Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW), Neta S Pane menyayangkan ulah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendatangkan aparatur Brimob bersenjata laras panjang ketika memeriksa ruangan kerja beberapa anggota DPR, Jumat (15/1), dianggap tersangkut pada skandal suap terduga Damayanti Wisnu Putranti, anggota Komosi V DPR RI,

“IPW menyayangkan itu karena melanggar prosedur penggunaan senjata di Polri dan penggeledahan dilakukan tidak sesuai dengan surat perintah, karena pihak-pihak yang digeledah belum ditetapkan tersangka oleh KPK. Harusnya KPK paham ada azas hukum praduga tak bersalah,” kata Neta S Pane, Sabtu (16/1) dilansir asal jpnn.

Saat surat perintah, sambung Neta, sebatas tertulis satu nama yang lainnya sekadar dan kawan-kawan juga tanggal pemeriksaan pula tak tercantum. “Ini prosedur mereka salah, tapi masih berlagak arogan. Kalau orang salah dan ngotot, jelas arogan namanya. Seluruh 560 anggota DPR kan kawan-kawan Damayanti, apa itu memberi kewenangan KPK untuk menggeledah seluruh ruangan di DPR? Apa arti kawan-kawan disana? kawan-kawan SMA? Kawan bermain? kawan separtai atau apa?, kan tidak jelas,” jelas Neta.

Berdasarkan Neta, tindakan yang dipraktikkan bagi penyidik KPK atas Gedung DPR terbilang terlihat terencana melemahkan prosedur hukum lantaran menyerang setiap SOP yang digunakan oleh KPK. “Ini kalau melihat videonya, KPK justru dilemahkan oleh perilaku anggotanya sendiri. Penyidikan terhadap orang yang tertangkap tangan pun bisa dibatalkan oleh pengadilan karena bukti-bukti yang didapatkan secara ilegal. Apa ini kesengajaan KPK? Kok aparatnya seperti tidak tahu hukum,” tanya Neta.

Mengenai tersebut ia menghendaki pimpinan KPK cepat menindak tegas serta keras pada anggotanya lantaran telah merugikan lembaga KPK juga penyidikan yang dipraktikkan KPK sendiri. “Penyidik arogan harus dipecat, jangan sampai sikap-sikap seperti ini berkembang di KPK. Kita tidak butuh penyidik KPK bergaya Tjakrabirawa,” mengakhiri

Sumber: suaranews.com

(nahimunkar.com)