Jakarta – KabarNet: Suasana gelisah nampak jelas terlihat di kubu koalisi PDIP menjelang diumumkannya hasil rekapitulasi oleh KPU pada 22 Juli mendatang. Dimulai dari bertubi-tubi isu yang ditebar kubu Joko-Kalla terhadap kubu Prabowo-Hatta hingga keanehan yang nampak nyata.

Keanehan yang jelas nampak terlihat saat Cawapres Jusuf Kalla menggelar pertemuan rahasia dengan Megawati Soekarnoeputri di kediaman Ketua Umum PDIP, Jalan Teuku Umar, Jakarta, beberapa waktu lalu. Suasana tegang mewarnai wajah Kalla. Sementara tak ada keterangan yang keluar dari Kalla saat disinggung wartawan hasil pertemuannya dengan Megawati.

Kali ini, Jusuf Kalla yang menggelar pertemuan rahasia dengan Joko Widodo di kediaman keluarga Kalla, Jalan Lembang Nomor 9, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 17 Juli 2014. Joko Widodo tak dapat menyembunyikan keteganganya usai melakukan pertemuan hingga tak sempat lagi menjawab pertanyaan yang diajukan oleh para wartawan.

Dari arah dalam rumah Kalla, Gubernur DKI Jakarta non aktif ini terlihat berjalan tergesa-gesa keluar dari kediaman Jusuf Kalla di Jalan Lembang Nomor 9, Menteng, Jakarta Pusat. “Saya tergesa-gesa ada agenda lagi,” ujar Joko singkat.

Ditanya apa isi pertemuannya dengan Jusuf Kalla, Gubernur DKI Jakarta non aktif ini mengaku jika pertemuannya dengan Jusuf Kalla bersifat rahasia. “Rahasia. Ke Pak JK saja wawancaranya. Saya nanti saja ngomongnya,” ucap Jokowi.

Jokowi kemudian masuk ke dalam mobil putih, meninggalkan wartawan ke arah Jalan Dipenegoro, Menteng, Jakarta Pusat. Tidak diketahui ke mana lagi Jokowi pergi.

Sementara Jusuf Kalla saat ditanya soal agenda Jokowi mengaku tidak tahu. Kalla hanya mengungkapkan bahwa pertemuan dirinya dan Jokowi adalah dalam rangka menyikapi perkembangan penghitungan suara pemilihan presiden. “Capres dan cawapres harus saling komunikasi, wajar saja,” jawab Kalla. [KbrNet/intriknews.com] Posted by KabarNet pada 18/07/2014

***

KPK Diminta Periksa Dugaan Korupsi Jokowi di Solo

Rabu, 16 Juli 2014 , 21:18:00 WIB

Jurnas.com | 

MANTAN Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Solo, M Ali Usman, menyatakan telah dua kali melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) saat Joko Widodo (Jokowi) menjabat Wali Kota Solo.

“Dua kali kami melaporkan ke KPK, pertama pada September 2012 dan kedua, 27 Juni 2014 lalu. Laporan kedua diajukan pada Juni lalu karena laporan pertama sejak 2012, KPK belum menindaklanjutinya. Padahal negara (Pemkot) dirugikan miliaran rupiah,” ujar M Ali Usman didampingi Konseptor BPMKS, Wahyu Nugroho, di Jakarta, Rabu (16/7).

Untuk itu, Ali Usman mendesak KPK untuk memeriksa Jokowi selaku mantan Wali Kota Solo terkait dugaan korupsi yang merugikan APBD Kota Solo itu. Ali Usman menambahkan, beberapa bawahan Jokowi saat menjabat Wali Kota sudah diproses secara hukum terkait dugaan korupsi Program BPMKS itu.

Pada kesempatan itu, Ali Usman mengingatkan untuk mewaspadai program Kartu Sehat Nasional dan Kartu Pintar Nasional yang ditawarkan Jokowi selaku calon presiden pada kampanye Pilpres 2014 ini.

Ali Usman menilai program Kartu Pinatr Nasional dan Kartu Sehat Nasional sebenarnya merupakan kelanjutan dari model Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Sehat. Program ini berpotensi membuka peluang korupsi dana APBN karena masalah duplikasi peserta kedua kartu itu sehingga bisa menyebabkan membengkaknya pembiayaan seperti dalam kasus Program BPMKS.

“Karena itu, Kartu Pintar Nasional dan Kartu Sehat Nasional sebaiknya dihentikan saja sebelum ada evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar, yang dalam pelaksanaan di Ibukota Jakarta juga bermasalah. Rantai permasalahan model kartu ini terjadi di Kota Solo saat Jokowi menjabat Wali Kota, yaitu program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS),” kata Ali Usman.

Ali Usman dan Wahyu Nugroho, mengkhawatirkan jika model kartu kartu yang akan dijalankan Jokowi akan terulang seperti di Kota Solo yakni duplikasi data peserta dan sehingga menimbulkan kerugian APBD miliaran rupiah. “Kami tidak hanya mengimbau untuk menghentikkan program yang kelihatan menjanjikan dan meninabobokan rakyat tetapi pada pelaksanaannya bisa membuka peluang korupsi baru,” kata Ali Usman.

Ali Usman yang pernah mendapat penghargaan sebagai pengusaha terbaik tahun 2000 dari Anderson Conculting, Amerika Serikat ini, menegaskan, laporan ke  KPK karena ada dugaan keterlibatan Jokowi saat menjadi Wali Kota Solo dalam pelaksanaan program BPMKS.

“Kalau Andi Mallarangeng tersangka dan ditahan karena menyetujui proyek Hambalang, meski tidak menerima uang, lalu kenapa Jokowi dibiarkan karena adanya kerugian dalam pelaksanaan BPMKS di Solo, walaupun mungkin Jokowi tidak menerima uang. Namun program BPMKS itu dijalankan karena Jokowi menandatangani Peraturan Wali Kota atau Perwali untuk BPMKS pada Juli 2011 dan Juli 2012. Yang jelas, ini harus diselidiki,” kata Ali Usman.

Sementara itu, Wahyu Nugroho mengeluarkan keluh kesahnya sebagai Konsultan IT dan penggagas model BPKMS, yang menjadi cikal bakal Kartu Jakarta Sehat dan Kartu Jakarta Pintar.

Menurut Wahyu Nugroho, ketika konsep BPKMS akan dijadikan Kartu Jakarta Sehat dan Pintar, Jokowi tidak lagi menghubungi dirinya dan tidak meminta izin. “Ya sudahlah, banyak orang Solo yang tahu bagaimana karakter Jokowi,” katanya.

Reporter : Friederich Batari
Redaktur : Yanuar Jatnika / m.jurnas.com/news

***

Kelengkapan Data Dugaan Korupsi Jokowi yang Diminta KPK Besok Diserahkan

Rabu, 16 Juli 2014 , 15:40:00 WIB

Laporan: Hendry Ginting

Konsultan IT Jokowi Widodo saat menjabat Walikota Solo, Wahyu Nugroho dan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Surakarta, Ali Usman, besok berencana kembali mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mereka akan menyampaikan surat bukti penunjukan Wahyu Nugroho sebagai konsultan Jokowi melalui Dinas Pendidikan Surakarta.

Sebelumnya, Wahyu dan Ali Usman sudah dua kali ke gedung KPK untuk melaporkan kasus dugaan manipulasi data penerimaan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Solo (BPMKS). Proyek ini merupakan cikal bakal kartu Jakarta Sehat (KJP) yang diterapkan Jokowi di DKI Jakarta.

“Kami sudah dua kali ke KPK dan besok ke sana lagi untuk melengkapi data yang diminta KPK. Salah satu data yang diminta KPK adalah surat bukti penunjukan kalau saya konsultan Jokowi,” kata Wahyu kepada wartawan di Jakarta, Rabu (16/7).

Dia mengungkapkan, terjadi manipulasi jumlah  penerima dana BPMKS yang merugikan keuangan negara sekitar Rp 12,4 miliar. Menurut dia, manipulasi data sangat mudah dilakukan mengingat program yang digunakan exel office, bukan program berbasis data base yang tidak bisa digandakan  saat melakukan input data.
 
Wahyu mengatakan, data yang input untuk proyek itu awalnya  sebanyak 110 ribu siswa dengan anggaran yang dikeluarkan sekira Rp 23 miliar. Sementara  jumlah siswa di Solo hanya mencapai sekira 105 ribu.

Menurut Wahyu setelah pihaknya melakukan validasi data, berdasar data base yang dimilikinya ternyata  penerima bantuan pendidikan itu hanya mencapai 65 ribu siswa dengan aggaran sekira Rp 10,6 miliar. Namun tetap dipaksakan. Dia pun pernah meminta agar dana tidak dikucurkan, namun dana tetap dikucurkan. Kasus itu terjadi terjadi di tahun anggaran 2010-2011, saat BPMKS baru diluncurkan.
 
“Kalau semua dikasih BPMKS, artinya kan semuanya miskin, dan itu enggak mungkin se-Solo miskin semua,” ujar Wahyu, yang berprofesi sebagai dosen ini.

Karena itulah, Wahyu melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tahun 2012 saat Jokowi mencalonkan diri menjadi Gubernur DKI. Karena tidak digubris, ia kembali menyambangi kantor Abraham Samad Cs pada 27 Juni 2014 dengan melengkapi bukti dan membawa beberapa orang saksi. Ada beberapa CPNS yang jadi saksi. Mereka, katanya membantu untuk menginput dengan data base.

“Jadi kami akan ke KPK lagi besok,” demikian Wahyu. [zul] rmol.co

(nahimunkar.com)

(Dibaca 2.915 kali, 1 untuk hari ini)