Wakil Ketua DPR Fadli Zon/Sumber foto : ist


JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) – Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta Kepolisian Republik Indonesia segera memeriksa Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam kasus dugaan penistaan agama. Jika tidak ada pemeriksaan, maka DPR akan memanggil Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.

Menurutnya, penegak hukum harus segera memanggil Ahok untuk dimintai keterangan atas pernyataannya yang telah menyulut kemarahan Umat Islam di DKI Jakarta. Bila tidak, kata Fadli, ia akan meminta Komisi III DPR memanggil Kapolri Tito Karnavian guna mempertanyakan kasus tersebut.

“Yang memancing adalah Ahok. Yang membuat gaduh kan dia sendiri,” kata Fadli di Gedung Nusantara III DPR, Jakarta, Senin (10/10/2016).

Selain itu, Fadli meminta KPUD DKI Jakarta dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tidak mendiamka masalah ini. Bila didiamkan, hal tersebut membahayakan proses demokrasi di Pilkada Jakarta.

“Jangan sampai KPU dan Bawaslu masuk angin,” tegasnya.

Sebelumnya, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal DKI Jakarta, Fahira Idris menyatakan, meski Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah minta maaf, namun proses hukum dugaan penistaan agama wajib diteruskan. Sebab, Indonesia merupakan negara hukum.

Meski Ahok sudah meminta maaf, ujar Fahira, langkah sejumlah pihak dan ormas untuk menempuh jalur hukum terhadap dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok harus tetap dihormati. Bagaimana pun, kata Fahira, proses hukum wajib terus dilakukan agar kejadian tersebut menjadi pelajaran bagi semua pihak. Sebab, Indonesia adalah negara hukum dan mempunyai konsekuensi bagi pelanggar hukum.

“Proses hukum wajib terus dilakukan,” tegasnya.(plt)

By Mandra Pradipta/Senin, 10 Okt 2016

***

Jika Abaikan Laporan Soal Ahok, Komisi III Bakal Panggil Pihak Polri

desmond-j-mahesa

Desmond J Mahesa/Sumber foto : Dok/TeropongSenayan

JAKARTA (TEROPONGSENAYAN) – Wakil Komisi III DPR Desmond J Mahesa mengatakan, pihaknya akan memanggil pihak kepolisian jika mengabaikan laporan dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok).

Kita tunggu dulu, baru kita pertayakan nanti,” kata Desmond saat berbincang dengan TeropongSenayan, Selasa (11/10/2016).

Kendati demikian, ujar Desmond, Komisi III akan menunggu terlebih dahulu kasus itu yang saat ini ditanggani pihak kepolisian. Ia juga menegaskan pihaknya akan melihat objektif atas perkara ini.

“Bisa dong apa yang tidak bisa. Tetapi kita harus objektif, kita harus pelajari betul apa yang terjadi nanti, baru kita tentu pelajari dahulu,” katanya.

Berkaca dari kasus Rusgiani (44) yang dipenjara 14 bulan karena menghina agama Hindu, politikus Gerindra ini mengatakan, seharusnya Ahok bisa dipenjarakan karena menghina agama lain.

“Makanya kita tunggu dulu lah, seharusnya ada contoh yang di Bali ada orang yang menghina Agama Hindu di pidana,” pungkasnya.

Ucapan Basuki T Purnama dianggap banyak pihak menyinggung isi Al Quran ketika berbincang dengan warga Kepulauan Seribu pada 27 September 2016.
Saat itu, ia menyatakan tidak memaksa warga Kepulauan Seribu untuk memilih dirinya pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Pernyataannya itu disertai ucapannya yang mengutip bunyi surat Al Maidah ayat 51.(yn)

By  Sahlan, Selasa, 11 Okt 2016

Sumber: teropongsenayan.com

(nahimunkar.com)

(Dibaca 1.380 kali, 1 untuk hari ini)