Ketika Jokowi mulai ingkari janji

Reporter : Aryo Putranto Saptohutomo

Usai dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo masih dielu-elukan banyak orang. Apalagi dengan gebrakan cara kerja dia yang lebih memilih lebih banyak beraktivitas di luar ruang, membuat banyak orang angkat topi dengan langkah itu.
Jokowi, sapaan Joko Widodo, juga banyak mengumbar janji. Beberapa masih dapat diingat yakni ikrar dia tidak akan pernah mau dikawal dengan voorijder dan mengaku tidak akan mengambil gaji pertama setelah dilantik.
Namun, pada kenyataannya, Jokowi tidak menepati janji saat dia menyebut bakal mengambil gaji pertamanya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Meski demikian, dia menolak membeberkan tujuan mengambil penghasilannya itu.
“Gaji ya diambil, tapi digunakan untuk apa, kamu enggak perlu tahu,” kata Jokowi di Wisma Catur Komite Olahraga Nasional Indonesia, Tanah Abang, Jakarta, Jumat pekan lalu.

Tentu saja sikap Jokowi itu bertolak belakang dengan pernyataan dia pada awal Oktober lalu saat masih gencar berkampanye. Dia menyatakan tidak akan mengambil gajinya sepeserpun seperti saat masih menjabat Wali Kota Solo.
“Selama masih ada yang miskin, membutuhkan, ya biar dipakai yang membutuhkan,” ujar Jokowi saat itu.
Meski begitu, Jokowi mengelak tidak menepati janjinya mengambil gaji. Dia tidak mau keputusannya mengambil upah sebagai pelayan warga Jakarta itu disalahartikan. Saat menjabat sebagai Wali Kota Solo, Jokowi memang tidak pernah mengambil gaji dan tunjangannya.

Wakil Jokowi, Basuki Tjahaja Purnama atau akrab disapa Ahok, pernah merinci besaran pendapatan sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Dalam situs pribadinya, http://www.ahok.org, dia menulis gaji pokok Gubernur sebesar Rp 3 juta saban bulan, sedangkan upah pokok Wakil Gubernur hanya terpaut lebih kecil Rp 600 ribu.
Namun, jika dijumlah dengan tunjangan jabatan dan biaya rumah tangga atau rumah dinas, gaji Gubernur DKI Jakarta adalah menjadi Rp 38 juta. Sedangkan Wakil Gubernur hanya mendapatkan Rp 26.700.000 saban bulan.
Selain berjanji tidak bakal mengambil gajinya sepeserpun, Jokowi juga pernah menyatakan enggan dikawal saat melakukan kunjungan ke wilayah mana pun. “Saya tujuh tahun nggak pakai (pengawal). Di Jakarta juga (saya nggak bakal pakai pengawal), buktikan saja,” kata Jokowi kepada merdeka.com beberapa bulan lalu.
Jokowi mengaku tidak suka pengawalan dan protokoler berlebihan. Tiga bulan pertama setelah dilantik menjadi Wali Kota Solo, dia diberikan fasilitas pengawal. Tetapi, dia mengaku tidak betah selalu diikuti. Dia juga tidak takut bakal menghadapi kemacetan dan kesemrawutan di Jakarta yang sanggup menggoyahkan kesabaran seseorang.
Namun dalam kenyataannya, Jokowi bagai menelan ludah sendiri. Saat hendak menuju Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta guna menghadiri pelantikan pertengahan Oktober lalu, rombongan Jokowi-Ahok dikawal oleh voorijder.
Padahal, sebelum berangkat, Jokowi menolak menggunakan voorijder ke gedung DPRD DKI. “Saya tidak pakai voorijder menuju ke sana (DPRD), dekatlah tidak macet, lima menit juga sampai. Voorijder untuk presiden dan menteri,” kata Jokowi.
Minggu pekan lalu, Jokowi kembali melanggar janji lantaran menggunakan voorijder atau pengawalan dengan sepeda motor saat melintas dari tol Jati Bening menuju tol Gatot Subroto. Dia berkilah terpaksa menggunakan fasilitas pengawalan itu lantaran situasi di sepanjang jalan itu arus kendaraan cukup padat.
Saat ditanya alasan menggunakan voorijder, Jokowi berkilah sedang mengejar waktu. “Kan macet, ini ketutup nanti kalau mau ke kawinan ini,” kata Jokowi sambil tersenyum. Kebetulan saat itu dia hendak menghadiri pernikahan putra salah satu pejabat di Kementerian Perdagangan digelar di Gedung Manggala Wana Bhakti, Kompleks Kementerian Kehutanan.

Ortus Kuasai Monorel, No Free Lunch Untuk Jokowi

INILAH.COM, Jakarta – There ain’t no such thing as a free lunch. Begitu kira-kira ungkapan bisnis untuk menyebut bahwa tidak ada yang gratis di dunia ini. Ketika ada pihak yang menyediakan barang dan jasa, ketika itu pula harus ada orang lain yang harus membayarnya.
Dan, ungkapan itu kembali berhembus terkait dengan proyek monorel di Jakarta. Belum lama ini, PT Jakarta Monorail (PT JM) menyatakan siap melanjutkan proyek monorel di Jakarta setelah Ortus Group yang menjadi pemegang saham utama JM siap mengelontorkan dana untuk seluruh kebutuhan proyek tersebut.
Siapa Ortus Group? Ini adalah kelompok usaha yang didirikan oleh Edward Soeryadjaya, putra William Soeryadjaya almarhum, pemilik perusahaan otomotif terkemuka di negeri ini. Ortus Group menyatakan siap menyediakan dana lagi untuk monorel. Tentu saja, uang itu bukan dari APBD milik DKI Jakarta, melainkan dari kocek perusahaan alias dana swasta.
Menurut Direktur Utama PT JM Sukmawati Syukur, Ortus tengah dalam proses untuk mengakuisisi saham PT JM hingga 90% atau mayoritas. Ini tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit dan Ortus sudah menyatakan komitmennya. “Kami akan sediakan dana sebesar yang dibutuhkan untuk proyek ini,” kata Fachmi Zarkasi, Direktur Ortus Group.
Kehadiran Ortus ini cukup mengejutkan karena sebelumnya perusahaan milik Jusuf Kalla, yakni Hadji Kalla Group yang menyatakan siap melanjutkan proyek itu. Kehadiran Ortus sudah pasti akan menggeser posisi Kalla, meskipun Ortus menyatakan siap berkongsi dengan Kalla.
Lalu mengapa harus ada ungkapan no free lunch? Tentu saja, karena Edward Soeryadjaya adalah pengusaha yang berada di balik kesuksesan pencalonan Jokowi-Ahok dalam Pilkada DKI pada 2012 lalu. Edward terlihat aktif bersama pengusaha Djan Faridz mendukung Jokowi untuk mengalahkan incumbent Fauzi Bowo ketika itu.

Ketika Pilkada berlangsung, cukup ramai disorot bahwa Edward Soeryadjaya menyumbang dana besar untuk Jokowi. Edward pun mengakui adanya sumbangan dana miliaran kepada Jokowi–Ahok seperti tertuang dalam laporan Rakyat Merdeka 30 Juli 2012.
Ketika itu, untuk pasangan Jokowi-Ahok, konon Edward menggelontorkan dana hingga Rp60 miliar. Jumlah itu lebih kecil dibandingkan sumbangan pengusaha properti yang kini menjadi Menteri Perumahan Rakyat, Djan Faridz sebesar Rp 80 miliar.

Kemunculan tiba-tiba Ortus Group dalam proyek monorel ini boleh jadi terkait dengan dukungan itu. Ketika Jokowi berkuasa, kepada siapa lagi bisnis monorel akan jatuh kalau bukan kepada pendukungnya. Bisa jadi, masuknya Ortus Group ke bisnis monorel ini sebagai ungkapan terima kasih Jokowi atas dukungannya yang lalu.
Bagaimana dengan Jusuf Kalla? Tak dipungkiri lagi, JK adalah pendukung utama Jokowi di Pilkada DKI. Bahkan menjelang pemilihan, Jokowi merasa perlu sowan kepada JK di kediamannya. JK pulalah yang terang-terangan mengusulkan pencalonan Jokowi untuk menggeser Fauzi Bowo.
Namun, keinginan Hadji Kalla Group masuk ke bisnis Monorel ini harus tergeser oleh Ortus yang menyatakan komitmennya untuk menyediakan berapapun dana yang dibutuhkan. Luar biasa!

ANTARA JOKOWI DAN AHOK : KEGAGALAN SUDAH DI DEPAN MATA

Jakarta (voa-islam.com) Tidak sehebat seperti yang ditulis oleh media-media yang menjadi pendukung Jokowi-Ahok, begitu luarbiasanya citra Jokowi-Ahok, sebagai pemimpin baru.
Luar biasa sanjungan dan pujian terhadap kedua kepala pemerintahan DKI ini. Seakan sebagai orang-orang yang sangat mumpuni, dan akan mengubah seluruh kehidupan di Jakarta.
Tentu, tidak ada yang meminta Jokowi dan Ahok untuk menjadi Bandung Bondowoso, yang sanggup membangun 99 patung dalam semalam. Tapi bagaimana bila ayam sudah hampir berkokok, jangankan 99, satu patungpun belum jelas wujudnya…?
Berikut ini adalah beberapa patung yang masih berbentuk lempung :
Kampung Deret
Proyek yang selalu ditenteng Jokowi pada masa kampanye dulu adalah Kampung Deret atau Kampung Susun di bantaran kali. Pilot project di bantaran kali Ciliwung itu akhirnya mengalami naas : tidak jadi dibangun karena menabrak Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.
Kartu Jakarta Sehat (KJS)
KJS, seperti yang dikabarkan memiliki kelebihan berupa rekam medis di chip kartu, persyaratan lebih mudah/tidak perlu surat miskin untuk memperolehnya serta menghapus strata kelas ruang perawatan dengan otomatis naik ke kelas lebih tinggi jika tidak tersedia tempat di kelas lebih rendah. Semua keunggulan itu ternyata tidak didukung oleh kesiapan dana, prasarana, SDM dan perubahan mentalitas pekerja kesehatan.
Lonjakan jumlah pasien sekitar 50-100% sudah terasa sejak Nov 12 lalu, namun masih dipandang sebagai kesuksesan KJS membangkitkan minat berobat masyarakat dan tersedianya pelayanan kesehatan tanpa pandang bulu.
KJS bahkan tidak dibutuhkan, banyak Puskesmas yang karena takut dianggap tidak mendukung program Gubernur baru, atau mungkin takut dimarahi Ahok, menerima pasien cukup dengan KTP.
Akibat promosi kencang, euphoria masyarakat tak terbendung. Yang datang bukan hanya yang benar-benar sakit dan tidak mampu, tapi juga yang sakit tidak benar-benar serius dan tidak benar-benar tidak mampu; sampai Puskesmas dan Rumah Sakit kewalahan.
Puskesmas sampai kelebihan beban dan mendorong pasien ke RS, RS berteriak minta Puskesmas jangan asal rujuk. Belum lagi lonjakan tagihan yang akibat masalah internal berupa macam-macam koreksi di administrasi Pemda, sehingga beberapa RS mengalami kesulitan cashflow.
Puncaknya adalah peristiwa meninggalnya adik Dera, setelah ditolak 10 Rumah Sakit dengan alasan ketiadaan NICU dan tempat perawatan.
Ganjil-Genap dan Electronic Road Pricing (ERP)
Penanggulangan kemacetan dengan sistem Ganjil-Genap yang menjadi isu utama pada Dec 2012 lalu, akhirnya tidak jalan. Protes berdatangan dari mana-mana, termasuk dari Neta S. Pane/IPW, karena dianggap titipan ATPM dan merugikan pengguna kendaraan.
Setelah Ganjil-genap batal, ERP diangkat. Apabila tahun lalu Ahok bilang ERP rumit, sekarang ini menyimak pembicaraan Ahok, seolah-olah pelaksanaan ERP itu gampang banget. Tinggal ditenderkan, pembayaran bisa potong rekening, diintegrasikan dengan pembayaran tilang dan perpanjangan STNK. Kalau mau tahu cara kerja sistem ERP itu, Ahok bilang tak usah studi banding, tinggal tonton saja di Youtube. Apa benar semudah itu?
Tampaknya ERP ini – maaf – akan seperti kentut saja. Heboh sebentar setelah itu hilang dibawa angin. Banyak sekali masalah ERP yang harus dijawab : bagaimana memastikan setiap unit mobil yang masuk Jakarta/kawasan ERP memasang dan mengaktifkan OBU (On Board Unit), apabila Jakarta ini banyak titik masuknya, bukan pulau dengan akses masuk terkontrol seperti Singapura.
Bagaimana billing dan collection, dan bagaimana enforcementnya…? Solusi sambil-lalu yang dijawab Ahok : diskon 50% Biaya Balik Nama untuk pemasang OBU, auto debet ke rekening, jelas bukan jawaban.
Bagaimana dengan BPKB yang sudah atas nama yang benar ? Berapa banyak yang bersedia untuk auto debet rekening ? Di Jakarta ini, banyak pemilik dan pengguna kendaraan tidak sama dengan nama di BPKB, siapa yang harus ditagih…?
Monorail
Seperti diketahui, konsorsium pemodal baru Ortus Group sudah masuk ke PT Jakarta Monorail, tanda-tanda proyek ini akan diaktifkan lagi. Sampai saat ini, Jokowi berkeras bahwa biaya tiket monorail harus sekitar Rp 8.000 dan Pemprov tidak akan subsidi, sementara kabarnya hasil perhitungan investor ada di kisaran Rp 40.000. Selisih bukan sedikit, tapi 5x lipat. Jokowi ibarat menawar dengan sistem Mangga Dua di Sogo Dept Store, yang tidak akan ada titik temunya.
Rusun Marunda
Isu kosongnya rusun-rusun di Jakarta termasuk di Marunda yang acapkali disebut ‘berhantu’ sudah lama diungkit oleh DPRD sejak tahun 2011. Awalnya adem-adem saja dan tidak prioritas, tapi begitu Ahok mengalami masalah saat menempatkan korban banjir Pluit di rusun Marunda, tiba-tiba sang rusun jadi beken abis.
Heboh sekali, sorotan media massa nyaris setiap hari. Ada kepala rusun langsung dipecat, ada koboi belitung dan ada pintu yang didobrak..pyar… Setelah dihadirkan segala macam gratisan mulai dari angkutan, kasur, perabot, TV, kulkas sampai pijit; kabarnya yang antri membludak. Mirip barisan di depan kasir supermarket kalau lagi ada cuci gudang.
Apabila anda menyempatkan diri ke rusun Marunda, akan menjumpai 11 tower tersebut masih banyak sekali yang kosong, menandakan ada masalah substansial yang masih harus dibenahi. Bahkan menurut Kompas, ada penghuni rusun yang sudah kabur membawa TV dan kulkas.
Pelanggaran jual-beli rusun yang disebut Ahok juga kemungkinan adalah proses/makelar subkontrak, karena mencari penyewa serius yang komitmen tinggal permanen dan membayar tidak mudah. Masa sih ada yang mau membeli rusun yang sertifikatnya milik Pemda ?
Giant Sea Wall (GSW)
Baik Jokowi maupun Ahok sudah mengakui bahwa ini adalah proyek Foke, maka basisnya adalah studi yang dilakukan Jakarta Coastal Defense Strategy (JCDS). Dalam rilis JCDS, ada 3 opsi GSW, dan tampaknya yang dipromosikan Ahok adalah opsi ke 3, yang di dalamnya termasuk reklamasi 3.000 hektar.
Karena biaya yang tercantum di JCDS sebesar US$ 21Milliar (setara Rp. 200 triliun ) digelembungkan Ahok menjadi Rp. 385 triliun, menunjukkan ambisi Ahok melebihi Foke.
Ambisi itu juga ditunjukkan melalui keinginan untuk memajukan proyek ke tahun 2013 dari 2016 yang direncanakan. Padahal opsi 3, menurut JCDS, perencanaan dan persiapannya begitu kompleks, sehingga realisasinya antara 2020-2030.
Dalam rencana Foke, GSW dibiayai melalui pinjaman luar negeri, hibah, partisipasi masyarakat melalui obligasi, APBD dan dunia usaha. Sementara Ahok ingin 100% GSW itu dibiayai oleh investor, yang disebutnya ‘cukong’; dengan imbalan izin reklamasi di Pantura Jakarta berupa 17 pulau.
Jika Foke masih punya etiket, malu menyebut reklamasi, urat malu Ahok tampaknya sudah putus dengan tanpa ragu menyebut reklamasi sebagai penyelamat.
Sekilas Ahok terlihat pintar, warga DKI bisa dapat GSW gratis. Tapi apabila disimak lebih dalam, sebenarnya opsi Foke lebih aman sebab melibatkan pihak luar negeri dan masyarakat, yang menuntut transparansi, prospektus setebal bantal dan AMDAL yang jelas.
Sementara Ahok menyerahkan nasib pantura DKI ke tangan cukong. Apakah rakyat dan para pengamat akan mendapatkan penjelasan maupun dapat mengawal reklamasi dan efeknya terhadap hajat-hidup mereka ? Wallahualam.
Paling juga terus berjalan tanpa kendali seperti reklamasi yang sekarang ini, yang disebut Departemen Lingkungan Hidup merupakan penyebab banjir di DKI dan amblesnya tanah di Pantura.
Jika dipikirkan secara logika, akan didapat dari mana tanah dan pasir untuk urukan 17 pulau itu ? Apabila disebut dari galian waduk dan sungai di Jakarta, apa mungkin ?
Coba lihat peta DKI di Perda RTRW 2010-2030, berapa besar waduk, sungai, dan berapa besar rencana reklamasi…? Apakah sebagian pulau Pulau Belitung mau dipindahkan untuk membangun 3.000 hektar plus ini ? Atau, apakah ini proyek heboh-hebohan yang hanya akan berakhir senyap seperti yang lainnya?

Ahok : Achilles Heel Jokowi

Setiap kali Ahok buka mulut di depan wartawan, nyaris tiap kali itu pula menyinggung pihak lain. Memang di dunia ini ada orang yang merasa perlu mengangkat diri dengan menjatuhkan/mempermalukan orang lain.
Dulu kita tak pernah dengar suara Wagub DKI, sekarang Wagub DKI sibuk tebar pesona menyaingi bossnya.
Belum lama dilantik, dalam wawancara Gatra Oktober 2011 lalu, Ahok mengatakan Pemprov (Ahok) harus jadi tuan di atas cukong. Entah apa yang dipikirkan para cukong saat mendengarnya. Kalimat yang gagah sekali, baik untuk pencitraan namun tak ada gunanya di hidup nyata.
Sebab cukong yang dimaksud, sudah jago berbisnis saat Ahok masih bercelana kodok. Boro-boro Ahok mencabut izin cukong apabila menolak bangun GSW, ternyata Ahok harus jual izin reklamasi 17 pulau untuk imbalan GSW gratis. Belum apa-apa Ahok harus pasang badan bagi cukong untuk urusan AMDAL. Tragis, Ahok akhirnya hanya jadi salesman cukong.
Sikap Ahok menantang debat soal AMDAL, apabila dilihat dari sejarah panjang perseteruan Kementerian Lingkungan Hidup dan pengusaha soal reklamasi, menyakitkan hati bagi Walhi dan para aktivis lingkungan. PDI-P pasti ingat, Keputusan Menteri LH itu, dibuat pada zaman ibu Megawati. Nabil Makarim adalah salah satu menteri kesayangannya.
Apabila Jokowi selalu berusaha membangun hubungan baik dan santun terhadap berbagai pihak, semua itu dengan mudah dibuyarkan oleh Ahok.
Selain doyan memarahi anak buahnya, seperti mengancam memecat Lurah apabila ada warga meninggal saat banjir, gara-gara meninggalnya seorang kakek yang memang sudah sakit saat banjir di Kampung Pulo.
Menghadapi Kepsek yang mengingatkan bahwa pemotongan anggaran bisa menurunkan mutu siswa, malah disergah, supaya siswa super wahid – ente butuh berapa triliun…?
Ahok belum lama ini, tanggal 17 Feb di Tempo.co, sudah mulai lancang menyebut atasannya ‘kurang galak’ sambil mengangkat diri dan nyalinya yang berani memecat siapa saja, kapan saja, dan bahkan siap diPTUNkan.

http://www.tempo.co/read/news/2013/02/17/083461907/Ahok-Nilai-Jokowi-Kurang-Galak

Pada saat banjir Pluit, ketika ditanya wartawan dimana keberadaannya sejak 3 hari yang lalu, dengan seenaknya Ahok nyeletuk soal ‘pulang ke Belitung’. Tidak puas dengan vendor pengelolaan sampah, malah keluarkan ide asbun seperti menggaji 2000 pemulung Rp 2 juta per orang untuk mengangkat sampah Jakarta. Karena asal bunyi, ya kini tak ada kabarnya lagi.
Lebih dari sekali Ahok menyinggung kepolisian. Soal plat mobil, misalnya, Ahok menginsinuasikan mengenai penjualan plat mobil DKI 2 ke swasta, padahal menurut kabar plat tersebut sudah sejak lama dipegang Foke.
Untuk urusan ERP, yang jelas tidak akan berhasil tanpa kerja-sama dari Polda Metro Jaya; Ahok mengeluarkan lecehan ‘prit jigo prit gocap’. Tingkah laku negatif Kepolisian harusnya yang menegur adalah atasannya. Ahok adalah kolega, pihak yang memerlukan kerja-sama.
Apa jaminannya cara komunikasi tersebut tidak membuat Ahok justru dialienasi sementara banyak proyek Pemprov DKI yang perlu didukung kepolisian…?
Untuk urusan ERP itu pula, Ahok sempat-sempatnya menyentil soal ‘studi banding’ – apakah ini yang dituju adalah DPRD…? Ahok bahkan menggampangkan bahwa sistem tersebut cukup dilihat di Youtube !
Tanggal 19 Feb kemarin, saat sedang berbicara mengenai KJS di RS Husada, Ahok bahkan menginsinuasikan ‘perut, otak dan dompet’ lebih penting daripada ahlak.
Meskipun ahlak bukan cuma soal agama, tapi juga lingkungan, upbringing; Ahok nyasar kemana-mana soal semua pejabat yang disebutnya munafik soal pelaporan harta kekayaan, soal agama dan politik bahkan tak masalah dianggap kafir no. 1. Juga menegaskan negara ini tak bisa dipimpin baik-baik, harus diajak berantem.

http://news.detik.com/read/2013/02/19/171037/2174270/10/di-depan-para-dokter-ahok-luapkan-kekesalan-soal-pejabat-munafik

http://news.liputan6.com/read/516624/kesampingkan-akhlak-pejabat-ahok-silakan-cap-saya-kafir-nomor-1

Peristiwa terakhir ini menunjukkan secara kasat mata beda antara Jokowi dan Ahok. Apabila Jokowi adalah negosiator, fasilitator dan mengutamakan komunikasi; semua itu rupanya dianggap ‘kurang galak’ oleh Ahok yang siap berantem dengan siapa saja. Membangun kepercayaan itu tidak mudah, Jokowi bekerja keras tidak sehari-dua, tapi panas setahun usaha Jokowi bisa dihapus hujan sehari komentar tak sedap dari Ahok.

Pembohongan Publik, Ahok Sebut KTP Malaysia Tak Ada Kolom Agama

Dalam rangka mendukung wacana dikosongkannya kolom agama pada KTP, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama mengusulkan agar Indonesia belajar dari Malaysia yang lebih maju. Politisi yang akrab dipanggil Ahok ini menyebut, pada KTP Malaysia tidak ada kolom agama.
“Pertanyaan saya sederhana saja, Malaysia apa negaranya kurang beragama dibandingin kita? Malaysia itu nggak ada Kementerian Agama, nggak ada agama di KTP-nya, nyatanya lebih maju dibandingin kita,” kata Ahok, Sabtu (14/12) dikutip dari beritajakarta.
Pernyataan Ahok ini dituding sebagai kebohongan publik oleh Kasurau. Pasalnya, berdasarkan pantauan situs Islam regional Sumatera Barat yang memiliki reporter di Malaysia ini, KTP Malaysia juga mencantumkan kolom agama.
“Kolom agama itu sangat penting karena, pertama untuk mengetahui identitas seseorang. Kedua jika seseorang meninggal karena kecelakaan, kita bisa tahu cara mengurus jenazahnya berdasarkan agamanya. Tentu tidak baik kalau kita mengurus jenazah non-muslim dengan cara muslim, begitu juga sebaliknya” papar Ummu Thahirah, warga negara Malaysia saat ditanyai oleh Kasurau.
Hasil penelusuran bersamadakwah juga membuktikan hal yang sama. KTP Malaysia yang diistilahkan dengan Kad Pengenalan Malaysia (MyKad) mencantumkan agama di bawah foto pemilik KTP tersebut. [Jj/bersamadakwah]

Ahok Ingin Pejabat DKI Tak Ditahan, ICW: Angin Segar Koruptor

Oleh Andi Muttya Keteng

Liputan6.com, Jakarta : Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berharap pejabat korupsi di Jakarta yang kooperatif tidak ditahan. Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai pernyataan Ahok itu terkesan membela jajarannya di Pemprov DKI.
“Sebagai bos, sah-sah aja kalau dia bela anak buahnya. Bisa ditafsirkan dia mau bela anak buahnya,” ujar Wakil Koordinator ICW Ade Irawan ketika dihubungi di Jakarta, Kamis (12/12/2013).
Ia mengatakan, sebenarnya sikap kooperatif atau mau bekerja sama yang diberikan pelaku korupsi memang bisa dipertimbangkan penegak hukum untuk tidak ditahan. Hanya, bukan berarti hal itu menjadi alasan untuk tidak menahan tersangka korupsi.
“Bisa saja. Tapi itu kan pertimbangan aparat penegak hukum, apakah tersangkanya berpotensi kabur. Ya kalau kooperatif memang bisa dipertimbangkan. Tapi kalau kemudian niat kabur, ya harus ditahan,” kata Ade.
ICW pun berharap Ahok bisa bersikap lebih tegas kepada koruptor di kalangan Pemprov DKI. Meskipun tersangka tersebut itu merupakan bawahannya.
“Kalau kami sih ingin Ahok bersikap tegas. Misi dia kan zero tolerance untuk pelaku korupsi. Harus diberi sanksi tegas dan keras dong supaya takut lakukan korupsi lagi,” cetus Ade.
Jika Ahok malah meminta koruptor DKI tidak ditahan, ia menganggap Ahok tidak mendukung penegak hukum dalam memberantas korupsi. “Saya enggak tahu ya kondisinya seperti apa, tapi Ahok mestinya ikut membantu aparat hukum untuk memberantas korupsi hingga akarnya.”
Sementara, alasan Ahok yang ingin memberi pengampunan kepada pejabat Pemprov DKI yang korupsi karena tidak ingin membuka luka lama, dinilai Ade tidak tepat. Sebab, korupsi adalah tindakan melanggar hukum dan merugikan negara, sehingga sepatutnya dipidana.
“Itu kan tindak pidana. Ya harus dihukum. Saya kira walaupun kasusnya sudah lama, itu hal yang lain. Faktanya sekarang itu di bawah Ahok. Dia harus bersikap keras dan tegas. Kalau tidak, dia akan dianggap angin segar bagi bawahannya bahwa bosnya membolehkan melakukan korupsi,” pungkas Ade. (Mut/Sss)

(Red.: Br)

***

Ada peringatan dari Nabi Muhammad shallalahu ‘alaihi wa sallam.

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « لاَ يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ ». متفق عليه

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi, beliau bersabda, “Seorang mukmin tidaklah terkena sengatan dua kali dalam satu lubang,” (HR Bukhari [6133] dan Muslim [2998]).

Kandungan hadits itu di antaranya adalah peringatan agar tidak lalai dan senantiasa menggunakan kecerdasan. Sebab seorang mukmin jika tergelincir di satu tempat maka ia tidak akan melintas di tempat itu lagi. Oleh karena itu, Muawiyah berkata, “Tiada seorang bijak kecuali setelah mendapatkan pengalaman,” (HR Bukhari [10/529]).

Maksudnya ialah bahwa pengalaman dapat menguak permasalahan yang samar sehingga merubah pemiliknya menjadi seorang yang bijaksana serta mengingatkan apa yang akan terjadi. Dengan demikian ia tidak akan melakukan suatu urusan kecuali dengan cara yang baik. Allahu a’lam. (lihat Syaikh Salim bin ‘Ied al-Hilali, Al-Manaahisy Syar’iyyah fii Shahiihis Sunnah an-Nabawiyyah, atau Ensiklopedi Larangan menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah, terj. Abu Ihsan al-Atsari (Pustaka Imam Syafi’i, 2006), hlm. 3/324-327).

Kasihanilah diri-diri kita Umat Islam, jangan mau dikadalin terus-terusan.

(nahimunkar.com)

(Dibaca 1.007 kali, 1 untuk hari ini)