“Sangat ironis, jika ada warga yang digusur Ahok tanpa ganti rugi, sementara TNI Polri menerima dana hibah begitu besar dari Ahok. Jika hal ini yang terjadi, masihkah Polri punya kebanggaan dengan slogannya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat,” ungkap Neta.

KETUA Indonesia Polisi Watch (IPW) Neta S Pane menegaskan, Kapolri Jenderal Badroeddin Haiti perlu menjelaskan secara transparan mengenai bantuan Gubernur Jakarta Ahok kepada jajaran kepolisian.

IPW mendesak agar Polri segera mengembalikan bantuan dana itu, untuk kemudian bisa diserahkan Ahok kepada warga Kampung Pulo yang digusur tanpa dibayar ganti rugi bangunannya oleh Gubernur Jakarta itu.

IPW menilai, warga Kampung Pulo lebih menderita daripada jajaran TNI dan Polri yang menerima bantuan dana dari Ahok tersebut. Warga Kampung Pulo lebih memerlukan dana bantuan dari pada TNI-Polri yang memang sudah mendapat anggaran dana yang cukup besar dari negara. Terutama warga yang menolak pindah ke Rusunawa, yang seharusnya bangunannya diganti rugi agar bisa menyewa rumah ditempat lain. Sementara warga yang pindah ke rusunawa juga memerlukan dana untuk membayar uang sewa setiap bulannya.

Dari penelusuran IPW, tahun 2015 ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menggelontorkan dana hibah kepada tujuh institusi militer dan satu institusi kepolisian. Yakni, Kostrad menerima Rp 30 miliar, Mabes TNI Rp 15,2 miliar, TNI AD Rp 3,2 miliar, Kodam Jaya Rp 38,6 miliar, Kopassus Rp 750 Juta, Koarmabar TNI AL Rp 5,9 miliar, Koops TNI AU Rp 4,8 miliar, dan Brimob Polda Metro Jaya Rp 3,1 miliar.

 “Dana hibah diberikan untuk pembelian fasilitas dan perlengkapan dalam mengamankan Jakarta, khususnya ketika terjadi huru-hara. Aneh juga jika Ahok sudah mengantisipasi akan terjadinya huru hara di Jakarta, sementara Polri selalu mengatakan Jakarta akan selalu aman,” jelas Neta S Pane dalam rilis kepada Islampos Senin (24/8/2015).

IPW berharap masing-masing institusi bersikap transparan dalam memaparkan penerimaan dana dari Ahok ini dan kemudian mengembalikannya kepada Ahok.

“Sangat ironis, jika ada warga yang digusur Ahok tanpa ganti rugi, sementara TNI Polri menerima dana hibah begitu besar dari Ahok. Jika hal ini yang terjadi, masihkah Polri punya kebanggaan dengan slogannya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat,” ungkap Neta.

IPW juga berharap jajaran kepolisian bisa bersikap netral dan profesional dalam menyikapi hubungan Ahok dengan warga Jakarta, khususnya Kampung Pulo, meski Polri sudah menerima bantuan dana dari Ahok. Dan untuk menghindari tudingan negatif,  sebaiknya TNI-Polri segera mengembalikan dana bantuan itu ke Ahok dan menyarankan Ahok agar dana itu diserahkan kepada warga Kampung Pulo. [Desastian/Islampos] Senin 9 Zulkaedah 1436 / 24 Agustus 2015

(nahimunkar.com)

(Dibaca 1.497 kali, 1 untuk hari ini)