.

Dalam upaya menolak perluasan Kedutaan Besar Amerika Serikat (Kedubes AS), perwakilan ormas Islam datang ke Balai Kota untuk menyuarakan aspirasinya kepada Jokowi. Alasan ormas Islam menolak karena melihat rekam jejak Amerika dalam menzhalimi umat Islam dan berbagai kegiataannya yang merugikan Indonesia.

Sungguh tidak masuk akal sebuah kedutaan besar akan berdiri hingga 10 lantai dengan nilai pembangunan mencapai 450 juta dollar AS atau sekitar Rp 4,2 triliun. Gedung baru itu akan digunakan sebagai ruang kerja seluas 36 ribu meter persegi. Dengan luas tersebut, maka Kedubes AS di Indonesia akan menjadi terbesar ketiga setelah Irak dan Pakistan.

Anehnya, kompleks kedubes AS yang terletak di Baghdad, Irak sangat tertutup. Di bagian luar, tentara AS menjaganya dengan sangat ketat. Tak ada satu pun pihak di luar Amerika yang tahu apa kegiatan di dalam kompleks ini.

Sedang di Pakistan, AS membangun kantor kedubes kedua terbesar di dunia. Luasnya mencapai 7,2 hektar. Asia Times menyebut kantor kedubes ini layaknya sebuah pangkalan militer. Di dalamnya, selain terdapat staf biasa, ada juga 350 marinir AS yang didaftarkan sebagai staf tambahan.

Maka dalam kasus Indonesia, Ormas Islam mensinyalir proyek perluasan kedubes AS yang melibatkan lebih dari 5.000 pekerja ini adalah bagian dari mata-mata asing untuk menguasai Indonesia.

Sejujurnya upaya umat Islam meminta agar Jokowi menolak perluasan Kedubes AS –yang tak jauh dari balaikota- adalah demi kepentingan bangsa itu sendiri. Penjajahan yang Amerika lakukan terhadap sumber daya alam di Indonesia haruslah dihentikan.

Dalam kasus Freeport, misalnya, selama ini Indonesia mendapat bagian yang sangat kecil dibandingkan dengan yang diperoleh Freeport. Tercatat, dari tahun 2005 – September 2010, total penjualan PT Freeport Indonesia sebesar US$ 28.816 juta atau Rp 259,34 triliun; laba kotornya US$ 16.607 juta atau Rp 150,033 triliun. Bandingkan dengan royalti yang dibayarkan kepada Indonesia hanya sebesar US$ 732 juta atau Rp 6,588 triliun.

Kondisi semakin merugikan Indonesia karena selama dua tahun Freeport ternyata tidak melakukan setoran kepada Indonesia.  Wakil Menteri BUMN, Muhammad Yasin  menyebut, seharusnya Freeport memberikan deviden sebesar Rp 1,5 triliun setiap tahun. Namun, sudah dua tahun terakhir perusahaan tambang emas terbesar di dunia ini berhenti memberikan deviden. “Rata-rata Rp 1,5 Triliun. Tapi Dua tahun lalu sudah berhenti,” kata dia.

Dalam sejarah, Amerika tidak pernah melepaskan aktivitas diplomatiknya tanpa dibarengi dengan kegiatan intelijen dan militer. Berkaca pada kasus The US Naval Medical Research Unit (Namru). Amerika telah leluasa bahkan tanpa control yang ketat dari pemerintah Indonesia dalam melakukan kegiatan–kegiatan yang berkedok penelitian.

Banyak yang menduga bahwa perluasan kedubes ini memungkinkan Amerika nantinya akan memindahkan unit–unit intelijen dan militernya ke dalam kedubes. Apalagi sebuah kedubes adalah tempat di mana sebuah Negara memiliki kedaulatannya sendiri dan pemerintah Indonesia tidak akan bisa menegakkan hukumnya di tempat tersebut.

Respon Jokowi

Hampir 90 menit ormas Islam menunggu, akhirnya Jokowi datang. Saat itulah, Ormas Islam akhirnya serempak menyampaikan uneg-unegnya. Dimulai dari Ketua DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Rokhmat S Labib yang mengingatkan akan terus mengalirnya dosa orang yang turut membantu membangun gedung yang digunakan untuk markas intelijen negara penjajah  Amerika itu. “Kalau Pak Jokowi bangun masjid itu kan amal jariah, kalau membangun kedubes AS amal salah yang dosanya terus mengalir,” Rokhmat mengingatkan.

Suasana pun jadi riuh rendah, Jokowi tersenyum lalu lempar bola: “Bukan saya, Pak Putu…!”. Putu Indiana adalah Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (P2B) DKI Jakarta

Namun Putu pun mengingatkan bahwa dirinya hanyalah pelaksana teknis, kebijakan akhirnya ada di Jokowi. Maka Rokhmat pun meminta ketegasan Jokowi untuk menolak memberikan IMB. “Saya ingin menerima jaminan bahwa Pak Jokowi menolak!” tegasnya.

Jokowi hanya senyum-senyum saja. Pimpinan Ma’had Daarul Muwahhid KH Shoffar Mawardi, dengan mimik wajah yang sangat serius berkata: “Kami datang kemari untuk menyampaikan hal-hal yang tidak dipikirkan pemerintah, padahal ini menyangkut masalah dunia akhirat Pak Jokowi dan bangsa.

Seakan mencoba menerka bahwa Jokowi tidak mau dengan tegas menolak lantaran kuatir ditekan pihak Amerika, Jubir HTI Ismail Yusanto berkomentar: “Kalau Pak Jokowi mendapat tekanan-tekanan, serahkan kepada kita, biar kita bantu dari belakang.

Jokowi tetap mesem-mesem, tidak mau menyatakan penolakannya untuk menerbitkan IMB  Kedubes AS. Abu Bilal utusan dari Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) lalu angkat bicara karena khawatir azab Allah akan semakin besar bila kedubes Amerika diperbesar.

“Pak Jokowi harus bersyukur dan berterima kasih, karena inilah kerja nyata kami untuk membangun Jakarta, membangun bangsa ini, untuk menghindari azab yang lebih besar dari Allah SWT.

Saya yang saat itu hadir melihat benar bagaimana ormas Islam sudah berusaha meyakinkan Jokowi dengan berbagai cara. Sampai-sampai perwakilan ormas bertanya apa sebenarnya pandangan hati kecil Jokowi. Minimal jika Jokowi menolak, umat bisa lega. Karena Gubernur merestui perjuangan mereka. Namun hingga akhir pertemuan, Jokowi tetap bungkam.

Pertemuan ini menjadi pelajaran penting bagi umat Islam dalam melihat bagaimana sikap Jokowi terhadap Amerika dan siapakah Jokowi sesungguhnya.

Klaim-klain nasionalisme yang selama ini disuarakan PDIP dan Jokowi tampaknya sirna. Negara (AS) yang selama ini telah mengeruk sumber daya alam bangsa dan membuat rakyat miskin bisa bebas melakukan kegiatan yang merugikan Negara (Indonesia).

Dan kini, perluasan kedubes AS terus berjalan.  Tahun 2017 dikabarkan proyek perluasan ini akan rampung. Dan bukan tidak mungkin jalan Amerika semakin mulus, mengingat Jokowi digadang-gadang menjadi Presiden RI. Wallahua’lam [Pizaro/islampos]an-najah.net, Publikasi: Kamis, 2 Jumadil Akhir 1435 H / 3 April 2014 13:31

(nahimunkar.com)

(Dibaca 1.449 kali, 1 untuk hari ini)