Jakarta, Harian Umum- Presiden Jokowi diduga tengah menjalankan politik bumi hangus, menyusul diterbitkannya Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang di dalamnya mengatur tentang izin pemerintah bagi asing untuk menguasai 100% saham di 54 sektor industri.

Meski kebijakan itu telah dikoreksi Menko Perekonomian Darmin Nasution bahwa yang diizinkan hanya 28 sektor, karena 17 lainnya belum mendapat izin dari kementerian terkait, antara lain Kementerian Perdagangan, namun pendapat masyarakat tentang kebijakan itu sama sekali tak berubah.

“Kaget dan sungguh tak masuk akal ada Presiden pribumi orang solo, yang mengaku wong deso dan di momen yang semestinya mencari simpati, bisa mengambil kebijakan yang a-nasionalis begini. Asing dapat menguasai 100 % saham 54 sektor industri. UKM dan Koperasi pun bisa ‘dilepas’ pada asing. Apakah Jokowi tersandera, tertekan, terdikte atau ia sedang frustrasi cari bantuan asing untuk sukses Pilpres. Luar biasa teganya melakukan politik bumi hangus,” ujar M Rizal Fadillah, Ketua Masyarakat Unggul (Maung), Senin (19/11/2018), melalui pernyataan tertulisnya.

Pengajar di Institute Bandung ini menilai, politik bumi hangus biasanya dilakukan saat kondisi sudah tak berdaya dan menghadapi probabilitas tinggi akan kekalahan.

“Daripada dikuasai, dikalahkan, atau dihinakan ke depan, maka lebih baik buat suasana sulit bagi si pemenang, bumi hanguskan,” jelas dia.

Diakui, dengan begitu banyak persoalan yang membebani pemerintahan Jokowi, seperti kondisi ekonomi yang terpuruk, utang luar negeri besar, nilai tukar dolar tinggi, penganggur pribumi diganti sejumlah besar tenaga kerja China, program BPJS amburadul, dana haji disimpangkan untuk infrastruktur,  pajak digenjot ke rakyat, hoax 51%  saham freeport hingga kegagalan proyek reklamasi di Teluk Jakarta dan proyek Meikarta di Cikarang, Jawa Barat, dan persoalan lainnya, membuat semuanya menukik.

“Bangkit itu sulit, meski dengan segala cara, kemudian berhasil menang untuk jabatan kedua,” imbuhnya.

Ia pun menilai kalau Jokowi sebaiknya menyerah saja karena telah membuat negara ini kacau dan dalam bahaya.

“Kini rakyat kita harus berani ambil sikap. Tak ada harapan bangsa dipimpin Jokowi, (karena) kerusakan demi kerusakan terjadi, kebijakan nekat diambil, asing diundang dengan berendah diri. Martabat bangsa dijual. Aset kita dibumi hanguskan. Pak Jokowi stop saja, nggak perlu capek-capek menjuluki mereka yang memprihatinkan  keadaan negara sebagai Genderuwo. Justru teman teman Bapak yang sedang menjulur julurkan lidah  menjilat, mengejek, atau lapar kekuasaan itu sebagai Genderuwo,” tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa dulu ada fatwa haram memilih Jokowi-JK, lalu ada ulama pula yang menghukumkan ‘wajib’ mengganti Presiden. Maka mungkin lebih dalam lagi hukum yang pas kini adalah ‘Rukun’. Artinya, pilihan kita hanya dua, ganti atau negara ini meluncur hancur.

“Wa tilka’l ayyamu nudawiluha bainan nas”–hari kejayaan itu dipergilirkan di antara manusia-. ‘Kejayaan’ Pak Jokowi sudah selesai,” tutupnya.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu Presiden Jokowi menerbitkan Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang mengizinkan asing memiliki 100% saham di 54 sektor industri. Kebijakan ini kontan dikritik banyak pihak karena sektor UMKM dan pariwisata masuk dalam daftar. Termasuk oleh ekonom senior yang juga mantan Menko Perekonomian, Rizal Ramli.

“Mas @jokowi, kok ini kaya sudah putus asa ? Sektor2 yg seharusnya untuk rakyat, UKM, dibebaskan 100% untuk asing spt warung internet, renda, pengupasan umbi2an, jasa survei, akupuntur, content internet dll ? Terus rakyat mau jadi kuli saja ? Ampun deh,” kata Rizal melalui akun Twitter-nya, @RamliRizal.

Tokoh yang akrab disapa RR itu bahkan mengatakan begini: “embukaan semua sektor untuk asing itu, termasuk sektor ekonomi rakyat & UKM sebetulnya mas @jokowi adalah pelaksanaan “Ini namanya bukan membangun Indonesia tetapi membangun *di* Indonesia””.

Si Raja Kepret ini pun akhirnya meminta kebijakan itu dicabut,

“Presiden @jokowi, Mohon kebijakan yg sangat merugikan rakyat ini dibatalkan. Sama sekali tidak ada roh Trisakti dan Nawacita-nya. Kok tega2nya ladang bisnis untuk rakyat, UKM, mau diberikan 100% sama asing ? Ini kampanye yg buruk sekali,” katanya. (rhm)

Ilustrasi: Poster Raja Jokowi ini sempat menggegerkan karena banyak dipasang di Jawa Tengah. Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat menuding poster itu dibuat oleh lawan politik partainya, namun belakangan terungkap kalau poster itu dibuat oleh Kaukus Anak Muda Indonesia (KAMI), elemen pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019. (Foto: dtc)*/harianumum.com – 19/11/2018

***

Politik Bumi Hangus Jokowi

Oleh: M Rizal Fadillah

Kaget dan sungguh tak masuk akal ada Presiden pribumi orang solo, yang mengaku wong deso dan di momen yang semestinya mencari simpati, bisa mengambil kebijakan yang a-nasionalis begini.

Asing bisa menguasai 100 % saham 54 sektor industri. UKM dan Koperasi pun bisa ‘dilepas’ pada asing. Apakah Jokowi tersandera, tertekan, terdikte atau ia sedang frustrasi cari bantuan asing untuk sukses pilpres..? Luar biasa teganya melakukan politik bumi hangus.

Politik bumi hangus dilakukan biasanya saat kondisi sudah tak berdaya dan menghadapi probabilitas tinggi akan kekalahan. Daripada dikuasai, dikalahkan, atau dihinakan ke depan, maka lebih baik buat suasana sulit bagi si pemenang, bumi hanguskan.

Dengan kondisi ekonomi yang menurun, hutang luar negeri besar, nilai tukar dollar tinggi, penganggur pribumi diganti sejumlah besar tenaga kerja cina, program bpjs amburadul, dana haji disimpangkan untuk infrastruktur, pajak digenjot ke rakyat, pengusaha non pri lebih menikmati, hoax 51 % saham freeport hingga kegagalan ‘wise policy’ reklamasi, meikarta dan lainnya, semuanya menukik. Bangkit itu sulit meski, dengan segala cara termasuk curang, berhasil untuk jabatan kepresidenan kedua.

Sudah lah negara dibuat kacau dan bahaya. Kini rakyat kita harus berani ambil sikap. Tak ada harapan bangsa dipimpin Jokowi, kerusakan demi kerusakan terjadi, kebijakan nekad diambil, asing diundang dengan berendah diri. Martabat bangsa dijual. Aset kita dibumi hanguskan.

Pak Jokowi stop saja, ga perlu cape cape menjuluki mereka yang memprihatinkan keadaan negara sebagai Genderuwo. Justru teman teman Pak Jokowi yang sedang menjulur julurkan lidah menjilat, mengejek, atau lapar kekuasaan itu sebagai Genderuwo.

Dulu ada fatwa haram memilih Jokowi-Jk, lalu ada ulama menghukumkan ‘wajib’ mengganti Presiden. Maka mungkin lebih dalam lagi hukum yang pas kini adalah ‘Rukun’. Artinya pilihan kita hanya dua, ganti atau negara ini meluncur hancur.

“Wa tilka’l ayyamu nudawiluha bainan nas” (hari kejayaan itu dipergilirkan diantara manusia). “

Kejayaan” Pak Jokowi dari Solo ke Jakarta, lalu menjadi Presiden, sudah selesai.

Moga perjalanannya tidak berawal dari got dan berakhir di got pula*/voa-islam.com – Selasa, 11 Rabiul Awwal 1440 H / 20 November 2018 15:00 wib

(nahimunkar.org)

(Dibaca 2.925 kali, 1 untuk hari ini)