Eks Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo. Foto/brtcntr

 

JAKARTA, –Institusi Polri saat ini benar-benar dipertaruhkan dalam menangani kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat alias J. Yang tewas di rumah dinas Eks Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo, di Kompleks Polri, Duren Tiga, Jakarta, 8 Juli 2022 lalu.

Pasanya, Institusi Polri bisa dibubarkan di Indonesia,  jika tersangka Ferdy Sambo divonis bebas oleh pengadilan. Hal ini dilontarkan Penasihat Ahli Kapolri Jenderal Listyo Sigit, Muradi.

Menurut Muradi, ancaman pembubaran Polri tersebut bukan tidak mungkin. Hal ini bisa jadi institusi Polri dibubarkan karena masyarakat menilai sudah tidak ada lagi keadilan yang didapat.

Muradi mencontohkan, peristiwa pembubaran institusi kepolisian pernah terjadi di Guatemala, saat para petinggi polisi tak bisa lagi dipercaya.

“Kalau sampai akhirnya bebas secara hukum, orang rasa keadilannya tercerabut, saya kira (akan menjadi) seperti di Guatemala,” kata Muradi dalam acara Back to BDM di Kompas.id, Kamis (15/9/2022).

Muradi menceritakan, di Guatemala institusi kepolisian terpaksa dibubarkan dan dibentuk kesatuan baru. Semua tingkat kolonel atau komisaris besar diberhentikan dan pemerintah Guatemala membuat pimpinan baru yang dianggap bersih dan bisa dipercaya.

“Di sana polisinya dibubarkan kemudian akhirnya dibuat kesatuan baru, semua kolonel ke atas diberhentikan dan diangkat pimpinan baru dan kemudian jadi isu menarik, karena pada akhirnya memotong dua generasi itu menjadi keniscayaan,” Terang Muradi.

Itulah sebabnya polisi harus serius menangani kasus pembunuhan yang menjerat Ferdy Sambo. Karena dengan keseriusan Polri, kepercayaan publik bisa dikembalikan.

“Kasus Ferdy Sambo kan pertanggungjawaban beliau (Kapolri) ke Persiden. Ini maaf seperti melempar kotoran ke Presiden kalau sampai yang dikatakan (Ferdy Sambo bebas dari hukuman) muncul,” Ungkap Muradi.

Karena menurut Muradi, semua terang benderang, semua sudah bicara tinggal kemudian bagaimana prosesnya.

Publik harus tetap mengawal proses hukum kasus pembunuhan Brigadir J oleh mantan Kadiv Propam Ferdy Sambo. Karena, menurut Muradi, jika publik tak mengawal kasus tersebut ada kemungkinan “masuk angin” atau upaya meringankan hukuman yang diterima Ferdy Sambo. Pengawasan publik diperlukan, agar proses hukum tetap berada di jalur yang benar.

“Saya tangkap akan ada proses hukum yang jauh lebih efektif dan komperhensif, tapi syaratnya tadi, publik itu harus ngawal, kalau enggak ini masuk angin.” kata Muradi.

Pernyataan Muradi bukan tanpa alasan, menurut dia, Ferdy Sambo masih melakukan upaya perlawanan jika dilihat dari pengakuan saat rekonstruksi pembunuhan berlangsung.

Ferdy Sambo mengaku tak menembak Brigadir J, padahal Bharada E (Richard Eliezer) memberikan pengakuan sebaliknya.

“Kalau saya melihat masih ada upaya perlawanan (dari Ferdy Sambo) untuk mengatakan ‘saya tidak melakukan (penembakan) itu.” papar Muradi.

Selain itu, Muradi menyoroti dugaan kasus kekerasan seksual yang tiba-tiba kembali menjadi sorotan di tengah proses hukum. Kasus kekerasan seksual ini memiliki potensi besar agar para penegak hukum merasa iba atau kasihan terhadap Ferdy Sambo.

“Masuk anginnya begini, banyak dari orang, ada dari sekian puluh orang, ada yang bersimpati dan sebagainya, soal diperkosa, dilecehkan segala macam, Sambung Muradi.  Hal ini bisa membuat beberapa orang mulai gentar. ‘Jangan-jangan betul ? (terjadi kekerasan seksual) Jadi saya rasa solan ini perlu pembuktian.” sambung Muradi.

Itulah sebabnya, pembuktian terkait dengan kasus pelecehan seksual benar-benar harus dituntaskan. Agar semuanya terang benerang, dan tidak hanya menjadi alasan untuk menari simpatik.

Sementara, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menerima banding yang telah diajukan tersangka Ferdy Sambo. Dengan begitu, banding Ferdy Sambo atas tidak terimanya dengan putusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) oleh sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) akan digelar Minggu depan.

Sidang banding yang diajukan tersangka Ferdy Sambo juga telah disahkan oleh Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

“Sidang banding yang diajukan Ferdy Sambo akan digelar Minggu depan,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Praseryo di Mabes Polri, Kamis (15/9/2022).

Sidang banding yang diajukan eks Kadiv Propam Polri itu, rencananya akan dipimpin langsung oleh anggota Tim Khusus buatan Kapolri atau Irwasum Polri Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Agung Budi Maryoto yang merupakan ketua Timsus.

Seperti diketahui, sebelumnya Polri telah melakukan sidang etik terhadap sejumlah anggota polisi yang diduga terlibat skenario Ferdy Sambo dalam merekayasa kasus pembunuhan Brigadir Joshua.

Dalam sidang etik ini, sebanyak 9 personel Polri mendapatkan sanksi beragam, mulai dari demosi, penempatan khusus hingga Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).

Dari sembilan orang tersebut, beberapa orang yang dijatuhi sanksi pemecatan atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH), di antaranya Irjen Ferdy Sambo, Kompol Chuck Putranto, Kompol Baiquni Wibowo, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Jerry Raymond Siagian.

Sebelumnya, Brigadir J tewas dibunuh di rumah dinas Ferdy Sambo, di Kompleks Polri, Duren Tiga, Jakarta, 8 Juli 2022 lalu.

Dalam kasus ini, Polri telah menetapkan 5 orang tersangaka, mereka adalah Irjen Pol Ferdy Sambo, Bharada Richard Eliezer, Putri Candrawathi, serta Bripka RR atau Ricky Rizal dan Kuat Ma’ruf sebagai tersangka pembunuhan berencana Brigadir J.

Kelima tersangka itu dijerat asal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP tetang pembunuhan berencan, dengan ancaman hukuman seumur hidup dan hukuman mati. (Bd)

Nusantara Pos

16 September 2022

(nahimunkar.org)