• “Yang layak dibubarkan itu Partai Demokrat, karena para petingginya, Nazaruddin sampai Ketua umumnya Anas Urbaningrum diduga melakukan korupsi. Jadi Demokrat yang dibubarkan karena terindikasi partai korupsi, bukan FPI,” kata Munarman kepada wartawan, Sabtu (18/2/2012).
  • Febridiansyah, peneliti hukum dari Indonesia Corruption Watch, di Jakarta mengatakan: Partai politik yang menerima uang dari Muhammad  Nazaruddin bisa dijerat dengan Undang-Undang No.8/2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
  •  Jika partai terbukti menerima aliran uang Nazaruddin dan dikenakan TTPU (Tindak Pidana Pencucian Uang), maka hukuman yang mungkin dikenakan ke partai tersebut adalah pembubaran.

Berikut ini beritanya.

***

Munarman: Terindikasi Korupsi Demokrat Layak Dibubarkan, Bukan FPI

JAKARTA (voa-islam.com) – Ketua DPP Front Pembela Islam (FPI) Munarman menyatakan Ulil Abshar Abdalla berada di balik upaya aksi pembubaran FPI. Menurut Munarman tidak lagi menggunakan Jaringan Islam Liberal, Ulil mencoba membubarkan FPI melalui wadah Partai Demokrat.

Atas upaya Ulil tersebut, Munarman justru balik mendesak Partai Demokrat untuk dibubarkan. Alasannya, para petinggi partai ditengarai terlibat korupsi di sejumlah proyek seperti wisma atlet.

“Melalui Ulil, Partai Demokrat berupaya agar FPI untuk dibubarkan. Yang layak dibubarkan itu Partai Demokrat, karena para petingginya, Nazaruddin sampai Ketua umumnya Anas Urbaningrum diduga melakukan korupsi. Jadi Demokrat yang dibubarkan karena terindikasi partai korupsi, bukan FPI,” kata Munarman kepada wartawan, Sabtu (18/2/2012).

Munarman mengaku, FPI bersama elemen lain sudah beberapa kali melakukan aksi di depan rumah Anas Urbaningrum di Duren Sawit. Bahkan, Munarman mengaku juga melakukan aksi di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar menangkap Anas.

Seperti diketahui FPI sebagai Ormas yang begitu peduli terhadap amar ma’ruf nahi munkar tak lagi hanya melakukan pemberantasan kemunkaran terhadap tempat-tempat maksiat namun meningkat kepada pemberantasan Korupsi.

22 September 2011 yang lalu FPI bersama para alim ulama dan tokoh nasional seperti Fuad Bawazier dan Permadi mendeklarasikan Laskar Anti-Korupsi Indonesia Pejuang (LAKI Pejuang) di depan gedung KPK.

Habib Rizieq Shihab yang memimpin deklarasi tersebut, waktu itu menyampaikan doa dalam orasinya agar rezim korup yang menyengsarakan rakyat ini diruntuhkan, “Ya Allah runtuhkanlah rezim yang membuat rakyat sengsara ini,” ucap Habib.

Bahkan  Ketua Umum FPI tersebut menegaskan akan melakukan revolusi lantaran rezim SBY telah melindungi para koruptor. “kami tidak akan membiarkan rezim terus berlanjut. Sudah saatnya kita melakukan revolusi karena Presiden SBY melindungi para koruptor, mengeruk kekayaan negara demi kesejahteraan keluarga,” tegas Habib. [widad/trb, SI] Ahad, 19 Feb 2012

***

Partai Penikmat Uang Nazaruddin Bisa Didakwa Pencucian Uang

Minggu, 19 Februari 2012 | 20:05

Uang Nazaruddin mengalir ke konggres Partai Demokrat, kesaksian Yulianis

Partai politik yang menerima uang dari Muhammad  Nazaruddin bisa dijerat dengan Undang-Undang No.8/2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), demikian penilaian Febridiansyah, peneliti hukum dari Indonesia Corruption Watch, di Jakarta, Minggu.

“Apa nanti berujung ke partai, institusional, atau pribadi, KPK bisa pakai TPPU Pasal 6, yaitu pertanggungjawaban korporasi,” kata Febridiansyah.

Jika partai terbukti menerima aliran uang Nazaruddin dan dikenakan TTPU, maka hukuman yang mungkin dikenakan ke partai tersebut adalah pembubaran.

“Di situ salah satu hukuman adalah pembubaran korporasi oleh negara,” simpul pegiat anti-korupsi yang sering disapa Febri itu.

Febri mengatakan pencucian uang Nazaruddin melalui pembelian saham PT. Garuda Indonesia bukanlah satu-satunya pencucian uang yang dilakukan Nazaruddin.

“Karena dana Grup Permai masuk ke kongres, beli tanah, beli gedung partai, dan lainnya,” ujar Febri.

Dalam persidangan kasus Nazaruddin, terungkap bahwa kongres Partai Demokrat disokong dana dari brankas Grup Permai.

Dalam satu persidangan, mantan wakil direktur keuangan Grup Permai, Yulianis mengatakan uang sejumlah Rp. 30 miliar dan US$ 5 juta mengalir ke Konggres Partai Demokrat pada 2010.

Penulis: Rizky Amelia/ Liberty Jemadu/ beritasatu.com

(nahimunkar.com)

(Dibaca 1.537 kali, 1 untuk hari ini)