Berikut ini adalah kebijakan-kebijakan pemimpin nonmuslim di luar negeri terhadap warga yang mayoritas muslim. Baca, pelajari dan jadikan referensi. Apakah mereka setoleran yang kalian duga?

***

Meski Berjumlah Besar, Muslim di Nigeria Terkena Diskriminasi

LAGOS, muslimdaily.net, – Mengutuk praktek-praktek diskriminatif, sebuah organisasi payung Muslim Nigeria mengatakan pemerintah yang berkuasa melakukan “pembersihan sistematis Muslim” dari posisi kunci di pemerintahan.

“Dewan Agung Urusan Islam Nigeria ( Nigerian Supreme Council for Islamic Affairs/NSCIA) prihatin atas kecenderungan meminggirkan Muslim dalam jabatan penting di lembaga-lembaga pemerintah federal,” kata juru bicara NSCIA Mohamed Qasim dalam sebuah pernyataan yang diperoleh oleh kantor berita Anadolu pada Rabu 20 November, demikian sebagaimana dilansir onislam.net.

“Data yang dimiliki Dewan menunjukkan pembersihan sistematis Muslim dari posisi kunci pemerintahan,” tambahnya.

“Ini berbahaya bagi sebuah bangsa yang harus mendorong harmoni dan persatuan berdasarkan keadilan, keadilan dan penghormatan terhadap keragaman dan pluralisme.”

Pernyataan yang dikeluarkan oleh NSCIA ini, dikeluarkan usai pertemuan  yang dihadiri oleh ulama terkemuka dan tokoh Islam dari seluruh Nigeria.

Tuduhan langsung ditujukan kepada pemerintahan Presiden Goodluck Jonathan. Qasim menekankan bahwa tidak seorangpun Muslim yang ditunjuk sebagai menteri kabinet dari seluruh wilayah selatan, yang memiliki 17 negara bagian.

Hal yang sama diterapkan pada wilayah barat daya di mana umat Islam dikatakan merupakan mayoritas penduduk.

“Dewan juga mencatat bahwa masuk ke institusi militer utama seperti NDA (Nigerian Defence Academy,) dan pola perekrutan  polisi dan badan keamanan lainnya tidak menunjukkan kepekaan terhadap keseimbangan dan gejala sosial seperti agama,” kata pernyataan NSCIA.

“Muslim yang memenuhi syarat harus diakui dan dilatih pada tindakan yang menunjukkan rasa hormat terhadap bangsa multi-agama seperti Nigeria,” tambahnya.

Muslim merupakan 55 persen penduduk Nigeria sementara Kristen mencapai 40 persen dari 140 juta penduduk. Sebagaian besar muslim tinggal di wilayah utara sementara Kristen menjadi mayoritas di wilayah selatan.

Diskriminasi anti-Muslim juga telah meluas dalam bidang pendidikan ketika pemerintah menugaskan sebuah lembaga khusus untuk meninjau kurikulum sekolah.

Langkah itu ditolak oleh Muslim Nigeria karena kurikulum baru merampas hak-hak mereka untuk menerima pendidikan agama secara penuh dan materi wajib di sekolah.

“Ini adalah kegagalan utama oleh semua aparat pemerintah dan tidak dapat diterima.”

“Semua anak-anak Nigeria harus diberikan kesempatan penuh untuk menerima pelajaran dan pelatihan agama sampai setidaknya akhir Sekolah Menengah,” tambah badan muslim tersebut.

“Dua pelajaran [agama Islam dan Kristen] harus dibuat independen, inti dan wajib sampai ke tingkat Menengah,” tuntut NSCIA.

(Keterangan : Nigeria adalah negeri mayoritas muslim namun presidennya adalah seorang kristen)

Jurnalis Iraq Ahmed Mahjoub paparkan kondisi Sunni dan Syiah, pelajaran buat Muslim Indonesia

JAKARTA (Arrahmah.com) – Salah seorang peserta International Conference on Islamic Media asal Irak Dr. Ahmed Mahjoub Jubouri, memaparkan kondisi terakhir negerinya khusnya dalam konflik sunnah dan syiah, di kantor Dewan Dakwah, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2013).

Dia mengatakan, sejak penjajahan Amerika pada tahun 2003, kondisi Irak tidak stabil. Pada masa Sadam Husein, jelas Ahmed, meskipun dengan gaya kepemimpinan yang begitu otoriter, namun saat itu, kondisi kaum Muslimin di Iraq sangat solid, hubungan antar mereka tetap baik, termasuk antara kaum Muslimin Sunni dan  agama Syi’ah.

“Saat itu orang Syi’ah seringkali menyerukan persatuan,” kisahnya.

Seiring waktu perselisihan-perselisihan mulai muncul. Hal ini, ungkap Ahmed, karena ada perbedaan pandangan antara Sunni dan Syi’ah terhadap penjajah Amerika.

“Orang Sunni memandang masuknya Amerika sebagai agresi atau penjajahan, sehingga sikap mereka adalah membela tanah air dengan perang bersenjata melawan Amerika. Sedangkan orang Syi’ah memandang sebaliknya, mereka memandang Amerika sebagai penyelamat mereka dari cengkeraman Sadam Hussein.” terangnya.

Sementara orang Kurdi – sesungguhnya mereka Sunni-, namun karena pada masa rezim Sadam Hussein mereka memiliki masalah dengan pemerintah, pandangan mereka jadi mirip Syi’ah.

“Mereka menganggap Amerika sebagai pembebas. Sayangnya sikap mereka ini lebih banyak dipengaruhi oleh fanatisme golongan,” paparnya.

Akibat perpecahan tersebut, akhirnya saat ini kantong-kantong pemerintahan di Irak, 90% dikuasi orang-orang Syi’ah. Karena saat pendudukan Amerika di Irak, orang-orang Syi’ah aktif berpolitik hingga seperti saat ini. Imbasnya, setelah menguasai pemerintahan, termasuk dalam tubuh militer, mereka (Syi’ah) berani melakukan pembantaian terhadap orang Sunni.

”Ribuan orang mereka bantai, ratusan masjid mereka bakar. Bahkan orang-orang sunni yang tinggal di tempat yang mayoritas Syi’ah lambat laun di usir. Hingga tempat tinggalmereka bersih tanpa orang-orang Sunni,” tuturnya

Baru belakangan inilah, muncul kesadaran dalam diri kaum Muslimin Sunni untuk kembali berjuang melalui jalur politik. Namun, karena mereka sudah lama meninggalkan jalur politik, berbagai struktur pemerintahan di departemen-departemen di Irak sudah dikuasai orang Syi’ah, sehingga orang Sunni mengalami kesulitan untuk kembali masuk ke pemerintahan.

“Dari mulai bidang militer, kehakiman dan media mereka (orang Syi’ah) kuasai,” ungkap Ahmed.

Karena tiga hal tersebut menjadi hal yang begitu penting untuk dikuasai oleh orang Syi’ah. Sehingga banyak kelicikan-kelicikan yang mereka lakukan. Seperti dibidang militer, kata Ahmed, mereka berhasil menguasai hingga 97%. Ini menyebabkan orang-orang Sunni tidak bisa berkutik karena hanya menguasai 3% kekuatan di bidang militer.

“Begitu juga di bidang kehakiman, orang-orang Syi’ah banyak memutuskan perkara seenak mereka. Sehingga setiap pekan ada ratusan orang Sunni yang dijatuhi hukuman mati,” katanya

Begitu juga media yang sepenuhnya sudah dikuasai mereka.  Semua acara yang ditayangkan merupakan acara model syi’ah. “Bahkan adzan pun, sudah adzan model Syi’ah.” Terangnya

Salah satu pembohongan publik melalui media yang dilakukan oleh orang-orang Syi’ah adalah adanya klaim bahwa mayoritas masyarakat Iraq adalah Syi’ah.

“Padahal sesungguhnya mayoritas adalah Sunni. Orang Syi’ah paling banyak 38% saja,” tambahnya

Hal tersebut mereka simpulkan karena membagi masyarakat Iraq ke dalam tiga kelompok, yaitu Sunni, Syi’ah dan Kurdi. Padahal orang Kurdi adalah orang Sunni juga. Untuk meminimalisir hal tersebut, pihak Sunni terakhir memiliki dua chanel Tv, namun akhirnya dilarang oleh pemerintahan Syi’ah.

“Meskipun demikian, kita (Sunni) masih ada media Sunni tapi disiarkan dari luar Iraq,” ujarnya

Dalam mengakhiri pertemuannya, Dr. Jubouri berpesan kepada kaum Muslimin Sunni yang berada di Indonesia. Pertama, jangan sampai kita tertipu oleh orang-orang Syi’ah meskipun pada awalnya mereka mengajak untuk bersatu, sebab nanti ketika ada kesempatan mereka tidak segan-segan membantai orang-orang Sunni. Kedua, Meskipun keadaan di Irak sudah seperti itu, tapi kami tidak putus asa, kami isiqomah dan terus berjuang melawan mereka,” pungkasnya. Barokumulloh fikum ajma’in.

***

Di negara dimana muslim menjadi mayoritas saja sudah begitu, apalagi di negara dimana muslim jadi minoritas. Mana ada toleransi yang cukup dari pemimpin dan penduduk nonmuslim? Lihat berita-berita di bawah ini!

Masyarakat Bulgaria Tolak Pengembalian Fungsi Masjid Untuk Tempat Ibadah

SOFIA, muslimdaily.net, Ratusan orang Bulgaria berkumpul pada hari Sabtu, 9 November untuk memprotes usulan untuk mengembalikan masjid tua  kota Karlovo kepada Kepala Mufti untuk dibuka kembali sebagai tempat kegiatan masyarakat Muslim.

“Kami tidak akan membiarkan ini,” kata Stoyo Karagenski, ketua Dewan Kota Karlovo, dalam aksi protes tersebut seperti dikutip oleh kantor berita Focus, demikian lansir situs onislam.net.

Karagenski menambahkan bahwa orang Bulgaria akan merasa sedih jika ada masjid yang kembali dipakai di dekat rumah Vasil Levski, seorang revolusioner Bulgaria dan seorang pahlawan nasional Bulgaria yang dijuluki Rasul Kebebasan.

Protes meletus setelah muncul adanya rencana untuk mengembalikan fungsi “Kurshum Dazamiya”, (Masjid Bullet), kepada Kepala Mufti sehingga bisa digunakan untuk aktivitas beribadah masyarakat muslim. Masjid Bullet, dengan menara tertinggi di negara Bulgaria, tidak beroperasi saat ini sebagai rumah ibadah.

Sementara itu Walikota Emil Kabaivanov menekankan dalam pidatonya bahwa ia akan melakukan segala kemungkinan untuk melindungi kepentingan orang Karlovo di Pengadilan.

Masjid lain di Bulgaria telah tetap ditutup untuk ibadah sejak berdirinya rezim komunis pada tahun 1944 yang mengakibatkan tidak bisa digunakannya masjid untuk tempat shalat. Sehingga masjid-masjid itu ditutup selama beberapa dekade. Setelah jatuhnya Uni Soviet pada tahun 1989, bangunan-bangunan yang disita mulai dikembalikan.

Awal tahun ini, terungkap pada bulan April bahwa Masjid Taskopru (Jembatan Batu), tempat ibadah yang dibangun pada abad ke-16 di Plovdiv, berubah menjadi sebuah bar dan restoran.

Kisah tragis masjid, sebuah contoh hasil karya indah dari abad ke-16 dengan arsitektur Ottoman, dimulai dengan gempa bumi pada tahun 1.928 yang menyebabkan kerusakan pada bangunan bersejarah ini.

Untuk memperbaiki menara dari masjid hancur karena gempa, sebagian dari tanah itu dijual, tetapi perbaikan tidak dapat diselesaikan karena tidak cukup uang yang dikumpulkan.

Namun, Masjid Taskopru, yang diharapkan akan dikembalikan ke kantor Mufti daerah, diberikan kepada dua orang Bulgaria berdasarkan putusan pengadilan yang disewakan  kepada orang-orang yang kemudian digunakan untuk Restoran Italia dan bar.

***

Tidak hanya masjid yang ditutup oleh pemimpin nonmuslim, ibadah kurban pun dilarang di Polandia oleh pemerintah nonmuslim setempat. Baru-baru ini Jakarta juga menerapkan hal yang sama. Ahok atau Basuki T. Purnama wakil gubernur DKI Jakarta melarang masyarakat muslim Jakarta menyembelih kurban di tempat umum.

Muslim Polandia Terpaksa Tidak Sembelih Kurban Selama Idul Adha

MASYARAKAT Muslim Polandia pada Selasa kemarin (15/10/2013) memutuskan untuk tidak melakukan penyembelihan hewan kurban pada perayaan Idul Adha, di tengah aksi protes yang dilakukan oleh aktivis hak-hak hewan dan larangan kontroversial terkait penyembelihan halal.

“Untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, tidak ada penyembelihan kurban di sini hari ini untuk Idul Adha,” kata Michal Adamowicz, juru bicara bagi masyarakat Muslim pada Selasa kemarin di desa Tatar Muslim Bohoniki, Polandia timur.

Pemimpin Muslim tertinggi negara, Mufti Tomasz Miskiewicz, mengatakan komunitasnya sangat menderita akibat protes aktivis yang menolak penyembelihan halal dekat sebuah masjid kecil di sebuah desa, di mana umat Islam tengah bersiap untuk menyembelih domba.

Awalnya Muslim dan Yahudi sangat diuntungkan dengan pencabutan larangan penyembelihan hewan setelah Mahkamah Konstitusi Polandia menganggap larangan itu tidak kompatibel dengan undang-undang hak-hak binatang.

Namun pada tanggal 12 Juli, anggota parlemen menyusun RUU yang akan mengembalikan praktek larangan penyembelihan hewan sehingga menimbulkan kemarahan umat Islam dan Yahudi, serta petani dan eksportir daging ke Israel dan negara-negara Muslim.

Industri daging halal ala Islam dan Yahudi ini menghasilkan hingga 350 juta euro ($ 460.000.000) dalam setahun sebelum adanya larangan.

Pemimpin agama minoritas Muslim dan Yahudi Polandia berpendapat larangan menyembelih hewan melanggar kebebasan beragama yang dijamin secara konstitusional dan komunitas Yahudi telah meminta pengadilan tinggi untuk memutuskan masalah ini.

Muslim Polandia juga mengatakan larangan – yang telah mendorong perdebatan sengit baik di dalam maupun luar negeri – tidak sesuai dengan hukum Eropa.

“Silakan menghormati hak-hak kami, silahkan menghormati Konstitusi dan warisan Muslim dan Tatar Polandia, tanpa emosi, dengan cara yang beradab,” kata Miskiewicz kepada wartawan.

Reaksi pemerintah sendiri pada Selasa kemarin saling berbeda pandangan. Menteri Administrasi Michal Boni – sekutu dekat Perdana Menteri Donald Tusk – mendesak untuk menghormati kebutuhan masyarakat beragama selama hari libur keagamaan mereka.

Namun, kementerian pertanian mengeluarkan pernyataan yang tetap menyatakan bahwa UU Polandia telah menetapkan bahwa hewan harus dibius dahulu sebelum disembelih di tempat yang telah mendapat lisensi dari pemerintah. Dan aturan penyembelihan seperti itu ditolak oleh masyarakat Muslim dan Yahudi Polandia.[fq/islampos/afp]

***

Tak hanya di Indonesia yang terjadi pelarangan Jilbab yang dilakukan oleh kepala sekolah nonmuslim, di Rusia juga terjadi. Berikut laporannya.

Mahkamah Agung Rusia Larang Jilbab di Sekolah

MOSKOW – Mahkamah Agung Rusia melarangan pemakaian jilbab di sekolah-sekolah di Stavropol, Rusia. Atas keputusan tersebut, kalangan umat Islam khawatir larangan tersebut diberlakukan di seluruh sekolah di Rusia.

Awalnya, 5 siswi muslim di daerah Neftekamsk, wilayah Stavropol, Rusia, dilarang masuk kelas selama dua minggu sebagai bentuk hukuman karena memakai jilbab.

Presiden Rusia, Vladimir Putin, sepeti dikutip oleh situs Today Rusia, memang keberatan terhadap pemaikaian jilbab di sekolah-sekolah di Rusia.

Putin mengatakan, Rusia adalah negara sekuler dan warganya harus mengikuti ketentuan yang berlaku di negaranya.

“Sekolah harus memberlakukan pakaian sesuai seragam yang ditentukan, sehingga tidak ada kelompok merasa dibedakan”, kata Putin.

Mengomentari masalah ini, Menteri Pendidikan Rusia Dimitri Livanov mengatakan bahwa sebenarnya memakai jilbab bagi siswi muslim itu tidak bertentangan dengan aturan lembaga pendidikan dan tradisi umum, katanya, seperti dilansir IINA dan diberitakan Kantor Berita Islam MINA (Mi’raj News Agency).

Menurut data, penduduk muslim di Rusia merupakan agama terbesar kedua setelah Kristen Ortodoks, yakni sekitar 21-28 juta penduduk atau 15-20 persen dari sekitar 142 juta penduduk Rusia secara keseluruhan.

Kehidupan muslim di Rusia saat ini juga kian membaik dibanding masa komunis dulu. Di antaranya di pemerintahan, untuk pertama kalinya dalam sejarah Rusia, Presdien Putin memasukkan menteri muslim dalam kabinetnya dan mengakui eksistensi muslim Rusia.

***

Setelah pemeluk Budha membantai umat Islam habis-habisan, pemeluk Budha bertingkah lagi dengan menolak sertifikasi halal. Di Indonesia, sertifikasi halal pun baru-baru ini distop. Simak beritanya di https://www.nahimunkar.org/sertifikat-halal-wewenang-mui-dipreteli-uu-jph/

Tolak Sertifikasi Halal, Sinhala Budha Gelar Demo di Sri Lanka

Kolombo (SI ONLINE) – Sebuah kelompok garis keras Sinhala Budha di Sri Lanka menyerukan penghapusan sistem sertifikasi halal untuk makanan. Selain menolak sertifikasi halal, kelompok Bodu Bala Sena tersebut juga mendesak pengajar agama dari warga asing harus meninggalkan negara tersebut dalam waktu satu bulan.

Ribuan pendukung kelompok tersebut berunjuk rasa di pinggiran ibukota, Kolombo. Unjuk rasa itu dilakukan pada saat ketegangan antar agama meningkat di Negeri Seribu Dewa tersebut.

Sejumlah serangan juga terjadi yang menyasar masjid atau lokasi bisnis milik warga Muslim. Serangan serupa juga diterima gereja.

Para pengunjuk rasa menyerukan boikot daging halal dan menuntut toko menghabiskan stok mereka pada April. Para pemuda mengenakan kaos yang mencela metode halal warga muslim. Kelompok tersebut mengklaim ekstrimis Kristen dan Islam mengancam umat Budha.

Kelompok tersebut membantah menjadi anti minoritas. Salah satu anggota kelompok, Dilanthe Withanage menuduh ada sejumlah negara yang mendanai kelompok ekstrimis Kristen dan fundamentalis Muslim di Sri Lanka. Sementara, pihak Islam dan Kristen menyangkal telah mempromosikan ekstrimisme di negara tersebut.

Presiden Mahinda Rajapakse meminta para biksu tidak menghasut kebencian agama dan kekerasan. Politikus setempat mengatakan situasi di dalam negeri sangat buruk.

“Setiap saat, kerusuhan etnis akan dimulai antara Sinhala dan Muslim,” ungkap Mujeebur Rahuman dari oposisi Partai Persatuan Nasional dilansir BBC, Senin (18/2).

Sinhala Budha mencapai tiga perempat dari 20 juta penduduk Sri Lanka. Sementara, muslim sekitar 10 persen dari total penduduk. Umumnya, Muslim memiliki hubungan baik dengan mayoritas Sinhala.

***

Swiss Larang Minaret Masjid

Rakyat Swiss, lewat referendum hari Minggu, memilih untuk melarang pembangunan menara-menara azan. Lebih dari 57 persen rakyat mendukung larangan itu.

Usulan larang itu juga didukung oleh propinsi-propinsi utama, atau kanton istilahnya di Swiss, dan karena itu resmi menjadi undang undang.

Pemerintah mengatakan pihaknya menerima hasil itu, walaupun pemerintah menolak larangan yang diajukan oleh Partai Rakyat Swiss yang berhaluan kanan.

Partai Rakyat Swiss dan kelompok-kelompok Kristen di Swiss mengatakan, pembangunan menara mesjid merupakan tanda pertama Islamisasi Swiss.

Pendukung pelarangan menara itu menyebut pembangunan menara akan mencerminkan pertumbuhan sebuah ideologi dan sistem hukum yang tidak sejalan dengan demokrasi Swiss.

Wartawan BBC di kota Berne mengatakan, langkah ini kemungkinan akan diajukan ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa.

Seorang wakil masyarakat Muslim di Swiss, Tamir Hadjipolu mengatakan sekarang mereka khawatir hak-hak mereka diserang dan dibatasi.

Amnesty International memperingatkan bahwa pelarangan itu akan melanggar kewajiban pemerintah Swiss untuk menjaga kebebasan beragama.

Seorang warga Swiss beragama Islam Elham Manea mengatakan pelarangan itu diskriminatif karena warga Sikh dan Katolik Orthodoks diperbolehkan membangun rumah ibadah mereka dengan bebas.

”Kalau semua simbol-simbol agama dilarang dari semua rumah-rumah ibadah, saya akan menerimanya.”

”Tetapi kalau hanya ummat Islam yang menjadi sasaran, sementara warga Kristen, Yahudi, Sikh, maupun yang lainnya dibebaskan, maka saya katakan itu diskriminatif.”

 ***

Itu baru sebagian KECIL saja diskriminasi akan muslim di seluruh dunia, belum termasuk diskiriminasi di Afrika Tengah, Prancis, Belanda, Rohingya, Yunani, India, Swedia, Amerika, dll. Silakan cari bentuk diskiriminasi lainnya di mesin pencari.

Dari contoh-contoh tersebut nampak jelas bahwa toleransi beragama secara utuh yang selama ini didengung-dengungkan itu SAMA SEKALI TIDAK TERJADI di belahan dunia manapun.  Toleransi beragama yang sebenarnya hanyalah lip service pada saat pemilihan umum atau saat berbicara di media-media. Masa mau menelan mentah-mentah semua propaganda itu untuk ke sekian kalinya?

UNTUK APA MEMILIKI PEMIMPIN MUSLIM?

Mungkin ada yang beranggapan bahwa pemimpin itu tidak usah dilihat dari agamanya. Jika mengikuti pola pikir tersebut, maka masjid dibongkar seenaknya juga tidak apa-apa? Tidak boleh beribadah juga tidak apa-apa? Tidak boleh beragama Islam juga tidak apa-apa?

Mungkin ada yang tertawa membaca kalimat-kalimat di atas dan berkata “itu tidak mungkin terjadi!” Namun ternyata faktanya berbeda. Lihat di bawah ini:

***

Jika di Jakarta, Gubernur dan Wakil Gubernurnya banyak merobohkan dan menggusur masjid, di Republik Angola juga seperti itu.

Republik Angola melarang Islam, hancurkan masjid-masjid

ANGOLA (Arrahmah.com) Republik Angola, negara di bagian Afrika Selatan ini terang-terangan melarang Islam dan Muslim, menganggapnya ilegal dan menghancurkan masjid-masjid.

Pada 19 November 2013, Menteri kebudayaan Angola mengumumkan akan menutup semua masjid setelah menyatakan bahwa Islam bukanlah agama melainkan hanya ‘ritual pemujaan.’

“Proses legalisasi Islam tidak disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, masjid-masjid mereka akan ditutup hingga pemberitahuan lebih lanjut,” kata Rosa Cruz e Silva, Menteri Kebudayaan Angola, dikutip oleh Agence Ecofin pada Jum’at (22/11/2013), seperti dilansir OnIslam.

Silva mengatakan bahwa keputusan tersebut adalah upaya terakhir dari rangkaian upaya untuk melarang sekte-sekte agama ‘ilegal.’

Islam adalah salah satu di antara agama-agama yang dinilai sebagai ‘sekte ilegal’ yang berseberangan dengan budaya Angola. Agama yang masuk dalam daftar larangan ini dilarang untuk melakukan ibadah secara terang-terangan.

“Semua sekte pada daftar yang dipublikasikan oleh surat kabar Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Angola ‘Journal de Angola’ adalah yang dilarang untuk melakukan ibadah, sehingga mereka harus tetap menutup pintu-pintu mereka,” kata Silva dikutip oleh Cameroon Voice.

Pada Oktober lalu, umat Muslim dari kota Viana, Luanda, menyaksikan penghancuran masjid Zengo mereka.

Keputusan pelarangan Islam ini disambut gembira oleh para pejabat Angola yang anti-Islam, termasuk presidennya sendiri.

“Ini adalah akhir dari pengaruh islam di negeri kita,” kata President José Eduardo dos Santos, yang beragama Katolik Roma, dikutip oleh Osun Defender pada Ahad (24/11/2013).

Gubernur provinsi Luanda, Bento Bento, juga telah mengatakan melalui radio lokal bahwa “Muslim radikal tidak diterima di Angola dan pemerintah Angola tidak siap untuk melagalisasi masjid-masjid.”

Dia menambahkan bahwa umat Islam tidak diterima di Angola dan pemerintah tidak akan melegalisasi keberadaan masjid-masjid di negara tersebut.

Berdasarkan CIA Factbook, 47%  penduduk Angola mempraktekkan ajaran adat, 38% Katolik Roma dan 15% Kristen Protestan, dan menurut catatan Wikepedia, Islam hanya menempati sekitar 1%. Sementara menurut Comunidade Islâmica de Angola (Komunitas Islam Angola), jumlah Muslim terus bertambah. (siraaj/arrahmah.com)

***

Cina Larang Muslim Uighur Berpuasa

REPUBLIKA.CO.ID,XINJIANG – Pemerintah Cina tak henti-hentinya menerapkan kebijakan sewenang-wenang terhadap warga Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang. Kali ini, warga minoritas yang beragama Islam itu dilarang masuk ke dalam masjid. Mereka pun dipaksa berbuka puasa di siang bolong.

Organisasi-organisasi HAM dunia dan organisasi masyarakat Uighur mengecam keras hal ini. Mereka pun menyeru pemerintah Cina untuk tidak menganggu umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadhan.

Juru Bicara Kongres Uighur Dunia, Dilxadi Rexiti, seperti dikutip harian South China Morning, Selasa (16/7), mengatakan, aparat pemerintah di Xinjiang mendatangi rumah-rumah warga Muslim Uighur di siang hari. Mereka datang dengan membawa buah-buahan dan minuman, meski mereka tahu masyarakat Uighur sedang berpuasa. Pemerintah setempat juga melarang warga Muslim mengkaji Alquran. Untuk itu, aparat secara ketat mengawasi masjid-masjid di sana, khususnya masjid di wilayah Karamay Utara.

Komisi Kebebasan Beragama Internasional AS (USCIRF) menyesalkan kebijakan pemerintah Cina ini. Ketua USCIRF Katrina Lantos Sweet mengatakan, demi stabilitas dan keamanan, Beijing menindas Muslim Uighur. ”Ini jelas merupakan pelanggaran,” ujar dia.

Ketika dikonfirmasi hal ini, Juru Bicara Pemerintah Otonomi Xinjiang Luo Fuyong secara tegas membantah pemerintah Cina telah melarang kaum Muslim untuk berpuasa dan masuk ke dalam masjid. Sebaliknya, kata dia, pemerintah sangat menghormati agama dan adat istiadat setempat. Meski demikian, ia mengakui, pemerintah setempat melarang anak-anak, khususnya siswa SD, untuk berpuasa. Alasannya, anak kecil belum kuat berpuasa, juga karena faktor kesehatan.

Laporan mengenai aksi penindasan terhadap Muslim Uighur sebenarnya bukan hal baru, karena berulang kali terjadi. Dalam laporan tahunannya, USCIRF menyatakan, Muslim Uighur dijebloskan ke dalam penjara jika ketahuan terlibat dalam kegiatan keagamaan. Sedangkan, mahasiswa, dosen dan pegawai pemerintah yang ketahuan berpuasa akan didenda.

Laporan lain dari Asosiasi Uighur Amerika (UAA) menyatakan, para pemilik restoran di wilayah Hotan, Xinjiang, sebenarnya ingin menutup sementara usaha mereka selama Ramadhan. Selain agar lebih fokus beribadah, jeda saat Ramadhan juga bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki atau menata ulang restoran mereka. Namun, keinginan ini sulit dilaksanakan. Sebab, pengusaha yang menutup restorannya selama Ramadhan akan didenda oleh pemerintah.

***

Dari berita-berita tersebut saja, bisa ditarik kesimpulan bahwa jika kekuasaan sudah dipegang oleh pemimpin nonmuslim maka mereka bisa  melakukan APA SAJA terhadap muslim. Kalau berdalih bahwa HAM dan PBB akan campur tangan, lalu dimana HAM dan PBB di  Angola dan China? Hal paling jauh yang bisa dilakukan PBB dan Human Rights Watch (HRW) hanya memberi rekomendasi, itu pun tidak mengikat dan kehidupan muslim sebelum atau sesudah rekomendasi itu keluar kebanyakan sama saja.

(br/nahimunkar.com)

(Dibaca 586 kali, 1 untuk hari ini)