Jokowi Dalam Top 50 Muslims, Ada Reaksi yang Lucu



Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali masuk dalam kelompok “The Muslim 500”. Sejenis ‘album’ (buku) tahunan yang diterbitkan Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) yang berkantor di Amman, ibu kota Yordania. Jokowi “ditempatkan” di nomor 13 untuk tahun 2020. Masuk Top 50.

Yang sangat lucu adalah reaksi para pendukung Jokowi. Komentar mereka sangat memprihatinkan. Sangat ketara bahwa mereka ingin sekali mendapatkan amunisi baru untuk pencitraan Jokowi.

Sekjen PPP Arsul Sani mengatakan Sabtu (5/10/2019) bahwa, “Posisi yang diraih ini sekaligus bisa menjadi jawaban bantahan bahwa beliau seorang yang anti-Islam atau tidak pro terhadap umat Islam.”

Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah juga berkomentar mirip. Dia mengatakan Ahad (6/10/2019), keberadaan Jokowi di dalam daftar 50 tokoh Islam berpengaruh itu, “Membantah tuduhan sementara kalangan yang memfitnah Jokowi sebagai Presiden RI yang tidak peduli, bahkan dianggap memusuhi kepentingan umat Islam Indonesia.”

Kenapa saya sebut komentar-komentar itu lucu? Karena pemeringkatan para pemimpin politik, tokoh gerakan sosial, dan para ulama serta para da’i di negara-negara Islam itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan bagaimana orang-orang itu dipersepsikan di dalam negeri mereka. Artinya, ketika seseorang ditempatkan di Top 50, itu tidak terkait dengan “kesholihan” orang itu terhadap umat Islam.

Jadi, klaim Arsul Sani dan Ahmad Basarah sama sekali tidak relevan.

Siapa pun presiden Indonesia, presiden Tukri, raja Yordania, raja Moroko, atau raja Arab Saudi, hampir pasti mereka akan ditempatkan di sekitar angka-angka dua digit atau satu digit. Indonesia tak mungkinlah tak masuk 50 besar. Sebab, negara ini berpenduduk lebih 200 juta warga muslim. Tidak mungkin Indonesia tak masuk 50 besar. Apa pun alasannya.

Presiden SBY juga masuk ke dalam ‘album’ RISSC ini. Muslim Top 500 atau Top 50 dimulai pada 2009.

Di dalam album ini, RISSC menempatkan para tokoh dari negara-negara Islam dalam urutan yang mereka sebut “the Most Influential Muslims in the World” (Orang Islam yang Paling Berpengaruh di Dunia). Jokowi tahun ini, seperti tahun-tahun terdahulu, masuk ke dalam kelompok 50 teratas. Bersama Ketum PBNU Said Aqil Siradj (SAS).

Untuk tahun 2020, Jokowi “ditempatkan” di nomor 13. Sedangkan SAS di urutan ke-19. Di tahun 2019, Jokowi “didudukkan” di urutan ke-16, sementara SAS di posisi 20. Pada 2018, Jokowi di posisi ke-16 dan SAS di urutan ke-22.

Di Top 50 itu ada juga Mahathir Mohamad, Anwar Ibrahim, Imran Khan (PM Pakistan), dan Recep Tayyip Erdogan (Presiden Turki). Tahun 2019, Erdogan “diletakkan” di nomor 1, pada 2018 dia di urutan ke-5. Ada juga Ali Khamenei yang berposisi 2 (2020), 4 (2019, 2018, dan 2017).

Di urutan 10 besar selalu ada Raja Salman dari Arab Saudi, Raja Abdullah dari Yordania, dan beberapa nama lain termasuk Raja Mohammed dari Maroko.

Di dalam kelompok Top 500 atau Top 50 itu, para tokoh yang ditaruh di sana berasal dari berbagai latar belakang. Umumnya para pemimpin negara, para raja atau putra mahkota kerajaan, dan tokoh agama. Ada pemimpin ormas Islam, para da’i kondang, dlsb.

Saya berusaha mencari informasi tentang metode yang digunakan oleh RISSC dalam memperingkatkan para tokoh dari dunia Islam itu. Sayang sekali tak berhasil saya dapatkan.

Tapi, kalau dilihat mulusnya proses pemeringtakan ini, kecil kemungkinan dilakukan survei lapangan untuk menetapkan nomor urut para tokoh politik, tokoh agama, dan para da’i tsb. Sangat masuk akal bahwa pemeringkatan yang berubah-ubah itu dilakukan oleh tim internal RISSC.

Seperti disebut di atas tadi, peringkat seseorang tidak ada hubungannya dengan capaian maupun popularitas dia di dalam urusan domestiknya. Artinya, kalau Jokowi ditempatkan di urutan ke-13, tidak serta-merta berarti dia membela kepentingan umat Islam. Terlalu jauh untuk dikaitkan dengan sikap politik presiden atau pejabat lainnya.

Tampaknya, para pendukung terlalu cepat menyematkan sesuatu ke Jokowi ketika mereka membaca berita tentang Top 500 atau Top 50.

(By Asyari Usman)

[portal-islam.id] 07 Oktober 2019

***

 

LGBT Dianggap Punya Hak, Sedangkan Perda Islami Saja Dihapus Jokowi?

https://www.nahimunkar.org/lgbt-dianggap-punya-hak-sedangkan-perda-islami-saja-dihapus-jokowi/

 

 

 

Spanduk bertulisan ‘Hargai Hak-hak LGBT’ diturunkan.

Foto News Rabu 30 Januari 2019, 13:54 WIB

Detik-detik Spanduk ‘Hargai Hak LGBT’ Berlogo PSI Diturunkan

Agung Pambudhy – detikNews

Spanduk berlogo PSI bertulisan ‘Hargai Hak-hak LGBT’ telah diturunkan, Rabu (30/1/2019). Sebelumnya spanduk itu terpasang di JPO Abdullah Syafei, Tebet, Jaksel./ Jakarta detikNews –

 

 

 

***

Presiden Jokowi: Polisi harus melindungi kaum LGBT dan minoritas lain

•    19 Oktober 2016


Hak atas fotoBBC INDONESIAImage captionPresiden Jokowi bersama wartawan BBC Yalda Hakim yang diajaknya keliling Solo, sebelum melakukan wawancara.

Tak ada diskriminasi terhadap kaum minoritas di Indonesia, dan jika ada yang terancam karena seksualitasnya, polisi harus bertindak melindungi mereka, kata President Joko Widodo kepada BBC dalam wawancara eksklusif di Solo.

Ia mengatakan bahwa Indonesia menghormati hak asasi manusia namun ada ‘norma sosial’ yang juga masih sangat kuat.

“Di Indonesia tidak ada diskriminasi untuk minoritas, baik yang terkait dengan etnis, dengan agama semuanya akan diberikan perlindungan, tapi Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia yang mempunyai norma-norma agama, itulah yang harus orang ingat, dan orang harus tahu mengenai itu, bahwa kita mempunyai norma-norma,” katanya.

Tatkala ditanyakan apakah homoseksualitas akan dipidanakan di indonesia seperti yang sekarang sedang diusahakan oleh beberapa kalangan di Mahkamah Konstitusi, ia menegaskan tidak perlu melakukan perubahan terhadap hukum yang ada terkait itu. Dan jika ada kalangan minoritas yang terancam, katanya, polisi harus melindungi.

“Polisi harus bertindak. Tidak boleh ada diskriminasi terhadap siapa pun,” tandasnya lagi.

Namun ia menambahkan bahwa, “masyarakat Indonesia mempunyai budaya, mempunyai norma- norma, dan di Indonesia, keyakinan (umum) memang tidak memperbolehkan itu, Islam tidak memperbolehkan itu.”/ https://www.bbc.com/indonesia

 

 

***

https://www.nahimunkar.org/perda-islami-dihapus-jokowi-rezim-anti-islam/

 

Perda Islami Dihapus, Jokowi Rezim Anti Islam

Posted on 16 Juni 2016

by Nahimunkar.com

 

Oleh : Alimudin Baharsyah. S. Sos

(Ketua BE Kornas BKLDK 2016-2017)

Selama 70 tahun Indonesia berdiri, umat Islamlah yang paling banyak dirugikan. Dengan dalih harus toleran, umat ini dipaksa mengatur kehidupannya bukan dengan aturan yang bersumber dari Islam. Padahal 87% lebih penduduk negeri ini beragama Islam. Sedangkan menjalankan aturan Islam merupakan bagian dari ibadah yang diwajibkan oleh Allah swt.

Lalu, apakah salah jika umat Islam menginginkan Islam yang mengatur hidupnya?

Jika merujuk kepada UU 45 pasal 29 ayat 2, negara akan menjamin umat beragama untuk menjalankan Agamanya. Bahkan tanpa UU itupun, umat Islam tetap harus menjalankan agamanya sebagai konsekuensi keimanan kepada Allah Swt.

Namun jaminan yang tertera dalam UU itu tak kunjung terealisasi. Setiap upaya penerapan aturan Islam dianggap sebagai bentuk Intoleran kepada Agama lain. Padahal tuduhan itu tidak pernah terbukti sama sekali. Salah satu contoh, umat Islam yang ingin menerapkan syariat Islam dianggap sebagai teroris yang akan menyebabkan perpecahan. Hal ini tidak sesuai dengan fakta dimana selama belasan abad umat Islam dalam naungan khilafah Islamiyah mampu nenerapkan Islam dan menyatukan berbagai ras, agama, suku dan budaya di dunia. Tentu pendapat itu merupakan fitnah yang sangat keji terhadap syariat Islam yang agung.

Yang lagi ramai diperbincangkan adalalah kasus penertiban warung nasi yang buka (siang hari) saat bulan Ramadhan di serang yang menimpa Ibu Saenih (57 th). Banyak yang berpendapat bahwa apa yang dilakukan Satpol PP karena adanya Peraturan Daerah “intoleran” Nomor 2 tahun 2010 tentang Penyakit Masyarakat yang dikeluarkan oleh Wali Kota serang. Padahal sejatinya perda itu untuk melindungi hak umat Islam menjalankan ibadah puasa. Ada perda saja orang berani langgar, apalagi jika tidak ada.

Kasus itu terus diblow-up media nasional online sehingga mengundang simpati banyak orang. Isu ini dimanfaatkan oleh kaum liberal dan pemerintah Jokowi untuk menyudutkan syariat Islam dan upaya penghapusan perda Islami. Upaya itu terlihat jelas ketika Pemerintah melalui tim kementrian dalam negeri langsung mengevaluasi perda nomor 2 tahun 2010 itu. (CNN, 14/06/2016). Tak tanggung, Jokowi pun turut menyumbang korban razia untuk menunjukkan ketidaksukaannya terhadap perda yang dianggap intoleran tersebut.

Bukan hanya itu, sebelumnya perda yang melarang perederan minuman keras juga akan dihapus karena dianggap menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi asing. Padahal sangat jelas, beberapa pelaku kejahatan seksual dilakukan setelah menenggak minuman keras. Yang paling diuntungkan dalam hal ini adalah perusahaan dan importir minuman keras.

Dari beberapa kejadian diatas bisa kita simpulkan bahwa rezim Jokowi hari ini memang anti Islam dan pro kapitalis. Penghapusan perda Islami untuk menunjukan kebencian mereka kepada Islam dan merupakan bentuk pengabdian mereka kepada tuan-tuannya yaitu kaum pemilik modal (kapitalis) baik lokal maupun asing. Hal ini juga menunjukan ketakutan pemerintah akan tegaknya syariat Islam di Indonesia, karena mengancam eksistensi mereka yang selama ini menzalimi rakyat. [VM]

 

Sumber : Suara Islam/visimuslim.net

***

Rencana Jahat Akabira Mujrimiha Akan Hancur

Tantangan dan ancaman dari Allah Ta’ala, rencana jahat mereka akan hancur dan hanya menghasilkan azab yang keras.

Peringatan dari Allah Ta’ala

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (١٢٣)

Dan demikianlah Kami adakan pada tiap-tiap negeri pembesar-pembesar yang jahat agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri itu. Dan mereka tidak memperdayakan melainkan dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyadarinya. (QS Al- ini An’aam/ 6: 123). (Terjemahan menurut Al-Quran dan Tafsirnya, Depag RI 1985/1986, juz 8 halaman 266).

Lafal أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا akaabiro mujrimiihaa itu terjemah Depag sendiri ada dua macam. 1, penjahat-penjahat yang terbesar (dalam Al-Quran dan Terjemahnya, Depag RI 1971, halaman 208), dan 2, pembesar-pembesar yang jahat (dalam Al-Quran dan Tafsirnya, Depag RI 1985/1986, juz 8 halaman 266). Dua makna itu berbeda pengertiannya. Yang satu pembesar-pembesarnya yang jahat, sedang yang satunya lagi penjahat-penjahatnya yang besar.

Dalam tafsir Al-Wajiz oleh Al-Wahidi dijelaskan:

الوجيز للواحدي (ص: 374)

{وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا} يعني: كما أنَّ فسَّاق مكَّة أكابرها كذلك جعلنا فسَّاق كلِّ قرية أكابرها يعني: رؤساءَها ومترفيها {ليمكروا فيها} بصدِّ النَّاس عن الإِيمان {وَمَا يَمْكُرُونَ إِلا بِأَنْفُسِهِمْ} لأنَّ وبال مكرهم يعود عليهم {وما يشعرون} أنَّهم يمكرون بها

[Dan demikianlah Kami adakan pada tiap-tiap negeri pembesar-pembesar yang jahat] artinya sebagaimana penjahat-penjahat (orang-orang fasik) Makkah itu penggede-penggedenya, demikian pula Kami jadikan penjahat-penjahat tiap negeri itu penggede-penggedenya, yaitu pemimpin-pemimpinnya dan orang-orang yang hidup mewahnya. [agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri itu] dengan menghalangi manusia dari keimanan. [Dan mereka tidak memperdayakan melainkan dirinya sendiri] karena bencana tipudaya mereka itu kembalinya kepada mereka sendiri. [sedang mereka tidak menyadarinya] bahwa mereka menipudaya di negeri itu. (Al-Wajiz oleh Al-Wahidi halaman 374/Maktabah Syamilah).

Dalam tafsiran ringkas itu telah dinyatakan penjahat-penjahat tiap negeri adalah penggede-penggede negeri itu yaitu pemimpin-pemimpinnya dan orang-orang yang hidup mewahnya. Mungkin bahasa di sini adalah para pejabat dan pengusaha yang belakangan diembel-embeli dengan asing dan aseng.

Tipu daya mereka secara bersekongkol adalah بصدِّ النَّاس عن الإِيمان dengan menghalangi manusia dari iman (Islam). Contoh nyata misalnya, dengan dalih yang dibuat-buat (misal ungkapan: perda –peraturan-peraturan daerah– yang menghambat ekonomi maka akan dibatalkan), padahal tujuannya untuk melegalkan miras (kongkalikong antara pengusaha dan pejabat), yang kalau ada peraturan melarang minuman keras maka akan tegaklah Islam. Agar tidak tegak, maka aturan yang melarang miras harus dibatalkan. Tapi alasannya, karena aturan melarang miras itu menghambat ekonomi (padahal muatannya dikhawatirkan menghambat kekafiran, dan menguatkan Islam).

Contoh nyata pula, kalau ada aturan untuk menghormati mayoritas Umat Islam yang sedang menjalankan ibadah suci puasa Ramadhan maka warung-warung makan diatur bukanya, yaitu saat menjelang berbuka puasa. Maka buru-buru Akabira Mujirimiha itu melontarkan bahwa itu menghambat ekonomi, maka harus dibatalkan. Padahal menurut isi Al-Qur’an mengenai tipudaya Akabira Mujirimiha itu, maksudnya itu adalah dikhawatirkan menghambat kekafiran dan akan menegakkan iman Islam, maka harus dihalangi.

Oleh karena itu dalam ayat berikutnya dijelaskan:

فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهۡدِيَهُۥ يَشۡرَحۡ صَدۡرَهُۥ لِلۡإِسۡلَٰمِۖ وَمَن يُرِدۡ أَن يُضِلَّهُۥ يَجۡعَلۡ صَدۡرَهُۥ ضَيِّقًا حَرَجٗا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي ٱلسَّمَآءِۚ كَذَٰلِكَ يَجۡعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجۡسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ ١٢٥ [سورة الأنعام,١٢٥]

1.    Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk Islam. Dan barangsiapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman [Al An’am:125]

Tantangan dan ancaman dari Allah Ta’ala, rencana jahat mereka akan hancur dan hanya menghasilkan azab yang keras.

مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعاً إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُوْلَئِكَ هُوَ يَبُورُ ﴿١٠﴾

1.    Barangsiapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah-lah kemuliaan itu semuanya. Kepada-Nyalah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang saleh dinaikkan-Nya. / 35: 10). Dan orang-orang yang merencanakan kejahatan, bagi mereka azab yang keras, dan rencana jahat mereka akan hancur.(QS Fathir)

https://www.nahimunkar.org/membela-warung-nasi-buka-siang-ramadhan-kenapa/

***

https://www.nahimunkar.org/astaghfirullah-perda-bernafaskan-islam-dihapus-presiden-jokowi/

Astaghfirullah, Ini Perda Bernafaskan Islam yang Dihapus Presiden Jokowi

Posted on 18 Juni 2016

by Nahimunkar.com

 

 

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi telah menghapus 3143 peraturan daerah (perda) yang dinilai menghambat pertumbuhan ekonomi dan bertentangan dengan peraturan yang dibuat pemerintah pusat.

“Saya sampaikan bahwa Mendagri sesuai dengan kewenangannya telah membatalkan 3.143 Perda yang bermasalah tersebut,” ujar Jokowi di Istana Merdeka, seperti dilansir liputan6, Senin (13/6/2016).

Sementara koran Radar Bogor edisi selasa, 14 Juni 2016, merelease sejumlah Perda yang bernafaskan Islam termasuk yang dihapus. Perda bernafaskan Islam dinilai bersifat intoleransi.

Berikut ini beberapa perda bernafaskan Islam yang termasuk dalam daftar perda yang dihapus Jokowi.

•    Kabupaten Tanah Datar Sumatra Barat :Surat Imbauan Bupati Tanah Datar No.451.4/556/Kesra-2001, Perihal Himbauan berbusana Muslim/Muslimah kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Tenaga Kerja.

•    Kabupaten Bengkulu Tengah: Perda No.05 Tahun 2014 tentang Wajib bisa baca Al-Qur’an bagi siswa dan calon pengantin.

•    Kabupaten Cianjur Jawa Barat: Keputusan Bupati no.451/2712/ASSDA.I/200 tentang kewajiban memakai Jilbab di Cianjur.

•    Kabupaten Pasuruan Jawa Timur: Perda No.4/2006 tentang Pengaturan membuka rumah makan, rombong dan sejenisnya pada bulan Ramadhan.

•    Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan: Perda No.10/2001 tentang larangan membuka restoran, warung, rombong dan sejenisnya serta makan, minum atau merokok di tempat umum pada bulan Ramadhan.

Perda No.4/2004 tentang Khatam Al-Qur’an bagi peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah.

•    Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat

a). Perda No. 11/2004 tentang tata cara pemilihan kades (materi muatanya mengatur keharusan calon dan keluarganya bisa membaca Al-Qur’an yang dibuktikan dengan rekomendasi KUA).

b). SK Bupati Dompu No KD.19.05/HM.00/1330/2004, tentang pengembangan Perda No.1 Tahun 2002. Isinya menyebutkan :

– Kewajiban membaca Al-Qur’an bagi PNS yang akan mengambil SK/Kenaikan pangkat, calon pengantin, calon siswa SMP dan SMU dan bagi siswa yang akan mengambil ijazah.

– Kewajiban memakai busana Muslim (Jilbab).

– Kewajiban mengembangkan budaya Islam (MTQ, Qosidah dll).

•    Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat : Instruksi Bupati Lombok Timur No.4/2003 tentang pemotongan gaji PNS/Guru 2,5% setiap bulan. [suaranasional/repelita.com]

(nahimunkar.org)

(Dibaca 798 kali, 1 untuk hari ini)