Kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan per 1 April 2016, mendapat reaksi keras dari masyarakat.

Tahun lalu telah ramai dibicarakan soal haramnya BPJS. Karena memang MUI berfatwa masalah itu. Tetapi buru-buru ada pertemuan MUI dengan pihak BPJS, dan MUI berdalih tidak ada kosa kata “haram” dalam hasil dalam Surat Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI.

Padahal sebelumnya, MUI telah  melandasi fatwanya dengan ayat dan hadits. MUI menjelaskan, dalam Alquran ada beberapa surat yang dijadikan dalil fatwa itu, yaitu QS Al-Baqarah: 275-280, QS Ali Imran: 130, QS An-Nisa: 36-39, QS Al-Baqarah: 177, QS At-Taubah: 71, dan QS Al-Maidah: 2.

Bagaimana MUI mau berkilah dengan ucapan “tidak ada kosa kata “haram” dalam Surat Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI”, lha jelas-jelas ayat yang dijadikan dalil itu (di antaranya QS Al-Baqarah: 275-280) adalah ayat-ayat tentan betapa haramnya riba.

ٱلَّذِينَ يَأۡكُلُونَ ٱلرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ قَالُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡبَيۡعُ مِثۡلُ ٱلرِّبَوٰاْۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوۡعِظَةٞ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمۡرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِۖ وَمَنۡ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصۡحَٰبُ ٱلنَّارِۖ هُمۡ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥ [سورة البقرة,٢٧٥]

  1. Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya [Al Baqarah : 275]

Seharusnya, ketika haram, ya putuskan tetap haram hukumnya, tidak usah berkilah. Kalau caranya begitu, maka ketika prakteknya tetap masih mengandung riba, sedang fatwanya telah dicabut (dijelaskan dengan berkilah tidak ada kosa kata “haram” dalam Surat Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI) oleh MUI sendiri, maka bukankah jadi tanggungan MUI? Karena masyarakat tidak ada urusan, apakah dalam sistem BPJS itu ada riba atau tidak, yang penting fatwa haramnya BPJS sudah dijelaskan kembali, tidak ada kosa kata “haram”.

Nah, kini sedang ada persoalan kembali tentng BPJS. Mumpung sekarang lagi hangat tentang naiknya iuran BPJS, maka sebaiknya MUI bertandang kembali.

Berita tentang naiknya iuran BPJS yang mendapatkan reaksi keras, dan hukum seputar BPJS, silakan simak berikut ini.

***

Iuran BPJS Naik, DPRD Medan Meradang

MEDAN (RIAUPOS.CO) -Kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan per 1 April 2016, mendapat reaksi keras dari kalangan DPRD Kota Medan. Pasalnya, selama ini pelayanan BPJS Kesehatan dinilai belum maksimal kepada masyarakat.

Anggota DPRD Kota Medan Godfried Effendi Lubis mengatakan, kenaikan iuran tersebut terlalu cepat. Seharusnya pihak BPJS Kesehatan meningkatkan pelayanan terlebih dahulu daripada harus menaikkan tarif iuran. “Harusnya pelayanan dulu ditingkatkan, bukan iuran dinaikkan,” tegas politisi Gerindra itu kepada RPG, Senin (14/3), menyikapi kenaikan iuran BPJS Kesehatan per 1 April mendatang.

Menurut Godfried, bila BPJS Kesehatan ingin bicara pelayanan maka langkah menaikkan iuran bukan merupakan solusi. “Jadi jangan cerita rugi dulu. Wajar pemerintah subsidi karena program ini baru berjalan sekitar tiga tahun. Jadi wajar saja tidak untung,” katanya.

Anggota Komisi C DPRD Medan ini kemudian mengingatkan, agar BPJS jangan hanya menjadi juru bayar bagi rumah sakit providernya. Padahal di satu sisi, terjadi kontradiktif bahkan kesenjangan diantara rumah sakit provider tersebut. “Istilahnya itu ada RS provider yang gemuk dan kurus. Rujukan-rujukan RS kepada masyarakat selama ini harus objektif dinilai, bukan karena ada ‘sesuatu’,” sindir Godfried.

Dirinya berharap ada penentuan standar pelayanan setiap RS provider BPJS Kesehatan. Sehingga ke depan masyarakat benar-benar dapat dilayani secara maksimal.

“Selama ini banyak sekali keluhan masyarakat terhadap BPJS Kesehatan. Selain pelayanan tidak maksimal, obat juga harus bayar atau pasien yang kerap ditelantarkan. Belum lagi semua masyarakat memiliki kartu BPJS, lantaran tidak mengerti tata caranya,” pungkasnya.

Kolega Godfried di Komisi C dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Kuat Surbakti juga berpendapat serupa. Kuat menambahkan ke depan jangan ada klasifikasi rujukan dari balai pengobatan/Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) mau ke RS tipe berapa. “Hal kedua, selama ini birokrasinya juga terlampau panjang, sehingga menyebabkan pasien menjadi terlantar,” ucapnya.

Bukan tanpa alasan, Kuat menyebut pernah ada kejadian di daerah pemilihannya (Dapil II), di mana si pasien harus dirujuk ke RS provider lebih jauh dari tempat tinggalnya. “Padahal di dekat rumah mereka itu ada rumah sakit yang jadi provider BPJS, tetapi tega merujuk ke RS provider lain di mana warga harus naik angkot dua kali lagi ke tempat tersebut. Inikan sudah tidak manusiawi,” bebernya.  (prn/ije/rpg)

By: riaupos.co, 15 Maret 2016

***

Ini Dalil MUI Keluarkan Fatwa BPJS Haram

mui

Foto: Istimewa

JAKARTA – Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum lama ini mengeluarkan fatwa BPJS Kesehatan tidak sesuai syariah yang cukup mengejutkan banyak pihak.

Dalam Surat Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI yang diperoleh Okezone dari Sekretariat MUI di Jakarta, Kamis (30/7/2015) disebutkan beberapa dasar penetapan fatwa tersebut.

MUI menjelaskan dalam Alquran ada beberapa surat yang dijadikan dalil fatwa itu, yaitu QS Al-Baqarah: 275-280, QS Ali Imran: 130, QS An-Nisa: 36-39, QS Al-Baqarah: 177, QS At-Taubah: 71, dan QS Al-Maidah: 2.

Selain dalil Alquran, MUI juga menyebut sepuluh hadis, ijma ulama dan beberap fatwa DSN MUI sebelumnya juga menjadi pertimbangan dalam mengeluarkan fatwa BPJS Kesehatan haram.

Dari aspek dalil ‘aqli, MUI menilai bahwa sistem jaminan sosial seharusnya berpedoman pada asas tolong-menolong, individunya saling menjamin satu sama lain, dan wilayahnya merasakan kecintaan persaudaraan, serta itsar atau mendahulukan kepentingan orang lain.

Jika hal itu terjalin, maka masyarakat akan terbentuk secara kukuh, kuat dan tidak terpengaruh oleh goncangan-goncangan yang terjadi.

Dengan demikian wajib bagi setiap individu umat Islam untuk memenuhi batas minimal kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, sarana kesehatan, dan pengobatan.

Jika hal-hal pokok itu tidak terpenuhi, maka bisa jadi menyebabkan terjadinya tindakan-tindakan kriminal, bunuh diri, dan terjerumus pada perkara-perkara yang hina dan rusak, serta bangunan sosial masyarakat akan runtuh.

Sumber: news.okezone.com/Ahmad Zubaidi/Kamis, 30 Juli 2015

***

Inilah Hasil Pertemuan MUI dan BPJS Kesehatan Soal BPJS “Haram”

Hasil Pertemuan MUI dan BPJS

KBRN, Jakarta : Inilah hasil pertemuan antara Majelis Ulama Indonesia, BPJS Kesehatan, Pemerintah, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), dan Otoritas Jasa  Keuangan (OJK) terkait kontroversi BPJS Kesehatan tidak sesuai syariah dan sempat santer haram. Inilah hasil pertemuan tersebut, yang ditandatangani perwakilan dari BPJS adalah Fachmi Idris, MUI Prof. Jaih Mubarak, Kementerian Kesehatan Sundoyo, Kementerian Kesehatan Eva Theresia Bangun, Dewan Jaminan Sosial Nasional Chazali H. Situmorang, dan Otoritas Jasa Keuangan Firdaus Djaelani.

Siaran Pers bersama hasil pertemuan antara BPJS Kesehatan, MUI, Pemerintah, DJSN, dan OJK sehubungan dengan putusan dan rekomendasi Ijtima’ ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan yang dilaksanakan Selasa (4/8/2015).

Hal-hal yang telah disepakati antara para pihak tersebut di atas untuk mengklarifikasi isu-isu yang berkembang di masyarakat. Berikut isinya :

  1. Telah dicapai kesepahaman para pihak untuk melakukan pembahasan lebih lanjut terkait dengan putusan dan rekomendasi Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia tentang penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan, dengan membentuk tim bersama yang terdiri dari BPJS Kesehatan, MUI, Pemeritah, DJSN, dan OJK.
  2. Rapat bersepaham bahwa di dalam keputusan dan rekomendasi Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan, tidak ada kosa kata “haram”.
  3. Masyarakat diminta tetap mendaftar dan tetap melanjutkan kepesertaannya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan BPJS Kesehatan, dan selanjutnya perlu adanya penyempurnaan terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan nilai-nilai syariah untuk menfasilitasi masyarakat yagn memilih program yang sesuai dengan syariah. (SAS/rills/BPJS/BCS)/ .rri.co.id

by syariful alam, 4 August

***

Alasan MUI Melarang BPJS

Bismillah was shalatu was salamu ‘ala Rasulillah, amma ba’du,

BPJS yang dipermasalahkan MUI adalah BPJS untuk dua program,

Pertama, untuk program jaminan kesehatan mandiri dari BPJS, dimana peserta membayar premi iuran dengan tiga kategori kelas

Kedua, jaminan kesehatan Non PBI (Peserta Bantuan Iuran) yang diperuntukkan bagi PNS/POLRI/TNI, lembaga dan perusahaan. Dimana dana BPJS sebagian ditanggung oleh instansi yang bersangkutan dan juga sebagiannya  ditanggung peserta.

Dalam program ini, MUI menimbang adanya 3 unsur pelanggaran dalam BPJS,

Pertama, gharar (ketidak jelasan) bagi peserta dalam menerima hasil dan bagi penyelenggara dalam menerima keuntungan.

Kedua, mukhatharah (untung-untungan), yang berdampak pada unsur maisir (judi)

Ketiga,  Riba fadhl (kelebihan antara yang diterima & yang dibayarkan). Termasuk denda karena keterlambatan.

Penjelasan lebih rincinya sebagai berikut,

Pertama, Peserta bayar premi bulanan, namun tidak jelas berapa jumlah yang akan diterima. Bisa lebih besar, bisa kurang. Di situlah  unsur gharar (ketidak jelasan) dan untung-untungan.

Ketika gharar itu sangat kecil, mungkin tidak menjadi masalah. Karena hampir dalam setiap jual beli, ada unsur gharar, meskipun sangat kecil.

Dalam asuransi kesehatan BPJS, tingkatannya nasional. Artinya, perputaran uang di sana besar. Anda bisa bayangkan ketika sebagian besar WNI menjadi peserta BPJS, dana ini bisa mencapai angka triliyun. Jika dibandingkan untuk biaya pemeliharaan kesehatan warga, akan sangat jauh selisihnya. Artinya, unsur ghararnya sangat besar.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, beliau mengatakan,

نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

”Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli gharar.” (HR. Muslim 1513).

Kedua, secara perhitungan keuangan bisa jadi untung, bisa jadi rugi. Kita tidak menyebut peserta BPJS yang sakit berarti untung, sebaliknya ketika sehat berarti rugi. Namun dalam perhitungan keuangan, yang diperoleh peserta ada 2 kemungkinan, bisa jadi untung, bisa jadi rugi. Sementara kesehatan peserta yang menjadi taruhannya.

Jika dia sakit, dia bisa mendapatkan klaim dengan nilai yang lebih besar dari pada premi yang dia bayarkan.

Karena pertimbangan ini, MUI menyebutnya, ada unsur maisir (judi).

Ketiga, ketika klaim yang diterima peserta BPJS lebih besar dari premi yg dibayarkan, berarti dia mendapat riba Fadhl. Demikian pula, ketika terjadi keterlambatan peserta dalam membayar premi, BPJS menetapkan ada denda. Dan itu juga riba.

Menimbang 3 hal di atas, MUI dan beberapa pakar fikih di Indonesia, menilai BPJS belum memenuhi kriteria sesuai syariah.

Diantaranya pernyataan Dr. Muhammad Arifin Badri – pembina pengusahamuslim.com – ketika memberikan kesimpulan tentang BPJS,

”BPJS Kesehatan termasuk dalam katagori Asuransi Komersial, jadi hukumnya haram.”

Kemudian juga keterangan DR. Erwandi Tarmizi,

Pada kajian di al-Azhar 18 Mei 2014, beliau manyatakan

Bahwa sebagian besar dengan adanya BPJS ini sangat baik dan bagus dari pemerintah terhadap rakyatnya. Hanya saja, karena ada satu akad yang mengandung unsur ribawi,  yakni bila terjadinya keterlambatan pembayaran maka pada bulan berikutnya akan dikenakan denda Rp 10 ribu, unsur inilah yang pada akhirnya dipermasalahkan dan menjadikan BPJS haram. (SalamDakwah.com)

Allahu a’lam.

Artikel KonsultasiSyariah.com/Ammi Nur Baits/Jul 30, 2015

Ditulis oleh Ustadz Ammi Nur Baits (Dewan Pembina Konsultasisyariah.com)

***

Hukum Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS)

BPJS

Pengertian BPJS

BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) menurut wikipedia merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa. (lihat Peraturan BPJS No.1/ 2014, Pasal 1)

BPJS Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan (sebelumnya bernama Jamsostek) merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. Untuk BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2014.

BPJS Kesehatan sebelumnya bernama Askes (Asuransi Kesehatan), yang dikelola oleh PT Askes Indonesia (Persero), namun sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Askes Indonesia berubah menjadi BPJS Kesehatan sejak tanggal 1 Januari 2014.

Hukum BPJS

          Sebelum menentukan hukum BPJS, harus diketahui terlebih dahulu sistem dan akad yang digunakan di dalam BPJS tersebut. Setelah menelaah beberapa rujukan, didapatkan beberapa poin bawah ini, berikut pandangan syari’ah terhadapnya:

PertamaMenarik iuran wajib dari masyarakat. Ini sebagaimana dicantumkan dalam UU SJSN/No. 40 Th. 2004, Pasal 1 ayat 3 dan UU BPJS/No.24 Th.2011, Pasal 14 serta 16 dan Peraturan BPJS No.1/ 2014, Pasal 26.

Tanggapan:  Iuran wajib yang diserahkan kepada pemerintah bisa berupa zakat, yang harus didistribusikan oleh pemerintah yang menerapkan Syariat Islam. Bisa juga berupa pajak, yang mana hukumnya masih diperdebatkan di antara para ulama. Dari hasil pajak inilah seharusnya pemerintah memberikan dana sosial kepada masyarakat dalam pendidikan dan kesehatan. Seandainya BPJS ini dialihkan menjadi pajak wajib bagi masyarakat dan dikhususkan untuk melayani kesehatan masyarakat, maka hukumnya boleh menurut sebagian ulama. Apalagi ada rencana mewajibkan BPJS kepada seluruh rakyat pada tahun 2019 .

Jika iuran tersebut menggunakan sistem Asuransi Konvensional, peserta yang mendaftar wajib membayar premi setiap bulan untuk membeli pelayanan atas risiko (yang belum tentu terjadi), maka ini hukumnya haram. (Lihat Fatwa MUI, No: 21/DSN-MUI/X/2001)

Adapun jika menggunakan sistem Asuransi Takaful, pesertanya harus memberikan hartanya secara suka rela -bukan terpaksa- demi kemaslahatan bersama, tanpa mengharapkan harta yang diberikan tersebut. Maka dalam hal ini hukumnya boleh. (Lihat MUI, No: 21/DSN-MUI/X/2001).  Ini berdasarkan hadist Abu Musa Al-Asy’ari radhiyallahu ‘anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

إنَّ الأشْعَرِيِّينَ إِذَا أرْمَلُوا في الغَزْوِ ، أَوْ قَلَّ طَعَامُ عِيَالِهِمْ بالمَديِنَةِ ، جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ في ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، ثُمَّ اقْتَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ في إنَاءٍ وَاحدٍ بالسَّوِيَّةِ فَهُمْ مِنِّي وَأنَا مِنْهُمْ

“ Sesungguhnya keluarga al-Asy’ariyun jika mereka kehabisan bekal di dalam peperangan atau menepisnya makanan keluarga mereka di Madinah, maka mereka mengumpulkan apa yang mereka miliki di dalam satu kain, kemudian mereka bagi rata di antara mereka dalam satu bejana, maka mereka itu bagian dariku dan aku adalah bagian dari mereka.“ (HR Bukhari, 2486 dan Muslim, 2500)

 Namun jika peserta Asuransi Takaful mengharapkan harta yang sudah diberikan, maka bertentangan dengan pengertian hibah, yang secara hukum Islam harta yang sudah dihibahkan hendaknya jangan ditarik kembali. Hal itu sesuai dengan hadits Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhubahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

لاَ يَحِلُّ لِلرَّ جُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يرْخِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَ الِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَه          

 “Tidaklah halal jika seseorang memberikan pemberian kemudian dia menarik lagi pemberiannya, kecuali orang tua (yang menarik lagi) sesuatu yang telah dia berikan kepada anaknya.” (HR. Abu Daud, Tirmidzi, Nasa-i, dan Ibnu Majah, dishahihkan Syekh Albani)

Ini dikuatkan dengan hadist hadits Ibnu Abbas radhiyallahu ‘anhu lainnya, bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

 الْعَائِدُ فِى هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِى قَيْئِهِ

“Orang yang mengambil kembali pemberian ( yang telah diberikan kepada orang lain ) seperti anjing yang menjilat muntahannya (HR Bukhari dan Muslim)

Kedua: Memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi  yang menimpa peserta, sebagaimana disebutkan dalam UU SJSN/No. 40 th 2004, Pasal 1 ayat 3.

Tanggapan: Memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta berdasarkan jumlah premi yang dibayarkan adalah salah satu ciri asuransi konvensional yang diharamkan, karena menjual sesuatu yang tidak jelas dan bersifat spekulatif (gharar). Jika peserta mendapatkan risiko, dia mendapatkan pelayanan, tetapi jika tidak mendapatkan risiko, premi yang dibayarkan tiap bulan akan hangus begitu saja.

Ketiga: BPJS bertujuan agar masyarakat saling membantu satu dengan yang lainnya.

Tanggapan: Di dalam BPJS tidak selalu didapatkan  unsur saling membantu (ta’awun) dalam arti yang sebenarnya. Karena tidak setiap peserta BPJS ketika membayar premi berniat untuk membantu orang lain, bahkan cenderung demi kepentingan diri sendiri, agar jika sakit, ia  mendapatkan  pelayanan yang maksimal dengan biaya minimal. Dengan sistem tersebut, tidak selalu didapatkan orang kaya membantu orang miskin, justru pada kenyataannya banyak orang kaya yang  terbantu biaya pengobatannya dari iuran orang miskin yang tidak sakit.

Bentuk ta’awun yang dianjurkan adalah orang-orang kaya membantu orang-orang miskin, tanpa mengharap timbal balik dari orang miskin. Hal itu bisa diwujudkan dalam bentuk zakat, pajak, maupun pengumpulan dana sosial.

Keempat: Dana yang terkumpul dari masyarakat dikembangkan oleh BPJS, baik dalam bentuk investasi maupun di simpan di Bank-bank Konvensional, yang secara tidak langsung juga mengambil keuntungan. Ini tertuang dalam UU BPJS/No.24 Th.2011, Pasal 11  dan UU SJSN/No. 40 th 2004, Pasal 1 ayat 7 serta Peraturan BPJS No.1/ 2014, Pasal 33 ). Ini juga disebutkan dalam UU 24/2014, bahwa jaminan sosial harus disimpan dalam bank pemerintah yang ditunjuk .

Tanggapan: Pelayanan yang diterima oleh peserta BPJS adalah hasil dari investasi ribawi. Peserta BPJS sengaja melakukan akad investasi yang di simpan di Bank-bank Konvensional, kemudian hasilnya mereka terima berupa pelayanan kesehatan. Ini berbeda dengan dana haji ataupun dana-dana lain dari pemerintah yang diterima masyarakat, karena di dalamnya tidak ada akad investasi, tetapi hanya akad mendapatkan pelayanan, yang mana masyarakat tidak mempunyai pilihan lain kecuali melalui pemerintah.

Selain itu, di dalam Asuransi Sosial tidak dibolehkan mengambil keuntungan kecuali  sekedar gaji bagi pengelola sesuai dengan kerjanya.

Kelima: Peserta BPJS jika meninggal dunia, maka haknya untuk mendapatkan dana BPJS gugur secara otomatis.

Tanggapan: Pada dasarnya, seseorang yang mempunyai hak berupa harta benda atau sesuatu yang bernilai, jika dia meninggal dunia, haknya tersebut akan berpindah kepada ahli warisnya. Jika hak tersebut menjadi hangus, di sini  ada unsur kezaliman dan unsur merugikan pihak lain. Jika hal itu dianggap kesepakatan, tidak boleh ada kesepakatan yang mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan sesuatu yang haram, sebagaimana dalam hadist Amru bin ‘Auf Al Muzani radhiyallahu ‘anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” Abu Isa berkata; Hadits ini hasan shahih. (Hadist Hasan Shahih Riwayat Tirmidzi)

 Ini dikuatkan dengan hadist Aisyah radhiyallahu ‘anha bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

       كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ , وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ

 “Setiap syarat yang tidak terdapat di dalam Kitab Allah adalah batil, walaupun seratus syarat .“(HR Bukhari dan Muslim)

Keenam: Memberikan sanksi atau denda bagi peserta yang menunggak atau terlambat dalam membayar premi, sebagaimana dicantumkan dalam Peraturan BPJS No.1/ 2014, Pasal 35, ayat 4 dan 5.

Tanggapan: Seseorang yang berutang dan terlambat dalam pembayarannya, tidak boleh dibebani dengan membayar denda, karena ini termasuk riba yang diharamkan, kecuali jika dia mampu dan tidak ada i’tikad baik untuk membayar, maka – menurut sebagian ulama – boleh dikenakan denda yang diperuntukkan sebagai dana sosial dan sama sekali tidak boleh diambil manfaatnya oleh yang mengutangi (Lihat Fatwa MUI, DSN No: 17/DSN-MUI/IX/2000). Hal ini sesuai dengan hadits Ali bahwasanya radhiyallahu ‘anha bahwasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda :

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ رِبًا.

“Setiap pinjaman yang membawa manfaat (yang meminjamkan ) maka dianggap riba “ ( HR. Baihaqi dan Hakim, berkata al-Bushairi di dalam Ittihaf al- Khirah al-Mahirah ( 3/380 ) : Sanadnya lemah karena di dalamnya terdapat Siwar bin Mush’ab al-Hamdani. Tetapi dia mempunyai penguat secara mauquf dari Fidhalah bin Ubaid )

Apakah denda tersebut masuk dalam kategori asy-Syarth al-Jazai (sarat bersangsi ), yaitu syarat berupa denda atas keteledoran dalam bekerja?  Sebagian  ulama membolehkan memberikan sangsi atas keteledoran atau keterlambatan dalam bekerja, tetapi tidak membolehkan denda di dalam utang piutang. Denda di dalam BPJS termasuk dalam kategori denda karena utang piutang.

Ketujuh: Belum ada badan pengawas syariah ( BPS ) dan belum ada audit oleh Dewan Syariah Nasional ( DSN )

Kedelapan: Belum menerapkan Asuransi Syariah

Kesimpulan:

Dari keterangan di atas bisa disimpulkan bahwa BPJS masih menyisakan banyak masalah, selain sistem administrasi yang belum rapi, terdapat beberapa penyimpangan dari sisi hukum Islam. Oleh karenanya, diharapkan ke depan pemerintah membentuk BPJS Syari’ah yang menerapkan Asuransi Syari’ah yang dalam operasionalnya diawasi oleh Badan Pengawas Syari’ah ( BPS ) dan diaudit oleh Dewan Syariah Nasional ( DSN ). Wallahu A’lam.

Dr. Ahmad Zain An-Najah, MA

By: ahmadzain.com/Pondok Gede, 1 Rajab 1436 H / 21 April 2015 M

***

Halal-Haram BPJS, Inilah Penjelasan Pakar Ekonomi Syariah Syafi’i Antonio

 August 3, 2015 Muhammad Zulifan

oleh: Muhammad Iman

Berikut poin-poin penting seputar Fatwa Haram BPJS yang dikemukakan oleh Pakar Ekonomi Syariah Syafi’i Antonio dalam Siaran TV One, 31 Juli 2015;

  1. Bahwa MUI tidak pernah mengeluarkan fatwa Haram seperti yang digemborkan media belakangan. MUI hanya memberikan jawaban atas permintaan rekomendasi produk BPJS, yang setelah ditelaah disimpulkan ada beberapa hal yang belum sesuai syariat Islam.
  2. Secara garis besar yang belum sesuai syariat adalah:
  3. Akad yang belum jelas antara masyarakat yang membayar premi dengan pemerintah sebagai pengelola dana.
  4. Penggunaandana saat ini masih disimpan di bank konvensional, yang sekarang masih dikelola juga untuk usaha-usaha haram menurut syariat (misal: miras, rokok, dll).
  5. Denda jika peserta telat bayar belum jelas dipakai buat apa, karena dalam syariat cuma boleh buat kegiatan sosial.
  6. MUI melihat BPJS saat ini sebagaimana melihat asuransi konvensional, sesimpel itu. Jika kita melihat dari kacamata financial management maka tidak ada yang salah, tapi jika dilihat dari kacamata ISLAM maka ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan Al-Qur’an, sunnah & ijtihad ulama.
  7. Rekomendasi MUI adalah bertujuan memfasilitasi umat Islam yang ingin mengikuti syariat Islam. Jadi, buat mereka yang tidak mau tidak bisa dipaksa dan tidak perlu diribuntukan.
  8. MUI merekomendasikan untuk memperjelas akad dari poin-poin yang dianggap belum sesuai syariat. Buatlah akad yang jelas ke calon peserta. Dana diinvestasikan ke saham-saham yang terdaftar di Efek Syariah. Terakhir, akad jika bayar denda dipakai untuk urusan ke sosial, bukan operasional.
  9. Perbaikan ini secara nasional bisa diselesaikan dalam waktu 3 bulan.
  10. Keringanan saat ini dibolehkan untuk masyarakat miskin yang tidak mampu atau karyawan yang dibayarkan perusahaan/kantornya. Tapi jika nanti ada pilihan yang sesuai syariat maka memilih itu jika tidak ada yang memberatkan.
  11. Nanti ketika mendaftar bisa juga peserta diberi pilihan mau ikut BPJS yang konvensional atau Syariah. Tujuan MUI adalah adanya solusi untuk memfasilitasi umat Islam yang ingin bertransaksi sesuai dengan syariat Islam

*Entrepreneur, owner at bukuislam-online.com

http://duniatimteng.com/halal-haram-bpjs

(nahimunkar.com)

(Dibaca 4.124 kali, 1 untuk hari ini)