Ini ‘Hebatnya’ Pembikin Skenario Pertengkaran RS dan Nkt, hingga Sepi Penolakan UU Cilaka

Silakan simak ini.

***

 

Heboh Habib Rizieq vs Nikita Mirzani, lupa Omnibus Law

FacebookTwitterLinkedInPocket

Sepekan belakangan, publik di tanah air heboh dengan seputar Habib Rizieq, mulai dari euforia sambutan kedatangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) itu, perseturuan Habib Rizieq dan pendukungnya dengan artis sensasional Nikita Mirzani sampai dukungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam bentuk pembagian masker di acara maulid di kediaman tokoh sentral FPI itu.

Ada isu yang dilupakan seiring heboh Habib Rizieq, apa itu Omnibus Law?

Isu sebelum kepulangan Habib Rizieq yaitu penolakan Omnibus Law atau UU Cipta Kerja. Belakangan seiring hebohnya informasi soal Habib rizieq, isu tolak Omnibus Law seakan tenggelam di telan Bumi. Ini lah yang dikhawatirkan oleh para aktivis.

Ribut Habib Rizieq lupa Omnibus Law


Demonstran tolak Omnibus Law. Foto: Antara.

Aktivis cum feminis Indonesia, Lini Zurlia menyoroti isu penolakan Omnibus Law yang kurang mendapatkan perhatian publik sejak kabar pulangnya Habib Rizieq.

Dalam cuitannyaa dua hari lalu, Lini menyampaikan keresahannya tersebut.

“Tiba-tiba publik dibuat lupa atas skandal Omnibus Law. Tiba-tiba publik dibuat sibuk soal HRS, soal Nikita Mirzani, soal 20K masker dari BNPB. Tiba-tiba panglima TNI pidato soal persatuan. Sementara diam-diam, bumi & semua kekayaan yang terkandung di dalamnya sedang diobral lewat Omnibus Law,” tulis Lini di akun Twitternya.

Lini menuliskan isu seputar Omnibus Law yang penting untuk hajat hidup orang banyak kini kurang mendapatkan perhatian. Misalnya soal pemerintah tak akan menaikkan upah buruh pada 2021. Isu ini kalah dari kehebohan Habib Rizieq.

“Perusahaan-perusahaan mulai mengakali pergantian-pergantian peraturan sesuai Omnibus Law. Para buruh terancam tak akan mendapat kenaikan upah pada 2021. PP 78 yang sebelumnya ditolak, terpaksa dijadikan acuan utk berunding, sebab Omnibus yang menghisap jauh lebih durjana!” tulis Lini.

Belum lagi korporasi yang diuntungkan dengan Omnibus Law. Lini mengatakan isu soal lahan dan masyarakat adat kini kalah dari perhatian publik.

“Hutan adat di Papua dirampas, dibakar, disulap jadi perkebunan sawit. Masyarakat adat digusur, dimanipulasi dengan 100.000 rupiah per/h oleh korporasi raksasa tentu atas restu penguasa yang sekarang diuntungkan oleh Omnibus Law,” tulis Lini.

Sindir Habib Rizieq dan gerakan MK

Saking geramnya, Lini kemudian menyindir para penasehat moral dan peneriak toleransi yang diam melihat praktik ugal-ugalan Omnibus Law. Jangan cuma diam dengan balutan agama dan tidak menolak Omnibus Law.

“Untuk kalian yang teriak soal toleransi, soal agama yang damai apalah apalah hari hari ini, tapi bungkam saat ketidakadilan dilegalkan rezim dengan mengetuk palu skandal Omnibus Law bahkan ikut berperan aktif mendukungnya, terkutuklah!” kata Lini.

Terakhir, si aktivis ini meminta hentikan mengarahkan penolakan Omnibus Law ini dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

“Untuk yang mulai memoderasi gerakan #MosiTidakPercaya #CabutOmnibuslaw dengan mendorong melakukan Judicial Review, tolong hentikan!” kata dia.

Amal Nur Ngazis – Hops.ID17/11/2020 14:29

***

Sepertinya ada settingan untuk dibikin gendro/ ribut – gaduh

Mari kita tengok sejenak, sudah diingatkan akan adanya kondisi semacam yang diratapi di atas. Beberapa hari lalu sudah ditulis anekdot berjudul Sudah Ramai, Ribut soal RS yang Mau Pulang

Posted on 5 November 2020

by Nahimunkar.org

Di antara isinya sebagai berikut:

Sepertinya ada settingan untuk dibikin gendro/ ribut – gaduh. Padahal kalau ditengok-tengok, sebenarnya tidak ada hal prinsip yang perlu dibikin gendro. Apakah itu untuk menutupi hal prinsip yang justru seharusnya digendrokan/ diributkan?

Wallahu a’lam. Tapi memang Lurah Abangan Desa Sering Gendro baru saja meneken/ tandatangan Ondang2 Cilaka, yang sejak semula banyak diprotes orang, karena prosedurnya kurang beres dan diduga ada kepentingan dibaliknya.


Ondang2 yang diteken itupun oleh para ahli ondang2 disebutnya cacat. Ada ayat yang tidak ada, tapi dijadikan rujukan oleh pasal berikutnya. Pasal 6 merujuk ke pasal 5 ayat 1 a, tapi pasal 5 itu tidak punya ayat, apalagi huruf a. Piye iki? Ondang2 sudah diteken Lurah Abangan Desa Sering Gendro tapi wujudnya begitu. Makanya begitu diondangkan dengan ditandatanganinya itu, langsung media terkemuka menyebut: Ondang2 Cilaka itu Ugal2an…

Bahkan Bayan Dukuh NTB langsung mengajukan penolakan untuk diberlakukannya Ondang2 Cilaka itu.

Nah itulah sebenarnya yang sedang jadi gendro/ gaduh. Bukan akan pulangnya RS. Tapi entah kenapa, justru media2 sibuk sahut2an bikin gendro antara pihak RS dengan punokawan Lurah Abangan.

Kok jadinya begini ya?

Rupanya memang ada manusia2 yang kelihaiannya di bidang bikin gendro yang seharusnya tidak terjadi. Diduga, itu untuk memuluskan sesuatu yang sejatinya justru merupakan sumber gendro dan harus dipermasalahkan.

Akibatnya, di belakang mereka yang sedang gendro mengenai hal yang ga’ kepuguhan itu ternyata ada jurang menganga bertulisan seram: Desa Sering Gendro ambles di Jurang Krisis Econo31….

Astaghfirullaah….

iIustrasi. Foto/twit

foto/wongkito

(nahimunkar.org)

 


 

(Dibaca 777 kali, 1 untuk hari ini)