Terdakwa kasus penistaan agama, Meiliana, mengikuti sidang dengan agenda pembacaan putusan, di Pengadilan Negeri Medan, Sumatera Utara, Selasa (21/08/2018). / IRSAN M_ANTARA

MUI meminta kepada semua pihak untuk menghormati putusan Pengadilan Negeri Medan yang memvonis Meiliana penjara selama 18 bulan atas kasus penistaan agama.

Nama Meiliana belakangan jadi buah bibir di media sosial. Lantaran warga Tanjungbalai, Sumatera Utara, ini divonis Pengadilan Negeri Medan 18 bulan penjara karena terbukti melanggar pasal 156A KUHP tentang penodaan agama.

Segelintir kalangan mengecam vonis itu karena Meiliana dianggap hanya mengeluhkan volume suara adzan yang terlalu keras, sehingga bukan penodaan agama. Benarkah kasus Meiliana hanya sekadar begitu?

Berikut dialog berisi keluhan Meiliana kepada Haris, pengurus BKM Masjid Al-Maksum Tanjungbalai pada tanggal 29 Juli 2016 lalu:

Pak Haris: Ada Bapak atau Mamak?
Anak Meiliana : Ada
Pak Haris : Katanya di rumah ini ada yang keberatan suara adzan dari masjid?
Anak Meiliana : Iya lho, itu masjid bikin bising, tidak tenang, bikin rebut saja.
Pak Haris : Lho, itu kan rumah ibadah, umat Muslim mengumandangkan adzan ada lima kali
sehari.
(Tak berapa lama kemudian muncul saudari Meiliana dengan
ucapan keras menjawab)
Meiliana : Lu ya, lu ya (maksudnya kamu, sambil telunjuk tangannya menunjuk muka Pak Haris Tua
Marpaung) kita sudah sama-sama dewasa, ini negara hukum, itu masjid bikin telinga gua pekak, sakit kuping saya. Hari-hari ribut, pagi ribut, siang ribut, malam ribut, bikin gua tidak tenang.
Pak Haris : Jangan gitu lho. Kami umat Islam kalau mau shalat dipanggil melalui suara adzan. Ada lima waktu sehari semalam. Lagi pula kami pun kalau kalian ibadah pakai bakar-bakar dupa, abunya berterbangan ke sana ke mari. Tambah juga dengan suara bunyi-bunyi kami tidak keberatan.

Dialog di atas bersumber dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumut. Komisi Fatwa MUI Sumut mendapatkan transkrip percakapan itu dari MUI Tanjungbalai.

“Ucapan/ujaran yang disampaikan oleh Saudari Meiliana atas suara adzan yang berasal dari masjid al-Maksum Jl Karya Kota Tanjungbalai pada tanggal 29 Juli 2016 adalah perendahan, penodaan, dan penistaan terhadap syariat agama Islam,” bunyi fatwa MUI Sumut nomor 001/KF/MUI-SU/I/2017.

MUI meminta kepada semua pihak untuk menghormati putusan Pengadilan Negeri Medan yang memvonis Meiliana penjara selama 18 bulan atas kasus penistaan agama.

MUI menyesalkan banyak pihak yang berkomentar tanpa mengetahui duduk perkara yang sebenarnya. Sehingga pernyataannya bias dan menimbulkan kegaduhan dan pertentangan di tengah-tengah masyarakat.

Seakan-akan masalahnya hanya sebatas pada keluhan Meiliana terkait dengan volume suara adzan yang dianggap terlalu keras.

 “Jika masalahnya hanya sebatas keluhan volume suara adzan terlalu keras, saya yakin tidak sampai masuk wilayah penodaan agama, tetapi sangat berbeda jika keluhannya itu dengan menggunakan kalimat dan kata-kata yang sarkastik dan bernada ejekan, maka keluhannya itu bisa dijerat pasal tindak pidana penodaan agama,” ujar Wakil Ketua Umum MUI Zainut Tauhid Sa’adi dalam pernyataannya diterima hidayatullah.com, Jumat (24/08/2018).

Diketahui, ulah Meiliana tersebut kemudian memicu terjadinya kerusuhan besar di Tanjungbalai sekitar dua tahu lalu. Sejumlah rumah ibadah terbakar saat kerusuhan.* Andi

Rep: Admin Hidcom

Editor: Muhammad Abdus Syakur / hidayatullah.com

***

Anggota DPRD Pesan Etnis Tionghoa Tanjungbalai Kurangi Sikap Eksklusif

“Seperti menggunakan bahasa China di tempat umum. Termasuk pemuda-pemuda Tionghoa yang membawa cewek, kan tak elok. Saling menghargai lah,” kata Said

Majelis Agama Konghucu Indonesia (MAKIN) Kota Tanjungbalai mendatangi kantor DPRD Kota Tanjungbalai

Anggota DPRD Kota Tanjungbalai, Said Budi Syafril menilai, maklum jika umat Islam di Tanjungbalai merasa marah dengan perlakuan salah seorang wanita etnis Tionghoa yang melarang suara adzan dari pelantang masjid.

“Wajar, bahkan orang mabuk pun akan tersinggung jika adzan dihina,” ujarnya saat menerima audiensi Majelis Agama Konghucu Indonesia (MAKIN) Kota Tanjungbalai di kantor DPRD Kota Tanjungbalai pada Kamis (04/08/2016).

Apalagi, sambungnya, kalau selama ini, ada gesekan sosial antara masyarakat Tanjungbalai dengan etnis Tionghoa yang dinilai seringkali bersikap eksklusif dalam aktivitas keseharian.

Untuk itu, ia berpesan agar kedepannya etnis Tionghoa yang berada di Tanjungbalai bisa lebih membuka diri dengan penduduk pribumi Tanjungbalai.

“Seperti menggunakan bahasa China di tempat umum. Termasuk pemuda-pemuda Tionghoa yang membawa cewek, kan tak elok. Saling menghargai lah,” kata Said.

Ia mengaku, sengaja mengungkapkan hal itu karena memang dianggap sebagai akar permasalahan konflik di Tanjungbalai yang tidak bisa diabaikan.

“Mohon maaf kalau saya berkata seperti ini. Karena kalau tidak (disampaikan) ini seperti api dalam sekam,” tandas politisi Partai Golkar ini.

Senada dengan Said, anggota Komisi A DPRD Tanjungbalai dari Fraksi Hanura, Hamdayani mengatakan, umat Tionghoa tidak boleh menutup diri, termasuk soal perizinan Vihara atau Klenteng di Tanjungbalai.

“Itu juga tolong diperhatikan. Jangan sampai izinnya balai pengobatan tapi prakteknya tempat ibadah,” imbuhnya.

Sementara itu, Muhammad Yusuf, Ketua Komisi A DPRD Kota Tanjungbalai menambahkan, dirinya mengusulkan agar saat etnis Tionghoa menggelar acara kebudayaan, juga mengundang pejabat setempat. Supaya, kata dia, kesan sikap eksklusif itu dapat berkurang.

“Kalau saat ibadah tidak perlu, tapi kalau ada kegiatan budaya jangan eksklusif, undang tokoh atau pejabat setempat,” sarannya.

Ketua Fraksi PPP ini juga mengingatkan, untuk menggunakan keamanan resmi saat melangsungkan kegiatan.

“Jangan menggunakan keamanaan loreng tak resmi, minta polisi yang mengamankan,” pungkasnya.

Ketua Majelis Agama Konghucu Kota Tanjungbalai, Asan, menyatakan berterima kasih dan menerima masukan yang disampaikan oleh para anggota DPRD.

“Audiensi berjalan dengan baik, semua sejalan, kita berharap umat beragama di Tanjungbalai semakin akrab. Jangan ada sikap yang tidak baik,” tukasnya saat meninggalkan kantor DPRD.*

Rep: Yahya G Nasrullah

Editor: Cholis Akbar / hidayatullah.com

(nahimunkar.org)

(Dibaca 1.215 kali, 1 untuk hari ini)