Ilustrasi. Foto: Regita/Okezone


JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) merilis puluhan nama eks narapidana kasus korupsi yang diloloskan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi calon anggota legislatif (caleg) Pemilu 2019.

Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan surat edaran (SE) kepada KPU provinsi dan kabupaten/kota untuk menerima bacaleg eks koruptor yang diloloskan Bawaslu karena adanya putusan Mahkamah Agung (MA).

“Sudah kita kirimkan SE ke KPU provinsi, kabupaten/kota tentang bagaimana memperlakukan hasil putusan MA untuk calon yang mantan napi koruptor,” kata Ilham di Gedung KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (20/9/2018).

Menurut Ilham, bacaleg eks koruptor yang diakomodir dalam daftar calon tetap (DCT) ialah yang mengajukan ajudikasi dan diloloskan oleh Bawaslu.

“Tapi yang tidak melakukan ajudikasi, itu tidak diakomodir (dalam DCT),” jelas Ilham.

Berikut puluhan eks napi korupsi yang diloloskan Bawaslu:

DPRD Provinsi

1. Partai Gerindra

– Muhammad Taufik (DKI 3)

– Herry Jones Kere (Sulut)

– Husen Kausaha (Malut)

2. Partai Golkar

– Hamid Usman (Maluku Utara 3)

3. Partai Berkarya

– Meike Nangka (Sulut 2)

– Arief Armaiyn (Malut 2)

4. Partai Amanat Nasional

– H Abd Fattah (Jambi 2)

5. Partai Hanura

– H Midasir (Jateng 4)

– Welhelmus Tahalele (Malut 3)

– Ahmad Ibrahim (Malut 3)

6. Partai Bulan Bintang

– Nasrullah Hamka (Jambi 1)

DPRD kabupaten/kota

1. Partai Gerindra

– Alhajad Syahyan (Tanggamus)

– Ferizal (Belitung Timur)

– Mirhammuddin (Belitung Timur)

2. PDI Perjuangan

– Idrus Tadji

3. Partai Golkar

– Heri Baelanu (Pandeglang)

– Dede Widarso (Pandeglang)

– Saiful T Lami (Tojo Una-Una)

4. Partai Nasdem

– Abu Bakar (Rejang Lebong 4)

– Edi Ansori (Rejang Lebong 3)

5. Partai Garuda

– Julius Dakhi (Nias Selatan)

– Ariston Moho (Nias Selatan)

6. Partai Berkarya

– Yohanes Marinus Kota (Ende 1)

– Andi Muttamar Mattotorang (Bulukumba 3)

7. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

– Maksum DG Mannassa (Mamuju 2)

8. Partai Amanat Nasional (PAN)

– Masri (Belitung Timur 2)

– Muhammad Afrizal (Lingga 3)

– Bahri Syamsu Arief (Cilegon 2)

9. Partai Hanura

– Warsit (Blora 3)

– Moh Nur Hasan (Rembang 4)

10. Partai Demokrat

– Jones Khan (Pagar Alam 1)

– Jhony Husban (Cilegon 1)

– Syamsudin (Lombok Tengah)

– Darmawaty Dareho (Manado)

11. PKP Indonesia

– Matius Tungka (Poso 3)

– Joni Cornelius Tondok (Toraja Utara)

(fzy)*/ news.okezone.com

***

Gawat! Koruptor, Bandar Narkoba Dan Penjahat Kelamin Bisa Jadi Caleg!


Komisi Pemilihan Umum ( KPU) bakal merevisi Peraturan KPU (PKPU) nomor 20 tahun 2018 pasal 4 ayat 3 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Peraturan tersebut memuat larangan mantan narapidana korupsi, bandar narkoba, dan pelaku kejahatan seksual terhadap anak maju sebagai calon legislatif ( caleg).

Revisi PKPU itu menyusul putusan uji materi Mahkamah Agung (MA) terhadap PKPU yang salinannya telah diserahkan ke KPU, Senin (17/9/2018) malam.

Menurut Komisioner KPU Hasyim Asyari, revisi PKPU itu memuat satu ayat yang dibatalkan oleh MA.
Artinya, tidak hanya eks koruptor yang diperbolehkan untuk nyaleg, tetapi juga mantan napi kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba.

“(Revisi) pasal yang berkaitan dengan itu. Bahwa partai harus punya komitmen tidak mencalonkan mantan napi koruptor, kejahatan seksual, dan narkoba, itu kan satu ketentuan,” kata Hasyim di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (18/9/2018).

“Begitu ketentuan itu dibatalkan, tiga-tiganya kategori itu lewat (dibatalkan) semua,” sambungnya. Hasyim menjelaskan, dalam proses uji materi, yang diperiksa adalah peraturan perundang-undangan, bukan kasus per kasus.

Sehingga, putusan MA berakibat pada batalnya satu ayat yang dibatalkan oleh MA.

“Judicial review itu yang diperiksa peraturan perundang-undangan. Bukan case perkara-perkara,” terangnya.

Senada dengan Hasyim, Ketua KPU Arief Budiman juga menyebut, batalnya pasal 4 ayat 3 PKPU berakibat pada diperbolehkannya mantan napi koruptor, pelaku kejahatan seksual terhadap anak, dan bandar narkoba maju sebagai caleg.

“Semua (tiga kategori mantan narapidana boleh nyaleg), karena pasal itu berisi tiga pidana itu dan ketika pasal itu dibatalkan berarti akan menyangkut tiga jenis pidana itu,” katanya ditemui secara terpisah di kompleks DPR, Jakarta.

Senin (17/9/2018) malam, KPU menerima salinan putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai hasil uji materi pasal 4 ayat 3 Peraturan KPU (PKPU) nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota.

Peraturan tersebut berbunyi “Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi”. (kompas)

Sumber : radarpribumi.com

(nahimunkar.org)

(Dibaca 1.165 kali, 1 untuk hari ini)