JAKARTA – DPP Gerindra meminta agar UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota atau UU Pilkada saat ini direvisi. Pasalnya ada tiga hal dalam UU Pilkada yang menguntungkan calon petahana.

Ketua Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, menjelang Pilgub DKI 2017 mendatang, siapapun akan sulit kalahkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Itu bukan karena tingginya elektabilitas Ahok saat ini, tapi lebih karena posisi Ahok sebagai calon petahana sangat diuntungkan dengan UU Pilkada.

Menurut Habiburokhman, belajar dari Pilkada 2015 kemarin, setidaknya ada tiga hal dalam UU Pilkada yang sangat menguntungkan calon petahana. Pertama, aturan cuti calon petahana yang sangat longgar pada Pasal 70 ayat (3) huruf b UU Pilkada dan Pasal 61 ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 hanya mengatur calon petahana yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, dalam melaksanakan kampanye harus menjalani cuti di luar tanggungan negara.

“Karena diharuskan cuti hanya ketika melaksanakan kampanye, kebanyakan petahana mensiasatinya dengan cuti on off  yakni, cuti ketika hari H kampanye terbuka, tetapi aktif kembali sehari setelahnya,” jelas Habiburokhman dalam siaran tertulis yang diterima Sindonews, Rabu 17 Februari 2016 kemarin.

Habiburokhman melanjutkan, dengan taktik tersebut petahana tetap bisa leluasa menggunakan jabatannya sebagai kepala daerah untuk bersosialisasi, menggunakan anggaran dan mengarahkan birokrasi pada massa kampanye dan bahkan pada massa tenang. Idealnya kewajiban cuti tersebut dimulai ketika penetapan pasangan calon sampai selesainya pemungutan suara, sehingga tidak ada ruang untuk terjadinya abuse of power.

Kedua, lanjut Habiburokhman, metode kampanye yang sangat kaku. Dalam Pasal 65 dan 66 UU Pilkada disebutkan bahwa kampanye pemasangan alat peraga dan iklan dilaksanakan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Praktiknya KPU Provinsi/Kabupaten/Kota seringkali lamban melaksanakan tugas tersebut, mulai dari proses tender yang telat sampai dengan penentuan lokasi alat peraga yang tidak tepat.

“Bagi calon petahana hal ini bukan masalah, karena sebagai kepala daerah mereka bisa muncul ke media setiap hari, tetapi bagi calon non-petahana ini masalah besar. Mereka kesulitan memperkenalkan diri pada masyarakat,” ujarnya.

Ketiga, menurut Habiburokhman, mekanisme penyelesaian pelanggaran yang tidak jelas. Dalam UU Pilakada saat ini penyelesaian kasus-kasus pelanggaran diserahkan kepada Bawaslu, Bawaslu Propinsi dan Panitia Pengawas Pemilihan. Satu hal yang menjadi kekurangan dalam UU ini adalah sanksi kepada Pengawas Pemilu yang sangat ringan apabila tidak menindaklanjuti laporan pelangaran yang dimasukkan masyarakat.

“Pada Pilkada kemarin kita menyaksikan banyaknya pengawas pemilu yang dituding pasang badan mengabaikan laporan masyarakat demi mengamankan pasangan petahana,” paparnya. Habiburokhman menyerukan agar para calon penantang Ahok juga memperhatikan aspek hukum ini.

“Jangan terlena pada kerja-kerja politik meningkatkan elektabilitas saja. Jika toh sulit untuk mengubah UU Pilkada, para calon tersebut harus mempersiapkan strategi advokasi hukum yang  tepat untuk menghadapi kondisi sulit tersebut,” tutupnya.

By: Wahab Firmansyah/metro.sindonews.com/ Kamis,  18 Februari 2016  −  04:49 WIB

(nahimunkar.com)

(Dibaca 1.660 kali, 1 untuk hari ini)