Inilah Kasus Jemaat HKBP Bekasi yang Tidak Taat Aturan!

Kekisruhan dalam pelaksanaan ibadat umat Nasrani di Bekasi disayangkan semua pihak. Karena itu, polisi meminta kepada jamaah HKBP di Ciketing, Bekasi tersebut menyelesaikan proses perizinan dan menggunakan bangunan yang disediakan.

Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Boy Rafli Amar, di Jakarta, Senin (9/8/2010), menjelaskan, gedung eks PP yang sudah diberikan Pemkot Bekasi juga tidak digunakan jamaah HKBP tanpa alasan yang jelas. (okezone.com, Updated: 8/9/2010 6:55 AM).

Sementara itu menurut Kepala Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi Komisaris Besar Imam Sugianto, kehadiran jemaat gereja HKBP (Huria Kristen Batak Protestan) di Kampung Ciketing Asem, Bekasi, tanpa melalui proses hukum yang jelas. Seperti izin, tidak direalisasikan. Begitupula tanda tangan warga minimal 60 orang yang setuju adanya kebaktian tidak dilakukan.

“Saya minta kedua belah pihak saling menghormati, jangan menambah deretan permasalahan sosial yang rumit, sebelum jatuh korban,”  ucap Kepala Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi Komisaris Besar Imam Sugianto.

Menurutnya, Pemerintah Kota Bekasi dan Kementerian Agama  seharusnya bersikap tegas. Apabila jemaat gereja HKBP tidak memenuhi persyaratan-persyaratan menggelar kebaktian dan berencana membangun gereja, semestinya dua instansi itu mengeluarkan larangan keras.

“Kalau sudah dikeluarkan aturan tegasnya, polisi bertugas menegakkan aturan tersebut,” katanya.

Koordinator ormas Islam Murhali Barda, mengatakan jemaat gereja HKBP tidak mentaati aturan. Murhali melihat, sikap jemaat HKBP yang bersikeras melakukan kebaktian meski tanpa memiliki izin merupakan aksi provokasi.

Tujuannya, umat Islam melakukan aksi anarkis sehingga jemaat gereja merasa didzolimi. “Ini provokasi, seakan-akan mereka didzolimi, dan itu yang dijual ke masyarakat luas,” kata Ketua Front Pembela Islam Bekasi Raya itu. (TEMPO Interaktif Minggu, 01 Agustus 2010 | 11:37 WIB).

Kasus ini memanas bahkan pihak HKBP dan aneka macam kelompok yang disebut lintas agama beraksi dan dibesar-besarkan beritanya oleh kelompok kafir, kompas.com, di Bulan Ramadhan 1431H/ 2010 menjelang hari ulang tahun kemerddekaan RI ke-65, 17 Agustus 2010.

Berikut ini ulasan dan berita-berita dari beberapa media:

Tokoh Lintas Agama Jangan Memancing Kelompok Lain

OLEH: ARIEF TURATNO

KELOMPOK lintas agama bersama Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) mengadakan kebaktian bersama, Minggu (15/8), di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Tindakan tersebut diambil sebagai bentuk protes atas penolakan sejumlah warga terhadap kebaktian yang mereka selenggarakan di kawasan Bekasi. Pada intinya, HKBP dan kelompok lintas agama ini ingin mengetuk hati pemerintah agar mereka diberi keleluasaan dalam menjalankan ibadah menurut versi mereka. Pertanyaan dan persoalannya adalah apakah benar mereka telah dilarang melaksanakan ibadah, seperti pengakuan mereka?

Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, telah diseapakati bahwa masing-masing penganut agama harus menjaga toleransi, menghargai agama yang satu dengan lainnya. Tidak terkecuali Islam. Mereka pun tidak sembarangan membangun mushola dan masjid di sembarang tempat, terutama di kawasan yang bukan muslim. Sebagai ilustrasi, umat Islam tidak akan mudah membangun mushola atau masjid di Tomohon, Sulawesi Utara. Jika di Jawa, umumnya alun-alun dibangun masjid. Maka di Tomohon, alun-alun dibangun gereja. Dan ini tidak pernah dipermasalahkan umat Islam, karena mereka sadar, sebagian besar warga Tomohon beragama Kristen.

Di Amerika Serikat (AS) yang notabene sebagian penduduknya beragama non Islam, membuat masjid pun tidak mudah. Boleh tanyakan kepada Ketua Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila (YAMP) Dr H Sulastomo, MPH. YAMP sudah lebih empat tahun mengajukan ijin pembangunan masjid kepada pemerintah AS yang dikenal demokratis dan menjunjung Hak Azasi Manusia (HAM). Namun sampai sekarang, pemerintah AS belum memberikan tanda-tanda akan  mengijinkan pembangunan tersebut. Padahal jumlah muslim di kawasan yang akan dibangun masjid itu cukup besar. Dan kebutuhan akan temp;at ibadah sangat mendesak.

Di Swiss bahkan pemerintah setempat melarang masjid menggunakan menara dan mengumandangkan adzan. Di perancis yang terkenal sebagai Negara liberal, dan populasi muslimnya cukup besar. Pada kenyataannya kehidupan muslim di Negara itu pun tidak bebas. Karena pemerintah mengeluarkan larangan pemakaian jilbab di sekolah, atau larangan membawa atribut agama ke dalam sekolah. Di Indonesia malah umat lain lebih dimanjakan, karena mereka dapat hidup bebas, dan dengan mudah melaksanakan ibadahnya. Kalau pun ada pihak yang keberatan dalam penyelenggaraan ibadah HKBP di Bekasi, kita harus melihatnya dengan jernih. Misalnya, benarkah warga melarang tanpa alasan? Juga benarkah tindakan warga itu menyalahi SKB tiga menteri?

Menurut hemat kita apa yang dilakukan para warga di kawasan Bekasi sebagai reaksi yang wajar. Mengapa? Karena tempat yang akan digunakan bukanlah gereja atau tempat yang diperuntukan untuk kegiatan ibadah agama tertentu. Tempat tersebut berupa tanah lapang yang terbuka, yang jika itu dilakukan, malah akan menimbulkan persinggungan dengan umat lain. Selebihnya, daerah yang akan dijadikan kebaktian bukanlah kawasan Kristen, tetapi daerah muslim. Lagi pula jumlah penganut dari daerah itu sangat minim, karena sebagian besar adalah pendatang. Sehingga timbul pertanyaan, mengapa mereka memaksa melakukan sesuatu yang mengarah kepada pelanggaran terhadap SKB tiga menteri?

Mengenai posisi kelompok yang menyebut dirinya sebagai tokoh lintas agama. Mereka mestinya melihat persoalan dengan kacamata dan pikiran yang jernih. Serta mampu mendudukan persoalan kepada tempat semestinya. Kalau mereka menganggap bahwa sikap para warga Bekasi yang menolak ibadah HKBP sebagai pelanggaran HAM. Pertanyaannya adalah apakah apa yang dilakukan HKBP justeru tidak melakukan pelanggaran HAM? Karena mereka justeru tanpa mengindahkan aturan main yang diatur dalam SKB tiga menteri, langsung memaksakan untuk melakukan kegiatan ibadah.

Sekarang mereka akan melakukan ibadah di depan istana Negara. Ini tidak saja tidak lazim. Tindakan tersebut juga dapat dikatagorikan hendak memaksakan kehendak. Sekarang tinggal apa yang akan dilakukan pemerintah. Jika terhadap umat Islam pemerintah berani bertindak tegas, bahkan terkesan berlebihan. Sekarang kalau benar HKBP dan tokoh lintas agama akan melaksanakan kebaktian di istana Negara, apakah kira-kira yang akan dilakukan pemerintah? Haruskah umat Islam bertindak dengan caranya sendiri?

Tentu ini tidak kita inginkan bersama. Dan karena itu semestinyalah  tokoh lintas agama mampu mencegah rencana HKBP. Mengapa? Karena saat ini dalam posisi yang rawan, setelah kelompok Kristen fanatik yang berlindung di balik Gereja Dove World Outreach di Geineisville, Florida, Califirnia, AS mengancam akan melakukan pembakaran Al Qur’an pada 11 September 2010. Kita benar-benar khawatir jika tindakan HKBP yang dilindungi tokoh lintas agama malah memancing kelompok fanatik lainnya.

Oleh sebab itu, dan sebelum hal yang menakutkan terjadi. Seharusnya pemerintah melarang rencana gila tersebut. Pemerintah harusnya bertindak arif kepada kelompok HKBP dan lintas agama. Ajaklah mereka berpikir lebih dewasa, dan jangan sekali-kali memaksakan kehendak. Juga jangan biarkan ada pihak yang akan mengail di air keruh. Sebab kalau itu terjadi, yang paling akan terkena getahnya adalah bangsa dan rakyat Indonesia. Jadi bertindaklah pemerintah, tetapi tentu saja dengan tindakan yang lebih baik, adil dan bijaksana! Apa pemerintah sengaja membiarkan antar kelompok bangsa ini bentrok/konflik untuk mengalihkan isu kasus-kasus terkait Istana yang menjadi sorotan hukum di mata publik?   (*)

Tokoh Lintas Agama Jangan Memancing Kelompok Lain

[sumber: Jakartapress.com] Minggu, 15/08/2010 | 12:41 WIB

Demikian sorotan seorang wartawan terhadap kasus HKBP yang tampaknya memanas-manasi situasi.

Kasus ngototnya Jemaat HKBP yang tidak mentaati aturan, beritanya sebagai berikut:

Ormas Islam dan Jemaat HKBP Bekasi Bentrok

Minggu, 01 Agustus 2010 | 11:37 WIB

TEMPO Interaktif, Bekasi – Bentrok antar organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam dengan jemaat gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pondok Timur Indah, kembali terjadi, Ahad (1/8). Tidak ada korban jiwa dalam musibah itu.

Bentrok terjadi ketika sekitar 200 anggota ormas Islam mendatangi lokasi kebaktian jemaat gereja di lahan kosong Kampung Ciketing Asem, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, meminta bubar karena tidak mengantongi izin.

Namun, jemaat gereja bersikeras melanjutkan kebaktian, dipimpin Pendeta Luspida. Ormas Islam marah, lalu memaksa jemaat gereja meninggalkan lokasi kebaktian. Sekitar 400 personil Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi, terpaksa membuat lingkaran memakai tameng besi.

Di dalam lingkaran itu, jemaat tetap melanjutkan kebaktian. Mereka menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Tuhan. Semakin mereka diminta bubar, semakin keras suara pujian mereka.
Sikap itu membuat marah ormas Islam.

Barikade polisi diterobos, kemudian terjadi adu pukul antar kedua belah pihak. Beberapa jemaat gereja perempuan berlari sambil menangis, mereka meminta perlindungan polisi.

Kepala Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi Komisaris Besar Imam Sugianto, mengatakan konflik agama tersebut berlarut-larut dan terjadi setiap Ahad karena Pemerintah Kota Bekasi, tidak berani mengambil tindakan tegas.

“Saya minta Wali Kota berlaku tegas,” kata Imam kepada Tempo di lokasi kejadian.

Menurutnya, kehadiran jemaat gereja HKBP di Kampung Ciketing Asem tanpa melalui proses hukum yang jelas. Seperti izin, tidak direalisasikan. Begitupula tanda tangan warga minimal 60 orang yang setuju adanya kebaktian tidak dilakukan.

“Saya minta kedua belah pihak saling menghormati, jangan menambah deretan permasalahan sosial yang rumit, sebelum jatuh korban,”  ucapnya.

Menurutnya, Pemerintah Kota Bekasi dan Kementerian Agama  seharusnya bersikap tegas. Apabila jemaat gereja HKBP tidak memenuhi persyaratan-persyaratan menggelar kebaktian dan berencana membangun gereja, semestinya dua instansi itu mengeluarkan larangan keras.

“Kalau sudah dikeluarkan aturan tegasnya, polisi bertugas menegakkan aturan tersebut,” katanya.

Koordinator ormas Islam Murhali Barda, mengatakan jemaat gereja HKBP tidak mentaati aturan. Murhali melihat, sikap jemaat HKBP yang bersikeras melakukan kebaktian meski tanpa memiliki izin merupakan aksi provokasi.

Tujuannya, umat Islam melakukan aksi anarkis sehingga jemaat gereja merasa didzolimi. “Ini provokasi, seakan-akan mereka didzolimi, dan itu yang dijual ke masyarakat luas,” kata Ketua Front Pembela Islam Bekasi Raya itu.

Pendeta Luspida, sebelumnya mengatakan lahan yang digunakan kebaktian adalah milik jemaat HKBP, sehingga mereka sah memakai lahan itu untuk kegiatan peribadatan. “Kami juga telah mengurus izin tetapi belum direspon,” katanya.

HAMLUDDIN

http://www.tempointeraktif.com/hg/kriminal/2010/08/01/brk,20100801-267876,id.html

HKBP sudah tidak mentaati aturan, diberi tempat malah tidak digunakan. Tetapi kenyataannya justru menggalang massa untuk berteriak-teriak bahwa mereka dihalangi dalam beribadah.

Inilah beritanya:

HKBP Bekasi Sudah Diberi Tempat tapi Tak Digunakan

By dhani, okezone.com, Updated: 8/9/2010 6:55 AM

Kekisruhan dalam pelaksanaan ibadat umat Nasrani di Bekasi disayangkan semua pihak.

JAKARTA – Kekisruhan dalam pelaksanaan ibadat umat Nasrani di Bekasi disayangkan semua pihak. Karena itu, polisi meminta kepada jamaah HKBP di Ciketing, Bekasi tersebut menyelesaikan proses perizinan dan menggunakan bangunan yang disediakan.

“Perizinan sebaiknya diselesaikan. Padahal rekomendasi Pemkot Bekasi adalah menempati eks gedung PP,” kata Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Boy Rafli Amar, di Jakarta, Senin (9/8/2010).

Boy juga menjelaskan, gedung eks PP yang sudah diberikan Pemkot Bekasi juga tidak digunakan jamaah HKBP tanpa alasan yang jelas.

“Pemkot memberi tempat tapi sementara mereka belum mau gunakan. Itu sebenarnya yang kita dorong agar gunakanlah gedung yang diberikan oleh pemkot itu agar tidak terjadi konflik,” ujar Boy.

Boy menceritakan, usai konflik kemarin, dirinya datang ke Bekasi untuk mengetahui duduk persoalan dari keributan tersebut. Ternyata persoalannya dikarenakan jamaah belum memiliki izin mendirikan bangunan dari warga sekitar. “Tapi jamaah HKBP tetap memaksakan untuk bisa beribadah di lahan itu,” ujarnya.

Lantas bagaimana jika tetap terjadi penyerangan terhadap jamaah? “Kita akan lakukan pendekatan. Tidak main hakim sendiri yang tentu tidak dibenarkan,” jamin Boy.

http://news.id.msn.com/okezone/regional/article.aspx?cp-documentid=4264705

Tampaknya aksi menyepelekan aturan kemudian berteriak-teriak dengan lantang agar mereka dianggap didhalimi ini adalah semacam provokasi tersendiri yang disuarakan lantang pula oleh media kelompok kafir di antaranya kompas.com. Mereka apa maunya? (nahimunkar.com).

(Dibaca 1.542 kali, 1 untuk hari ini)