang (5,11 persen), dari PKB 7 orang (3,97 persen), dari PAN 4 orang (2,27 persen), dari PKS dan lainnya masing-masing berjumlah 1 orang.

Selanjutnya, menurut Dipo Alam, dari 176 permohonan itu, sejumlah 131 permohonan (74,3 persen) terkait dengan kasus korupsi. Proses pemberian izin dari Presiden itu, melalui mekanisme pemeriksaan oleh tim yang dikoordinasi Sekretariat Kabinet.

Dengan pengumuman Dipo Alam itu, setidaknya membuat gonjang-ganjing di lingkungan para pemimpin partai politik. Terutama tiga partai besar, yang selama ini mempengaruhi kanstalasi politik nasional, dan sangat berdampak terhadap perkembangan politik. Pengumuman Dipo ini pasti akan membuat kisruh diantara barisan koalisi yang sejatinya, sudah tidak memiliki keterikatan yang kuat secara politik satu dengan lainnya.

Menjelang pemilu 2014, sudah mulai nampak dinamika politik, yang semakin membuat keruh suasana politik di negeri ini. Di mana partai-partai saling bermanuver dan saling menjatuhkan dan ingin mendapatkan dukungan luas masyarakat dengan cara-cara yang tidak sehat.

Tentu, kondisi ini akan semakin membuat sengsaranya rakyat. Pemerintah sudah saling sikut-sikutan, dan saling menjegal, serta tidak peduli lagi dengan kondisi rakyat. Konon, para menteri pun, sekarang  ini sudah tidak tunduk kepada Presiden, tetapi lebih tunduk kepada pemimpin partai.

Selanjuntnya, kalau diurut-urut yang menjadi juara korupsi, atau tiga besar dalam juara korupsi,  urutan  pertama Partai Golkar, disusul PDIP, kemudian Partai Demokrat. Jadi partai-partai besar itu, adalah “bunker” koruptor, yang menggerogoti uang rakyat. Dengan kondisi seperti ini, bagaimana rakyat akan dapat menjadi sejahtera?

Pertarungan ini akan semakin keras menjelang pemilu 2014. Di mana dengan munculnya calon-calon presiden yang akan tampil di 2014, pasti akan menciptakan polarisasi yang sangat keras.

Polarisasi itu, semakin mengkristal menjelang pemilu nanti. Ini akan menciptakan situasi yang sangat tidak kondusif bagi pemerintahan. Masing-masing partai akan menggunakan jurus dan amunisi yang mereka miliki, yang tujuannya menjatuhkan lawan politiknya. Termasuk jurus kasus Century, pasti akan digunakan menggerus partai yang menjadi  lawan politiknya.

Apalagi, politik di Indonesia tanpa mengedepankan etika (fatsoen), dan hanya mengedapankan kepentingan, serta menggunakan falsafah : “untuk mencapai tujuan menghalalkan segala cara”. Teori Machiavelli itu sekarang semakin jadi pegangan berpolitik para pemimpin partai. Tidak peduli sesuai dengan moral atau tidak.

Sekarang ini, konflik bukan hanya antar partai politik saja. Tetapi, sekarang ini  konflik sudah meluas antar lembaga. Seperti kasus antara Polisi dengan KPK. Polisi tetap tidak mau tunduk dengan KPK. Konflik ini akan semakin membuat negara mengalami desintegrasi. Semuanya itu, seperti yang disinyalir bahwa Indonesia akan menuju negara gagal (Failed state).

Memang, demokrasi di tangan para pemimpin partai politik yang tidak matang, dan hanya mengedepankan kepentingan pribadi dan kelompoknya, maka ujungnya pasti akan mengalami kegagalan, dan menuju kehancuran. Demokrasi diperlukan tokoh-tokoh dan pemimpin yang matang.

Apalagi, Indonesia negara yang sangat luas, dan bukan negara kontinental, tetapi negara kepulauan yang memiliki potensi desintegrasi. Jika terus-menerus konflik antar partai politik, dan memperebutkan kekuasaan semata, maka itu akan mengakhiri Indonesia. Wallahu a’lam.

Opini redaksi voaislam.com,  Sabtu, 29 Sep 2012

(nahimunkar.com)

(Dibaca 356 kali, 1 untuk hari ini)