Ada sebuah media elektronik yang memberitakan satu orang demo menuntut pembubaran FPI di Surabaya. “Satu orang demo di DPRD Surabaya diberitakan secara nasional. Dikatakan bahwa tuntutan pembubaran FPI telah merata di tanah air. Itu berita keterlaluan”

Kalau satu orang sudah dibilang merata di tanah air, lantas kalau dua orang atau lebih akan dibilang apa ya?

Inilah sorotannya.

***

Permainan Pemilik Modal Media Massa Sudah Keterlaluan

Shodiq Ramadhan | Sabtu, 18 Februari 2012 | 06:23:50 WIB | Hits: 536

Jakarta (SI ONLINE) – Isu pembubaran FPI yang kembali merebak akhir-akhir ini ditengarai dimainkan oleh sejumlah pihak. Mulai dari kalangan Liberal, pemerintah hingga para petinggi dan pemilik media massa.

“Permainan pemilik modal media massa sudah keterlaluan”, kata Sekjen FUI, KH Muhammad Al-Khaththath di depan Menteri Agama Suryadharma Ali dan jajarannya saat mendapingi FPI, Jumat (17/2/2012) di Gedung Kemenag, Jl Lapangan Banteng, Jakarta.

Saking keterlaluannya, kata Al Khaththath, bahkan ada sebuah media elektronik yang memberitakan satu orang demo menuntut pembubaran FPI di Surabaya. ” Satu orang demo di DPRD Surabaya diberitakan secara nasional. Dikatakan bahwa tuntutan pembubaran FPI telah merata di tanah air. Itu berita keterlaluan”, lanjut Al Khaththath.

Pemimpin Umum Media Suara Islam itu juga menyinggung peran kalangan Liberal dalam makar pembubaran FPI sekarang. “Apalagi kita dipancing juga oleh bencong dan cewek-sewek bertatto yang demo di Bundaran HI”, lanjutnya.

Al-Khaththath juga menyampaikan kepada Menag bahwa berdasarkan rekaman video yang diperolehnya, sutradara liberal Hanung Bramantyo juga telah memprovokasi kalangan liberal, moderat dan demokrat untuk menjadi sedikit lebih militan agar seperti orang-orang di Palangkaraya.

“Ini kan berarti mendukung anarkisme di Palangkaraya. Kita punya videonya, kalau Pak Menteri butuh bisa kita kasih”, katanya.

Mengenai keterlibatan pemerintah, Al Khaththath juga mempertanyakannya. “Ini ada yang main, pemerintah yang mana?”, tanyanya.

Al Khaththath beralasan bahwa awal penolakan FPI di Kalteng bermula dari pertemuan Komunitas Intelijen Daerah (Kominda). “Apa ini jangan-jangan pemerintah yang main”, tanyanya selidik.

Rep: Shodiq Ramadhan/ si online

(nahimunkar.com)

(Dibaca 2.437 kali, 1 untuk hari ini)