Kekerasan Negara_834587263

Ilustrasi/ bandungmelawan

  • Munculnya Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia No. 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri  yang baru dikeluarkan akhir Januari 2013 itu berpotensi merugikan Islam
  • Inpres Penanganan Gangguan Keamanan dan RUU Kamnas memiliki kesamaan. Keduanya sama-sama memberi kewenangan kepada kepala daerah untuk mengerahkan tentara saat di daerahnya terjadi gangguan tertib sipil.
  • Persoalannya, hingga saat ini tidak ada ukuran baku tentang tertib sipil. Artinya Inpres dan RUU itu dapat digunakan kepala daerah untuk mengerahkan tentara.
  • RUU Kamnas dan Inpres Penanganan Gangguan Keamanan menjadi bukti bahwa pemeirntah masih suka menggunakan penedakatan keamanan dibanding pendekatan kesejahteraan.
  • Jika Inpres Gangguan Keamanan Tak Dicabut, Buruh Ancam Duduki Istana Negara
  • Inpres itu dianggap tak beda dengan Rancangan Undang-undang Keamanan Nasioanl (RUU Kamnas) yang saat ini tengah dibahas di DPR dan terus-menerus dikritik.

Ketua Setara Institute, Hendardi menilai Inpres 2 Tahun 2013 dan RUU Kamnas sama-sama membuka peluang campur tangan militer dalam kehidupan masyarakat sipil. Inpres dan RUU Kamnas hendak menghidupkan momok Orde Baru karena menonjolkan kekuatan militer. Hendardi pun menyodorkan catatan Komnas HAM tentang 1.365 kasus kekerasan oleh aparat bersenjata sepanjang 2012 lalu. Ia khawatir dengan Inpres itu, tingkat kekerasan aparat bersenjata terhadap masyarakat akan semakin tinggi.

  • Sebenarnya saat ini sudah ada UU UU Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Belum lagi, peran polisi juga sudah diatur dalam UU Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian. ”Artinya, Inpres itu menjadi sangat mubazir.”

Inilah berita-berita tentang sorotan terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia No. 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri  yang baru dikeluarkan akhir Januari 2013.

***

Jika Inpres Gangguan Keamanan Tak Dicabut, Buruh Ancam Duduki Istana Negara

Wed, 13/02/2013 – 19:01 WIB

JAKARTA, RIMANEWS – Pemerintah telah menargetkan Rancangan Undang-Undang Kemanan Nasional (RUU Kamnas) bisa selesai dibahas dan diberlakukan pada tahun ini. Namun seiring keinginan kuat pemerintah mengegolkan RUU Kamnas, semakin luas pula barisan penentangnya.

Rencananya, elemen-elemen masyaralat sipil akan menggelar aksi besar-besaran di depan gedung DPR RI dan Istana Negara pada pekan-pekan mendatang. Elemen sipil yang akan menggerakkan aksi itu antara lain  Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Konfederasi Serikat pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Majelis Pekerja dan Buruh Indonesia (MPBI), Koalisi Perjuangan Hak Sipil dan Buruh (KAPAS), Trade Union Rights Centre (TURC), dan Serikat Petani Indonesia (SPI).

Mereka juga akan menggandeng kelompok lain yang dikenal vokal mengkritisi RUU Kamnas maupun Inpres Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penangangan Gangguan Keamanan di Dalam Negeri. Di antaranya adalah YLBHI, LBH Jakarta, KontraS dan Imparsial.

Presiden KPSI Said Iqbal menyatakan, selain RUU Kamnas dan Inpres Penaganan Gaungguan Keamanan, pihaknya juga mempersoalkan RUU Ormas yang saat ini tengah dibahas di DPR. “Ketiganya jelas mengancam dan membahayakan perjuangan kelompok buruh dalam menuntut hak-haknya,” kata Said dalam jumpa pers di gedung Yayasan Tenaga Kerja Indonesia (YTKI), Jakarta, Rabu (13/2).

Dipaparkannya, kelompok buruh akan menggelar aksi penolakan atas RUU Kamnas dan RUU Ormas pada Selasa (19/2) pekan depan. Sementara pada Kamis (28/2) dua pekan mendatang, mereka akan menggelar aksi di depan Istana guna mendesak pencabutan Inpres Gangguan Keamanan sekaligus meminta pemeirntah menarik RUU Kamnas.

Dipaparkannya, RUU Kamnas dan Inpres Penanganan Gangguan Keamanan memiliki kesamaan. Keduanya sama-sama memberi kewenangan kepada kepala daerah untuk mengerahkan tentara saat di daerahnya terjadi gangguan tertib sipil.

Persoalannya, lanjut Said, hingga saat ini tidak ada ukuran baku tentang tertib sipil. “Artinya Inpres dan RUU itu dapat digunakan kepala daerah untuk mengerahkan tentara dalam mengatur bahkan membubarkan unjuk rasa buruh dengan kekerasan,” paparmnya.

Di tempat sama Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea menambahkan, RUU Kamnas dan Inpres Penanganan Gangguan Keamanan menjadi bukti bahwa pemeirntah masih suka menggunakan penedakatan keamanan dibanding pendekatan kesejahteraan. Karena itu  pada aksi di depan gedung DPR RI, pekan depan, massa aksi penolak RUU Kamnas akan menyuarakan sejumlah tuntutan. Di antaranya, mereka meminta jaminan kebebasan berorganisasi, menyatakan pendapat maupun hak untuk berkumpul.

“Kami juga minta jaminan terbebas dari rasa takut, serta menuntut negara menjamin hak setiap warga negara untuk bebas dari kemiskinan dengan menghapuskan politik dan kebijakan upah murah yang memiskinkan rakyatnya termasuk menentang penangguhan upah minimum,” pungkasnya.[jpnn] rimanews.com

***

Inpres Gangguan Keamanan Ancam Masyarakat Sipil

Rabu, 13 Februari 2013 , 20:43:00

JAKARTA – Keberadaan Inpres Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan di Dalam Negeri terus menjadi sorotan. Inpres itu dianggap tak beda dengan Rancangan Undang-undang Keamanan Nasioanl (RUU Kamnas) yang saat ini tengah dibahas di DPR dan terus-menerus dikritik.

Ketua Setara Institute, Hendardi menilai Inpres 2 Tahun 2013 dan RUU Kamnas sama-sama membuka peluang campur tangan militer dalam kehidupan masyarakat sipil.  Menurutnya, Inpres dan RUU Kamnas hendak menghidupkan momok Orde Baru karena menonjolkan kekuatan militer.

”Coba perhatikan, sangat terbuka masuknya intervensi militer dalam kehidupan civil society. Ini sangat berpotensi terjadinya praktik pelanggaran HAM seperti di masa lalu,” papar Hendardi di Jakarta, Rabu (13/2).

Hendardi pun menyodorkan catatan Komnas HAM tentang 1.365 kasus kekerasan oleh aparat bersenjata sepanjang 2012 lalu. Ia khawatir dengan Inpres itu, tingkat kekerasan aparat bersenjata terhadap masyarakat akan semakin tinggi.

Ditambahkannya pula, sebenarnya saat ini sudah ada UU UU Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dan UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Belum lagi, peran polisi juga sudah diatur dalam UU Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian. ”Artinya, Inpres itu menjadi sangat mubazir,” tegasnya.

Aktivis pegiat HAM itu juga menyoroti kebiasaan pemerintah yang sering mencoba mendekati persoalan secara parsial. Padahal, katanya, persoalan keamanan merupakan hal komprehensif yang tidak bisa diselesaikan secara parsial.

Sementara Inpres Nomor 2 Tahun 2013, sebutnya, jelas sekali menampilkan sentralisme kekuasaan. “Inpres ini secara legal mengaburkan pembagian kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Inpres ini juga menabrak undang-undang di atasnya,” tegasnya.(ara/jpnn) jpnn.com

***

Gerakan Islam Butuh Media Alternatif Menyiarkan Berita Dunia Islam

  • Munculnya Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia No. 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri  yang baru dikeluarkan akhir Januari 2013 itu berpotensi merugikan Islam

Kamis, 14 Februari 2013

Hidayatullah.com – Kepala Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (Pusham UII) Yogyakarta, Eko Riyadi, S.H., M.H menilai berita yang dimuat oleh media massa saat ini masih belum berpihak kepada Islam. Maka wajar bila berita tentang Islam tidak banyak memperoleh tempat di media-media tersebut.

“Ada kekuatan yang bermain di tubuh media sehingga konten-nya lebih berpihak kepada kepentingan yang diusung tersebut,” ungkapnya saat berlangsungnya Konferensi Masa Depan Pergerakan Islam, di Yogyakarta baru-baru ini.

Untuk itu Eko menegaskan tentang pentingnya gerakan Islam untuk memiliki media alternatif guna menyiarkan kepentingan dunia Islam. Apalagi peranan media diakui sangat vital dalam menyampaikan ideologi di era informasi saat ini.

Hal senada diungkapkan salah satu unsur pimpinan Pusham UII Yogyakarta, Eko Prasetyo. Menurutnya banyak korban ketidakadilan yang perlu mendapatkan advokasi melalui media agar mendapatkan dukungan dan perlindungan. Hal itu menjadi semakin penting ketika aparat pemerintah biasanya menggunakan isu-isu terorisme yang ditujukan kepada pergerakan atau aktifis Islam.

“Pusham UII Yogyakarta sejauh ini baru memiliki media komunikasi yang berbentuk majalah bulanan untuk mengupas para aktifis Islam yang menjadi korban penangkapan aparat pemerintah, namun terdapat keganjilan di dalam proses penangkapannya,” jelas Eko.

Eko menegaskan, terkait hal tersebut gerakan Islam penting pula mewaspadai munculnya Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia No. 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri. Sebab menurutnya Inpres yang baru dikeluarkan akhir Januari 2013 itu berpotensi merugikan Islam.*/Jidi,Jogjakarta

Red: Cholis Akbar/ hdytllhcom

(nahimunkar.com)

(Dibaca 112 kali, 1 untuk hari ini)