.

 

 

JAKARTA – Ketua Dewan Pers Bagir Manan meminta sejumlah pemilik media untuk menghormati etika jurnalistik karena menurutnya para pemilik yang terjun ke dunia politik menggunakan medianya sebagai sarana mengkampanyekan diri sehingga pers menjadi tidak sehat.

“Dengan menghormati etika jurnalistik berarti mereka ikut menjaga pers yang sehat,” kata Bagir seusai acara Menakar Independensi dan Netralitas Jurnalisme dan Media Indonesia di gedung Dewan Pers, Jakarta, Rabu, 26 Maret 2014.

Ini media yang dimiliki bos atau petinggi partai yang disinyalir menunjukkan gelagat tak independen dan tak netral terkait dengan berita politik menjelang pemilihan umum 9 April nanti. Hasil penelitian Masyarakat Peduli Media menunjukkan adanya keberpihakan media terhadap pemiliknya.

Contoh media televisi yang berpihak ke pemiliknya, yakni TV One milik Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie dan Metro TV milik Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. TV One Lebih banyak menyiarkan Partai Golkar dan Aburizal Bakrie dibanding partai dan calon presiden lainnya.

“Demikian pula Metro TV yang lebih banyak menampilkan Surya Paloh dan narasumber dari Partai NasDem,” kata peneliti dari Masyarakat Peduli Media, Muzayin Nazaruddin.

Keberpihakan tak hanya terjadi di televisi, tapi juga media cetak. Muzayin memaparkan Rakyat Merdeka memberi porsi pemberitaan dominan bagi Dahlan Iskan, pemilik Jawa Pos Group (JPNN).

“Dalam pemberitaan di Rakyat Merdeka, figur Dahlan Iskan selalu digambarkan secara positif,” ucap Muzayin Nazaruddin.

Media Indonesia pun begitu. Media Indonesia satu group dengan MetroTV, kata Muzayin, cenderung memberitakan Partai NasDem secara positif. “Jadi, Media Indonesia dan Rakyat Merdeka cenderung berpihak kepada pemiliknya,” tutur Muzayin.

Senada dengan Muzayin, Peneliti dari Pemantau Regulasi dan Regulator Media, Amir Efendi Siregar, menyatakan hasil penelitian PR2M, media massa, baik cetak maupun elektronik yang dimiliki politikus, sering digunakan untuk kepentingan pribadi.

Amir mencontohkan MNC TVRCTI, Okezone.com, dan koran Seputar Indonesia (Sindo), yang dimiliki Wakil Ketua Umum Partai Hanura, Hary Tanoe.

“Observasi yang dilakukan peneliti menemukan bahwa liputan-liputan di media dalam kelompok MNC tidak hanya bias pemilik, tapi juga ada tendensi untuk menyembunyikan kebenaran,” kata Amir.

Karena itu, Muzayin dan Amir merekomendasikan kepada Dewan Pers untuk membuat regulasi demi menjamin independensi media. Dewan Pers selayaknya juga memberi teguran kepada media yang melanggar prinsip-prinsip independensi dan netralitas.

 (voa-islam.com) Jum’at, 26 Jumadil Awwal 1435 H / 28 Maret 2014 09:54 wib

(nahimunkar.com)

(Dibaca 1.558 kali, 1 untuk hari ini)