• Persoalan kian pelik, ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan penolakan terhadap putusan MK tersebut dalam bentuk fatwa. Saat ini, Kemenag menjadi berat menjalankan putusan MK tersebut.

Inilah berita-beritanya.

***

Kemenag Jadi Berat Jalankan Putusan MK

Setelah Keluar Fatwa MUI Tentang Anak Hasil Hubungan Zina

JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) hingga saat ini belum menjalakan kebijakan teknis terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang status anak hasil perkawinan diluar nikah atau zina. Persoalan kian pelik, ketika Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan penolakan terhadap putusan MK tersebut dalam bentuk fatwa. Saat ini, Kemenag menjadi berat menjalankan putusan MK tersebut.

Kemenag sebagai unsur pemerintahan di satu sisi wajib patuh terhadap segala putusan MK. Namun, di sisi lain Kemenag wajib menjadikan putusan atau fatwa MUI sebagai bahan pertimbangan dalam mengeluarkan kebijakan. Sebab, MUI adalah representasi ulama yang diakui di Indonesia. “Adanya benturan pemahaman MK dan MUI menyebabkan kita kesulitan harus mengikuti putusan yang mana,” papar Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar di Jakarta kemarin (14/3).

Dia mengatakan, pihaknya tentu tetap mengupayakan tindak lanjut dari dua putusan yang saling bertantangan itu. “Awalnya, kita siap menindaklanjuti putusan MK, tapi menunggu sikap MUI dulu,” kata dia.

Saat itu, Kemenag berharap MUI mengeluarkan fatwa yang sejalan dengan putusan MK tadi. Namun, pada akhirnya MUI mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan putusan MK. MUI memfatwakan jika anak hasil perkawinan di luar pernikahan tetap tidak boleh memiliki hak perdata dengan pihak ayah atau bapak.

“Sekarang kami jadi kesulitan menindaklanjuti putusan MK,” katanya. Sebab, Kemenag tidak bisa melepaskan hasil kesepakatan atau fatwa MUI. Kesulitan terjadi mulai dari pelayanan di tingkat KUA (kantor urusan agama) yang ada di kecamatan.

Mantan Dirjen Bimas (Bimbingan Masyarakat) Islam Kemenag itu mengatakan, Kemenag tetap tidak boleh tinggal diam. Untuk itu, dia akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sebab sebelumnya, Kemendagri sudah menyiapkan formulasi penerbitan akte lahir bagi anak hasil zina atau “kumpul kebo”. Merujuk pada fatwa MUI yang menolak pengakuan hak perdata anak hasil perzinaan, Nasaruddin mengatakan semakin berhati-hati mengeluarkan kebijakan baru.

Selain dengan Kemendagri, Nasaruddin mengatakan akan menjalin komunikasi dengan MUI sendiri, lalu MK dan Mahkamah Agung (MA). MA memiliki peran penting karena berkaitan dengan UU Peradilan Agama. Dia berharap, koordinasi lintas instansi ini bisa memunculkan solusi konkrit berupa kebijakan teknis sebagai tindak lanjut putusan MK.

Nasaruddin sendiri mengakui jika putusan MK bisa menyisakan buntut persoalan. Terutama di kalangan umat Islam. Sebab, dalam fiqih Islam yang bersumber dari al-quran dan hadis sudah tegas dinyatakan bahwa anak yang lahir dari pasangan di luar pernikahan hanya memiliki ikatan hubungan dengan pihak ibu dan keluarga ibu.

“Anak tersebut (hasil zina, red) tidak memiliki hubungan yuridis formal dengan bapak kandunganya,” ujar Nasaruddin. Dia melanjutnya, konsekuensi dari putusan MK itu mewajibakan ayah biologis untuk memberikan hak keperdataannya termasuk hak waris.

Di bagian lain, Ketua MUI Ma’ruf Amin mengatakan akan membawa fatwa itu ke DPR, Kemenag, dan MK. Dia juga mengatakan putusan MK yang sudah terlanjur keluar itu untuk ditarik kembali. Dia menilai jika MK harus diberi batas untuk menerima perkara-perkara pengaduan. “Terutama hal-hal keagamaan, MK harus diberi batasan,” katanya.

Ma’ruf sangat menyangkan upaya MK dalam membuat putusan itu. Dia menegaskan, MK sama sekali tidak meminta pertimbangan atau konsultasi dulu kepada MUI. Padahal, dia menilai MUI sudah dapat pengakuan sebagai representasi ulama-ulama yang ada di republik ini.

Dia menegaskan, anak yang lahir di luar pernikahan atau hasil zina, tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah. Hubungan keperdataan ini meliputi kewajiban waris, perwalian, dan nasab. Sehingga otomatis tidak bisa dikeluarkan buku akte kelahiran.

Sementara jika putusan MK itu dijalankan, maka anak hasil kumpul kebo bisa menuntut waris, serta aspek-aspek keperdataan tadi. Ma’ruf menghawatirkan jika anak yang lahir dari zina itu adalah perempuan. Jika merujuk pada putusan MK, maka anak itu boleh menggunakan ayah biologisnya sebagai wali nikah. “Ini sangat bertentangan dengan agama,” kata dia. Sebab, anak perempuan hasil zina atau kumpul kebo hanya boleh menggunakan wali hakim saat menikah.

Lantas untuk urusan aturan bapak bilogis wajib menafkahi anak hasil dia berzina, Ma’ruf mendukungnya. Bahkan, dia mendorong pemerintah tegas menindak bapak-bapak nakal itu supaya menafkahi anak hasilnya berzina. Dia membedakan dengan tegas antara kewajiban menafkahi dengan hak perdata. “Menghukum untuk membiaya itu boleh, bahkan kita dorong. Tapi jika lantas ada ikatan ahli waris, perwalian, dan aspek perdata lainnya, kita tolak,” urai Ma’ruf.

Sementara itu, Juru Bicara MK Akil Mochtar bersikukuh kalau keputusan yang dikeluarkan institusinya baik untuk anak. Oleh sebab itu, dia tidak paham dengan tudingan MUI yang menyebut jika pihaknya bertindak berlebihan. “Anak tidak membawa dosa orang tuanya, putusan ini baik untuk anak,” ujarnya.

Dia lantas menjelaskan kalau aturan sebelumnya sangat tidak adil pada laki-laki yang punya anak setelah berhubungan badan. Sebab, MK melihat selama ini pihak laki-laki suka lari dan lepas tangan begitu saja. Apalagi, UU Perkawinan “mendukung” konsep lepas tangan. Itu dengan menyebut anak hanya punya hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

Bagaimana dengan tudingan aturan itu makin melegalkan zina? Akil mengelak. Sebab, konteks MK mengabulkan perubahan materi UU Perkawinan bukan untuk mengubah zina dari haram menjadi halal. Bagi dia, tetap saja zina adalah haram. “Putusan MK tidak mengatur atau membicarakan perzinahan,” tegasnya.

Begitu juga dengan urusan waris. Akil menjelaskan MK tidak menyinggungnya. Toh, urusan waris juga tidak diajukan oleh Machica Mochtar agar di ubah juga. Yang disinggung dalam putusan hanya anak yang lahir di luar perkawininan resmi punya hubungan dengan bapak biologis asal bisa dibuktikan. (wan/dim) jpnn.com, Kamis, 15 Maret 2012 , 04:37:00

***

Pemerintah Kaji Keputusan Anak di Luar Perkawinan

Sabtu, 17 Maret 2012 13:48 WIB

JAKARTA–MICOM: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar mengatakan pihaknya masih mengkaji keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 46/VIII/2010 pada 17 Februari 2012 tentang anak yang lahir di luar perkawinan.
“Kami masih terus melakukan pengkajian dan mengikuti segala perkembangan,” kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar usai bertemu anak-anak finalis Jagoan Cerdas Indonesia di Jakarta, Sabtu (17/3).
Linda menjelaskan, pemerintah menghormati keputusan MK namun pihaknya terus melakukan pengkajian untuk menindaklanjuti keputusan tersebut.

“Di satu sisi, kami melihat keputusan itu terkait dengan hak-hak anak namun di sisi lain kami juga mempertimbangkan mengenai lembaga pernikahan yang sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan,” katanya.

Linda juga mengatakan karena masih melakukan pengkajian mendalam maka pihaknya belum dapat berkomentar lebih banyak mengenai keputusan tersebut.

“Namun kami akan terus berkoordinasi dengan Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri dan lain sebagainya terkait keputusan tersebut,” katanya.

MK memutuskan anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan perdata (status hukum) dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

Putusan ini terkait pengujian Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimohonkan Aisyah Mochtar (Machica Mochtar) dan anaknya, Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono.

Menurut Mahkamah Konstitusi, pokok permasalahan hukum mengenai anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah mengenai makna hukum (legal meaning) frasa “yang dilahirkan di luar perkawinan” perlu memperoleh jawaban dalam perspektif yang lebih luas perlu dijawab pula permasalahan terkait, yaitu permasalahan tentang sahnya anak. (Ant/OL-9)

***

ISPHI: MK Salah Menafsirkan UU Perkawinan!

Mahkamah Konstitusi telah salah dalam menafsirkan Undang-Undang Perkawinan yang diuji materilkan oleh Aisyah Mochtar atau Machica Mochtar. Sebab, dalam hal itu Majelis tidak menyinggung materi perkara di dalam UU perkawinan tersebut. Karena itu, putusan MK harusnya tidak dapat mengabulkan pemohon uji materi.

“MK itu kan memutuskan bahwa UU itu kan bertentangan dengan UUD dasar, dia kan tidak mengaitkan materi pada perkara, jadi tidak bisa dikaitkan,” kata Ketua Umum Ikatan Sarjana dan Praktisi Hukum Indonesia (ISPHI) Fredrich Yunadi beberapa saat lalu (Jumat, 8/3).

Yunadi mencontohkan, seperti pada putusan MK mengenai pimpinan KPK Jilid II Busyro Muqoddas, itu adalah hal yang salah tafsir. Kemudian, jika putusan MK itu dinilai cacat atau tidak cacat, tetap tidak bisa ditinjau lagi lantaran sifatnya mengikat dan final. Bahkan, Presiden pun tidak dapat meninjau kembali. Apalagi, dalam menjatuhkan putusan, seorang hakim itu tidak boleh membaurkan perasaan pribadinya sebagai dasar putusan MK.

“Nah saya liat dalam hal ini Pak Mahfud sudah membaurkan perasaannya. Dia itu kan seorang kiai, ahli agama bukan ahli hukum. Nah karena itulah sebenernya pemerintah itu banyak menempatkan orang bukan on the right man on the right place. Jadi itu yang bikin kacau, yang menurut saya kasian, trus negara kita mau dibawa kemana,” urai dia.

Dalam hemat Yunadi, putusan MK itu sangat bahaya buat kondisi terutama rakyat Indonesia. Makanya, langkah selanjutnya menanggapi putusan MK itu, pihaknya akan  mendorong pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri untuk segera membuat aturan baru (PP) atau paling tidak mengajukan perubahan UU.

“Jadi saya kira solusinya, pemerintah harus aktif, yaitu membuat PP atau mengajukan amandemen perbaikan UU, karena ini resikonya fatal,” tuntas dia.

Untuk diketahui, majelis Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimohonkan artis dangdut Macicha Mochtar inkonstitusional bersyarat. Machica mempersoalkan Pasal 43 ayat (1) yang mengatur bahwa status anak luar kawin hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya.

Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan dengan laki-laki yang dapat dibuktikan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain ternyata mempunyai hubungan darah anak luar kawin dengan ayahnya.

Ini artinya, MK memutuskan anak luar nikah tidak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya, tetapi juga mempunyai hubungan hukum dengan ayah biologisnya sepanjang dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti menurut hukum. [ysa] RMOL. Jum’at, 09 Maret 2012 , 10:07:00 WIB Laporan: Samrut Lellolsima

(nahimunkar.com)

(Dibaca 2.866 kali, 1 untuk hari ini)