Para alim ulama Indonesia harus memiliki sikap tegas dalam menghadapi Islamophobia, Komunisme, aliran sesat dan upaya merusak tatanan moral agama melalui berbagai kedok seperti Islam Nusantara, Syiah, Jaringan Islam Liberal dan lainnya supaya tidak memosisikan umat Islam sebagai rakyat tertindas di negeri sendiri.

Demikian salah satu dari  7 butir Rekomendasi Kongres Mujahidin V yang diselenggarakan di Tasikmalaya Jawa Barat, 5-7 Agustus 2018.

Berikut ini teks lengkap Rekomendasi Kongres Mujahidin V

***

Rekomendasi Kongres Mujahidin V

Dipublikasikan pada: 7 August 2018

Kongres Mujahidin V
“Peran Islam Dalam Mengatur Dan Memakmurkan Negara”

•••

بسم الله الرحمن الرحيم

Rekomendasi Kongres Mujahidin V

  1. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) secara konstitusional adalah negara tauhid sebagaimana dinyatakan di dalam pasal 29 ayat (1) UUD 1945, Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, wajib mengamalkan Syariat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi kaum muslimin bangsa Indonesia.
  2. Syariat Islam wajib menjadi dasar umat Islam bangsa Indonesia dalam menggunakan hak politiknya, berperan dan berpartisipasi dalam pengelolaan negara Republik Indonesia, memilih pemimpin, menjadi aparat pemerintah baik sipil maupun militer di lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif.
  3. Syariat Islam bersifat universal dapat membawa kemaslahatan dan perbaikan bagi seluruh manusia tanpa memandang SARA. Syariat Islam mengandung unsur-unsur dan nilai-nilai yang menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia untuk mencapai cita-cita kemerdekaan RI menuju negara yang diridlai Allah, adil, makmur, aman dan sentosa (Baldatun thayyibatun wa Rabbun Ghafur)
  4. Para alim ulama Indonesia harus memiliki sikap tegas dalam menghadapi Islamophobia, Komunisme, aliran sesat dan upaya merusak tatanan moral agama melalui berbagai kedok seperti Islam Nusantara, Syiah, Jaringan Islam Liberal dan lainnya supaya tidak memosisikan umat Islam sebagai rakyat tertindas di negeri sendiri.
  5. Mendorong kepada seluruh bangsa Indonesia dalam Pemilu Presiden dan Legislatif yang akan datang untuk memilih pemimpin yang memiliki komitmen moral agama, beriman, mampu menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI serta berpihak kepada rakyat.
  6. Menuntut kepada legislatif, eksekutif dan yudikatif yang akan terpilih konsisten dan konsekwen melaksanakan tujuan dan cita-cita Indonesia sebagai Negara Tauhid yang melindungi seluruh tumpah darah negara dan bangsa Indonesia. Jangan biarkan Indonesia tercabik oleh perpecahan, persekusi, Islam phobia, dominasi asing dan aseng.
  7. Majelis Mujahidin menunjukkan kepeduliannya terhadap musibah gempa yang menimpa masyarakat di Lombok NTB. Untuk itu Majelis Mujahidin menghimbau kepada seluruh aktifis Majelis Mujahidin di seluruh tanah air dan rakyat bangsa Indonesia untuk membantu korban gempa di Lombok Nusa Tenggara Barat.

Tasikmalaya, 25 Dzulqa’dah 1439 H/7 Agustus 2018 M*/majelismujahidin.com

***

Manifesto Ulama dan Umat – Mudzakarah 1000 Ulama Kongres Mujahidin V

Dipublikasikan pada: 7 August 2018

MUDZAKARAH SERIBU ULAMA
KONGRES MUJAHIDIN V
“PERAN ISLAM DALAM MENGATUR DAN MEMAKMURKAN NEGARA”

•••

بسم الله الرحمن الرحيم

Atas berkat rahmat Allah subhanahu wa ta’ala, Mudzakarah Seribu Ulama yang berlangsung di Tasikmalaya pada hari Ahad 23 Dzulqa’dah 1439 H bertepatan dengan 5 Agustus 2018 bersepakat menyatakan maklumat:

MANIFESTO ULAMA DAN UMAT

Sebagai berikut:

  1. Menetapkan Resolusi Konstitusional Pemerintah RI untuk kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 sesuai penetapan Keppres Nomor 150 tahun 1959, LNRI tahun 1959 Nomor 75, Dekret Presiden Soekarno 5 Juli 1959. Bahwa “Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-undang Dasar 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut.”
  2. Menetapkan Resolusi Konstitusional Pemerintah RI untuk mengundangkan Syariat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi umat Islam bangsa Indonesia.
  3. Mudzakarah Seribu Ulama di Tasikmalaya mengukuhkan keputusan Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional di Jakarta tentang pencalonan presiden dan wakil presiden 2019. Jika terjadi deadlock politik, maka harus ada calon alternatif yang sesuai dengan Syariat Islam secara utuh.

Dibacakan dan disetujui peserta Mudzakarah Seribu Ulama di Gedung Aisyah Jl. Ir. H. Juanda Kota Tasikmalaya Jawa Barat.

Ttd.
Tim Perumus Mudzakarah Seribu Ulama

Sumber: majelismujahidin.com

(nahimunkar.org)

(Dibaca 809 kali, 5 untuk hari ini)