Sengketa reklamasi teluk Jakarta diperkirakan akan alot dan menghabiskan energi, tapi kewenangan dan tanggung jawab sesungguhnya menurut Keppres No. 52/1995 ada pada Gubernur DKI Jakarta


Jakarta – Persoalan reklamasi teluk Jakarta semakin hangat, ada klaim dari pemerintah pusat bahwa mereka yang berhak mengatur. Sementara Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merasa memiliki wewenang dan bertanggung jawab atas reklamasi teluk Jakarta.

Tapi mengapa Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menarik persoalan reklamasi ke pusat, sambil mencabut moratorium yang dilakukan Menko Kemaritiman sebelumnya Rizal Ramli. Ada alasan apa dibalik semua itu? Layak kah reklamasi itu dilanjutkan? Atau sama sekali tidak layak? Alasannya?

Berbagai pertanyaan di atas sebenarnya yang melatarbelakangi mengapa soal reklamasi kembali gaduh. Tapi puncak kegaduhan itu diperkirakan soal, sebenarnya untuk siapa reklamasi teluk Jakarta itu dilakukan.

Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur terpilih Anies Rasyid Baswedan—Sandiaga Salahudin Uni, dalam pernyataannya tegas akan merealisasikan janji kampanyenya untuk menghentikan reklamasi. Terhadap pulau-pulau yang sudah terlanjur dibangun, maka pemanfaatannya akan digunakan untuk kepentingan publik.

Awal kegaduhan ini dimulai pada April 2016, dimana Menko Rizal Ramli melakukan moratorium, penghentian selamanya, atas pembangunan reklamasi teluk Jakarta yang dilakukan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Tapi, bukannya pembangunan reklamasi yang terhenti, justru Rizal Ramli malah dipecat oleh Presiden Jokowi. Itulah awal kegadulan sekaligus keanehan.

Keanehan makin massif saat Ahok dinyatakan kalah dalam Pilkada pada April 2017 lalu. Sejak itu terjadi berbagai keanehan yang makin massif. Hingga beberapa hari sebelum Anies-Sandi dilantik, ternyata izin untuk reklamasi sudah lengkap.

Menteri LHK sudah mengeluarkan rekomendasi yang disarankan. Mentei Agraria juga sudah mengeluarkan sertifikat. Presiden Jokowi pada Agustus 2017 lalu menyerahkan sertifikat itu ke Pemrprov DKI Jakarta.

Yang menarik, 24 Agustus surat ukur keluar, sehari kemudian, pada 25 Agustus, surat Hak Guna Bangunan (HGB) sudah keluar. Luar biasa, hanya dalam waktu 24 jam HGB bisa keluar di ibukota ini, sementara puluhan, ratusan, ribuan, bahkan ratusan ribu HGB berbulan-bulan tidak keluar.

Persoalannya siapakah yang paling berwenang, penentu akhir reklamasi, pemerintah pusat atau gubernur? Berbagai peraturan tumpang tindih. Tapi kalau memakai UU Otonimi Daerah mestinya yang berwenang adalah Gubernur. Tapi Keppres dan Inpres, rekomendasi, menyebut lembaga kementerian bisa memutuskan soal reklamasi.

Itulah dilema persoalan reklamasi teluk Jakarta, tak jelas ujung pangkalnya, tapi cukup terang benderang ke mana arah reklamasi ini akan diperuntukkan.

Alasan Rizal

Setelah sempat mati suri selama setahun, reklamasi teluk Jakarta kembali menjadi kontroversi. Perdebatan kembali memanas karena setelah Menko Luhut mengeluarkan surat keputusan melanjutkan proyek reklamasi teluk Jakarta. Luhut mencabut moratorium reklamasi yang dikeluarkan Menko Kemaritiman pendahulinya Rizal Ramli.

Atas rekomendasi Tim Gabungan yang terdiri dari kementerian terkait serta Pemprov DKI, sebenarnya reklamasi pernah dihentikan pada April 2016. Penghentian itu sendiri terbagi dalam tiga kategori, pelanggaran berat untuk Pulau G, pelanggaran sedang untuk Pulau C dan D, serta pelanggaran sedang untuk pulau lain yang terganjal masalah administrasi.

“Itulah sebabnya kami nyatakan Pulau G masuk pelanggaran berat, karena melanggar lingkungan strategis,” jelas Rizal.

Lingkungan strategis dimaksud, pertama, jalur kapal tradisional. Ada ratusan kapal tradisional yang harus berlabuh di Muara Angke dan harus dihentikan gegara ada reklamasi Pulau G.

Kedua, ada pipa gas yang berbahaya menurut standar internasional yang terganggu dengan reklamasi tersebut. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sudah menyurati Menko Rizal agar reklamasi di-review, bila perlu dibatalkan.

Ketiga, kalau reklamasi sebuah good public policy, kebijakan publik harus pertama-tama melindungi kepentingan publik. Kalau ini berisiko dan membahayakan, ada yang meledak, pemerintah juga yang bakal disalahkan.

“Karena itu kami minta ini dihentikan sama sekal,” tegas Rizal pada April 2016 lalu.

Abdurrachim Kresno, mantan Tenaga Ahli Menko Kemaritiman di masa Rizal Ramli, termasuk yang kaget dengan pencabutan moratorium oleh Menko Luhut. Karena reklamasi Pulau G sama sekali tidak layak.

Dia menceritakan, Pada Januari—April 2016 terjadi polemik dan kemudian sampai terjadi pendudukan Pulau G oleh para nelayan, karena mereka sudah tidak bisa menahan, mereka sangat terganggu dengan reklamasi Pulau G

Watu itu juga, kata dia, ada penjelasan dari anak perusahaan PT Pertamina, yakni PT Pertamina Hulu Energi, yaitu yang memiliki pipa gas yang melintas di samping Pulau G. Pipa gas ini menyuplai Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Muara Karang milik PLN, juga pipa gas milik PT Nusantara Regas, anak perusahaan Pertamina lain, yang mensuplai listrik PLTU Muara Tawar. Ada lagi pembangkit listrik PLTU Tanjung Priok

Jadi dekat Pulau G, ada banyak pembangkit listrik, pembangkit-pembangkit ini terganggu sekali dengan reklamasi Pulau G karena jaraknya terlalu dekat. Sehingga membahayakan pemeliharaan pipa, disamping juga ada kabel-kabel PLN. Di pipa gas tersebut ada tekanan yang tinggi, kalau ada pemeliharaan membutuhkan jarak untuk manuver kapal pemeliharaan yang jauh. Padahal jarak ke Pulau G berkisar 25 hingga 400 meter.

Ini yang menyebabkan tidak mungkin Pulau G itu di redesain, karena space-nya tidak cukup. Kalau Pulau G di potong masih ketemu pulau yang lain karena terlalu dekat. Ada Peraturan Pemerintah (PP) No. 5/2010 tentang Kenavigasian turunan dari UU Pelayaran, jadi domainnya Kemenhub. PP itu menyebutkan bahwa, area bebas pipa gas di areal laut 500 meter ke kanan dan kiri.

“Ini yang tidak memungkinkan Pulau G dilanjutkan sama sekali,” tegas Kresno.

Kondisi Pulau G ramping sekali, panjang ke atas, lebarnya sekitar 400 meter. Jadi kalau dipotong 500 meter sudah habis, ketemu pulau yang lain lagi. Sehingga sama sekali kalau pulau itu dipaksakan melanggar PP dan menghantam pipa gas yang ada.

Selain itu, Kresno menambahkan, nelayan yang sehari-hari mencari ikan di sekitar itu harus berputar, hal ini menambah ongkos nelayan. Padahal tambahan ongkos Rp100 ribu saja, sudah berat buat nelayan.

“Sehingga Menko Rizal Ramli menghentikan selamanya, bukan sementara. Jadi kalau sekarang ada pernyataan Pemerintah sekarang reklamasi Pulau G bisa dilanjutkan lagi, kurang masuk akal. Krena space-nya sudah tidak ada,” tegasnya.

Negara dalam negara

Kresno mengungkapkan gas Muara Karang sudah ada sejak 1990, sementara reklamasi adalah proyek baru. Jadi tidak mungkin proyek lama diubah oleh proyek baru, tanpa ada kejelasan siapa yang membiayai dan tidak ada space-nya.

Akibat pemaksaan menghadirkan Pulau G, menurut dia, air laut yang berfungsi sebagai pendingin, masuk ke mesin dibuang lagi, jadi panas, diputar lagi lalu dibuang lagi. Tapi karena space-nya terlalu kecil, air laut itu naik 2,1 derajat, mengakibatkan mesin pemeliharaan under performing, sehingga menimbulkan kerugian Rp3 miliar per hari. Artinya total kerugian satu tahun Rp1,09 triliun.

Dalam UU Administrasi Negara disebutkan, barang siapa dengan sengaja melanggar hukum dengan memperkaya diri sendiri dan atau orang lain, merugikan keuangan negara, maka masuk dalam tindak pidana korupsi.

“Jadi kalau Pulau G diteruskan, pasti menimbulkan kerugian negara. Cerita selanjutnya pasti bukan happy ending,” kata Kresno.

Sementara masalah Pulau C dan D, menurut dia, dulu ada hal-hal yang belum dipenuhi amdalnya, terutama untuk yang di atas daratan, tetapi reklamasi pulau sudah jalan. Kemudian ada lagi sumber pengambilan pasir atau tanah urugan pulau dipermasalahkan banyak kalangan.

Masalah lain, Pulau C dan D sebetulnya harus ada kanalnya, yang dilalui laut, tapi yang terjadi waktu itu tanah itu digandeng, ditutup tanahnya. Tujuannya, supaya properti bisa dijual lebih banyak lagi. Dan semua proses itu dibawah pengawasan Gubernur DKI (Ahok) yang lama.

Jadi sebenarnya, banyak sekali masalah dan pelanggaran, bukan hanya pelanggaran hukum, tapi juga penerobosan hukum. Maka Kresno heran sekarang PP No. 5/2010 mengharuskan daerah bebas 500 meter ke kiri dan ke kanan, telah dilanggar.

“Apakah PP ini tidak berlaku untuk perusahaan tertentu. Jadi seperti ada negara di dalam negara,” sesalnya.

Reklamasi untuk siapa?

Ketua Tim Sinkronisasi Anies-Sandi, Sudirman Said, menegaskan sikap Anies-Sandi tetap seperti janji kampanye akan menghentikan reklamasi yang ugal-ugalan itu. Itu bukan semata-mata sikap politik karena kajian-kajian yang dilakukan sebelumnya memang menunjukkan berbahaya.

Jadi kalau reklamasi teluk Jakarta disamakan dengan reklamasi di Dubai, Singapura, Jepang dan lainnya, sama sekali berbeda, karena tanah kita masih begitu luas. Belum ada kebutuhan reklamasi dilakukan.

Kalau Jakarta dipacu dengan reklamasi kasihan, karena beban Jakarta yang kecil akan semakin berat. Sementara di daerah lain sebagian masih banyak sisa lahan yang masih bisa dimanfaatkan. Pendek kata, reklamasi tidak cocok untuk Indonesia yang lahannya sangat luas.

Sudirman menyindir reklamasi Pulau C, D dan G yang sangat dipaksakan, karena memberi kesan kejar tayang, untuk siapa kebutuhan itu?

Dia menceritakan 10 tahun tinggal di Condet. Warga Betawi asli banyak yang membuat rumah kontrakan, tapi lupa mengurus IMB. Ketika Satpol PP datang membongkar, mereka tak bisa berbuat apa-apa. “Nah di Pulau G itu berdiri ratusan ruko tanpa izin, mengapa semua diam?”

Rakyat, menurut Sudirman, dipertontonkan dengan tindakan-tindakan seolah-olah kalau sudah berkuasa, bisa melakukan apa saja. “Saya mau melakukan ini dan tidak ada yang bisa menghentikan. Dan tanda-tanda itu ada. Ini mencemaskan.”

Reklamasi sebenarnya juga dilakukan di Pulau N, dimana reklamasi itu dipergunakan untuk pelabuhan PT Pelindo 2. Toh tidak ada gejolak apa-apa, tidak ada pihak yang protes karena dipergunakan untuk kemanfaatan umum, yakni untuk pelabuhan.

Jadi aspek-aspek ini menjadi kajian penting. Arahnya ke depan adalah pertama, harus ada kepastian hukum, Sudirman berterima kasih kepada Kementerian LHK, teman-teman di LSM, untuk kepastian hukum.

Kedua, bagaimana pemerintah provinsi melindungi investasi. Cara terbaik untuk melindungi investasi adalah jangan mengajak investor melanggar hukum. Itu cara paling mendasar. “Tapi kalau kemudian kita mengajak mereka nyerempet-nyerempet hukum sebenarnya itu bukan melindungi, tapi justru menjerumuskan investasi.”

Ketiga, ke depan pemeirntah provinsi mendorong tidak ada pungutan-pungutan yang mengandung risiko moral hazard. Pungutan kompensasi yang tidak masuk catatan APBD itu punya risiko arbitrer, tawar menawar yang tidak seluruhnya diketahui oleh publik. Jadi kompensasi gedung, kompensasi pulau itu sebenarnya sesuatu yang mengandung risiko. “Kita ingin hal-hal seperti itu masuk dalam ranah APBD.”

Keempat, bagaimana asas kemanfaatan umum itu diberlakukan, jadi apapun yang dikerjakan untuk kemanfaatan umum.

Sudirman me-review perjalanan peraturan, tahun 1995, keluar Keppres No. 52/1995, yang disitu didefinisikan reklamasi adalah penimbunan laut di pantai utara Jakarta yang areanya jelas dibatasi yaitu sampai ke titik kedalaman 8 meter. Kewenangan dan tanggung jawab reklamasi Pantura Jakarat ada di Gubernur DKI Jakarta.

Keppres itu sampai sekarang belum pernah dicabut, jadi Gubernur masih berwenang di situ. Ada pasal menyebutkan soal Tim Pengendali Ketuanya Gubernur, Wakil adalah Wakil Gubernur, dan instansi terkait. Dan badan Pengarah dijabat oleh Ketua Bappenas.

Ketua Bappenas menyatakan sebetulnya jika menggunakan desain lama reklamasi itu masih mungkin dilakukan. Sekarang ini pulau-pulau itu susut, yang menimbulkan kecurigaan sosial. Kalau kembali ke Keppres 52/1995 apa yang terjadi sekarang ini sudah tidak sesuai dengan desain awal.

Pada 2003, ada surat kedaulatan lingkungan dari KLH, sebetulnya Keppres iitu sudah mulai ada challenge. Disusul pada 2013 muncul lagi, selanjutnya 2014, 2015, 2016, 2017, izin keluar terus.

Nah pada saat izin-izin itu keluar, sebetulnya sudah ada dua UU, yakni UU No. 26/2007 tentang Tata Ruang dan UU No. 27/2007 diperbaharui oleh UU No. 1/2014 tentang apabila ada reklamasi, harus ada peraturan zonasi dan harus minta rekomendasi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sampai hari ini belum ada rekomendasi. Kedua UU itu lahir secara berhimpitan, dan belum ada sinkronisasi dengan Kementerian PU dan Kementerian Kelautan.

Untung saja pada 2016 KPK melakukan penangkapan-penangkapan, kalau itu tidak ada barangkali semua bablas. Karena ada penangkapan publik jadi tahu. Jadi ada aturan-aturan yang ditinggalkan, diabaikan. Ini yang disarankan Tim Sinkronisasi kepada Anies-Sandi, kita tarik hukumnya bagaimana, otoritasnya bagaimana, aspek komersial dan ekonomi seperti apa, sampai pada urusan kemanfaatannya.

Terhadap pulau yang sudah dibangun ada rencana pemanfaatan, acuannya undang-undang, membuatnya konsisten. Menteri KKP Susi Pudjiastuti mengakui masih banyak hal yang mesti diluruskan. Contoh saat Presiden SBY menerbitkan Keppres No. 1/2014 rupanya tidak di address Keppres No. 52/1995 mau bagaimana nasibnya.

Atau ketika keluar Permen Menteri KKP No. 34/2014 ini juga tidak dengan jelas menyebutkan bagaimana merespon atau mereferensikan peraturan yang ada.

Alasan-alasan di atas lah yang menjelaskan mengapa reklamasi Teluk Jakarta yang didesain belakangan ini harus dihentikan. Karena disamping melanggar aturan hukum, amdal, membahayakan, juga menerobos peraturan dan perundang-undangan sebelumnya.[]

Sumber : nusantara.news

(nahimunkar.org)

(Dibaca 1.142 kali, 1 untuk hari ini)