Ditjen Pajak Usulkan Agar Prostitusi Kena Pungutan.

Ketika para pelaku asusila alias tak bermoral itu sudah kena pungutan pajak berarti posisi para pelacur itu kuat. Nanti tinggal mereka menuntut disahkan dengan sertifikasi yang telah diusulkan Ahok. Jadilah negeri pelacur!

Ingat ancaman Allah Ta’ala!

Negeri Dihancurkan Bila Para Pejabatnya Fasiq

Bila para pejabatnya fasiq (fasiq maknanya keluar dari ketaatan, durhaka, bermaksiat, meninggalkan perintah Allah, dan menyimpang dari jalan yang benar. misal ubyang-ubyung datang ke acara-acara kekafiran dan kemusyrikan seperti natalan, waisak, menghidupkan pelacuran dengan aneka cara dsb) dan para ulamanya jual agama, apakah tidak takut ancaman Allah yang akan menghancurkan negerinya ini?

{ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا} [الإسراء: 16]

  1. Dan jika Kami hendak membinasakan suatu negeri, maka Kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya [Al Isra”16]

Dan ingat! Ancaman dari Nabi saw:

إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ ، فَقَدْ أَحَلُّوا بِأَنْفُسِهِمْ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

Apabila zina dan riba telah nampak di suatu kampong maka sungguh mereka telah menghalalkan diri mereka ketetapan (adzab) Allah ‘Azza wa Jalla. (HR At-Thabrani, Al-Hakim dia berkata shahih sanadnya, dan Al-Baihaqi, menurut Al-Albani dalam Shahih At-Targhib wat Tarhib 1859 adalah hasan lighairihi).

Mengenai gagasan Ditjen Pajak yang dapat dimaknakai menghidupkan pelacuran, inilah beritanya.

***

Hasil Revolusi Mental: Ditjen Pajak Usulkan Agar Prostitusi Kena Pungutan

 SUJA NEWS  THURSDAY, DECEMBER 17, 2015  INDONESIANEWS

Ditjen Pajak Usulkan Agar Prostitusi Kena Pungutan

SujaNEWS.com — Kementerian Keuangan menyebut prostitusi bisa dikenakan pajak. Sebab, pada prinsipnya, kegiatan yang menghasilkan uang merupakan obyek pungutan.

“Pajak prostitusi itu bisa ditarik, ranah perjudian misalnya, itu juga bisa ditarik. Karena dari Undang-Undang perpajakan yang dikenakan sebagai pajak itu akan dilihat dulu apakah ada subjeknya atau objeknya. Nah subjeknya itu apakah orang atau perusahaan?” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Mekar Satria Utama, Jakarta, Rabu (16/12).

Hal tersebut diungkapkan terkait maraknya prostitusi melibatkan pesohor wanita belakangan ini. Kendati demikian, Satria menyebut pihaknya perlu mendapatkan data valid.

“Kalau prostitusi masuk sebagai penghasilan resmi bersangkutan,” katanya.

Apalagi kalau nanti kami masuk ke rahasia perbankan, oh dibayar melalui transfer bank. Kami tanya pada artis yang bersangkutan, uang ini darimana? Oh ini penghasilan. Jadi secara teoritis itu bisa dikenakan perpajakan.(ts/merdeka) /sujanews.com

(nahimunkar.com)

(Dibaca 2.469 kali, 1 untuk hari ini)