Inilah Nama Puluhan Jenderal Purn dan Professor yang Teken Petisi Rakyat Soal Pembunuhan 6 FPI


 

Jakarta — Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) enam Laskar FPI mengeluarkan petisi rakyat sebagai upaya mendorong penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan aparat negara. Petisi itu diteken sedikitnya 120 tokoh dan unsur masyarakat.

Dari 120 tandatangan itu, terdapat puluhan jenderal purnawirawan TNI/Polri. Bahkan ada mantan Panglima TNI, mantan menteri, intelektual, praktisi hukum, politisi, dan mantan aktivis.

Para jenderal purnawirawan itu antara lain Letjen Purn TNI Syarwan Hamid,
Letjen Purn. TNI Yayat Sudrajat, Mayjen Purn. TNI Deddy S Budiman, Mayjen TNI Purn. Soenarko, dan Mayjen Purn TNI Robby Win Kadir.

Selain puluhan jenderal itu, ada pula tokoh-tokoh aktivis HAM. Natalius Pigai tercatat di dalamnya selain KH. Abdul Rasyid Abdullah Syafi’I dari Perguruan As-Syafi’iyah, Prof. DR. Daniel M. Rosyid, dan Prof. DR. H. Sanusi Uwes, M.Pd.

Terdapat pula mantan Menteri Kehutanan MS Kaban, Dr. Indra Matian, Abdul Malik SE, MM, KH DR. Buchori Muslim, DR. Syamsul Balda, DR. HM Gamari Sutrisno MPS, Ir. Candra Kurnia, Adi Prayitno SH, Agung Mozin SH MSi, KH Ansyufri Sambo, DR. Nurdiati Akma, Dr. Taufik Hidayat.

Selain 120 nama pendukung petisi, ada 12 nama sebagai inisiator dipimpin Prof. DR. M. Amien Rais, MA. Yaitu KH DR. Abdullah Hehamahua, Dr. Busyro Muqoddas, KH. DR. Muhyiddin Djunaedi, Dr. Marwan Batubara, Prof. DR. Firdaus Syam, DR. Abdul Chair Ramadhan, Habib Muhsin Al-Attas Lc, Hj. Neno Warisman, Edy Mulyadi, Rizal Fadillah SH, HM Mursalim R.

Dalam petisinya, TP3 menyatakan proses penyelidikan peristiwa pembunuhan atas enam warga sipil (Laskar FPI) yang terjadi pada 6-7 Desember 2020 masih jauh dari harapan. Tak hanya itu, juga cenderung berlawanan dengan kondisi objektif dan fakta-fakta di lapangan.

Menurutnya, baik Polri maupun Komnas HAM telah memberikan laporan penyelidikan yang dapat dianggap menggiring opini menyesatkan dan menutupi kejadian yang sebenarnya.

“Mencermati sikap Pemerintah dan sikap KOMNAS HAM RI, kami yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa pembunuhan terhadap enam laskar FPI merupakan pembunuhan secara langsung terhadap penduduk sipil oleh aparat negara yang didahului dengan penyiksaan dan dilakukan secara sistematik,” kata Marwan Batubara saat membacakan petisi TP3, Senin siang (1/2/2021).

Oleh karena itu, lanjut dia, kejahatan ini memenuhi kriteria sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (Crime Against Humanity), sehingga merupakan Pelanggaran HAM Berat sebagaimana dimaksud oleh Pasal 9 UU No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Dikatakan, kejahatan sistematik ini didasarkan pada pra kondisi operasi kontra propaganda oleh Pemerintah melalui penggalangan opini, politik adu domba dan belah bambu di antara umat Islam dan rakyat Indonesia yang direpresentasikan oleh aparat hukum dan keamanan.

“Aparat negara diduga telah melakukan Pelanggaran HAM Berat melalui kebijakan keji, bengis dan di luar batas kemanusiaan yang berujung pada hilangnya nyawa enam laskar FPI pada 7 Desember 2020,” ungkapnya.

TP3 menilai, apa pun alasannya, tindakan aparat negara sudah melampaui batas dan di luar kewenangan, yakni menggunakan cara-cara kekerasan di luar prosedur hukum dan keadilan, sehingga wajar disebut sebagai extra judicial killing.

Tindakan brutal aparat pemerintah ini merupakan bentuk penghinaan terhadap proses hukum dan pengingkaran atas azas praduga tidak bersalah dalam penegakan hukum dan keadilan. Sehingga dapat dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 dan peraturan yang berlaku.

“Karena itu TP3 mengutuk dan mengecam keras para pelaku pembunuhan enam laskar FPI tersebut, termasuk atasan dan pihak-pihak terkait,” katanya.

Dengan status sebagai Pelanggaran HAM Berat, maka pembunuhan enam laskar FPI merupakan pelanggaran terhadap Statuta Roma Tahun 1998 dan Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment yang telah diratifikasi melalui Undang Undang No.5 Tahun 1998.

“Karena itu proses hukumnya harus dilakukan melalui Pengadilan HAM sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang No.26 Tahun 2000,” beber Marwan.

Sampai saat ini pun, Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia belum memberikan pertanggungjawaban publik atas peristiwa pembunuhan enam Laskar FPI. Bahkan pemerintah tidak merasa perlu untuk menyampaikan permintaan maaf atau belasungkawa kepada keluarga korban.

“Hal ini merupakan pengingkaran terhadap hak-hak korban dan keluarganya yang semestinya dijamin oleh negara seperti terkandung dalam UU No.13 Tahun 2006 jo UU No.31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,” katanya lagi.

Enam Laskar FPI yang tewas ditembak aparat negara.

Sehubungan dengan terjadinya pelanggaran HAM berat oleh aparat negara, maka TP3 bersama segenap komponen bangsa di seluruh Indonesia yang peduli terhadap penegakan hukum dan keadilan, serta pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, dengan ini mengajukan tuntutan sebagai berikut:

  • Menuntut agar nama-nama para pelaku pembunuhan enam anggota Laskar FPI yang dilaporkan Komnas HAM kepada Presiden Republik Indonesia segera diumumkan.
  • Menuntut Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan untuk ikut bertanggungjawab atas tindakan sewenang-wenang aparat negara dalam peristiwa pembunuhan tersebut.
  • Mendesak Presiden Republik Indonesia untuk memerintahkan Kapolri memberhentikan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran sebagai anggota Polri, sehingga proses hukum kasus pembunuhan enam anggota Laskar FPI dapat dilakukan secara obyektif, terbuka, dan berkeadilan.
  • Meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menyelidiki kasus pembunuhan atau pembantaian enam anggota Laskar FPI yang diduga kuat bukan sekadar pembunuhan biasa, tetapi terkait dengan persoalan politik kekuasaan.
  • Mendukung Tim Advokasi yang telah melakukan pelaporan kepada International Criminal Court di Den Haag dan Committee Against Torture di Geneva, serta mendesak kedua lembaga Internasional tersebut untuk segera melakukan langkah penyelidikan termasuk pemanggilan pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pembantaian enam laskar FPI sebagai tindak lanjut dari pelaporan Tim Advokasi tersebut.
  1. Menuntut negara bertanggungjawab kepada para korban dan keluarganya, sesuai Pasal 7 UU No.31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam bentuk: 
    a. WMemberikan keadilan kepada para korban dengan menghukum para pelaku pelanggaran;
    b. Meminta maaf kepada para korban dan keluarganya dan mengakui adanya pelanggaran HAM berat dalam peristiwa 7 Desember 2020 yang menewaskan enam korban;
    c. Memberikan layanan medis dan psikososial dengan cuma-cuma dan serta merta untuk korban lain peristiwa 7 Desember 2020 yang masih hidup;
    d. memberikan kompensasi kepada para korban dan keluarganya melalui fasilitasi dari Lembaga Perlindungan Saksi & Korban (LPSK);
    e. Merehabilitasi nama baik para korban yang sudah tewas dari labelling dan stigma yang dituduhkan kepada mereka secara sewenang-wenang.
  • Menuntut para pelaku pembunuhan 7 Desember 2020 untuk memberikan restitusi (ganti rugi oleh pelaku) kepada para korban dan keluarganya sesuai Pasal 7A UU No.31 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 13/ 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

“Kami mengajak berbagai lapisan masyarakat, segenap anak bangsa di seluruh tanah air, untuk mendukung dan bergabung dalam gerakan Petisi Rakyat ini, demi tegaknya hukum dan keadilan di bumi NKRI,” pungkas TP3 dalam petisinya. (lmd)

/tilik.id, 02/02/2021Oleh SL

(nahimunkar.org)

(Dibaca 1.169 kali, 1 untuk hari ini)