Ribuan guru honorer yang berdemo di depan istana mengaku dicuekin. Presiden malah jalan ke pasar.

Diberitakan, Presiden Joko Widodo blusukan ke pasar Suryakencana, Bogor, Rabu (31/10/2018) malam.(Biro Pers Setpres)/kpscom

Ribuan guru honorer kategori dua (K2) melakukan aksi demonstrasi menuntut agar diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS), 30-31 2018.

Dengan suara terbata-bata, seorang wanita guru honorer berseru mengiba dengan -engeras suara : “Seperti sampah yang dibuang begitu saja….”

Video:

***

Ini Janji Jokowi Angkat Tenaga Honorer Jadi PNS Saat Pilpres

Rimanews – Pengangkatan tenaga honorer K2 menjadi pegawai negeri sipil pernah dijanjikan oleh Presiden Jokowi ketika kampanye Pilpres sekitar bulan Juli 2014.

Janji Jokowi itu tertuang dalam Piagam Perjuangan Ki Hajar Dewantara yang ditandatanganinya pada tanggal 5 Juli 2014 diatas materai Rp6000.

Janji Jokowi tersebut dipertegas oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddi Chrisnandi. Yuddi menyebutkan, pengangkatan akan dilakukan secara bertahap.

Janji Jokowi yang tertuang dalam piagam Perjuangan Ki Hajar Dewantara merupakan usulan dari Anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Diah Pitaloka.

“Aku yang buat piagam perjuangan Ki Hajar Dewantara yang ditandatangani oleh Jokowi di atas materai Rp6000,” kata Rieke kepada Rimanews, Jakarta, Selasa (09/02/2016).

Berikut isi piagam perjuangan Ki Hajar Dewantara:

  1. Mewujudkan Trilayak bagi tenaga pengajar dan pendidik, memberikan kepastian perlindungan hukum, ekonomi, politik, sosial dan budaya bagi mereka yang sejalan pemenuhan hak rakyat atas pendidikan
  2. Bertanggung jawab atas kesejahteraan tenaga pengajar dan pendidik memastikan upah yang layak (bukan sekedar tunjangan), apapun status kerjanya, minimal sesuai dengan Upah Minimun Kota/Kabupaten. Pemerintah RI wajib memberikan jaminan peningkatan dan kemampuan mereka, termasuk sertifikasi yang tidak boleh komersial, diberikannya jaminan pendidikan termasuk bagi anak-anak mereka, memberikan jaminan sosial (Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua) bagi tenaga pengajar dan pendidik beserta keluarganya.
  3. Melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah daerah dan institusi pendidikan agar terwujud sistem perekrutan CPNS bagi tenaga tenaga pengajar dan pendidik yang berkeadilan, transparan dan tanpa pungutan apapun. Karenanya, dalam perekrutan tersebut wajib diprioritaskan bagi tenaga pengajar dan pendidik beserta keluarganya yang telah mengabdikan diri tiga tahun keatas.

“Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh tenaga pengajar dan pendidik beserta keluarganya, yang sudah menjadi bagian dari perjuangan ini. Namun saya menyadari semua komitmen yang saya sampaikan, tak mungkin bisa dijalankan, jika kita tidak memenangkan Pilpres 9 Juli 2014,” kata Jokowi dalam piagam Perjuangan Ki Hajar Dewantara tersebut

http://archive.rimanews.com

***

Guru Honorer: Senangnya Blusukan Saja Presiden Entah ke Mana, Kami Diabaikan

Presiden Joko Widodo blusukan ke pasar Suryakencana, Bogor, Rabu (31/10/2018) malam.(Biro Pers Setpres)

JAKARTA, KOMPAS.com – Guru Honorer yang melakukan aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jakarta, kecewa karena gagal bertemu Presiden Joko Widodo. Padahal, para guru honorer yang datang dari berbagai daerah rela bermalam di depan Istana demi menunggu kepastian nasib mereka dari Kepala Negara.

Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih mengatakan, aksi unjuk rasa itu sudah dilakukan sejak Selasa (30/10/2018). Ia mengklaim guru honorer yang ikut aksi mencapai 70.000 orang dari 34 provinsi. Namun, karena tak ada tanggapan Jokowi atau pihak Istana, akhirnya massa pun bermalam di jalanan sekitar Istana.

“Kami rela tidur di depan Istana, bayar sewa bus jadi lebih mahal hanya karena ingin mendapat jawaban dari Jokowi,” kata Titi kepada Kompas.com, Kamis (1/11/2018).

Setelah bermalam di sebrang Istana, pada Rabu (31/10/2018) pagi, aksi kembali dilanjutkan. Akhirnya, perwakilan massa diterima oleh perwakilan Deputi IV Kantor Staf Kepresidenan (KSP) pada Rabu sore. Namun, menurut Titi, pihak KSP tak menjanjikan apapun terkait nasib para guru honorer.

Permintaan agar para guru honorer bisa bertemu langsung dengan Presiden Jokowi atau menteri terkait juga ditolak oleh KSP.

“Kami menolak untuk melanjutkan mediasi dengan mereka karena percuma, tidak ada solusi. Mereka pun tidak tau bagaimana mempertemukan kami dengan Presiden,” kata Titi.

Pada Rabu sore, para guru honorer terpaksa membubarkan aksi tanpa membawa hasil.

“Kami langsung ambil sikap untuk pulang karena kami tidak tega dengan teman-teman,” kata dia.

Tagih Janji Titi mengatakan, pada dasarnya para guru honorer hanya menagih janji yang pernah disampaikan Jokowi. Ia menceritakan, pada Juli lalu pernah bertemu Jokowi dalam acara Asosiasi Pemerintah Daerah. Saat itu ia mengeluhkan soal nasib guru honorer yang sudah berpuluh tahun mengabdi namun tak kunjung diangkat menjadi pegawai negeri sipil.

Titi juga menyampaikan surat dengan harapan para guru honorer bisa beraudiensi langsung dengan Kepala Negara. Menurut dia, saat itu Jokowi berjanji akan menyelesaikan masalah yang dihadapi guru honorer.

“Katanya ‘Iya, akan diselesaikan’. Kalau tidak ada janji, kami enggak akan nagih. Kalau dari awal bilang tidak bisa, kan lebih enak,” kata Titi.

Nyatanya, menurut Titi, kebijakan pemerintah saat ini tak sesuai dengan janji Jokowi. Sebab, pemerintah hanya membuka kesempatan guru honorer yang bisa mengikuti tes CPNS adalah yang berusia dibawah 35 tahun. Padahal, banyak guru honorer yang sudah berusia di atas itu.

Ia juga kecewa Jokowi justru terkesan menghindari para guru honorer yang sudah datang ke Istana untuk menagih janji. Saat para guru honorer bermalam di sebrang Istana, Jokowi justru memilih blusukan ke pasar di wilayah Bogor. “Kami diabaikan. Senangnya blusukan saja itu presiden entah ke mana. Tapi kami tidak diperhatikan,” kata Titi./ Kompas.com

***

Demo Guru Honorer, Fadli Zon Kembali Kritik Jokowi

INILAHCOM, Jakarta – Wakil Ketua DPR Fadli Zon kembali melontarkan kritik kepada Presiden Jokowi. Kali ini Fadli mengkritik perihal sikap Jokowi yang tidak menerima perwakilan para guru honorer K2 di Istana Negara.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menilai, pemerintahan tidak peduli dengan guru honorer. Padahal mereka sudah mengabdi bertahun-tahun mendidik anak bangsa.

Sebelumnya ribuan guru honorer K2 menggelar aksi demo didepan Istana Negara. Mereka menuntut untuk diangkat menjadi CPNS oleh pemerintah. Tak hanya berdemo, mereka juga meminta untuk bertemu Presiden Jokowi. Meski beberapa perwakilan diterima masuk Istana, namun mereka kecewa tidak ditemui oleh Presiden Jokowi. [fad] https://nasional.inilah.com

(nahimunkar.org)

(Dibaca 2.794 kali, 1 untuk hari ini)