ilustrasi voais

Ada dua berita yang nyata tapi beda. Berita lama: Jokowi-JK Pastikan Tolak Utang Luar Negeri Jika Pimpin RI ( 03 Jun 2014, 11:10 WIB).

Berita baru: Indonesia bisa Terkubur ke Lubang Utang, Ini Data Utang selama Jokowi Memimpin ( 5 Januari 2018 08:01 wib)

Di masa kampanye dulu, beritanya begini: Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo menyatakan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) secara tegas akan menolak penambahan utang luar negeri baru apabila terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) di periode 2014-2019. Hal ini tertuang dalam visi misi Jokowi-JK.

Dalam kenyataannya kini, Pemerintahan Joko Widodo yang berkuasa kurang lebih selama tiga tahun ini dinilai kian menambah utang untuk Indonesia. Pemerintah terus-menerus menggali lubang dan jika terus menerus seperti ini, bisa-bisa bangsa ini terkubur di dalam lubang yang digali sendiri.

Inilah beritanya:

***

Indonesia bisa Terkubur ke Lubang Utang, Ini Data Utang selama Jokowi Memimpin

JAKARTA – Pemerintahan Joko Widodo yang berkuasa kurang lebih selama tiga tahun ini dinilai kian menambah utang untuk Indonesia. Dari tahun pertama hingga saat ini, terlihat kenaikkan utang yang terbilang cukup signifikan.

Data-data ini kemudian ditampilkan oleh DPP Gerindra dengan detilnya, yakni pertumbuhan utang cukup rentan, mengingat pendapat negara tidak begitu maksimal. “Berikut nilai utang pemerintah @jokowi-JK sejak Januari-November 2017; Januari: Rp 3.549,17 triliun. Februari: Rp 3.589,12 triliun. Maret: Rp 3.649,75 triliun. April: Rp 3.667,41 triliun. Mei: Rp 3.672,33 triliun.

Juni: Rp 3.706,52 triliun. Juli: Rp 3.779,98 triliun. Agustus: Rp 3.825,79 triliun. September: Rp 3.866,45 triliun. Oktober: Rp 3.897,6 triliun. November: Rp. 3.928,7 triliun. Jika seperti ini, namanya bukan gali lubang tutup lubang,” tulis aku  Twitter resmi milik DPP Gerindra, belum lama ini.

Jika dihitung dengan nilai produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar Rp 12.407 triliun, maka rasio utang pemerintah pusat hingga November 2017 ini sekitar 28,9 persen dari PDB. “Selain itu, pemerintah tercatat menambah utang sebesar Rp 379,53 triliun dari periode Januari 2017 dengan nilai utang Rp 3.549,17 triliun sampai November yang senilai Rp 3.928,7 triliun.”

Namun dengan demikian atas utang yang besar tersebut, Gerindra menilai pemerintah malah terlihat berdalih. Padahal ini bisa membahayakan negara Indonesia: terlilit utang.

“Tetapi pemerintah terus-menerus menggali lubang dan jika terus menerus seperti ini, bisa-bisa bangsa ini terkubur di dalam lubang yang digali sendiri.” (Robi/voa-islam.com) Jum’at, 3 Jumadil Awwal 1439 H / 5 Januari 2018 08:01 wib

***

Jokowi-JK Pastikan Tolak Utang Luar Negeri Jika Pimpin RI

Jokowi-JK (Liputan6.com/Andri Wiranuari)

Liputan6.com, Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo menyatakan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) secara tegas akan menolak penambahan utang luar negeri baru apabila terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden (Wapres) di periode 2014-2019. Hal ini tertuang dalam visi misi Jokowi-JK.

Menurutnya, Jokowi-JK mempunyai visi misi untuk menjalankan sejumlah program di bidang ekonomi dalam jangka pendek, menengah dan panjang. Program tersebut, berharap dapat direalisasikan secepatnya jika resmi memimpin negara ini.

“Kita mau mandiri, sehingga segala bentuk proses pembangunan pendidikan, infrastruktur harus menggunakan dana sendiri. Menolak bentuk utang baru supaya bisa mengurangi beban utang setiap tahun,” jelasnya saat ditemui di Gedung DPR, Selasa (3/6/2014).

Lebih jauh kata Tjahjo, Jokowi-JK akan menggenjot pembiayaan untuk program-program ekonomi, seperti pembangunan jalan, infrastruktur laut, bandara dan sebagainya dengan cara memaksimalkan penerimaan negara.

“Penerimaan dari pajak kita tingkatkan, mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencapai Rp 1.800 triliun, di samping terus membuka pintu investasi lokal maupun asing masuk ke sini,” tutur dia.

Pernyataan Tjahjo ini sekaligus menjawab kekhawatiran pengamat dan analis yang mempertanyakan pendanaan Jokowi-JK guna merealisasikan sejumlah program di bidang ekonomi.

Seperti diketahui duet pasangan tersebut telah mengumumkan visi misinya. Yang paling disoroti adalah peningkatan akses penduduk miskin pada pendidikan formal dan pelatihan ketrampilan yang gratis melalui upaya penurunan tingkat kemiskinan menjadi 5%-6% pada 2019.

Jokowi dan JK bakal membangun infrastruktur jalan baru sepanjang 2.000 kilometer (km) dan memperbaiki jalan di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua, membangun 10 pelabuhan baru, mendirikan 10 bandara baru  serta membangun 10 kawasan industri baru berikut pengembangan untuk hunian buruh.

Sayangnya, Ekonom Senior CSIS, Pande Raja Silalahi menyatakan, Jokowi-JK harus berpikir keras mencari dana untuk merealisasikan visi misi tersebut. Pande sendiri mengapresiasi visi misi pasangan itu karena menekankan sisi kerakyatan. Namun terpenting bagaimana cara mengimplementasikan program-program ekonomi itu.

“Bagaimana mencapainya? Dari mana uangnya? Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kan terbatas, dan paling banyak tersedot untuk membiayai subsidi. Jadi perlu cari pendanaan yang lain,” ujarnya.

Salah satu cara, tambah Pande, berasal dari investasi swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bahkan utang luar negeri. (Fik/Nrm)/ http://bisnis.liputan6.com / Fiki Ariyanti

(nahimunkar.org)

(Dibaca 681 kali, 1 untuk hari ini)