Bila nanti Undang-undang yang akan dibuat sebagai pengganti pasal penodaan agama itu muatannya membela aliran-aliran sesat perusak agama seperti Ahmadiyah dan Syiah dengan dalih karena mereka mesti dilindungi, berarti justru sama dengan menghapus dasar Negara –Berketuhanan Yang Maha Esa–, diganti dengan Undang-undang anti agama tetapi dinamai UU Perlindungan Umat Beragama. Karena, hanya orang anti agama lah yang mau melindungi aliran sesat perusak agama. Itu lebih buruk dibanding memproduksi botol berisi cairan dengan label air zamzam tapi isinya racun tikus yang mematikan.

Selama ini orang sesat seperti Tajul Muluk pentolan aliran sesat syiah Sampang Madura telah bersusah payah mengajukan gugatan agar UU Penodaan Agama dicabut. Karena ternyata aliran sesat syiah yang diyakini Tajul Muluk telah dia sebarkan bahwa Al-Qur’an sudah tidak murni lagi, lalu dia dijerat dengan UU Penodaan Agama dan divonis hukuman penjara.

Bunyi Pasal Penodaan Agama

Pasal 156a KUHP berbunyi, “Dipidana dengan pidana penjara selama-lumanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bcrsifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Syiah Menodai Agama

Tajul Muluk Pentolan Syiah Sampang Terbukti Menodai Agama

Tajul Muluk didakwa telah melakukan penistaan agama sehingga memicu kerusuhan Sampang, Madura pada 2011 lalu. Tajul Muluk sudah divonis 2 tahun penjara oleh PN Sampang pada Juli 2012 lalu. Dia terbukti melanggar pasal 156 a KUHP tentang penodaan agama.

Putusan ini diperberat menjadi 4 tahun seiring dengan keluarnya putusan banding Pengadilan Tinggi Surabaya pada 21 September 2012.

Pengadilan Tinggi Surabaya menguatkan putusan PN Sampang dengan Nomor 69/Pid.B/2012/PN.SPG dari tuntutan 2 tahun menjadi 4 tahun  penjara. Putusan PT Surabaya yang tertuang dalam surat bernomor 481/Pid/2012/PT.Sby itu memutuskan terdakwa Tajul Muluk alias Ali Murtadha terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan yang bersifat penodaan agama. Tajul yang semula divonis 2 tahun oleh PN Sampang bertambah menjadi 4 tahun penjara karena putusan PT. Dalam keputusan itu pengadilan tinggi berpendapat terdakwa telah memenuhi unsur pasal 156a KUHP seperti yang menjadi dakwaan JPU, yaitu melakukan tindak pidana penodaan agama.

Kemudian Tajul Muluk mengajukan kasasi, namun upaya hukum Tajul Muluk alias Ali Murtadha di Mahkamah Agung (MA) akhirnya usai. Itu menyusul lembaga hukum tertinggi negara itu menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon pada akhir tahun lalu. Keputusan itu tertuang dalam petikan putusan MA dengan Nomor 1787 K/ Pid/2012 yang dikirim oleh MA ke Pengadilan Negeri (PN) Sampang tertanggal 9 Januari 2013. Hal itu diungkapkan oleh HumasPN Sampang Shihabuddin saat dikonfi rmasi Jawa Pos Radar Madura terkait kasasi Tajul Muluk ke MA, kemarin (16/1 2013).

Dia mengatakan, ditolaknya permohonan kasasi Tajul Muluk, itu berarti keputusan yang berlaku saat ini adalah putusan pengadilan tinggi yang sudah dijatuhkan pada 12 Juli lalu, yaitu kurungan penjara selama 4 tahun. ”Pada dasarnya Mahkamah Agung menguatkan putusan pengadilan tinggi,” ucapnya kemarin.

Sumber:  (radar) maduraterkini.info, Submitted by admin on January 17, 2013 – 12:10 https://www.nahimunkar.org/syiah-terbukti-menodai-agama/

Seperti diberitakan sebelumnya, Tajul Muluk, pemimpin kelompok Syiah di Sampang, Madura mengajukan permohonan uji materi Pasal 156 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam sidang panel pemeriksaan pendahuluan di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jumat (14/9/2012), ternyata Tajul Muluk tidak sendirian mengajukan permohonan uji materi. Salah satu pimpinan Syiah di Indonesia itu mengajukan permohonan bersama ketiga rekannya masing-masing Hassan Alaydrus, Ahmad Hidayat, dan Umar Sahab.

Pasal 156 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama itu selama ini tidak dipermasalahkan, kecuali oleh orang-orang penoda agama seperti Tajul Muluk dan semacamnya. Anehnya, kini justru pihak pemerintah Jokowi lah yang ikut-ikutan para penoda agama untuk berupaya mencabut UU tersebut. Ada apa?

Rencana pemerintahan Jokowi itu lebih buruk dibanding misalnya Lurah Desa membuat aturan baru di desanya tapi punya misi melindungi hama perusak padi dengan dalih demi melestarikan lingkungan hidup. Karena Lurah itu kongkalikong dengan tengkulak yang mau mengimpor beras, hingga agar sang Lurah memperoleh semacam sogokan. Demi melancarkan itu maka dibuatlah semacam aturan baru yang tujuannya agar petani selalu gagal panen, hingga harus beli beras dari tengkulak tersebut, misalnya. Bukankah itu merupakan tingkah merusak? Bukankah itu hanya melindungi kepentingannya yang sejatinya sama dengan melegalkan perusakan dan membela para perusak?

Inilah berita dan sorotannya.

***

Innalillahi, Pemerintahan Jokowi Akan Cabut UU Penodaan Agama

JAKARTA– Melalui Kementerian Agama (Kemenag), pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan tengah bersiap mencabut Undang-Undang No. 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, sebagaimana dilansir Republika Online pada Ahad (23/11/2014). Kemenag menyatakan bahwa mereka akan menggantinya dengan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama.

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Ditjen Bimas Islam) Kementerian Agama Dr. HM Machasin mengatakan beberapa poin yang tertera dalam UU Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama mesti dicabut maupun direvisi. “Sebagaimana diputuskan MK (Mahkamah Konstitusi), pencabutan atau revisi atas UU tersebut itu akan dibuat jika sudah ada penggantinya,” ujar Machasin kepada Republika Online, Ahad (23/11).

Dia mengatakan bahwa pemerintah tidak langsung mencabut UU Penodaan Agama, sebelum ada UU penggantinya, karena akan banyak madharat-nya. Jadi, untuk sementara, UU Penodaan Agama akan dipertahankan untuk sementara waktu. Namun Kemenag tengah mempersiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Umat Beragama untuk menggantikan UU Penodaan Agama tersebut.

Setidaknya terdapat dua poin yang mesti direvisi, sebutnya, yakni terkait ketetapan enam agama saja yang disebutkan dalam undang-undang, sementara yang lainnya menjadi terkesan diabaikan. Dampaknya, pelayanan yang adil oleh pemerintah terhadap umat beragama dan berkeyakinan di luar agama yang enam dipertanyakan.

Kedua, terkait pembedaan antara kelompok beragama atau keyakinan dengan kelompok sempalan. “Di UU no 1 tahun 1965, pembedaannya tidak terlalu jelas sehingga kelompok yang sempalan itu diperlakukan seperti orang yang menodai agama,” ujarnya. Dia menilai ketidakjelasan tersebut jika tidak disikapi secara hati-hati akan berbenturan seperti persoalan yang dialami Ahmadiyah dan Syiah.

Dia juga mencontohkan perihal Islam yang meyakini Yesus seorang nabi, bukan Tuhan, sementara Kristen mengatakan Yesus adalah tuhan. Hal tersebut dinilainya tidak masuk kategori penodaan oleh Islam karena hanya disampaikan untuk kalangan umat Islam sendiri. “Kalaupun Kristen meyakini Yesus sebagai Tuhan, silakan saja karena itu keyakinan mereka,” katanya.

Perlu kita pahami bersama bahwa selain tekanan Amnesty International kian getol mendesak pemerintah menghapus Undang-Undang (UU) Penodaan Agama, kini banyak kelompok juga turut melancarkan upaya tersebut. Di lain pihak, kalangan Islam telah menolak terjadinya perubahan, karena dinilai akan menyuburkan praktik penodaan agama dan kian menjamurnya aliran-aliran sesat.

Sementara banyak kalangan dilaporkan Salam Online pada Ahad (23/11) menilai, dengan mengganti “UU Anti Penodaan Agama” dengan “UU Perlidungan Umat Beragama”, jelas akan membebaskan aliran-aliran (yang menodai Islam), dari jeratan hukum, lantaran mendapat perlindungan. Na’udzubillahi mindzalik. Wallahua’lam bish shawab.(adibahasan/arrahmah.com) Adiba HasanSenin, 1 Safar 1436 H / 24 November 2014 01:49

***

Lebih buruk dibanding misalnya lurah desa buat aturan punya misi melindungi hama perusak padi dengan dalih demi melestarikan lingkungan hidup

Kutipan perkataan pejabat Kemenag: Setidaknya terdapat dua poin yang mesti direvisi, sebutnya, yakni terkait ketetapan enam agama saja yang disebutkan dalam undang-undang, sementara yang lainnya menjadi terkesan diabaikan. Dampaknya, pelayanan yang adil oleh pemerintah terhadap umat beragama dan berkeyakinan di luar agama yang enam dipertanyakan.

Kedua, terkait pembedaan antara kelompok beragama atau keyakinan dengan kelompok sempalan. “Di UU no 1 tahun 1965, pembedaannya tidak terlalu jelas sehingga kelompok yang sempalan itu diperlakukan seperti orang yang menodai agama,” ujarnya. Dia menilai ketidakjelasan tersebut jika tidak disikapi secara hati-hati akan berbenturan seperti persoalan yang dialami Ahmadiyah dan Syiah.

Perkataan pejabat kemenag itu beraroma membela perusak agama, aliran sesat, faham anti agama, faham liberal dan pluralism agama alias kemusyrikan baru yang sangat membahayakan keyakinan yang resmi dijamin oleh pemerintah. Sampai Ahmadiyah yang jelas telah mengacak-acak Al-Qur’an dengan Kitab suci mereka bernama Tadzkirah pun dibela. Bahkan syiah yang telah menodai agama, contohnya adalah Tajul Muluk pentolan syiah Sampang Madura telah divonis menodai agama oleh pengadilan negeri Sampang, Pengadilan Tinggi Surabaya, dan Mahkamah Agung dengan vonis penjara 4 tahun; ternyata secara tidak langsung masih dibela oleh pejabat kemenag itu.

Secara gampangnya, gambarannya seperti seorang lurah desa yang juga mengayomi para petani, justru akan membuat aturan agar hama-hama tanaman seperti tikus, uret, wereng coklat ataupun bukan coklat, bahkan ilalang yang akan menjadikan kurusnya tanaman padi pun harus dilindungi secara adil sebagai upaya pelestarian lingkungan alam secara berimbang.

Apabila ada lurah desa yang seperti itu, maka serta merta pasti langsung digugat oleh para petani, sambil dituduh sebagai penjahat yang punya misi mematikan penghasilan para petani. Apa di balik itu, pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Entah agar dia bisa kongkalikong dengan tengkulak yang akan memasok hasil bumi dari luar negeri sehingga lurah itu mendapatkan uang sogokan, atau ada kepentingan lain. Tidak mungkin kalau berfikirnya normal dan wajar, lalu sampai membela hama padi padahal dia seharusnya justru membimbing petani agar tanamannya sukses, perlu membasmi aneka hama.

Antara ilustrasi lurah sableng yang akan menghancurkan tanaman para petani, dengan pemerintah yang omongannya seperti itu, coba mari kita timbang, lebih berbahaya yang mana. Pasti lebih bahaya omongan atas nama pemerintah yang dikutip di atas. Karena, omongannya itu menyangkut perusakan aqidah keimanan, membela hama perusak keimanan, padahal justru keimanan itulah yang seharusnya dilindungi sambil memberantas hama perusak keimanan. Karena keimanan itu bila telah rusak bahkan hancur, maka akan celaka di dunia dan akherat.

Perusakan iman dengan cara seperti itulah yang di dalam al-Qur’an dinyatakan, lebih besar  bahayanya daripada pembunuhan. Yakni mengembalikan keimanan kepada kemusyrikan itu lebih besar dosa dan bahayanya daripada pembunuhan.

Ditegaskan dalam Al-Qur’an:

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ [البقرة/191]

dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan. (QS Al-Baqarah: 191)

وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ [البقرة/217]

Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. (QS Al-Baqarah: 217).

Arti fitnah dalam ayat ini adalah pemusyrikan, yaitu mengembalikan orang mu’min kepada kemusyrikan. Itu dijelaskan oleh Imam At-Thabari dalam tafsirnya:

عن مجاهد في قول الله:”والفتنة أشدُّ من القتل” قال: ارتداد المؤمن إلى الوَثن أشدُّ عليه من القتل. –تفسير الطبري – (ج 3 / ص 565)

Dari Mujahid mengenai firman Allah وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ia berkata: mengembalikan (memurtadkan) orang mu’min kepada berhala itu lebih besar bahayanya atasnya daripada pembunuhan. (Tafsir At-Thabari juz 3 halaman 565).

Demikianlah, betapa dahsyat bahaya dan kejahatannya.

Sadarilah, misalnya seorang lurah desa membela tikus untuk menghama padi tentu saja amat sangat tercela. Apalagi yang jabatannya lebih tinggi dari itu, lalu membela aliran-aliran sesat seperti Syiah dan Ahmadiyah demi merusak Islam, tapi atas nama keadilan, betapa rusaknya itu. Kalau cara berfikirnya seperti itu, maka Abu Bakar Shiddiq justru harus melindungi nabi palsu Musailimah Al-Kaddzab dan wadyabalanya. Bahkan Nabi Muhammad shallalahu ‘alaihi wa sallam pun –kalau cara berfikirnya seperti orang yang dbicarakan ini— maka masjid dhirar bikinan oran munafik perlu dilestarikan, dengan dalih demi keadilan dan melindungi kaum beragama atau aliran sempalan. Tetapi kenyataannya, justru Nabi shallalahu ‘alaihi wasallam memerintahkan untuk membakar masjid dhirar bikinan kaum munafikin itu. Di dalam Al-Qur’an dijelaskan:

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (١٠٧)

“Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudharatan (pada orang-orang mukmin), untuk kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu[660]. mereka Sesungguhnya bersumpah: “Kami tidak menghendaki selain kebaikan.” dan Allah menjadi saksi bahwa Sesungguhnya mereka itu adalah pendusta (dalam sumpahnya).” (QS At-Taubah: 107).

[660] Yang dimaksudkan dengan orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu ialah seorang pendeta Nasrani bernama Abu ‘Amir, yang mereka tunggu-tunggu kedatangannya dari Syiria untuk bersembahyang di masjid yang mereka dirikan itu, serta membawa tentara Romawi yang akan memerangi kaum muslimin. akan tetapi kedatangan Abu ‘Amir ini tidak jadi karena ia mati di Syiria. dan masjid yang didirikan kaum munafik itu diruntuhkan atas perintah Rasulullah s.a.w. berkenaan dengan wahyu yang diterimanya sesudah kembali dari perang Tabuk.

Demikianlah kejadian di zaman Rasulullah shallalahu ‘alaihi wa sallam.

Kalau pembela perusak agama itu masih berkilah bahwa di sini kan bukan Negara agama, maka cukup dijawab: Apakah di sini berarti boleh saja orang merusak agama?

Kalau dijawab ya boleh-boleh saja, karena semua harus dilindungi; maka (dengan jawabannya itu) berarti dia benar-benar orang anti agama. Dan itu sama sekali tidak layak duduk jadi pejabat di Indonesia, karena Indonesia bukan Negara anti agama, bahkan landasannya saja Berketuhanan Yang Maha Esa.

Mestinya orang semacam itu justru harus diusir! Dan bila nanti Undang-undang yang akan dibuat sebagai pengganti pasal penodaan agama itu muatannya membela aliran-aliran sesat perusak agama seperti Ahmadiyah dan Syiah dengan dalih karena mereka mesti dilindungi, berarti justru sama dengan menghapus dasar Negara, diganti dengan Undang-undang anti agama tetapi dinamai UU Perlindungan Umat Beragama. Karena, hanya orang anti agama lah yang mau melindungi aliran sesat perusak agama. Itu lebih buruk dibanding memproduksi botol berisi cairan dengan label air zamzam tapi isinya racun tikus yang mematikan.

(nahimunkar.com)

(Dibaca 2.178 kali, 1 untuk hari ini)