JAKARTA (voa-islam.com)- Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kembali diminta tidak banyak bicara oleh pakar hukum. Kali ini Ahok diminta agar tidak banyak bicara perihal reklamasi teluk Jakarta, yang beberapa waktu lalu dihentikan sementara (namun masih saja terlihat aktivitasnya).

Ialah Margarito Kamis, seorang Pakar Hukum Tata Negara yang meminta hal tersebut. Ia juga meminta kepada siapapun agar ikut memantau pemerintah untuk tidak melanjutkan (izin) untuk melakukan reklamasi. Sebab menurutnya, selaian itu masuk ke dalam kawasan strategis nasional, urusan diizinkan atau tidaknya juga bukan dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), melainkan ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Soal reklamasi, Ahok juga jangan ngomong juga, lah. Kita harus pastikan pula bahwa pemerintah Pusat untuk dapat menghentikan reklamasi itu. Alasannya karena pemerintah Pusat, di mana kawasan Pantura dan sekitarnya itu adalah kawasan strategis nasional. Selain itu, reklamasi tersebut hany kebijakannya hanya ada di tangan KKP, bukan Kementerian lain, apalagi KLH,” sampainya tegas, Selasa (19/04/2016), di Menteng, Jakarta Pusat.

Kamis juga menyampaikan, jika kemudian tetap dilakukan oleh pemerintah dengan tanpa AMDAL, maka pemerintahan ini perlu dipertanyakan letak nuraninya. “Kalau sampai reklamasi ini dilakukan tanpa adanya AMDAl, dan tetap benar-beanr dilakukan, maka pemerintah itu sebetulnya punya nurani atau tidak?” tanyanya.

Sebab jika pemerintah tetap melakukan hal itu, dan itu artinya pemerintah patuh terhadap korporasi, maka jangan terkejut jika di kemudian harinya Indonesia akan terus menjadi bancakan. “Ini bukan fenomena baru. Tetapi, jika 10 tahun terus berlanjut seperti ini, maka suatu waktu pemerintah Indonesia akan dipimpin oleh korporasi-korporasi (Asing),” ia mengingatkan.

Sebelumnya telah kita ketahui bahwa dengan tertangkap tangannya Anggota DPRD, KPK akhirnya ikut memeriksa bos APL. Tidak hanya itu, staff khusus Ahok pun ikut diperiksa. Keduanya ditengarai ada kaitanyya dengan kasus operasi tangkat tangan (OTT) yang didapat dari M Sanusi, mantan politisi Gerindra. (Robi/voa-islam.com)

Sumber: voa-islam.com/Kamis, 15 Rajab 1437 H / 21 April 2016

(nahimunkar.com)

(Dibaca 1.923 kali, 1 untuk hari ini)